Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Rencana pemerintah memangkas jumlah PNS lewat program percepatan penataan PNS memang benar-benar wacana baru dalam era Presiden Jokowi. Dikatakan baru karena baru pada era ini presiden berani melihat ke dalam ( ke aparaturnya). Selama ini kata rasionalisasi atau kasarnya PHK itu biasanya hanya di dunia swasta. Saking tak tersentuhnya PNS dengan kata ini membuat minat untuk menjadi PNS anak bangsa sangat tinggi. Istilahnya dalam persespi kebanyakan orang awam negara tak mungkin bangkrut seperti perusahaan. Jadi sekali menjadi PNS maka aman dan selamatlah hidup ke anak cucu. Maka menjadi PNS adalah cita-cita tertinggi orang yang ingin hidup di zona aman (comfort zone).
Namun tiba-tiba kini kenyamanan itu terusik. Pasalnya kata rasionalisasi yang tak dikenal di PNS kini muncul ke permukaan dan bikin deg-degan para PNS. Selama ini kata itulah yang sangat tidak mereka inginkan. Namun era telah berubah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menegaskan pemangkasan PNS akan terus digulirkan. Sifatnya adalah pilihan pegawai. Bukan menjadi semacam sanksi atau vonis hukuman. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menuturkan, saat ini sedang dikaji simulasi percepatan penataan PNS itu. Sehingga saat diterapkan nanti, tidak mengorbankan hak-hak PNS. Baik itu hak gaji atau kesejahteraan lainnya. Yuddy menjelaskan, nantinya Kementerian PAN-RB akan membuat tabel evaluasi PNS. Tabel itu terdiri dari penilaian kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Kalau dari ketiga aspek itu menunjukkan nilai yang jelek semuanya, PNS bersangkutan akan ditawari untuk pensiun dini.
Intinya pemerintah ingin menerapkan prinsip efisien dan efektif. Jika tujuan bisa dicapai dengan tiga orang personel mengapa harus membayar sepuluh orang personel? Tentu hal ini akan jadi beban anggaran. Artinya keberadaan PNS dan instansinya tentu akan dinilai lewat tiga instrumen itu. Lewat tiga instrumen itu diketahui apakah layak negera membayar orang yang sebenarnya tidak produktif jika tetap berada di pos tertentu. Tujuan adanya PNS satu di antaranya adalah maksimalnya layanan publik. Sebab mereka dibayar dengan anggaran negara yang sumber pemasukannya juga dari publik. Jika kemudian keberadaan mereka tidak membuat pelayanan publik maksimal untuk apa jadi beban anggaran. Itulah dasar rasionalnya.
Namun tentu yang keberatan juga banyak. Selain PNS, saudara PNS yang kebetulan anggota dewan misalnya bisa saja keberatan. Bahkan dari sejumlah instansi berupaya memperlihatkan kinerja dengan melakukan penghematan anggaran dinas. Caranya dengan mengurangi acara-acara yang tak perlu dan perjalanan dinas ke luar kota. Apapun yang dilakukan instansi hendaknya tetap mengacu pada tiga nilai yaitu kualiifikasi, kinerja dan kompentensi. Jika nila tiga indikator itu merah ya mau tak mau harus siap dipensiundinikan. Di sisi ini pemerintah telah berani melihat ke dalam diri dan berupaya membenahinya. Rasionalisasi PNS selama itu menggunakan indikator yang rasional dan demi mencapai pelayanan publik yang sempurna mengapa tidak. Harus kita dukung. Aparatur negara jangan hanya hebat di slogan namun jadi beban di kenyataan. Apa yang dilakukan pemerintah sudah benar. Tinggal lagi penerapannya benar-benar membuat organisasi pemerintah lebih efesien, efektif dan mampu memenuhi harapan publik.***
Namun tiba-tiba kini kenyamanan itu terusik. Pasalnya kata rasionalisasi yang tak dikenal di PNS kini muncul ke permukaan dan bikin deg-degan para PNS. Selama ini kata itulah yang sangat tidak mereka inginkan. Namun era telah berubah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menegaskan pemangkasan PNS akan terus digulirkan. Sifatnya adalah pilihan pegawai. Bukan menjadi semacam sanksi atau vonis hukuman. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menuturkan, saat ini sedang dikaji simulasi percepatan penataan PNS itu. Sehingga saat diterapkan nanti, tidak mengorbankan hak-hak PNS. Baik itu hak gaji atau kesejahteraan lainnya. Yuddy menjelaskan, nantinya Kementerian PAN-RB akan membuat tabel evaluasi PNS. Tabel itu terdiri dari penilaian kualifikasi, kinerja, dan kompetensi. Kalau dari ketiga aspek itu menunjukkan nilai yang jelek semuanya, PNS bersangkutan akan ditawari untuk pensiun dini.
Intinya pemerintah ingin menerapkan prinsip efisien dan efektif. Jika tujuan bisa dicapai dengan tiga orang personel mengapa harus membayar sepuluh orang personel? Tentu hal ini akan jadi beban anggaran. Artinya keberadaan PNS dan instansinya tentu akan dinilai lewat tiga instrumen itu. Lewat tiga instrumen itu diketahui apakah layak negera membayar orang yang sebenarnya tidak produktif jika tetap berada di pos tertentu. Tujuan adanya PNS satu di antaranya adalah maksimalnya layanan publik. Sebab mereka dibayar dengan anggaran negara yang sumber pemasukannya juga dari publik. Jika kemudian keberadaan mereka tidak membuat pelayanan publik maksimal untuk apa jadi beban anggaran. Itulah dasar rasionalnya.
Namun tentu yang keberatan juga banyak. Selain PNS, saudara PNS yang kebetulan anggota dewan misalnya bisa saja keberatan. Bahkan dari sejumlah instansi berupaya memperlihatkan kinerja dengan melakukan penghematan anggaran dinas. Caranya dengan mengurangi acara-acara yang tak perlu dan perjalanan dinas ke luar kota. Apapun yang dilakukan instansi hendaknya tetap mengacu pada tiga nilai yaitu kualiifikasi, kinerja dan kompentensi. Jika nila tiga indikator itu merah ya mau tak mau harus siap dipensiundinikan. Di sisi ini pemerintah telah berani melihat ke dalam diri dan berupaya membenahinya. Rasionalisasi PNS selama itu menggunakan indikator yang rasional dan demi mencapai pelayanan publik yang sempurna mengapa tidak. Harus kita dukung. Aparatur negara jangan hanya hebat di slogan namun jadi beban di kenyataan. Apa yang dilakukan pemerintah sudah benar. Tinggal lagi penerapannya benar-benar membuat organisasi pemerintah lebih efesien, efektif dan mampu memenuhi harapan publik.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

