Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Optimalisasi Pengawasan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Sebagai peserta Asesmen Sekdaprov Riau, penulis ingin     menginformasikan dan berbagi     tentang isi dan maksud tujuan     makalah yang diwajibkan kepada peserta. Walaupun tidak selesai penulis buat pada waktu itu, tetapi setidak-tidaknya inilah jalan pemikiran penulis untuk membenahi birokrasi di Riau yang kita cintai ini.

Makna dan Kondisi  Birokrasi Saat Ini

Kemajuan suatu negara atau daerah amat tergantung dengan birokrasi. Premis ini mengisyaratkan bahwa jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan berarti ada problem di dalam birokrasi, walaupun ada faktor eksternal lain yang ikut mempengaruhi, seperti retensi politik, “tim sukses”, dan sebagainya. Reformasi birokrasi (administrasi negara) dan good governance merupakan dua konsepsi utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan guna mencapai kemajuan negara.

Menurut Kim, penyelenggaraan pemerintahan akan terus berevolusi dan bergerak dalam bentuk yang beragam. Senada dengan Kim, Popovich menyatakan bahwa organisasi pemerintah harus adaftif dan fleksibel atau akan mengalami nasib seperti “dinosaurus”. Perubahan lingkungan eksternal yang amat sangat cepat (teknologi, ekonomi, globalisasi, intervensi lembaga asing) menyebabkan munculnya organisasi tandingan pemerintah. Begitulah perkembangan birokrasi pemerintahan.

Pada awalnya, birokrasi dibentuk untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan (efisien, profesional, teratur, dan powerful). Namun dalam perkembangannya, birokrasi tumbuh sebagai giga power namun mulai memiliki penyakit/patologi birokrasi, seperti lamban, berbelit, arogan, boros, enggan berubah, dan kurang berorientasi kepada kepentingan publik. Osborn & Gaebler dalam “Reinventing Government” meyebutkan; “Kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena kelemahan manajemennya, bukan pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana caranya pemerintah mengerjakannya”.  Apa yang mesti dilakukan dan aspek yang mana didahulukan?

Kondisi Strategis dan Persoalan Riau

Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara tahun 2020 adalah harapan besar masyarakat Riau dan merupakan spirit, semangat dalam setiap gerak dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kawasan ini. Kondisi dan gerak pertumbuhan pembangunan Riau sejak ditetapkan Visi Riau 2020 pada tahun 2001 dan dalam paruh lima tahun ketiga belum menunjukkan tahap yang menggembirakan. Di samping persoalan hukum, infrastruktur, angka kemiskinan yang bertambah, juga persoalan lingkungan bencana kabut-asap yang telah 18 tahun menerpa negeri ini. Politik pilkada, maraknya intervensi kepentingan dalam penetapan APBD, hingga rendahnya daya serap APBD dan RTRW yang belum ditetapkan.

Apapun kondisinya,  pembenahan birokrasi wajib dilakukan. Premis kemajuan dan permasalahan suatu negara dan atau daerah terletak pada birokrasi harus diakui. Oleh karena itu potensi yang dimiliki perlu diberdayakan. Kekuatan (strenght) sesungguhnya ada pada Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Inpres No7/1999 yang dipertegas dengan Pepres No29/2014, telah mewajibkan instansi pemerintah untuk menjalankan sistem ini. Karena SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi (SKPD) diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negaran/daerah serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan SAKIP berarti melaksanakan dan mewujudkan good governance. Guna mendukung dan memperkuat SAKIP, telah pula diterbitkan PP No60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan terakhir dipertegas melalui Perpes No81/2010 untuk membenahi (mereform) delapan area birokrasi untuk meraih cita-cita menjadi birokrasi berkelas dunia pada 2025.

Riau masih dibelit dengan persoalan infrastruktur, angka kemiskinan yang meningkat, energi fosil dengan lifting minyak (sumber daya alam) yang terus turun, elektrifikasi, konflik lahan dan batas, daya serap APBD yang rendah, serta RTRW menambah beban pemerintah saat ini. Di samping itu juga belum dipikirkan/dirumuskan kewajiban biaya dan nilai yang mesti diganti sebagai dampak lingkungan dalam perencanaan pembangunan.

Menurut hemat penulis, mulailah dari pengawasan sebagai satu di antara area perubahahan birokrasi. Berangkat dari premis di atas, persoalan pembangunan ditiitikberatkan kepada birokrasi, maka secara internal aspek pengendalian dan pengawasanlah yang amat memungkinkan. Hal ini sejalan dengan Teori Pareto, maka perlu ditentukan program pengungkit sebagai quick win untuk mengarah kepada hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. Pengawasan juga merupakan salah satu dari 10 prinsip Good Governance.

Program yang Ditawarkan

SAKIP sebenarnya hidup dalam bentangan perencanaan dan penganggaran, mulai dari penetapan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Justifikasi Program/Kegiatan, Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) hingga LAKIP.  SPIP demikian juga, karena SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Komposisi pegawai yang cukup tersedia (kuantitatif) merupakan modal utama dalam menggerakkan birokrasi. Sistem merit sudah harus diterapkan antara lain dengan membuka peluang bagi aparatur untuk menempati suatu jabatan secara terbuka sesuai kompetensi, pengalaman, dan integritas. Demikian juga dengan sarana dan prasarana kerja cukup memadai. Dan yang paling penting adalah komitmen yang sangat tinggi dari gubernur untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan tata kelola pemerintahan utamanya pada sektor keuangan. Penandatangan oleh segenap kepala daerah se-Provinsi Riau dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah se-Provinsi Riau, yang diinisiasi dan dikawal oleh KPK telah diwujudkan pada 13 April 2016. Melalui Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.455/IV/2016 20 April 2016, telah pula ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.

Tiga regulasi sebagaimana disebut di atas (SAKIP, SPIP, dan grand design reformasi birokrasi) saling berkait dan saling melengkapi, oleh karena itu perlu tekad, konsistensi, optimasi, dan kesinambungan ke arah perubahan yang semestinya.

Penerapan ketiga regulasi tersebut dengan starting point pengendalian dan pengawasan, berarti juga menjalankan 10 prinsip good governance (akuntabilitas, pengawasan, tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakkan hukum). Dengan kalimat lain, reformasi birokrasi merupakan bentuk pelaksanaan good governace.

Kebudayaan Melayu dengan nilai-nilai yang universal di antaranya; terbuka, santun dan agamis, elegant, pekerja keras, adil, taat hukum, kebersamaan, dan memiliki spirit untuk maju adalah modal besar serta amat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan perubahan ke arah perbaikan birokrasi. Yakni pembenahan kelembagaan, tatalaksana, regulasi, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja). Nilai-nilai inilah yang akan dijadikan ruh dalam pengambilan kebijakan serta implementasi setiap program/kegiatan.

Strategi penerapan dapat dideskripsikan. Memperkuat pengawasan dengan mengotimalkan penerapan SPIP.     Meningkatkan kapasitas APIP. Membangun Zona Integritas. Memperkuat Akuntabilitas melalui peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja

Selain itu menuntaskan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau

Dalam penentuan dan pengambilan keputusan terhadap pembenahan birokrasi, diakui dan senantiasa dipengaruhi oleh faktor politis. Pada organisasi pemerintahan (baca: birokrasi), jika keputusan menyangkut atau berhubungan dengan kepentingan publik, aspek politik akan tetap mempengaruhi. Peran dan dukungan penuh DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sangat diperlukan. Kesatuan pandang akan arti penting perubahan birokrasi akan mempengaruhi pelaksanaan keputusan strategis di internal organisasi pemerintah daerah. Inilah tantangan yang cukup besar dalam mengkomunikasikan keputusan strategis yang akan dan telah ditetapkan.

Terlepas dari itu dan memperhatikan kondisi Pemerintah Provinsi Riau saat ini, maka program operasional yang ditawarkan yakni  pertama membangun electronic government (E-Gov) mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Suatu manajemen berbasis teknologi informasi (TI) sehingga lebih mudah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Input dan output akan jelas serta dapat diukur sejauhmana hasilnya (outcome). Program ini akan menegaskan berjalannya transparansi dan akuntabilitas karena dipastikan melibatkan swasta dan masyarakat

Kedua, mendidik APIP dan melaksanakan bimtek guna menambah serta meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah. Program ini menitik beratkan  terciptanya aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, dan berkinerja tinggi.

Ketiga, mereviu Renstra SKPD untuk memastikan RPJMD telah dijabarkan dengan baik dengan indikator yang terukur dan menentukan indikator kinerja utama (IKU) SKPD untuk dihimpun dan dirumuskan menjadi IKU Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau.

Keempat, membangun Zona Integritas sebagai perwujudan wilayah bebas korupsi (WBK) dengan sasaran menjadi wilayah birokrasi berkinerja tinggi (WBBK).

Kelima, menjalankan penempatan aparatur pada jabatan secara terbuka sesuai kompetensi, pengalaman, dan integritas (sistem merit). Keenam, pembatasan penggunaan aset daerah. Ketujuh, merealisasikan rencana aksi pencegahan korupsi ierintegrasi yang telah disusun.

Kedelapan, program inovasi pengendalian dan pengawasan kegiatan APBD 2017 berbasis teknologi informasi. Dengan program ini akan diketahui kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kegiatan pembangunan yang sedang berjalan dengan tujuan agar  pelaksanaan dan serapan APBD menjadi realistis/baik serta realisasi fisik dan keuangan APBD sesuai target.

Kesembilan, meningkatkan kesejahteraan melalui reward and punishment.

Penutup

Birokrasi pemerintahan memiliki peran penting bagi kemajuan negara dan atau daerah dalam mensejahterakan masyarakat, serta ikut bertanggung jawab dalam persoalan pembangunan daerah.

Persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau terkait dengan lemahnya kapasitas tata kelola pemerintahan pada manajemen birokrasi yang meliputi kapabilitas aparatur utamanya dalam pengendalian dan pengawasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan.

Reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Riau merupakan program mutlak dilakukan agar adaftif dan terbuka dengan  perubahan guna mewujudkan aparatur (sebagai penggerak utama) yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan akuntabel dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan Visi Riau 2020. Strateginya adalah dengan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip good governance melalui SAKIP, SPIP, dan reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan.

Nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang universal adalah ruh dan spirit yang mesti diaplikasikan dalam prilaku organisasi/birokrasi.

Untuk itu, penulis menyarankan, setiap Kepala SKPD harus memahami dengan sungguh-sungguh posisi dan fungsinya apakah sebagai the operating core/dinas daerah (yang melakukan pekerjaan dasar dan berhubungan dengan dengan produk dan jasa yang diberikan), the middle line (jembatan penghubung strategic apex dengan operating core), dan atau the techno structure/badan daerah (analis dan penyusun serta pelaksana standar organisasi), sehingga pertanggungungjawaban dan akuntabilitas kepada kepala daerah selaku strategic apex (koordinator/manajer puncak keseluruhan aktivitas organisasi) dapat diketahui/dinilai aktivitas organisasi dengan baik. Demikian juga dengan the support staff (pendukung kehidupan organisasi) dapat diarahkan dengan baik.

Perlu dilakukan reviu Renstra SKPD sebagai penjabaran RPJMD guna memastikan indikator capaian kinerja organisasi dan plafon yang diperlukan tertuang dalam renstra.

Menjalankan pendidikan, bimbingan teknis, workshop (bengkel), FGD, dan outbond yang berkesinambungan kepada aparatur pada setiap jenjang untuk membangun tim work/kebersamaan untuk membangun integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Lakukan penempatan jabatan secara terbuka melalui penguatan assesment ataupun fit-job.

Pembatasan penggunaan aset daerah dan ataupun saran prasarana kerja untuk mewujudkan serta contoh dalam kesederhanaan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kebudayaan daerah (Melayu) sebagai bagian kebudayaan nasional adalah ruh dan spirit pembangunan daerah yang tertuang VISI Riau 2020, dengan nilai-nilai luhur yang universal perlu diterjemahkan ke dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sikap ini menunjukkan bahwa ketahanan budaya merupakan unsur amat penting sebagai kontribusi ketahanan nasional dan jati diri bangsa.

Semoga segala upaya Pemerintah Provinsi Riau dan segenap pemangku kepentingan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Mengabulkan dan senantiasa dalam ridho-Nya.***

Kasiarudin, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik/Peserta Asesmen Sekda


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer