Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Perdebatan tentang siapa pengganti Jenderal Badrodin Haiti, yang berakhir Juni ini selalu menjadi topik menarik di tengah-tengah masyarakat.
Apalagi, jika dikaitkan dengan proses pengangkatan Jenderal Badrodin Haiti yang sangat kental dengan tarik menarik politik antara Presiden Jokowi, dengan partai politik di parlemen.
Para pengamat pun, memiliki berbagai pandangan terhadap persoalan ini. Molornya pengajuan nama calon Kapolri berikutnya dari presiden ke DPR, memberikan indikasi bahwa jabatan Badrodin akan diperpanjang.
Bila tidak diperpanjang, Badrodin akan pensiun per 1 Agustus karena dia akan berulang tahun ke-58 pada 24 Juli mendatang.
Namun, ada juga yang menduga bahwa, Budi Gunawan yang dulu menjadi pilihan utama Presiden Jokowi untuk dilantik —namun tidak jadi, karena tersangkut masalah hukum—masih memiliki umur kerja aktif.
Dalam kondisi itu pula, koran ini menulis bahwa di parlemen saat ini sudah ada pembahasan revisi Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian.
Salah satu poinnya, anggota Polri bisa bertugas hingga usia 60 tahun. Bila revisi itu selesai akhir Juli, bisa jadi masa jabatan Badrodin diperpanjang.
Ini bisa saja terjadi, sebab â€kekuatan†Presiden Jokowi untuk mendekati parlemen sudah semakin mudah, dengan perubahan politik, yaitu sejak PAN dan Golkar beralih dari Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun demikian, semua kemungkinan yang dipikirkan para pengamat bisa saja terjadi dengan melihat beberapa sisi.
Hanya saja, perdebatan seperti itu, setakat ini masih berada pada koridor yang kondusif. Untuk itu ada beberapa pertimbangan, agar masyarakat mendapat kepastian dalam menerima informasi ini, yaitu:
Pertama, ketegasan. Agaknya ketegasan sikap Presiden Jokowi sangat diperlukan, sehingga dengan cepat memberi sinyal apakah Badrodin diganti atau diperpanjang.
Sikap ini diperlukan sebagai cerminan sikap umum pemerintah. Apalagi saat ini berbagai persoalan terus bermunculan, dan tentunya pemerintah memerlukan kondisi yang tenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Kedua, karena keputusan penunjukan Kapolri baru itu adalah kewenangan presiden, tentu sebagai masyarakat yang baik, kita mendoakan agar presiden memilih orang yang tepat.
Kita percayakan kepada pernyataan presiden sendiri bahwa Jokowi juga menyatakan belum menerima usulan nama calon Kapolri dari Kompolnas.
’’Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, Kompolnas, dan masyarakat. Tentu saja dalam memutuskan saya ikuti aturan dan undang-undang yang ada. Enggak mungkin nabrak,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tentu dengan senang hati, kita tunggu pucuk pimpinan di Polri itu.***
Apalagi, jika dikaitkan dengan proses pengangkatan Jenderal Badrodin Haiti yang sangat kental dengan tarik menarik politik antara Presiden Jokowi, dengan partai politik di parlemen.
Para pengamat pun, memiliki berbagai pandangan terhadap persoalan ini. Molornya pengajuan nama calon Kapolri berikutnya dari presiden ke DPR, memberikan indikasi bahwa jabatan Badrodin akan diperpanjang.
Bila tidak diperpanjang, Badrodin akan pensiun per 1 Agustus karena dia akan berulang tahun ke-58 pada 24 Juli mendatang.
Namun, ada juga yang menduga bahwa, Budi Gunawan yang dulu menjadi pilihan utama Presiden Jokowi untuk dilantik —namun tidak jadi, karena tersangkut masalah hukum—masih memiliki umur kerja aktif.
Dalam kondisi itu pula, koran ini menulis bahwa di parlemen saat ini sudah ada pembahasan revisi Undang-undang No.2/2002 tentang Kepolisian.
Salah satu poinnya, anggota Polri bisa bertugas hingga usia 60 tahun. Bila revisi itu selesai akhir Juli, bisa jadi masa jabatan Badrodin diperpanjang.
Ini bisa saja terjadi, sebab â€kekuatan†Presiden Jokowi untuk mendekati parlemen sudah semakin mudah, dengan perubahan politik, yaitu sejak PAN dan Golkar beralih dari Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun demikian, semua kemungkinan yang dipikirkan para pengamat bisa saja terjadi dengan melihat beberapa sisi.
Hanya saja, perdebatan seperti itu, setakat ini masih berada pada koridor yang kondusif. Untuk itu ada beberapa pertimbangan, agar masyarakat mendapat kepastian dalam menerima informasi ini, yaitu:
Pertama, ketegasan. Agaknya ketegasan sikap Presiden Jokowi sangat diperlukan, sehingga dengan cepat memberi sinyal apakah Badrodin diganti atau diperpanjang.
Sikap ini diperlukan sebagai cerminan sikap umum pemerintah. Apalagi saat ini berbagai persoalan terus bermunculan, dan tentunya pemerintah memerlukan kondisi yang tenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Kedua, karena keputusan penunjukan Kapolri baru itu adalah kewenangan presiden, tentu sebagai masyarakat yang baik, kita mendoakan agar presiden memilih orang yang tepat.
Kita percayakan kepada pernyataan presiden sendiri bahwa Jokowi juga menyatakan belum menerima usulan nama calon Kapolri dari Kompolnas.
’’Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, Kompolnas, dan masyarakat. Tentu saja dalam memutuskan saya ikuti aturan dan undang-undang yang ada. Enggak mungkin nabrak,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tentu dengan senang hati, kita tunggu pucuk pimpinan di Polri itu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

