Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Papua dan Poros Maritim

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Semenjak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia akhirnya "kembali" kepada sifat alamiahnya, yakni sebuah negara maritim. Cita-cita yang belum tercapai ini direalisasikan melalui kebijakan Poros Maritim Dunia. Namun, kebijakan Poros Maritim itu bukan sekadar tataran politis, melainkan juga dipahami sebagai sebuah doktrin berdasarkan lima pilar Poros Maritim dan tidak berhenti sebagai konseptualisasi dan abstraksi. Dengan demikian, Poros Maritim juga harus didukung oleh hal-hal domestik.

Secara yuridiksi kedaulatan laut Indonesia, terdapat lima lokasi penting yang harus bisa dikontrol oleh kekuatan laut yang berkapabilitas, di antaranya Selat Malaka, Sunda, Karimata, Lombok, dan Makassar. Pada Lombok dan Makassar, kedalaman lautnya dapat dilalui oleh kapal selam nuklir pembawa rudal nuklir antarbenua (Intercontinental Balistic Missile) milik AS dan pada Perang Dingin digunakan oleh Blok Barat dan Timur dari Samudera Hindia, melalui Selat Lombok terus ke Selat Makassar atau Selat Karimata menuju Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai “Simpang Jalan Asia” atau Crossroad of Asia.
    
Permasalahan menuju Poros Maritim Dunia tidak hanya mengenai sekuriti di lautan dan ancaman eksternal tanpa memberi perhatian lebih untuk masalah internal. Titik penting maritim di lautan Indonesia bukan hanya mengenai Selat Malaka yang ingin diinternasionalisasikan Singapura itu, bukan pula sekadar alutsista dan kapal tempur. Pada ranah internal inilah Indonesia sepatutnya menyadari bahwa kesadaran mengenai Indonesia yang strategis untuk kekuatan maritim tidak akan sempurna jika Indonesia terus meninggalkan Indonesia bagian timur.
    
Pada bagian timur itu, Papua hadir dengan silang-sengkarutnya. Bertahun-tahun dikeruk tanpa memberikan keuntungan yang lebih bagi otonomi daerahnya. Meski pun pemerintah sudah mengeluarkan solusi berupa kerangka kerja khusus untuk Papua, yakni Unit Percepatan Papua Barat (UP4B), namun hal itu belum cukup — bahkan terasa tidak akan pernah cukup. Barangkali, Indonesia selama ini lupa atau sengaja melupakan kepentingan nasional dan pertahanannya yang disatu-padukan dengan pertimbangan geografis (kekuatan maritim) terletak pada pulau-pulau bagian timur. Singkatnya, Papua adalah jantung maritim Indonesia.


Papua eksis di timur sebagai gerbang yang menyambut kegiatan bisnis internasional di Laut Cina Selatan. Sama saja dengan Riau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang sibuknya melebihi Terusan Suez. Di samping itu, wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Papua, terkena garis pertahanan laut dari Cina. Namun, kehidupan rakyat Indonesia di kawasan timur justru semakin sulit dikarenakan konflik-konflik yang meluap dengan TNI. Bagaimana tidak? Jika hukum dari manusia adalah bereaksi, demikian halnya rakyat Papua dengan sikap reaktifnya yang sebagian darinya menuntut pemisahan diri (self-determination). Ranking indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi di kawasan Indonesia Timur juga berada di peringkat yang rendah, yakni Papua, NTB, NTT, dan Papua Barat.

Papua selalu menjadi penonton dalam perkembangan pembangungan negara ini. Di samping itu, apabila kita (rakyat Indonesia) masih saja mempermasalahkan kedekatan fisik antara Indonesia bagian barat dan timur, bukankah hal tersebut sudah terselesaikan dengan adanya Pancasila dan kebangsaan? Dan karenanya Papua merasa “dianak-tirikan” lalu menjadi ancaman integrasi Indonesia, hal tersebut tidak dapat disalahkan kepada Papua. Sebab, hal seperti itu adalah sikap reaktif dari manusia, baik individu maupun kelompok.
    
Papua dalam hal ini memegang peran penting dalam penguatan strategi maritim Indonesia yang segera akan menerapkan Kebijakan Poros Maritim. Permasalahannya adalah Papua sekarang dipersepsikan sebagai ancaman politik internal karena ancaman disintegrasi oleh kelompok bersenjata dan ditambah lagi mereka sudah mendirikan kantor di Oxford 2013 lalu. Dalam hal ini, Papua memang menuntut untuk lebih diperhatikan, baik dalam aspek sosial dan ekonomi.

Dalam ranah ekonomi, Presiden Joko Widodo menjalankan prinsip “berdikari” oleh Presiden Soekarno dan, jika demikian, terkait dengan permasalahan kekayaan alam dan dikorelasikan dengan prinsip berdikari, sudah jelas bahwa kekayaan sumber daya alam digunakan untuk memajukan kekuatan ekonomi nasional. Singkatnya, kekayaan mineral tambang harus dimiliki Indonesia dan jika pun asing menanamkan modal, saham Indonesia harus lebih besar. Ketika permasalahan ekonomi tuntas, dari pertambangan hingga naiknya IPM masyarakat Papua, tentu saja akan menuntaskan pula permasalahan sosialnya dan dengan begitu Papua pun siap secara internal untuk menjadi gerbang maritim di Pasifik. Masyarakat di Papua mau tidak mau harus disiapkan terlebih dahulu -setelah permasalahan ekonomi Papua— agar menjadi ujung tombak strategi maritim di kawasan Timur, dari ranah pendidikan dan kesehatan hingga kesadaran akan peran Papua itu sendiri.

Papua, dalam Poros Maritim memiliki dua tahap yang harus dituntaskan. Pertama, permasalahan kemakmuran ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Papua, yakni pertambangan dan kemakmuran di sana. Kedua, penyadaran paradigma, baik skala nasional atau Papua saja mengenai integrasi bangsa, Poros Maritim dan pentingnya peran Papua —karena Indonesia akan sangat siap dengan Poros Maritim Dunia jika menyiapkan Papua.
    
Indonesia bagian Timur ditakdirkan untuk menjadi inti dari geostrategis dan geopolitik Indonesia sebagai pusat kekuatan laut Indonesia, seturut apa yang dikatakan Daoed Joesoef dalam “Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional”, tepatnya, Papua dan Maluku sebagai “Jantung Tanah Air” dan inland sea dari kenusantaraan Indonesia dan Kepulauan Sunda Besar, serta Sunda Kecil yang menjadi “arteri”. Sebab Papua adalah satu-satunya pulau terbesar di Pasifik yang langsung berhadapan dengan Melanesia dan Polynesia yang selalu menjadi target utama untuk menggaggu integrasi NKRI. Maka, agar cita-cita “Poros Maritim Dunia” tidak sekadar menjadi cita-cita, Papua harus diikutkan sebagai poin penting perumusan dan kerangka kerja Poros Maritim. Oleh karena itu, jangan lagi tinggalkan Papua karena yang menguasai Papua akan menguasai NKRI.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer