Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - SIKAP JPU yang masih pikir-pikir itu bisa blunder. Terhadap divonis bebasnya terdakwa Karhutla di Pengadilan Negeri Pelalawan, Kamis (9/6). Sikap itu bisa di-bully. Selain hakim yang memvonis bebas di-bully netizen duluan. Seharusnya JPU lantang saja langsung menyatakan banding atas putusan itu. Seperti halnya sikap JPU dalam kasus yang mirip, tersangka Karhutla di Jambi beberapa waktu lalu. Hakimnya yang habis di-bully. Jaksa hanya dikoreksi dan analisis kalau kurang greget tuntutannya. Mudah-mudahan, waktu yang 14 hari untuk pikir-pikir kemudian diambil sikap melakukan banding.
Sikap untuk terus mengusahakan hukuman terhadap terdakwa Karhutla itu, paling tidak, mengobati kesakithatian masyarakat terhadap dampak kabut asap pada 2015 lalu. Tidak terkira kerugian materi dan non materi. Apalagi materi berupa dampak jangka panjang. Dalam tubuh setiap manusia di Riau ini memungkinkan terpicunya penyakit yang disebabkan oleh partikel karbonmonoksida berasal dari pembakaran hutan dan lahan itu.
Secara yuridis dan bernegara, memang, kita memang harus menghormati keputusan hakim. Merekalah lembaga peradilan kita. Membersalahbenarkan hukuman seorang terdakwa. Akan tetapi, para hakim juga manusia biasa. Bisa saja mereka kemudian lupa atau khilaf.
Bahwasanya diperlukan pemahaman yang luas untuk membenarsalahkan seseorang tersebut. Maka sangatlah penting, para hakim-hakim kita itu terus di-up grade kemampuan analisanya, wawasannya. Terutama hal-hal baru. Salah satunya adalah pengetahuan tentang hukum lingkungan hidup. Sekali lagi, dalam konteks ini, kita menghormati keputusan hakim. Tapi, celah lupa atau khilaf itu bisa saja terjadi. Maka dari itu, memperjuangkan perwakilan hajat hidup orang banyak oleh lembaga kejaksaan itu harus sampai tuntas.
Kemudian, semua pihak, harus melihat, mengkaji dan mengambil sikap adanya fakta sulitnya menjerat perorangan atau korporasi atas kejahatan lingkungan. Rentetan vonis pengadilan terhadap pelaku Karhutla menyatakan demikian. Dalam konteks ini, bukan berarti meminta lembaga peradilan harus menjatuhkan vonis bersalah terhadap para terdakwa Karhutla. Tidak. Tapi, kenapa tidak bisa menjerat pelaku kejahatan (perorangan atau korporasi) yang objek perkaranya sudah jelas. Apakah aturan hukumnya yang tak menggigit, penyidikan yang asal-asalan, jaksanya yang tak pandai, hakimnya yang masuk angin, para pejabat menteri atau sampai Presiden tidak benar-benar serius.
Kondisi inilah yang harus disikapi itu. Jika aturan hukumnya tak menggigit, berarti harus ada revisi. Jika para penegak hukumnya yang tak pandai, tak lihai, sampai masuk angin, berarti diperlukan tim yang dikhususkan bekerja untuk itu. Atau perlu komisi pemberantasan kerusakan lingkungan hidup Indonesia. Kalau pejabat sampai menterinya yang tak serius, tak tegas atau main mata karena menyangkut korporasi, berarti diperlukan presure publik. Kalau sampai presiden yang tidak benar-benar serius, tugas rakyatlah mengingatkannya. Dengan cara apapun.***
Sikap untuk terus mengusahakan hukuman terhadap terdakwa Karhutla itu, paling tidak, mengobati kesakithatian masyarakat terhadap dampak kabut asap pada 2015 lalu. Tidak terkira kerugian materi dan non materi. Apalagi materi berupa dampak jangka panjang. Dalam tubuh setiap manusia di Riau ini memungkinkan terpicunya penyakit yang disebabkan oleh partikel karbonmonoksida berasal dari pembakaran hutan dan lahan itu.
Secara yuridis dan bernegara, memang, kita memang harus menghormati keputusan hakim. Merekalah lembaga peradilan kita. Membersalahbenarkan hukuman seorang terdakwa. Akan tetapi, para hakim juga manusia biasa. Bisa saja mereka kemudian lupa atau khilaf.
Bahwasanya diperlukan pemahaman yang luas untuk membenarsalahkan seseorang tersebut. Maka sangatlah penting, para hakim-hakim kita itu terus di-up grade kemampuan analisanya, wawasannya. Terutama hal-hal baru. Salah satunya adalah pengetahuan tentang hukum lingkungan hidup. Sekali lagi, dalam konteks ini, kita menghormati keputusan hakim. Tapi, celah lupa atau khilaf itu bisa saja terjadi. Maka dari itu, memperjuangkan perwakilan hajat hidup orang banyak oleh lembaga kejaksaan itu harus sampai tuntas.
Kemudian, semua pihak, harus melihat, mengkaji dan mengambil sikap adanya fakta sulitnya menjerat perorangan atau korporasi atas kejahatan lingkungan. Rentetan vonis pengadilan terhadap pelaku Karhutla menyatakan demikian. Dalam konteks ini, bukan berarti meminta lembaga peradilan harus menjatuhkan vonis bersalah terhadap para terdakwa Karhutla. Tidak. Tapi, kenapa tidak bisa menjerat pelaku kejahatan (perorangan atau korporasi) yang objek perkaranya sudah jelas. Apakah aturan hukumnya yang tak menggigit, penyidikan yang asal-asalan, jaksanya yang tak pandai, hakimnya yang masuk angin, para pejabat menteri atau sampai Presiden tidak benar-benar serius.
Kondisi inilah yang harus disikapi itu. Jika aturan hukumnya tak menggigit, berarti harus ada revisi. Jika para penegak hukumnya yang tak pandai, tak lihai, sampai masuk angin, berarti diperlukan tim yang dikhususkan bekerja untuk itu. Atau perlu komisi pemberantasan kerusakan lingkungan hidup Indonesia. Kalau pejabat sampai menterinya yang tak serius, tak tegas atau main mata karena menyangkut korporasi, berarti diperlukan presure publik. Kalau sampai presiden yang tidak benar-benar serius, tugas rakyatlah mengingatkannya. Dengan cara apapun.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

