Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - RAMADAN secara religius bagi umat muslim akan menjadi bulan penuh rahmat. Penuh keberkahan. Dilipatgandakannya pahala atas amal ibadah. Juga menjadi bulan membersihkan diri dari segala dosa. Maka mahfumlah kalau Ramadan disambut begitu spesial. Hati seorang muslim akan menjadi lapang menantikan hari Ramadan itu tiba.
Tapi Ramadan juga menjadi ajang merebut hati masyarakat. Bagi bakal calon yang akan maju di Pilkada Pekanbaru dan Kampar. Walaupun belum dipastikan benar-benar bisa bertarung karena ketentuan harus memiliki perahu partai atau maju sebagai calon independen. Masjid-masjid akan silih berganti berdatangan bakal calon itu. Membawa serta kain sarung, hadiah atau sumbangan sebagai tanda kedatangan mereka. Atau sekadar acara berbuka puasa bersama.
Dua sisi yang mesti dimenej sedemikian rupa. Hingga ibadah tidak terganggu tapi maksud mereka memperkenalkan diri tercapai. Dan yang paling penting, ketenangan Ramadan tidak terusik oleh silang sengketa pendukung bakal calon (balon). Belum masuknya tahapan pilkada, KPU atau Bawaslu belum bisa memainkan perannya. Balon atau pendukungnya yang bisa saja merusuh, tidak bisa ditindak, kecuali sudah masuk ranah pidana, maka, peran tokoh masyarakat, ulamalah yang paling penting menjaga dan mengingatkan.
Kita sepakat kalau Pilkada Pekanbaru dan Kampar mesti berkualitas. Satu syarat berkualitas itu, masyarakat semestinya benar-benar tahu siapa yang dipilihnya nanti. Dengan kadar saat ini belum ada balon yang memiliki popularitas di atas rata-rata, termasuk incumbent, mungkin saja momen Ramadan ini bisa jadi momentum. Secara positif. Murni inisiatif balon, masyarakat atau pendukungnya.
Tanpa mengurangi hak masyarakat beribadah, sediakanlah waktu 5-10 menit bagi mereka memperkenalkan diri. Setelah Salat Tarawih misalnya. Buka kesempatan untuk seluruh balon yang memiliki keinginan untuk maju. Tidak dikapling untuk balon tertentu atau incumbent saja. Idealnya, memberi bantuan atau tidak.
Setelah Idul Fitri, pertarungan baru dimulai. Masyarakat sudah mengenal. Ditambah lagi ada angin segar dengan ketuk palunya revisi UU Pilkada No 1/2015. Kampanye calon tidak lagi dibiayai APBD. Ternyata, aturan pengadaan alat peraga dan bahan kampanye ditanggung APBD, berimplikasi sepinya pesta demokrasi pilkada. Calon tidak leluasa kampanye.
Termasuk di media massa. Jangankan materi iklan, materi pemberitaan juga diatur berimbang. Saat ketentuan itu direvisi, mudah-mudahan Pilkada Pekanbaru dan Kampar akan lebih semarak.***
Tapi Ramadan juga menjadi ajang merebut hati masyarakat. Bagi bakal calon yang akan maju di Pilkada Pekanbaru dan Kampar. Walaupun belum dipastikan benar-benar bisa bertarung karena ketentuan harus memiliki perahu partai atau maju sebagai calon independen. Masjid-masjid akan silih berganti berdatangan bakal calon itu. Membawa serta kain sarung, hadiah atau sumbangan sebagai tanda kedatangan mereka. Atau sekadar acara berbuka puasa bersama.
Dua sisi yang mesti dimenej sedemikian rupa. Hingga ibadah tidak terganggu tapi maksud mereka memperkenalkan diri tercapai. Dan yang paling penting, ketenangan Ramadan tidak terusik oleh silang sengketa pendukung bakal calon (balon). Belum masuknya tahapan pilkada, KPU atau Bawaslu belum bisa memainkan perannya. Balon atau pendukungnya yang bisa saja merusuh, tidak bisa ditindak, kecuali sudah masuk ranah pidana, maka, peran tokoh masyarakat, ulamalah yang paling penting menjaga dan mengingatkan.
Kita sepakat kalau Pilkada Pekanbaru dan Kampar mesti berkualitas. Satu syarat berkualitas itu, masyarakat semestinya benar-benar tahu siapa yang dipilihnya nanti. Dengan kadar saat ini belum ada balon yang memiliki popularitas di atas rata-rata, termasuk incumbent, mungkin saja momen Ramadan ini bisa jadi momentum. Secara positif. Murni inisiatif balon, masyarakat atau pendukungnya.
Tanpa mengurangi hak masyarakat beribadah, sediakanlah waktu 5-10 menit bagi mereka memperkenalkan diri. Setelah Salat Tarawih misalnya. Buka kesempatan untuk seluruh balon yang memiliki keinginan untuk maju. Tidak dikapling untuk balon tertentu atau incumbent saja. Idealnya, memberi bantuan atau tidak.
Setelah Idul Fitri, pertarungan baru dimulai. Masyarakat sudah mengenal. Ditambah lagi ada angin segar dengan ketuk palunya revisi UU Pilkada No 1/2015. Kampanye calon tidak lagi dibiayai APBD. Ternyata, aturan pengadaan alat peraga dan bahan kampanye ditanggung APBD, berimplikasi sepinya pesta demokrasi pilkada. Calon tidak leluasa kampanye.
Termasuk di media massa. Jangankan materi iklan, materi pemberitaan juga diatur berimbang. Saat ketentuan itu direvisi, mudah-mudahan Pilkada Pekanbaru dan Kampar akan lebih semarak.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

