Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menggesa Penggunaan APBD 2016

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - TAHUN 2015 dan 2016, bagi Provinsi Riau menjadi tahun politik. Di semester terakhir tahun 2015, Riau disibukkan dengan pemilihan bupati dan wali kota se-Riau. Pilkada tak selesai tahun 2015, karena masih ada kabupaten/ kota yang tersisa dan jadwalnya tahun 2016-2017, karena pilkada harus melalui beberapa tahapan dan persoalan.

Proses pilkada, secara tidak langsung jelas pada pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada 2016. Faktanya, saat ini sebagian besar APBD telah terlambat pengesahannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti secara otomatis terjadi pula perlambatan cairnya anggaran pembangunan maupun anggaran rutin pemerintahan yang di dalamnya ada gaji para pegawai di lingkungan pemerintahan.

Keterlambatan tersebut jelas berdampak besar bagi daerah. Duit APBD yang mengendap di kas daerah menyebabkan tidak terjadinya siklus ekonomi yang baik di masyarakat. Masyarakat merasakan bagaimana ekonomi lesu karena banyaknya uang yang seharusnya sudah beredar, saat ini masih tersimpan rapi di kas daerah. 

Pemerintah telah mengakui, lemahnya serapan anggaran oleh pemerintah dan swasta yang menyebabkan kelesuan ekonomi secara nasional pada kuartal I tahun ini. Padahal target pemerintah pada kuartal pertama tahun 2016 ini akan meningkat, dibandingkan tahun 2015. Tapi BPS menjelaskan bahwa kuartal pertama tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Lagi-lagi target pemerintah meleset, tidak sesuai dengan keinginan.

Sisa tahun anggaran 2016 yang masih tujuh bulan efektif ini, harus benar-benar dimanfaatkan untuk memacu berbagai keterlambatan yang terjadi. Akan tetapi, upaya memacu berbagai kendala yang ada selama ini, tidak berarti memberi peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Mekanisme penggunaan anggaran harus tetap mengacu pada aturan yang ada.

Kita khawatir uang setiap tersisa dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Apakah bupati/ wali kota dan gubernur yang salah atau SKPD yang tidak gesit dalam bekerja. Atau karena legislatif lambat dalam mengesahkan anggaran setiap tahunnya. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Yang jelas realisasi anggaran selalu saja setiap tahun tidak sesuai dengan keinginan. Lagi-lagi sisa anggaran meningkat setiap tahunnya.

Untuk itu, mari sama-sama koordinasi, agar pembangunan di negeri ini berjalan cepat dan tidak ada lagi ”uang nganggur” yang secara nasional mencapai Rp100 triliun. Sungguh ironi, punya uang tapi kita tidak bisa membangun.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer