Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diskriminasi, Akar Konflik Beijing dan Etnis Uighur

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - SUASANA Ramadan begitu terasa di berbagai belahan bumi. Berbeda dengan saudara-saudaranya di negera lain, bulan yang memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk meningkatkan ibadah dibandingkan bulan-bulan yang lain ini,  menjadi cobaan lebih bagi muslim  Uighur,  etnis minoritas yang mendiami wilayah Provinisi Xinjiang, Cina bagian barat.

Etnis Uighur yang dilaporkan berjumlah sekitar 20 juta jiwa adalah minoritas beragama Islam. Turunanan ras Eropa-Asia tengah, ini diperkirakan telah mendiami wilayah Xinjiang sejak era Jalur Sutera. Pemerintahan Beijing  dalam keputusan politiknya  memasukkan wilayah Uighur ini ke dalam provinsinya dan menamakannya dengan Xinjiang dalam tahun 1949. Sebelum itu, selama berabad-abad etnis Uighur mandiri tanpa tunduk pada kekuasaan manapun. Uighur memang berbeda.  Etnis Uighur memiliki fisik putih, sehingga nampak menonjol dengan etnis lain di Cina secara umum. Sementara secara budaya, lebih dekat dengan ras Turkistan. Sedangkan beberapa pendapat lain mengatakan, Uighur mempunyai garis keturunan dengan Turki.

Namun, bukan keadaan fisik ini yang semata-mata membuat Uighur mendapatkan perlakuan minoritas dalam pemerintahan Komunis Cina. Walaupun minoritas, etnis Uighur dilaporkan telah berjumlah 10 juta jiwa dari total lebih 20 juta pemeluk beragama Islam di  Cina. Inilah akar diskriminasi  yang lebih dirasakan etnis Uighur dalam mendapatkan persamaan hak-hak kewarganegaraan. Pasca-pendudukan 1949 misalnya, Pemerintah Beijing mengirim lebih banyak etnis Han yang lebih “pribumi” ke wilayah Xinjiang yang kaya sumber daya alam itu sebagai upaya mengimbangi populasi Uighur.  Upaya Beijing berhasil. Berdasarkan sensus tahun 2000, populasi etnis Han yang dikirim ke Xinjiang termasuk para polisi dan tentara yang mengisi pos-pos keamanaan di sana, sudah mencapai 40 persen dari total  jumlah penduduk.

Masalahnya, etnis Han memiliki privilege yang tidak dimiliki etnis Uighur.   Mereka dipersulit mendapatkan hak-hak untuk menjadi pegawai pemerintahan,  dan hak-hak lain yang selama ini didominasi etnis Han. Diskriminasi ini makin kentara manakala pemerintahan Beijing juga menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas keagamaan etnis Uighurs seperti larangan menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi para pegawai negeri, mahasiswa dan anak-anak.

Dalam sebuah pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta (6/7), Dubes Cina untuk Indonesia Xie Feng  membantah.  Menurut Feng, laporan bahwa muslim Uighur dilarang berpuasa hanyalah propaganda Inggris dan AS. Namun demikian mengutip kantor berita AFP awal bulan ini, sebuah situs pemerintah Kota Korla di Xinjiang Tengah menurunkan berita larangan bagi anggota partai, kadet, pegawai pemerintah, dan mahasiswa untuk berpuasa dan mengikuti aktivitas keagaaman.

Perlakuan Beijing yang diskriminatif seperti itu sesungguhnya membuat pemerintahan Beijing makin tidak simpatik di mata etnis Uighur. Diakui atau tidak, akar konflik berkepanjangan antara etnis Uighur dengan pihak Beijing sesungguhnya berasal dari sikap diskriminatif yang diberlakukan oleh Beijing sendiri.

Beijing harus membuka akses, terutama terhadap tokoh-tokoh negeri muslim mengunjungi kawasan itu untuk membuktikan jika benar  tudingan itu hanya propaganda Inggris dan AS saja.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer