Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Terbelenggu Administratif
Mencari ilmu dengan ilmu,
Meluruskan ilmu dengan iman
Kalau mencari ilmu dunia,
Luruskan olehmu dengan agama
Kalau hidup hendak selamat,
RIAUPOS.CO - Setiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan. Berbagai acara sengaja ditaja untuk memperingati Hari Pendidikan. Bahkan setiap insan pendidikan â€diwajibkan†untuk memperingati Hari Pendidikan. Seyogyanya, peringatan Hari Pendidikan tidak hanya terjebak oleh acara seremonial dan ucapan selamat Hari Pendidikan. Yang paling penting dalam peringatan pendidikan adalah melakukan perenungan terhadap program pendidikan yang telah dijalankan dan menyelesaikan bengkalai-bengkalai pendidikan. Pendidikan terus berkembang.
Perkembangan teknologi informasi harus digunakan untuk menghasilkan insan yang berkualitas agar modal insani menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang semakin hari semakin berkurang harus diantisipasi dengan menyiapkan insan yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu.
Memaknai Keberhasilan Pendidikan
Kita perlu merenungkan ukuran, makna dan konsep keberhasilan pendidikan di Indonesia.
Untuk mengukur keberhasilan pendidikan, biasanya dibuatkan standar mutu yang harus dicapai oleh institusi pendidikan. Bila institusi pendidikan telah mencapai standar mutu, maka institusi itu dianggap telah berhasil. Akibatnya, institusi pendidikan berlomba-lomba untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Berbagai cara dan semua kekuatan dikerahkan untuk memenuhi standar tersebut. Sayangnya, standar mutu pendidikan terlalu administratif. Pemenuhan standar pendidikan lebih bersifat administratif daripada substantif.
Saya khawatir jangan-jangan pendidikan yang kita laksanakan selama ini tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa tetapi lebih diarahkan pada pemenuhan administrasi pendidikan. Mimpi empowerment individu dan masyarakat dalam pendidikan cenderung terabaikan. Kita lebih berfokus pada pemenuhan administrasi pendidikan daripada menghasilkan insan yang berkualitas. Sehingga, dalam menilai penyelenggaraan pendidikan kita terjebak oleh ukuran kuantitatif seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Nilai Ujian Nasional (UN), dan nilai akreditasi.
Parahnya lagi, angka-angka tersebut digunakan untuk kepentingan pencitraan dan komoditas politik. Pemerintah menggunakan data APK dan APM untuk memberikan justifikasi keberhasilan pendidikan. Kadang-kadang tingginya nilai UN dikaitkan pula dengan keberhasilan kepala sekolah, kepala dinas, bupati/wali kota, gubernur dan menteri. Akreditasi institusi baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi dijadikan “trade mark†untuk menaikkan citra institusi pendidikan. Sehingga institusi pendidikan yang meraih akreditasi sangat baik dipandang lebih memiliki nilai jual.
Penerapan Budaya Mutu
Penetapan standar pendidikan oleh pemerintah pada institusi pendidikan tentu saja diperlukan agar institusi pendidikan dapat mencapai standar minimal dalam pengelolaan pendidikan.
Pemenuhan standar pendidikan dinilai dengan adanya sistem akreditasi yang dijalankan oleh badan akreditasi. Tujuan akreditasi ini sangat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di institusi pendidikan. Sayangnya, pelaksanaan akreditasi sangat kompleks dan menyusahkan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Perlu energi besar dan pekerjaan ekstra untuk memenuhi persyaratan akreditasi.
Persiapan akreditasi terkesan “dipaksa†demi meraih status akreditasi yang baik dan sangat baik. Bahkan demi penyiapan dokumen akreditasi, para guru dan dosen bisa mengabaikan tugas utama dalam pemberian materi pembelajaran di kelas. Bila ini terus terjadi, maka akreditasi telah mengganggu substansi dari penyelenggaraan pendidikan. Lagi pula, para guru dan dosen bukanlah orang yang dipersiapkan untuk membuat dokumen-dokumen akreditasi. Tugas utama guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian.
Pemenuhan dokumen-dokumen akreditasi sangat berat bagi guru dan dosen. Oleh karena itu, pemerintah dan Badan Akreditasi perlu melakukan penyederhanaan sistem akreditasi agar akreditasi lebih mudah dilakukan dan tidak menjadi beban. Penyederhanaan sistem akreditasi tentu saja tidak mengurangi kualitas dari akreditasi. Penyederhaanan bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai software bisa dirancang untuk memudahkan sistem akreditasi. Penyederhanaan sistem akreditasi juga akan bisa menghemat anggaran pendidikan baik di tingkat pemerintah maupun sekolah dan perguruan tinggi. Saat ini, sekolah dan perguruan tinggi mengeluarkan biaya yang cukup besar demi memenuhi akreditasi.
Budaya Mutu
Sesungguhnya akreditasi adalah keperluan setiap institusi pendidikan untuk melakukan continuous improvement sehingga mutu pendidikan tetap terus meningkat. Jadi akreditasi bukan sekadar untuk pemenuhan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sistem akreditas harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan culture of quality atau budaya mutu di setiap institusi pendidikan. Bila budaya mutu benar-benar telah diaplikasikan secara baik, maka proses akreditasi tidak akan menjadi “momok†yang menakutkan. Budaya mutu memiliki kekuatan luar biasa untuk menghasilkan mutu pendidikan pada institusi pendidikan.
Budaya mutu tidak terbelenggu oleh admnistrasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit. Energi organisasi seharusnya didayagunakan untuk membangun budaya mutu sehingga seluruh kekuatan organisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan berkualitas bagi semua pemangku kepentingan.
Budaya mutu bukan tercipta dengan sendirinya. Tetapi budaya mutu harus dirancang dan dibangun terus menerus. Mutu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis dan terus bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang dulu dianggap bermutu, mungkin sekarang dianggap tidak bermutu lagi. Kita tidak boleh berhenti memikirkan mutu. Mutu harus terus diperbarui. Setiap individu dan institusi harus terus meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai budaya atau nilai-nilai asas dalam dirinya. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan besar dan komitmen bersama untuk creating a culture of quality di institusi pendidikan. Membangun budaya mutu tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat.
Menghasilkan strong culture of quality memerlukan proses panjang karena budaya mutu berkaitan dengan nilai, agama, perilaku, mindset, dan kepercayaan dalam diri setiap orang.
Penutup
Pendidikan itu bersifat substantif, bukan administratif. Pendidikan itu dinamis, bukan statis. Pendidikan itu progresif, bukan regresif. Pendidikan itu subjek, bukan objek. Pendidikan itu memuliakan manusia, bukan merendahkan manusia. Pendidikan itu being, bukan sekadar knowing. Pendidikan itu kualitas, bukan komoditas. Oleh karena itu, mari kita membangun pendidikan transformatif yang tidak terbelenggu oleh kompleksitas administrasi.***
Mencari ilmu dengan ilmu,
Meluruskan ilmu dengan iman
Kalau mencari ilmu dunia,
Luruskan olehmu dengan agama
Kalau hidup hendak selamat,
RIAUPOS.CO - Setiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan. Berbagai acara sengaja ditaja untuk memperingati Hari Pendidikan. Bahkan setiap insan pendidikan â€diwajibkan†untuk memperingati Hari Pendidikan. Seyogyanya, peringatan Hari Pendidikan tidak hanya terjebak oleh acara seremonial dan ucapan selamat Hari Pendidikan. Yang paling penting dalam peringatan pendidikan adalah melakukan perenungan terhadap program pendidikan yang telah dijalankan dan menyelesaikan bengkalai-bengkalai pendidikan. Pendidikan terus berkembang.
Perkembangan teknologi informasi harus digunakan untuk menghasilkan insan yang berkualitas agar modal insani menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang semakin hari semakin berkurang harus diantisipasi dengan menyiapkan insan yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu.
Memaknai Keberhasilan Pendidikan
Kita perlu merenungkan ukuran, makna dan konsep keberhasilan pendidikan di Indonesia.
Untuk mengukur keberhasilan pendidikan, biasanya dibuatkan standar mutu yang harus dicapai oleh institusi pendidikan. Bila institusi pendidikan telah mencapai standar mutu, maka institusi itu dianggap telah berhasil. Akibatnya, institusi pendidikan berlomba-lomba untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Berbagai cara dan semua kekuatan dikerahkan untuk memenuhi standar tersebut. Sayangnya, standar mutu pendidikan terlalu administratif. Pemenuhan standar pendidikan lebih bersifat administratif daripada substantif.
Saya khawatir jangan-jangan pendidikan yang kita laksanakan selama ini tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa tetapi lebih diarahkan pada pemenuhan administrasi pendidikan. Mimpi empowerment individu dan masyarakat dalam pendidikan cenderung terabaikan. Kita lebih berfokus pada pemenuhan administrasi pendidikan daripada menghasilkan insan yang berkualitas. Sehingga, dalam menilai penyelenggaraan pendidikan kita terjebak oleh ukuran kuantitatif seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Nilai Ujian Nasional (UN), dan nilai akreditasi.
Parahnya lagi, angka-angka tersebut digunakan untuk kepentingan pencitraan dan komoditas politik. Pemerintah menggunakan data APK dan APM untuk memberikan justifikasi keberhasilan pendidikan. Kadang-kadang tingginya nilai UN dikaitkan pula dengan keberhasilan kepala sekolah, kepala dinas, bupati/wali kota, gubernur dan menteri. Akreditasi institusi baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi dijadikan “trade mark†untuk menaikkan citra institusi pendidikan. Sehingga institusi pendidikan yang meraih akreditasi sangat baik dipandang lebih memiliki nilai jual.
Penerapan Budaya Mutu
Penetapan standar pendidikan oleh pemerintah pada institusi pendidikan tentu saja diperlukan agar institusi pendidikan dapat mencapai standar minimal dalam pengelolaan pendidikan.
Pemenuhan standar pendidikan dinilai dengan adanya sistem akreditasi yang dijalankan oleh badan akreditasi. Tujuan akreditasi ini sangat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di institusi pendidikan. Sayangnya, pelaksanaan akreditasi sangat kompleks dan menyusahkan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Perlu energi besar dan pekerjaan ekstra untuk memenuhi persyaratan akreditasi.
Persiapan akreditasi terkesan “dipaksa†demi meraih status akreditasi yang baik dan sangat baik. Bahkan demi penyiapan dokumen akreditasi, para guru dan dosen bisa mengabaikan tugas utama dalam pemberian materi pembelajaran di kelas. Bila ini terus terjadi, maka akreditasi telah mengganggu substansi dari penyelenggaraan pendidikan. Lagi pula, para guru dan dosen bukanlah orang yang dipersiapkan untuk membuat dokumen-dokumen akreditasi. Tugas utama guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian.
Pemenuhan dokumen-dokumen akreditasi sangat berat bagi guru dan dosen. Oleh karena itu, pemerintah dan Badan Akreditasi perlu melakukan penyederhanaan sistem akreditasi agar akreditasi lebih mudah dilakukan dan tidak menjadi beban. Penyederhanaan sistem akreditasi tentu saja tidak mengurangi kualitas dari akreditasi. Penyederhaanan bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai software bisa dirancang untuk memudahkan sistem akreditasi. Penyederhanaan sistem akreditasi juga akan bisa menghemat anggaran pendidikan baik di tingkat pemerintah maupun sekolah dan perguruan tinggi. Saat ini, sekolah dan perguruan tinggi mengeluarkan biaya yang cukup besar demi memenuhi akreditasi.
Budaya Mutu
Sesungguhnya akreditasi adalah keperluan setiap institusi pendidikan untuk melakukan continuous improvement sehingga mutu pendidikan tetap terus meningkat. Jadi akreditasi bukan sekadar untuk pemenuhan standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sistem akreditas harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan culture of quality atau budaya mutu di setiap institusi pendidikan. Bila budaya mutu benar-benar telah diaplikasikan secara baik, maka proses akreditasi tidak akan menjadi “momok†yang menakutkan. Budaya mutu memiliki kekuatan luar biasa untuk menghasilkan mutu pendidikan pada institusi pendidikan.
Budaya mutu tidak terbelenggu oleh admnistrasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit. Energi organisasi seharusnya didayagunakan untuk membangun budaya mutu sehingga seluruh kekuatan organisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan berkualitas bagi semua pemangku kepentingan.
Budaya mutu bukan tercipta dengan sendirinya. Tetapi budaya mutu harus dirancang dan dibangun terus menerus. Mutu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis dan terus bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang dulu dianggap bermutu, mungkin sekarang dianggap tidak bermutu lagi. Kita tidak boleh berhenti memikirkan mutu. Mutu harus terus diperbarui. Setiap individu dan institusi harus terus meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai budaya atau nilai-nilai asas dalam dirinya. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan besar dan komitmen bersama untuk creating a culture of quality di institusi pendidikan. Membangun budaya mutu tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat.
Menghasilkan strong culture of quality memerlukan proses panjang karena budaya mutu berkaitan dengan nilai, agama, perilaku, mindset, dan kepercayaan dalam diri setiap orang.
Penutup
Pendidikan itu bersifat substantif, bukan administratif. Pendidikan itu dinamis, bukan statis. Pendidikan itu progresif, bukan regresif. Pendidikan itu subjek, bukan objek. Pendidikan itu memuliakan manusia, bukan merendahkan manusia. Pendidikan itu being, bukan sekadar knowing. Pendidikan itu kualitas, bukan komoditas. Oleh karena itu, mari kita membangun pendidikan transformatif yang tidak terbelenggu oleh kompleksitas administrasi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

