Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Profesionalisme BUMDesa Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Setelah lama dinanti akhirnya pemerintah merilis Peraturan Menteri     Desa No 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hadirnya regulasi ini patut diapresiasi oleh semua pihak sebagai pijakan penting dalam ikhtiar pemberdayaan dan pengelolaan BUMDesa di Provinsi Riau secara lebih profesional beberapa tahun ke depan.

Lahirnya Permendes ini merupakan jawaban dari amanah UU No. 6/2014 tentang Desa khususnya pada Bagian kesepuluh yang telah menjadi rujukan utama dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia.

Catatan penulis menunjukkan bahwa 2015 dapat dikatakan telah menjadi tahun penting yang menjadi pondasi awal metamorfosa dari lebih kurang 848 usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED SP) yang pada tahun 2016 ini akan dan telah menyelesaikan proses transformasi  menjadi BUMDESa. Dengan telah mandirinya UED SP tadi menjadi BUMDesa tentu saja timbul harapan dari kita semua agar tahun 2016 dapat diarahkan menjadi tahun pijakan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDES.

Tujuan Pendirian BUMDesa
Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk maksud itu tidak salah maka dalam pendiriannya BUMDesa di Provinsi Riau senantiasa diarahkan untuk dapat menampung seluruh kegiatan ekonomi dan atau pelayanan umum yang di kelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Bila semua aktivitas telah diarahkan secara terintegrasi sesuai dengan arahan pendirian BUMDesa maka kita yakin bahwa kehadiran BUMDesa dapat meningkatkan perekonomian desa di Provinsi Riau.  Meningkatnya perekonomian desa pada gilirannya akan bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bila seluruh BUMDES di Riau dapat dikelola secara profesional kita yakin dan percaya bahwa kehadiran BUMDES juga dapat mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan merangsang meningkatnya usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Pada beberapa kali kesempatan menghadiri Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BUMDES penulis masih dapat melihat antusiasme warga untuk datang menghadiri pelaksanaan acara.

Potensi Strategis BUMDesa
Sesuai regulasi saat ini setiap Desa di Provinsi Riau dapat mendirikan BUMDesa. Harapan Undang-undang menyebutkan bahwa dalam pengelolaannya BUMDesa hendaknya dikelola dengan mengutamakan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dibentuk oleh Pemerintahan Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara profesional.
 
Profesionalisme dalam pengelolaan BUMDesa di Provinsi Riau sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan kegiatannya BUMDesa memiliki kompleksitas fungsi. Di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan desa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Saking strategisnya dalam meningkatkan sumber pendapatan desa,  BUMDesa menurut UU kini dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Di antara peranan BUMDesa di Riau adalah untuk dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

Beragam variasi usaha desa yang masih dapat digarap adalah pelayanan ekonomi desa, usaha jasa, penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Dalam pengamatan penulis usaha jasa yang telah dilaksanakan di Riau antara lain jasa keuangan mikro, transportasi, komunikasi, konstruksi dan energi. Jasa keuangan mikro begitu mendominasi usaha BUMDesa dan menjadi usaha utama yang dimanfaatkan penggunanya. Namun kedepan masih perlu digesa variasi usaha lembaga ini sehingga makin bermanfaat menggarap potensi desanya sesuai kebutuhan lokal.

BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

Salah satu aktivitas yang masih perlu di garap secara profesional oleh pengelola BUMDesa adalah mengembangkan rencana kerja sama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bergantung pada APBD saja. Pada tataran kekinian kerja sama yang diiringi profesionalisme pengelolaan ini tentulah akan amat dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan misi pendirian BUMDesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk makin terakselerasinya pengelolaan BUMDesa di Provinsi Riau secara profesional diharapkan sekali peranan pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Setelah itu patut dipikirkan model pengawasan BUMDesa Provinsi Riau ini ke depan. Jangan sampai ratusan miliar dana yang ada tidak terkelola dengan profesional. Bagaimana menurut Anda ?***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer