Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kewenangan Guru Menghukum

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Dalam berbagai proses pendidikan kita telah mengenal berbagai bentuk hukuman disiplin yang dipercaya sebagai bagian proses itu sendiri dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan penanaman disiplin. Ketika belajar mengaji di masjid, musala atau rumah guru mengaji, orang tua tidak sekadar mengantar anaknya untuk diajari mengaji tetapi juga menyertakan rotan atau sejenisnya sebagai bentuk penyerahan orang tua atas perilaku anaknya saat menempuh proses pendidikan mengaji. Ketika menyerahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, orang tua sesungguhnya telah menyerahkan anaknya sepenuhnya untuk dididik.

Termasuk dalam pengertian ini adalah tidak mencampuri apa yang dilakukan guru dalam proses mendidik anaknya.

Itu lah yang membedakan dengan situasi penyerahan anak kepada lembaga pendidikan dewasa ini. Orang tua tidak sepenuhnya menyerahkan anaknya kepada guru. Guru dan lembaga pendidikan kadang dianggap seolah seperti sekadar lembaga pelayanan jasa untuk menghasilkan lulusan, tidak dipandang sebagai lembaga sakral yang marwahnya harus dijaga bersama. Atas nama hak asasi manusia guru tidak diizinkan mengambil tindakan disiplin kepada peserta didik. Tindakan disiplin oleh guru tidak jarang menyebabkan guru berurusan dengan pihak berwajib. Akibat ikutannya disiplin di sekolah menjadi sangat longgar.

Aspek Pidana
Dari sisi hukum pidana, siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana, maka ia wajib dihukum.

Itu lah yang disebut sebagai pertanggungjawaba pidana. Pada dasarnya setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun demikian hukum menentukan pula bahwa ada beberapa pengecualian seperti orang yang menjalankan perintah jabatan, atau orang yang hilang ingatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apapun perbuatan yang dilakukannya.

Apakah guru yang mendisiplinkan muridnya dapat dianggap sebagai menjalankan tugas dan jabatan? Tentu saja tidak serta merta seperti itu. Dalam sekolah-sekolah zaman dahulu, sering juga kita mendengar kalau ada anak sekolah yang di-straf. Itu tak lain tak bukan daripada menunjukkan istilah penghukuman. Namun demikian, secara tegas Soesilo dalam buku KUHP dan Penjelasannya menyatakan bahwa terhadap hal demikian tidak dapat disebut dengan pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid, atau hukuman diciplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian pidana.

Namun demikian, itu tidak berarti pula bahwa seorang guru yang melakukan tindakan disiplin yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tindak pidana. Tindakan disiplin tidak harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik baik dengan tangan maupun dengan alat. Perlakuan disiplin harus dipilah-pilih berdasarkan kepatutan yang wajar misalnya berupa tugas menulis, atau tugas-tugas yang lain yang dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri.

Jika secara objektif tindakan guru telah menimbulkan akibat fisik bagi siswa, maka tentu saja guru dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindakan penganiayaan berdasarkan KUHP. Dan untuk itu tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan guru dari pertanggungjawaban pidana.  Hal ini lah yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh semua guru di Indonesia.

Batasan tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh guru diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 74/ 2008 yaitu: (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Jika batasan tersebut dipahami oleh para pendidik dan penegak hukum, sudah semestinya tidak ada lagi guru yang berurusan dengan penegak hukum kecuali untuk hal lain di luar proses pendidikan.

Restoratife Justice
Di dalam praktik, batasan tersebut mungkin sangat sulit diterapkan. Akan sangat mungkin terjadi kekeliruan guru dan penegak hukum sehingga jika dipahami secara normatif akan terpenuhi unsur tindak pidana.

Jika terpenuhi unsur tersebut, maka secara normatif penyelesaian secara hukum harus tetap dilaksanakan. Namun demikian perlu diketahui bahwa penyelesaian secara penal bukan lah satu-satunya sarana penyelesaian. Di luar penyelesaian secara penal dan represif, dewasa ini telah dikenal alternatif penyelesaian melalui restoratife justice. Restorative justice atau proses peradilan yang memulihkan akan dapat mengurangi beban sosial-ekonomis negara dan energi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, keberadaan lembaga restorative justice prosedurnya perlu dimasukkan dalam sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif adalah paham keadilan hukum klasik yang memberi balasan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan oleh negara hingga pihak yang dirugikan mendapat kompensasi bagi kerugian yang ia alami. Keadilan restoratif adalah yang memandang bahwa posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan ke korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil restorasi kemanusiaan oleh pelaku kejahatan dalam wujud perbaikan riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan, atau santunan kemanusiaan yang melambangkan secara ikhlas sikap tobat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban).

Dalam rangka menjaga marwah guru dan lembaga pendidikan, maka jika terjadi kesalahan atau kekeliruan guru dalam proses pendidikan perlu ditempuh upaya resoratif justice ini. Restoratif  berbeda dengan pengampunan, berbeda juga dengan imunitas.  Restoratif tidak menghapuskan dapat dipidananya suatu perbuatan, tetapi melibatkan korban sehingga suatu perkara diselesaikan secara damai dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa terluka.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer