Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Produk Ramah Lingkungan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAU POS, Ahad (4/6) memuat sebuah berita berjudul ”Produk Olahan Kayu Indonesia Siap Menerima Pengakuan Uni Eropa”. Disebutkan, UE menyatakan siap untuk memberian legalisasi kepada seluruh produk olahan kayu asal Indonesia dengan setifikat Forest Law Enforcement. Governance and Trade (FLEGT) sebagai bentuk Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement- VPA) antara Indonesia dengan UE akhir tahun ini. Dengan adanya setifikasi tersebut, seluruh produk kayu asal Indonesia akan semakin leluasa diterima oleh pasar di negara-negara anggota UE.

Hasil perjanjian antara Indonesia dan UE dalam bisnis global itu menunjukkan pola perdagangan produk terutama hasil bumi dan sumber daya alam sangat mementingkan aspek kelestarian lingkungan. Betapa selama ini, sulit bagi industri penghasil kayu olahan dari Indonesia menembus pasar Eropa karena tersangkut keraguan negara-negara tersebut atas aspek keramahan lingkungan produk kayu olahan Indonesia.

Ketika bencana asap dari kebakaran dan pembakaran lahan terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia, para ahli lingkungan benar-benar merasa sedih dan terperangah. Sebab, dampak pembakaran lahan dan bencana asap itu selain merugikan kesehatan juga bakal mendera aspek ekonomi yang luas. Para pengusaha sudah merilis, dampak bencana asap yang menghambat lalu-lintas transportasi udara dan terhentinya perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor telah menimbulkan kerugian puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Tapi dampak lebih parah sebenarnya terkait sistem perdagangan global yang sangat mengedepankan aspek lingkungan. Semua produk yang diperjual-belikan masa kini harus bersumber dari proses dan bahan baku yang aman secara lingkungan. Inilah yang dikenal dengan green production (produksi hijau).

Kasus kebakaran dan pembakaran lahan dan hutan di Indonesia pasti akan menyudutkan Indonesia. Boleh jadi juga akan menurunkan daya saing produk banyak komoditi yang berhubungan dengan kehutanan di antara negara-negara pesaing lain di mancanegara. Oleh sebab itu, pukulan terbesar akan dialami oleh banyak perusahaan dan industri yang berorientasi ekspor.

Di Provinsi Riau terdapat sejumlah perusahaan besar yang bergerak dalam berbagai komoditi perdagangan yang berorientasi ekpsor. Ada perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi minyak dan gas bumi seperti PT Chevron (CPI), PT Bumi Siak Pusako, dan beberapa lagi. Ada dua perusahaan yang memproduksi pulp dan kertas yakni PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) dan IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper). Puluhan perusahaan kelapa sawit yang mengekspor CPO (crude palm oil) di antaranya  PTPN V, Musim Mas, dan lainnya.

Bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ke mancanegara tersebut tentu harus benar-benar melakukan tata kelola perusahaan yang baik untuk aspek  ekonomis, sosial maupun aman dari aspek lingkungan. Sebab, negara-negara tujuan ekspor biasanya menetapkan berbagai standar internasional yang memperhatikan keseimbangan tiga aspek lingkungan (planet), sosial (people) dan ekonomis (profit). Inilah yang kemudian di dalam konsep industri dan perdagangan global disebut Prinsip 3 P Bottom Line (People, Planet, Profit).

Semua konsep yang aman dan nyaman bagi masyarakat, lingkungan dan ekonomi itu sejalan pula dengan pemberlakuan MDGs (Millenium Development Goals) yang kini sudah diubah menjadi SDGs (Sustainable Development Goals) yakni tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sistem perdagangan global mengharuskan semua pihak untuk patuh pada kaidah-kaidah kepedulian pada 3 P tersebut. Apabila ada industri yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang berlaku merata di hampir semua negara di dunia, maka siap-siaplah untuk produk ekspornya ditolak oleh negara tujuan. Tentu realitas itu benar-benar menjadi sebuah malapetaka secara komersial.

