Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Apa yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah daerah, secara kompre hensif sudah dijabarkan dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah disahkan 2 Oktober 2014 lalu. Di antara jabarannya adalah tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Urusan pemerintah yang dimaksud meliputi banyak bidang, di antaranya Bidang Kehutanan, Bidang Kelautan dan Sumberdaya Mineral.
Maka konsep otonomi daerah dalam kerangka NKRI ditekankan lebih tajam dalam undang-undang yang baru disahkan ini. Bukti dipertajam adalah, ada enam urusan wajib pelayanan dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama anggota legislatif menguatkannya dalam bentuk Perda. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaaan umum dan tata ruang, urusan kamtibmas, urusan perumahan rakyat, dan urusan sosial. Semua urusan ini harus dituangkan dalam bentuk Perda, agar daerah bisa melaksanakannya secara penuh dan bertanggung jawab.
Secara umum apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut secara berlahan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Bukti terbaru bisa dilihat dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW), dan perdanya sudah disahkan tertanggal 23 Maret 2016 lalu. Lewat program ini diharapkan tercipta dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.PMB RW secara teknis penerapannya melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.
Program PMBRW ini hanya bagian kecil dari program Pemko Pekanbaru dalam upaya mencapai pembangunan yang adil dan merata. Program lainnya juga terus digesa, termasuk pembangunan yang bersifat fisik. Menurut Wako Pekanbaru Dr H Firdaus MT di banyak kesempatan, dari total wilayah Pekanbaru, pembangunan yang baru dilakukan hanya sekitar 30 persen. Sementara dalam aturan tata ruang, pembangunan maksimal harus 70 persen luasan dan sisanya 30 persen untuk ruang terbuka hijau.Itu artinya masih ada 40 persen kawasan di Pekanbaru yang belum tersentuh pembangunan.
Ke depan tentu diperlukan berbagai langkah strategis bagaimana target pembangunan bisa tercapai dengan baik dan makismal. Namun dalam implementasinya saat ini Pekanbaru memang tersandera dengan keterbatasan anggaran. APBD tidak memadai. Sebagaimana diketahui, tahun anggaran 2016 ini, sejumlah daerah di Riau dilakukan rasionalisasi anggaran, termasuk Pemko Pekanbaru. Rasionalisasi dilakukan, karena terjadinya defisit anggaranAPBD Kota Pekanbaru 2016 sekitar Rp3,1 triliun, tapi akibat rasionalisasi, berkuarang menjadi sekitar Rp2 triliuan. Akibatnya, sejumlah program pembangunan ikut terganggu.
Kondisi ini juga diakui Ketua DPRD Pekanbaru Sahril. Menurutnya akibat rasionalisasi itu, maka berpengaruh terhadap proyek-proyek multiyears, namun pengerjaannya tetap berlanjut, karena sudah terkunci dengan peraturan daerah. Proyek yang dimaksud, di antaranya pembangunan perkantoran Pemko di Tenayan Raya, Jalan Lingkar, Pembangunan RSUD Pekanbaru, Pembangunan SMP Madani dan Ploytekhnik Pekanbaru, serta beberapa proyek strategis lainnya.
Datangkan Investor
Menyangkut keterbatasan anggaran, maka daerah tidak bisa bertumpu dari sumber-sumber formal, baik dari APBD daerah, maupung APBD Provinsi. Sebab dengan kondisi ekonomi yang melambat, maka sumber-sumber formal tersebut ikut melambat. Alhasil pembangunan semakin melempem. Maka solusinya adalah, pemerintah daerah harus terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi. Stakeholder harus bisa meyakinkan investor bahwa Kota Pekanbaru merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Dengan begitu, maka Kota Pekanbaru bisa menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi investor untuk mengembangkan usahanya.
Melihat dari potensi yang ada, Kota Pekanbaru sesungguhnya memiliki banyak potensi yang menjadi magnet bagi para investor. Sebut saja kawasan industri Tenayan, pasar induk Tenayan, terminal cargo, Danau Bandar Kayangan, pelabuhan kontainer, Pasar Wisata. Kemudian ada juga wisata kuliner khas Pekanbaru, Water Front City Pekanbaru, MICE, kawasan super blok, aerocity dan lain-lain. Maka dengan beragam potensi yang ada, Pemko Pekanbaru harus giat menarik investasi ke daerah agar dunia usaha bisa bergairah dengan baik. Untuk itu sosialisasi harus dikuatkan agar dunia luar semakin tau potensi-potensi yang ada.
Kemudian yang tak kalah penting adalah memudahkan regulasi dan birokrasi dalam berinvestasi. Langkah ini agar para investor yang ingin melakukan investasi di daerah dapat merasa dipermudah. Dengan adanya birokrasi yang tidak terlalu berbelit-belit dan peraturan yang tidak terlalu memberatkan mereka, maka mereka menjadi nyaman dan aman. Misalnya saja dengan membuat birokrasi perizinan dalam satu tempat atau istilahnya one stop service.
Contoh lainnya dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang dapat mendukung iklim investasi. Hal lainnya yang juga cukup penting adalah adanya jaminan keamanan. Jaminan keamanan merupakan faktor yang tak kalah penting dalam hal menarik investor untuk berinvestasi di daerah. Sebab dengan adanya jaminan keamanan ini para investor akan merasa aman dalam melakukan kegiatan usahanya di daerah dan mereka tidak merasa was-was akan kelangsungan usahanya.
Selesaikan RTRW
Persoalan RTRW juga menjadi kendala. Akibat lambatnya pengesahan RTRW Pekanbaru, berdampak pada penghambatan investasi dan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu Januari sampai April 2016 lalu. Bahkan Pemko Pekanbaru mengaku sudah menderita kerugian mencapai Rp1 triliun akibat tidak tuntasnya proses pembahasan RTRW Kota Pekanbaru. Hal ini diakui Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Pekanbaru Jamil. Menurutnya akibat belum disahkannya RTRW Pekanbaru, maka pihaknya tidak bisa mengeluarkan izin. Mestinya awal tahun ini pemilik modal sudah mulai berinvestasi di Pekanbaru terutama di sektor properti.
Belum jelasnya RTRW membuat para investor yang bakal menanamkan modalnya hengkang, karena belum adanya kepastian hukum. Untuk itu diperlukan langkah-langkah cepat yang harus dilakukan Pemko Pekanbaru, dengan melakukan komunikasi bersama semua stakeholder, terumata dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Wako Pekanbaru Dr H Firdaus MT dengan meminta Kemenhut melakukan revisi terhadap usulan RTRW Provinsi Riau yang dianggap tidak sesuai dengan usulan semula sehingga juga bisa menghambat dan mengganggu kelansungan berbagai program pembangunan di Pekanbaru.
Persoalan ini sempat disampaikan dalam forum resmi Pertemuan Pemprov Riau bersama DPD RI dan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis (4/2) lalu. Wako mengatakan, Pemprov Riau mengusulkan pelepasan seluas 2,7 juta hektare lahan, sementara izin yang dikeluarkan oleh Kementrian dan Kehutanan hanya 1.6 juta hektare. Alhasil dengan adanya selisih angka luasan yang tidak sesuai tersebut, akhirnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Juga berpengaruh kepada pembangunan kawasan perkotaan yang sedang digesa Pemko Pekanbaru seperti perkantoran Tenayanraya, jalan lingkar luar, jalan lingkar luar, sport center, terminal kargo serta sejumlah pembangunan strategis lainnya.
Itu artinya, Provinsi Riau, termasuk Pemko Pekanbaru, belum bisa sepenuhnya menerapkan amanah UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Ini harus segera dicari jalan keluar terbaik demi pembangunan yang cepat dan tepat. Untuk itu semua kita di daerah, harus bersinergi bersama dalam tujuan yang sama. Sampai hari ini, RTRW belum disahkan. Sebelum itu disahkan, artinya pembangunan di Riau belum bisa dilaksanakan. Semoga ini menjadi renungan kita bersama, termasuk pemerintah pusat, untuk segera mencari jalan keluar terbaik, bagi kemajuan daerah yang diharapkan.***
Maka konsep otonomi daerah dalam kerangka NKRI ditekankan lebih tajam dalam undang-undang yang baru disahkan ini. Bukti dipertajam adalah, ada enam urusan wajib pelayanan dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama anggota legislatif menguatkannya dalam bentuk Perda. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaaan umum dan tata ruang, urusan kamtibmas, urusan perumahan rakyat, dan urusan sosial. Semua urusan ini harus dituangkan dalam bentuk Perda, agar daerah bisa melaksanakannya secara penuh dan bertanggung jawab.
Secara umum apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut secara berlahan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Bukti terbaru bisa dilihat dengan adanya program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW), dan perdanya sudah disahkan tertanggal 23 Maret 2016 lalu. Lewat program ini diharapkan tercipta dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.PMB RW secara teknis penerapannya melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.
Program PMBRW ini hanya bagian kecil dari program Pemko Pekanbaru dalam upaya mencapai pembangunan yang adil dan merata. Program lainnya juga terus digesa, termasuk pembangunan yang bersifat fisik. Menurut Wako Pekanbaru Dr H Firdaus MT di banyak kesempatan, dari total wilayah Pekanbaru, pembangunan yang baru dilakukan hanya sekitar 30 persen. Sementara dalam aturan tata ruang, pembangunan maksimal harus 70 persen luasan dan sisanya 30 persen untuk ruang terbuka hijau.Itu artinya masih ada 40 persen kawasan di Pekanbaru yang belum tersentuh pembangunan.
Ke depan tentu diperlukan berbagai langkah strategis bagaimana target pembangunan bisa tercapai dengan baik dan makismal. Namun dalam implementasinya saat ini Pekanbaru memang tersandera dengan keterbatasan anggaran. APBD tidak memadai. Sebagaimana diketahui, tahun anggaran 2016 ini, sejumlah daerah di Riau dilakukan rasionalisasi anggaran, termasuk Pemko Pekanbaru. Rasionalisasi dilakukan, karena terjadinya defisit anggaranAPBD Kota Pekanbaru 2016 sekitar Rp3,1 triliun, tapi akibat rasionalisasi, berkuarang menjadi sekitar Rp2 triliuan. Akibatnya, sejumlah program pembangunan ikut terganggu.
Kondisi ini juga diakui Ketua DPRD Pekanbaru Sahril. Menurutnya akibat rasionalisasi itu, maka berpengaruh terhadap proyek-proyek multiyears, namun pengerjaannya tetap berlanjut, karena sudah terkunci dengan peraturan daerah. Proyek yang dimaksud, di antaranya pembangunan perkantoran Pemko di Tenayan Raya, Jalan Lingkar, Pembangunan RSUD Pekanbaru, Pembangunan SMP Madani dan Ploytekhnik Pekanbaru, serta beberapa proyek strategis lainnya.
Datangkan Investor
Menyangkut keterbatasan anggaran, maka daerah tidak bisa bertumpu dari sumber-sumber formal, baik dari APBD daerah, maupung APBD Provinsi. Sebab dengan kondisi ekonomi yang melambat, maka sumber-sumber formal tersebut ikut melambat. Alhasil pembangunan semakin melempem. Maka solusinya adalah, pemerintah daerah harus terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi. Stakeholder harus bisa meyakinkan investor bahwa Kota Pekanbaru merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Dengan begitu, maka Kota Pekanbaru bisa menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi investor untuk mengembangkan usahanya.
Melihat dari potensi yang ada, Kota Pekanbaru sesungguhnya memiliki banyak potensi yang menjadi magnet bagi para investor. Sebut saja kawasan industri Tenayan, pasar induk Tenayan, terminal cargo, Danau Bandar Kayangan, pelabuhan kontainer, Pasar Wisata. Kemudian ada juga wisata kuliner khas Pekanbaru, Water Front City Pekanbaru, MICE, kawasan super blok, aerocity dan lain-lain. Maka dengan beragam potensi yang ada, Pemko Pekanbaru harus giat menarik investasi ke daerah agar dunia usaha bisa bergairah dengan baik. Untuk itu sosialisasi harus dikuatkan agar dunia luar semakin tau potensi-potensi yang ada.
Kemudian yang tak kalah penting adalah memudahkan regulasi dan birokrasi dalam berinvestasi. Langkah ini agar para investor yang ingin melakukan investasi di daerah dapat merasa dipermudah. Dengan adanya birokrasi yang tidak terlalu berbelit-belit dan peraturan yang tidak terlalu memberatkan mereka, maka mereka menjadi nyaman dan aman. Misalnya saja dengan membuat birokrasi perizinan dalam satu tempat atau istilahnya one stop service.
Contoh lainnya dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang dapat mendukung iklim investasi. Hal lainnya yang juga cukup penting adalah adanya jaminan keamanan. Jaminan keamanan merupakan faktor yang tak kalah penting dalam hal menarik investor untuk berinvestasi di daerah. Sebab dengan adanya jaminan keamanan ini para investor akan merasa aman dalam melakukan kegiatan usahanya di daerah dan mereka tidak merasa was-was akan kelangsungan usahanya.
Selesaikan RTRW
Persoalan RTRW juga menjadi kendala. Akibat lambatnya pengesahan RTRW Pekanbaru, berdampak pada penghambatan investasi dan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu Januari sampai April 2016 lalu. Bahkan Pemko Pekanbaru mengaku sudah menderita kerugian mencapai Rp1 triliun akibat tidak tuntasnya proses pembahasan RTRW Kota Pekanbaru. Hal ini diakui Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Pekanbaru Jamil. Menurutnya akibat belum disahkannya RTRW Pekanbaru, maka pihaknya tidak bisa mengeluarkan izin. Mestinya awal tahun ini pemilik modal sudah mulai berinvestasi di Pekanbaru terutama di sektor properti.
Belum jelasnya RTRW membuat para investor yang bakal menanamkan modalnya hengkang, karena belum adanya kepastian hukum. Untuk itu diperlukan langkah-langkah cepat yang harus dilakukan Pemko Pekanbaru, dengan melakukan komunikasi bersama semua stakeholder, terumata dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Wako Pekanbaru Dr H Firdaus MT dengan meminta Kemenhut melakukan revisi terhadap usulan RTRW Provinsi Riau yang dianggap tidak sesuai dengan usulan semula sehingga juga bisa menghambat dan mengganggu kelansungan berbagai program pembangunan di Pekanbaru.
Persoalan ini sempat disampaikan dalam forum resmi Pertemuan Pemprov Riau bersama DPD RI dan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis (4/2) lalu. Wako mengatakan, Pemprov Riau mengusulkan pelepasan seluas 2,7 juta hektare lahan, sementara izin yang dikeluarkan oleh Kementrian dan Kehutanan hanya 1.6 juta hektare. Alhasil dengan adanya selisih angka luasan yang tidak sesuai tersebut, akhirnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Juga berpengaruh kepada pembangunan kawasan perkotaan yang sedang digesa Pemko Pekanbaru seperti perkantoran Tenayanraya, jalan lingkar luar, jalan lingkar luar, sport center, terminal kargo serta sejumlah pembangunan strategis lainnya.
Itu artinya, Provinsi Riau, termasuk Pemko Pekanbaru, belum bisa sepenuhnya menerapkan amanah UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Ini harus segera dicari jalan keluar terbaik demi pembangunan yang cepat dan tepat. Untuk itu semua kita di daerah, harus bersinergi bersama dalam tujuan yang sama. Sampai hari ini, RTRW belum disahkan. Sebelum itu disahkan, artinya pembangunan di Riau belum bisa dilaksanakan. Semoga ini menjadi renungan kita bersama, termasuk pemerintah pusat, untuk segera mencari jalan keluar terbaik, bagi kemajuan daerah yang diharapkan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

