Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Rencana Kemenristek Dikti merekrut tenaga asing untuk memimpin perguruan tinggi (PT) di Indonesia sebagai konsekuensi era MEA perlu disikapi secara bijak. Paling tidak ada dua kemungkinan atas berita media tersebut, yaitu : Pertama, apakah berita tersebut memang demikian adanya. Jika Menristek Dikti berencana melakukan rekrutmen tenaga asing untuk memimpin perguruan tinggi di negeri ini, agaknya perlu dipikir ulang secara bijak dan komprehensif. Kemenristek Dikti perlu melakukan urung rembug lintas sektoral dengan meletakkan kecerdasan yang bermartabat. Sebab, jika kebijakan ini dilakukan tanpa pertimbangan komprehensif —apatahlagi terburu-buru— maka akan memunculkan gejolak yang justru akan merugikan. Kedua, mungkinkah berita yang dimunculkan di media massa terjadi atas miskomunikasi pemberitaan. Padahal, mungkin bukan demikian yang dimaksud oleh Menristek Dikti. Akibatnya terjadilah penilaian yang kurang bijak atas berita yang muncul.
Terlepas dari berbagai kemungkinan di atas, hadirnya tenaga asing ke Indonesia di era MEA merupakan keniscayaan. Ianya bukan hanya pada dunia pendidikan, akan tetapi hampir pada semua wilayah lapangan kerja dan wilayah publik. Namun, eksistensi lembaga pendidikan bukan lembaga yang bisa secara sederhana disamakan dengan lembaga lainnya. Sebab, lembaga pendidikan merupakan istitusi yang akan mencetak generasi Indonesia masa depan.
Kesalahan dalam menata bangunan kebijakan pendidikan, maka akan berakibat fatal bagi karakter genarasi negeri ini sebagai anak bangsa yang bermartabat.
Era MEA perlu mendapatkan perhatian khusus agar ruang geraknya dibatasi oleh aturan negara yang dapat menjaga martabat bangsa, di antaranya ruang geraknya atas dunia pendidikan. Paling tidak, ada beberapa kosekuensi bila rencana Menristek Dikti tersebut tetap dilakukan, antara lain:
Pertama, rencana tersebut akan menampar harkat martabat bangsa Indonesia. Pepatah orang tua-tua mengingatkan “bagai menepuk air di dulang, air ditepuk akan terkena muka sendiriâ€. Sebuah petuah yang penuh dengan makna. Artinya, negara ingin mengatakan bahwa di negeri ini sudah tak ada lagi anak negeri yang memiliki kemampuan, baik sebagai mendidik atau mungkin untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.
Kedua, standar perguruan tinggi yang berkualitas dunia dengan berkaca pada universitas terkemuka di dunia agaknya perlu didiskusikan ulang secara cermat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: kehadiran lembaga pendidikan berkualitas di luar negeri telah hadir sejak lama, sehingga memungkinkan mereka berkualitas. Keuangan negara yang mendukung lahirnya dan melakukan percepatan sebagai lembaga pendidikan berkualitas dunia. Kucuran dana yang besar sangat diperlukan untuk menjadikan lembaga pendidikan berkualitas dunia, baik SDM yang menghasilkan berbagai temuan ilmiah maupun sarana prasarana yang mendukung sebagai sebuah lembaga pendidikan bermutu.
Kebijakan negara yang konsisten dan berpihak pada dunia pendidikan. Tatkala konstitusi telah menetapkan kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dominan, maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan konstitusi. Sebab, hanya dengan memberikan perhatian yang dominan pada dunia pendidikan, kunci utama kemajuan suatu bangsa. Namun, jika persoalan pendidikan ditangani setengah-setengah, maka pendidikan yang berkualitas akan mustahil bisa terwujud. Kebijakan negara perlu menjadi piranti sekaligus “pengawal†lembaga pendidikan yang ada dari serangan “pendidikan abal-abalâ€. Apatahlagi bila pemerintah memfasilitasi dalam bentuk “mengangkangi†norma-norma akademik yang menjadi persyaratan utama suatu lembaga pendidikan. Bila hal ini terjadi, maka bagaimana mungkin lembaga pendidikan di tanah air akan berkualitas, sebab “lepas kontrol†negara atas lembaga pendidikan “abal-abal†yang menciptakan lulusan yang tak berkualitas.
Kontribusi dunia usaha terhadap dunia pendidikan suatu bangsa memberikan andil yang signifikan bagi lahirnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, perlu ada keterkaitan bagai dua sisi mata uang antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan, demikian pula sebaliknya. Tatkala kedua belah pihak memosisikan diri secara tidak linier, maka lembaga pendidikan suatu bangsa hanya akan menjadi mesin pencetak pengangguran terdidik.
Kecerdasan masyarakat dalam memilih dan memilah lembaga pendidikan berkualitas menjadi prasyarat lahirnya lembaga pendidikan berkualitas. Masyarakat yang cerdas tidak lagi melihat pada tampilan asesories lembaga pendidikan, akan tetapi kaulitas sesungguhnya suatu lembaga pendidikan. Dengan kecerdasan ini, secara evolusi lembaga pendidikan yang tidak ditangani secara serius akan “mati suri†dan akhirnya “mati totalâ€.
Melimpahnya anggaran penelitian unggulan yang disediakan bagi menemukan teori baru yang siap pakai atau penyelamatan khazanah budaya dari keterpupusan. Penelitian bukan hanya sekedar bagi-bagi rezeki dengan kualitas penelitian rendah, bahkan tak berarti. Mindset dunia pendidikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generasi, bukan perebutan kekuasaan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai “medan pertembungan politikâ€.
Berperannya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bagi melakukan pembinaan dan pengawasan dunia pendidikan, bukan berubah fungsi menjadi “pembinasaan†atas pelaksanaan pendidikan dengan menampilkan wajah menakutkan. Untuk itu, lembaga-lembaga ini perlu berfungsi sebagai mitra dalam menjembatani antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (dunia usaha). Negara dan dunia usaha (masyarakat) memiliki tanggung jawab dalam ketersediaan sarana prasarana lembaga pendidikan yang menunjang terciptanya lembaga pendidikan yang berkualitas, terutama pada fase awal.
Tatkala seluruh elemen di atas belum dibangun dalam sebuah tatanan kebijakan yang jelas, maka pendidikan berkualitas tak akan mampu diwujudkan. Tak sesederhana hanya melalui merekrut tenaga asing memimpin lembaga pendidikan, lalu lembaga pendidikan di negeri ini sekonyong-konyong setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara yang sudah maju.
Begitu banyak contoh terlihat akibat rekrutmen tenaga asing ke negeri ini. Tatkala Freeport merekrut tenaga asing untuk “merampok†kekayaan Papua, apakah telah memberikan masyarakat Papua memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dan memihak pada masyarakat Papua ? Tatkala JIS “berkeliaran di tengah pengawasan yang ketat†dan dipimpin oleh orang asing justeru menghancurkan kepribadian anak bangsa dan menginjak-injak aturan negara. Apakah demikian yang diinginkan ?
Penentu kebijakan pendidikan di negeri ini perlu bijak dalam menentukan arah negeri ini. Eksistensi MEA memang memiliki manfaat positif bagi membangun budaya dan peradaban dunia. Namun, eksistensinya juga menyimpan sejumlah nilai negatif. Untuk itu, tatkala pemberitaan di beberapa media sosial terkait rencana Menristek Dikti di atas, maka akan sangat berbahaya. Sebab, bukan hanya dapat merekrut tenaga asing untuk memimpin PTN/lembaga pendidikan, akan tetapi bisa saja merekrut tenaga keamanan asing untuk mengamankan negeri, atau bahkan merekrut tenaga asing untuk pemimpin negeri (camat, bupati/walikota, gubernur, menteri, bahkan presiden) karena dianggap telah berhasil memajukan negara asal mereka. Apakah demikian halnya?
Silahkan berargumen dengan sejuta teori di tengah masyarakat negeri ini yang telah memiliki kecerdasan. Negeri ini bagai tetesan madu yang sedang dikerubuti oleh semut dari semua pihak. Tak semua semut jahat seiring tak semua semut baik. Tinggal bagaimana pemimpin negeri ini menyikapi dalam kebijakan yang mengawal masa depan seluruh anak negeri ini, bukan menjual popularitas yang sebenarnya tak populer.***
Terlepas dari berbagai kemungkinan di atas, hadirnya tenaga asing ke Indonesia di era MEA merupakan keniscayaan. Ianya bukan hanya pada dunia pendidikan, akan tetapi hampir pada semua wilayah lapangan kerja dan wilayah publik. Namun, eksistensi lembaga pendidikan bukan lembaga yang bisa secara sederhana disamakan dengan lembaga lainnya. Sebab, lembaga pendidikan merupakan istitusi yang akan mencetak generasi Indonesia masa depan.
Kesalahan dalam menata bangunan kebijakan pendidikan, maka akan berakibat fatal bagi karakter genarasi negeri ini sebagai anak bangsa yang bermartabat.
Era MEA perlu mendapatkan perhatian khusus agar ruang geraknya dibatasi oleh aturan negara yang dapat menjaga martabat bangsa, di antaranya ruang geraknya atas dunia pendidikan. Paling tidak, ada beberapa kosekuensi bila rencana Menristek Dikti tersebut tetap dilakukan, antara lain:
Pertama, rencana tersebut akan menampar harkat martabat bangsa Indonesia. Pepatah orang tua-tua mengingatkan “bagai menepuk air di dulang, air ditepuk akan terkena muka sendiriâ€. Sebuah petuah yang penuh dengan makna. Artinya, negara ingin mengatakan bahwa di negeri ini sudah tak ada lagi anak negeri yang memiliki kemampuan, baik sebagai mendidik atau mungkin untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.
Kedua, standar perguruan tinggi yang berkualitas dunia dengan berkaca pada universitas terkemuka di dunia agaknya perlu didiskusikan ulang secara cermat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: kehadiran lembaga pendidikan berkualitas di luar negeri telah hadir sejak lama, sehingga memungkinkan mereka berkualitas. Keuangan negara yang mendukung lahirnya dan melakukan percepatan sebagai lembaga pendidikan berkualitas dunia. Kucuran dana yang besar sangat diperlukan untuk menjadikan lembaga pendidikan berkualitas dunia, baik SDM yang menghasilkan berbagai temuan ilmiah maupun sarana prasarana yang mendukung sebagai sebuah lembaga pendidikan bermutu.
Kebijakan negara yang konsisten dan berpihak pada dunia pendidikan. Tatkala konstitusi telah menetapkan kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dominan, maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan konstitusi. Sebab, hanya dengan memberikan perhatian yang dominan pada dunia pendidikan, kunci utama kemajuan suatu bangsa. Namun, jika persoalan pendidikan ditangani setengah-setengah, maka pendidikan yang berkualitas akan mustahil bisa terwujud. Kebijakan negara perlu menjadi piranti sekaligus “pengawal†lembaga pendidikan yang ada dari serangan “pendidikan abal-abalâ€. Apatahlagi bila pemerintah memfasilitasi dalam bentuk “mengangkangi†norma-norma akademik yang menjadi persyaratan utama suatu lembaga pendidikan. Bila hal ini terjadi, maka bagaimana mungkin lembaga pendidikan di tanah air akan berkualitas, sebab “lepas kontrol†negara atas lembaga pendidikan “abal-abal†yang menciptakan lulusan yang tak berkualitas.
Kontribusi dunia usaha terhadap dunia pendidikan suatu bangsa memberikan andil yang signifikan bagi lahirnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, perlu ada keterkaitan bagai dua sisi mata uang antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan, demikian pula sebaliknya. Tatkala kedua belah pihak memosisikan diri secara tidak linier, maka lembaga pendidikan suatu bangsa hanya akan menjadi mesin pencetak pengangguran terdidik.
Kecerdasan masyarakat dalam memilih dan memilah lembaga pendidikan berkualitas menjadi prasyarat lahirnya lembaga pendidikan berkualitas. Masyarakat yang cerdas tidak lagi melihat pada tampilan asesories lembaga pendidikan, akan tetapi kaulitas sesungguhnya suatu lembaga pendidikan. Dengan kecerdasan ini, secara evolusi lembaga pendidikan yang tidak ditangani secara serius akan “mati suri†dan akhirnya “mati totalâ€.
Melimpahnya anggaran penelitian unggulan yang disediakan bagi menemukan teori baru yang siap pakai atau penyelamatan khazanah budaya dari keterpupusan. Penelitian bukan hanya sekedar bagi-bagi rezeki dengan kualitas penelitian rendah, bahkan tak berarti. Mindset dunia pendidikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generasi, bukan perebutan kekuasaan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai “medan pertembungan politikâ€.
Berperannya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bagi melakukan pembinaan dan pengawasan dunia pendidikan, bukan berubah fungsi menjadi “pembinasaan†atas pelaksanaan pendidikan dengan menampilkan wajah menakutkan. Untuk itu, lembaga-lembaga ini perlu berfungsi sebagai mitra dalam menjembatani antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (dunia usaha). Negara dan dunia usaha (masyarakat) memiliki tanggung jawab dalam ketersediaan sarana prasarana lembaga pendidikan yang menunjang terciptanya lembaga pendidikan yang berkualitas, terutama pada fase awal.
Tatkala seluruh elemen di atas belum dibangun dalam sebuah tatanan kebijakan yang jelas, maka pendidikan berkualitas tak akan mampu diwujudkan. Tak sesederhana hanya melalui merekrut tenaga asing memimpin lembaga pendidikan, lalu lembaga pendidikan di negeri ini sekonyong-konyong setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara yang sudah maju.
Begitu banyak contoh terlihat akibat rekrutmen tenaga asing ke negeri ini. Tatkala Freeport merekrut tenaga asing untuk “merampok†kekayaan Papua, apakah telah memberikan masyarakat Papua memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dan memihak pada masyarakat Papua ? Tatkala JIS “berkeliaran di tengah pengawasan yang ketat†dan dipimpin oleh orang asing justeru menghancurkan kepribadian anak bangsa dan menginjak-injak aturan negara. Apakah demikian yang diinginkan ?
Penentu kebijakan pendidikan di negeri ini perlu bijak dalam menentukan arah negeri ini. Eksistensi MEA memang memiliki manfaat positif bagi membangun budaya dan peradaban dunia. Namun, eksistensinya juga menyimpan sejumlah nilai negatif. Untuk itu, tatkala pemberitaan di beberapa media sosial terkait rencana Menristek Dikti di atas, maka akan sangat berbahaya. Sebab, bukan hanya dapat merekrut tenaga asing untuk memimpin PTN/lembaga pendidikan, akan tetapi bisa saja merekrut tenaga keamanan asing untuk mengamankan negeri, atau bahkan merekrut tenaga asing untuk pemimpin negeri (camat, bupati/walikota, gubernur, menteri, bahkan presiden) karena dianggap telah berhasil memajukan negara asal mereka. Apakah demikian halnya?
Silahkan berargumen dengan sejuta teori di tengah masyarakat negeri ini yang telah memiliki kecerdasan. Negeri ini bagai tetesan madu yang sedang dikerubuti oleh semut dari semua pihak. Tak semua semut jahat seiring tak semua semut baik. Tinggal bagaimana pemimpin negeri ini menyikapi dalam kebijakan yang mengawal masa depan seluruh anak negeri ini, bukan menjual popularitas yang sebenarnya tak populer.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