Pola perdagangan gaya lama —sebelum era global— yang semata-mata hanya mengandalkan aspek kuantitas dan kualitas produk, kini mesti mengikuti sistem perdagangan global yang menitikberatkan aspek kemasyarakatan dan lingkungan. Oleh sebab itu, proses negosiasi dalam menjajakan produk ekspor ke mancanegara mesti diawali lebih dulu untuk aspek sosial dan lingkungan tersebut. Calon  pembeli (buyer) dan pelanggan (customer) dari mancanegara biasanya lebih awal akan mempertanyakan aspek-aspek legalitas (perizinan) sebagai dasar pijakan perusahaan pengekspor benar-benar melakukan good corporate governance (GCC) atau tata kelola perusahaan yang bersih.

Dalam sebuah pemaparan beberapa waktu silam, Direktur PT RAPP, Rudi Fajar menceritakan bagaimana pihak perusahaan harus benar-benar concern dengan prasyarat yang diminta calon pembeli produk pulp dan kertas. Sebab, PT RAPP merupakan industri yang memproduksi pulp (bubur kertas) dan kertas untuk keperluan dominan ekspor ke mancanegara. “Apa gunanya produksi melimpah namun ditolak oleh pembeli dalam jumlah besar. Oleh karenanya industri yang berorientasi ekspor mau tak mau harus benar-benar mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli. Kami sudah melakukan hal ini sejak awal beroperasi dulu,” ucap Rudi Fajar.

Menurut Rudi Fajar, pengalaman PT RAPP dalam memasarkan produk pulp dan kertas di tengah-tengah sistem perdagangan global selama ini setidak-tidaknya harus melewati empat tahap penting yang melibatkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Aspek pertama, masalah legalitas atau perizinan. Langkah pertama yang akan diselidiki para calon pembeli terkait segala hal perizinan. Mulai dari perizinan perusahaan dan pabrik hinggga perizinan lain. Hal ini benar-benar untuk meyakinkan pihak calon pembeli atau pelanggan  bahwa perusahaan benar-benar taat hukum dan taat asas. Sebutlah perizinan lahan pabrik, konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menjadi lokasi penanaman pohon akasia, eukaliptus dan lain-lain sebagai sumber bahan baku lestari pabrik atau perizinan penebangan dan angkutan kayu.

Apabila ditemukan kejanggalan dalam kepemilikan perizinan perusahaan tersebut maka pada tahap awal, calom pembeli sudah lagsung  menolak pembelian produk yang ditawarkan. Sebab, calon pembeli tak mau dituduh menampung produk yang dari perusahaan yang memiliki perizinan bermasalah.

Aspek kedua, taat asas penegakan lingkungan hidup. Semua rangkaian kegiatan produksi (supply chain) mesti mengikuti prasyarat lingkungan yang disepakati secara internasional. Bagi industri pulp dan kertas yang berlaku selama ini, pengelolaan HTI harus sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang diawali dengan kepemilikan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Dalam proses pembukaan lahan, perusahaan harus benar-benar menerapkan no burning policy (kebijakan tanpa bakar) yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007.
Ketika tragedi kabut asap (haze) yang terjadi di Indonesia karena praktik pembakaran lahan semena-mena baik oleh pelaku dunia usaha yang berorientasi kehutanan maupun oknum masyarakat petani yang tak tahu aturan, benar-benar berpengaruh terhadap pemasaran produk kehutanan. Indonesia bahkan dicap sebagai negara yang tidak mempedulikan aspek lingkungan karena kabut asap yang terjadi di lima provinsi di Indonesia sempat ”menjalar” ke negeri jiran seperti Singapura, Malaysia bahkan Thailand.

Bahkan, situasi aktual, kegeraman Pemerintah Singapura atas dampak kabut asap yang dipandang merugikan negara dan warga negaranya sampai-sampai ingin mengadili langsung di Singapura bagi para pelaku pembakaran lahan yang beroperasi di Indonesia. Namun, pihak Indonesia menyatakan hal itu sudah di luar kewenangan Singapura karena pemerintah Indonesia justru sudah melakukan tindakan kuratif dengan menjatuhkan sanksi-sanksi hukum pidana dan pencabutan izin bagi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan hutan secara sengaja.

Seluruh sumber bahan baku kayu yang digunakan di pabrik pulp dan kertas akan diteliti oleh pihak calon pembeli melalui wood supply tracking (penelusuran suplai kayu) mulai dari hulu hingga hilir. Apabila ditemukan adanya pelanggaran aspek lingkungan ini apalagi melalui tindak illegal logging (penebangan hutan secara illegal) niscaya produk yang dijual juga ditolak oleh pembeli.

Dalam sistem perdagangan global saat ini, hampir semua negara dunia menerapkan berbagai pengetatan aspek lingkungan agar terciptanya green production (produksi hijau= produksi yang benar-benar aman secara lingkungan) melalui sertifikat-sertifikat resmi antara lain ekolabel (ecolabelling). Semua produk ekspor akan diberikan cap standar ekolabel yang menjamin produk tersebut benar-benar green production.

Sejaan dengan ini, pemberlakuan rewards and punishment terus diberlakukan terkait penggunaan sumber bahan baku. Di masa awal pembangunan HTI di kawasan bekas HPH yang sudah dieksploitasi oleh perusahaan HPH sampai 3-4 daur, pemanfaatan bekas ranting kayu saat land clearing (pembersihan lahan) sebagai sumber bahan baku pabrik, justru harga produk pulp dan kertas kategori ini diturunkan sampai 25 dolar AS per ton. Kini sumber bahan baku pabrik sepenuhnya dari konsesi HTI yang benar-benar memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Aspek ketiga, kepedulian sosial pada masyarakat sekitar perusahaan. Meski pun perusahaan sudah membayar retribusi dan pajak dalam semua rangkaian proses produksi namun tuntutan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial menjadi sebuah keniscayaan. Itulah sebabnya, semua perusahaan atau industri kini dilengkapi oleh satu unit khusus yakni Corporate Social Responsibility (CSR) atau Community Development (pemberdayaan masyarakat).

Untuk mengukur keberhasilan CSR suatu perusahaan tentu dapat diukur dengan melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya setelah melakukan berbagai kegiatan pembinaan petani, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bantuan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan atau infrastruktur sosial yang lain. Dalam hal ini, perusahaan hendaklah melibatkan masyarakat tempatan (local community) dalam rangkaian proses produksi sebagai distributor atau supplier (penyuplai) baik secara inline (berkaitan langsung dengan keperluan perusahaan) maupun tidak sama sekali.

Apabila ketiga aspek tersebut sudah lolos dari penyelidikan dan penilaian para calon pembeli, barulah sampai pada aspek keempat yakni kualitas produk. Di masa silam sebelum berlakunya perdagangan global, para calon pembeli langsung saja menilai kualitas produk kemudian memutuskan membeli atau tidak.

Berbagai kasus yang dialami berbagai industri besar dunia dalam semua komoditi selalu mendapatkan tekanan aktivis lingkungan atau LSM karena dipandang tidak peduli pada kelestarian lingkungan, niscaya produk-produknya diembargo atau ditolak masuk ke negara-negara tujuan ekspor.

Di era globalisasi sekarang memang sudah tak ada tempat lagi bagi perusahaan atau industri yang tidak mengindahkan lingkungan. Tidak hanya produk yang dihasilkan mesti green production bahkan peusahaan dan industripun dituntut menjadi perusahaan  atau industri hijau (green company dan green  industry). Dunia harus dihuni oleh orang-orang yang peduli dengan kelestarian lingkungan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer