Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pemerintah mulai khawatir kenaikan beberapa bahan pokok akan terjadi selama Ramadan tahun ini. Diawali dari kenaikan harga daging, yang selama ini dipatok pemerintah bahwa harga daging seharusnya hanya Rp85.000 tetapi, harga mencapai Rp120.000 bahkan lebih.
Sekarang pemerintah menetapkan harga daging hanya Rp75.000, karena dengan harga itu seharusnya pedagang sudah mendapat keuntungan Rp5.000.
Masalah kenaikan harga ini dan sejumlah deretan masalah ini tentunya sudah dipersiapkan pula antisipasinya oleh pemerintah. Tetapi selalu saja terjadi kecolongan, misalnya masalah kenaikan harga barang. Harga barang-barang tak mampu direm, khususnya daging dan bawang, dan keperluan lainnya.
Masalah kenaikan harga ini seharusnya jauh-jauh hari sudah diantisipasi, apakah melalui penyimpanan stok untuk kegiatan bazar yang akan digelar di sejumlah kelurahan dan kecamatan atau disimpan untuk operasi pasar, yang gunanya mengansitipasi kenaikan harga.
Selama ini yang terjadi pemerintah lengah, sehingga tatkala harga keperluan pokok itu naik, barulah pemerintah turun ke lapangan. Hukum pasar bahwa harga sangat tergantung pada ketersedian barang, akan digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Konsekwensinya, rakyat kecil yang menjadi korban. Di saat penghasilan mereka terbatas, di saat itu pula keperluan semakin banyak dan harga barang pun melonjak naik. Mereka menjerit tak mampu membeli.
Bisa dikatakan yang mengendalikan negara ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Buktinya kenaikan harga barang-barang pokok tidak dapat dikendalikan.
Jangankan harga beras yang memang diproduksi swasta, harga minyak tanah saja yang diproduksi pemerintah pun tidak dapat dikendalikan.
Imbauan pemerintah agar kepala daerah memantau harga-harga di pasarasan hendaknya disikapi serius. Jangan tunggu kenaikan harga itu sudah muncul baru semua sibuk saling menyalahkan. Jika memang masalah panjangnya distribusi yang menyebabkan kenaikkan harga di pasar, mengapa tidak sejak sekarang pemerintah memotong panjangnya distribusi itu.***
Sekarang pemerintah menetapkan harga daging hanya Rp75.000, karena dengan harga itu seharusnya pedagang sudah mendapat keuntungan Rp5.000.
Masalah kenaikan harga ini dan sejumlah deretan masalah ini tentunya sudah dipersiapkan pula antisipasinya oleh pemerintah. Tetapi selalu saja terjadi kecolongan, misalnya masalah kenaikan harga barang. Harga barang-barang tak mampu direm, khususnya daging dan bawang, dan keperluan lainnya.
Masalah kenaikan harga ini seharusnya jauh-jauh hari sudah diantisipasi, apakah melalui penyimpanan stok untuk kegiatan bazar yang akan digelar di sejumlah kelurahan dan kecamatan atau disimpan untuk operasi pasar, yang gunanya mengansitipasi kenaikan harga.
Selama ini yang terjadi pemerintah lengah, sehingga tatkala harga keperluan pokok itu naik, barulah pemerintah turun ke lapangan. Hukum pasar bahwa harga sangat tergantung pada ketersedian barang, akan digunakan oleh para spekulan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Konsekwensinya, rakyat kecil yang menjadi korban. Di saat penghasilan mereka terbatas, di saat itu pula keperluan semakin banyak dan harga barang pun melonjak naik. Mereka menjerit tak mampu membeli.
Bisa dikatakan yang mengendalikan negara ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Buktinya kenaikan harga barang-barang pokok tidak dapat dikendalikan.
Jangankan harga beras yang memang diproduksi swasta, harga minyak tanah saja yang diproduksi pemerintah pun tidak dapat dikendalikan.
Imbauan pemerintah agar kepala daerah memantau harga-harga di pasarasan hendaknya disikapi serius. Jangan tunggu kenaikan harga itu sudah muncul baru semua sibuk saling menyalahkan. Jika memang masalah panjangnya distribusi yang menyebabkan kenaikkan harga di pasar, mengapa tidak sejak sekarang pemerintah memotong panjangnya distribusi itu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

