Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Artikel ini di samping memperingati 71 tahun dari Piagam Jakarta, juga dalam dalam rangka melawan lupa dalam hal status hukum Piagam Jakarta itu dan tentu saja satus hukum tersebut membawa konsekuensi hukum pula untuk hari ini. Menurut hemat saya, hal ini perlu diangkat kembali. Apa sebab? Dikarenakan oleh beberapa penyesatan kebijakan, opini, maupun penyesatan aksi.
Pertama, adanya pandangan yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tidak ada lagi. Sebab sila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†tersebut sudah diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa†pada 18 Agustus 1945. Kedua, setuju atau tidak bahwa Pancasila dijadikan sebagai instrumen untuk menindas hak konstitusional umat Islam, terutama ini datangnya dari para pihak yang terjangkit virus sepilis (sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme). Ketiga, maraknya pembatalan peraturan daerah yang bernuasa syariah oleh pemerintah pusat beberapa waktu belakangan ini.
Status Hukum Piagam Jakarta
Piagam Jakarta 22 Juli 1945 merupakan dokumen kontoversial dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Ia dihasilkan dari perdebatan yang begitu panjang dari Panitia Sembilan hasil bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai).
Para perumusnya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Muhmmad Yamin, Achmad Soebarjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan AA Maramis. Biasanya pengamat politik mengelompokkan anggota Panitia Sembilan ini dalam hal aspirasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah nasionalis sekuler.
Mereka terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Muhmmad Yamin, Achmad Soebarjo, dan AA Maramis. Sedangkan Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakkir, Abdul Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim masuk kelompok nasionalis Islam.
Pencantuman kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†dalam Piagam Jakarta yang direncanakan nantinya sebagai pembukaan UUD 1945 ketika itu tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh Islam tersebut. Mereka menggap bahwa Islam dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih lagi ketika itu 90-95 persen masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu, wajar saja nuansa Islam kental dalam bernegara.
Harus diakui, pencantuman kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†mendapatkan protes dari penganut agama lain. Sayangnya, kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†tertanggal 18 Agustus 1945 pada Piagam Jakarta tersebut dicoret. Dari sisi hukum, harus diakui bahwa Piagam Jakarta tersebut tinggallah kenangan sejarah sebagai perjuangan para tokoh Islam ketika itu. Artinya ia tidak bernilai hukum sama sekali. Di dalam penelitian Ridwan Saidi dan dikuatkan dengan sebuah buku yang diterbitkan oleh Cornell University AS, dalang pencoretan kalimat tersebut adalah Dr Sam Ratulangi, yang disebut di dalam buku tersebut sebagai an astute Christian politician from Manado, Nort Sulawesi. Dan inipun menurut hemat saya, juga tidak terlepas dari peran Mohammad Hatta yang juga dikenal sebagai tokoh nasionalis sekuler. Sebab Hatta sama sekali tidak meminta persetujuan para penanda tangan Piagama Jakarta itu.
Kendatipun Pasca 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta tersebut hanyalah menjadi dokumen sejarah belaka. Namun, perjuangan para tokoh Islam tak berhenti sampai di situ. Di dalam sidang Konstituante (1956-1959), para tokoh Islam kembali membawa aspirasi itu. Di mana Islam sebagai dasar negara dengan menghidupkan Piagam Jakarta. Mereka dimotori oleh M Natsir, Buya Hamka, Kasman Singodimejo, dan lain-lain termasuk tokoh-tokoh NU juga.
Karena sidang Konstituante untuk merumuskan UUD baru juga tidak terealiasasi padahal sudah memasuki 3 tahun berjalan atau dalam bahasa Soekarno ketika itu sebagai sidang yang bertele-tele, tertanggal 22 April 1959 Soekarno berpidato di sidang Konstituante dengan meminta kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Menanggapi usulan itu, anggota Konstituante mengadakan sidang. Pilihan pertama kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan pilihan kedua adalah kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta. Sampai tiga kali pemungutan suara, tidak ada hasilnya secara hukum. Sebab tidak didukung minimal oleh 2/3 suara anggota Konstituante, apakah kembali kepada UUD 1945 tanpa memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta maupun dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta.
Di dalam buku Adnan Buyung Nasution yang berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, disebutkan bahwa pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.
Pada 1 Juni, pemungutan suara kedua menghasilkan 264 suara menyetujui dan 204 suara tidak setuju. Pada 2 Juni, pemungutan suara ketiga menghasilkan 263 suara menyetujui dan 203 suara tidak setuju. Dari pemungutan suara ini, Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Karena itu, 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit. Di dalam Dekrit Presiden itu ditegaskan: 1) Menetapkan pembubaran Konstituante; 2) Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia; dan 3) Akan segera dibentuk MPR yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta akan dibentuk pula DPAS.
Sebelum masuk pada tiga poin itu, pada bagian “menyatakan†dari Dekrit itu disebutkan bahwa, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkain kesatuan dengan konstitusi tersebutâ€. Berdasarkan Dekrit tersebut, suka atau tidak, secara hukum Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 tersebut diberlakukan. Bukankah UUD 1945 yang kita gunakan hari ini diberlakukan kembali oleh Dekrit Presiden tersebut? Sebab UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tidak berlaku dulunya ketika berlaku UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Logika hukumnya, ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit kemudian diterima, begitu juga dengan Piagam Jakarta, ia juga berlaku didasarkan Dekrit tersebut seharusnya juga diterima.
Konsekuensi Hukum
Karena Dekrit menyebutkan bahwa Piagam Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisah dari UUD 1945, maka tentu saja ia punya konsekuensi hukum seperti halnya UUD 1945 yang dihajdikan sebagai landasan konstitusional yang juga pemberlakuannya didasarkan kepada Dekrit itu. Konsekuensi hukumnya adalah menafsirkan sila pertama Pancasila hari ini, Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945, begitu juga dengan produk hukum lainnya termasuk peraturan daerah mengenai agama dalam hal ini mestilah dalam kerangka “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknyaâ€.
Dengan demikian, sungguh aneh rasanya ketika ada segelintir pihak terlebih lagi pemerintah pusat yang anti dengan kebijakan/peraturan daerah yang bernuansa syari’at. Apalagi yang diatur tersebut mengenai penghormatan terhadap bulan Ramadhan, membatasi jaualan makanan di bulan Ramadan, mengaji, minuman beralkohol, dan lainnya dalam bingkai syari’at.
Terlepas itu semua, lebih jauh lagi, menurut hemat saya, ada atau tidaknya Piagam Jakarta tersebut, hal ikhwal menjalankan atau legalisasi syari’at Islam tetap dapat dibenarkan secara hukum. Sebab ada landasasan ideologi dan landasan konstitusionalnya. Pertama, sila Pertama Pancasila yang menyatakan bahwa, “Ketuhanan Yang Mahasa Esaâ€. Kedua, Pasal 28 J Ayat (2) bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratisâ€. Ketiga, Pasal 29 (1) UUD 1945 bahwa, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esaâ€. Keempat, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya ituâ€.
Jangan sesekali melupakan sejarah bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu masih berlaku.***
Pertama, adanya pandangan yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tidak ada lagi. Sebab sila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†tersebut sudah diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa†pada 18 Agustus 1945. Kedua, setuju atau tidak bahwa Pancasila dijadikan sebagai instrumen untuk menindas hak konstitusional umat Islam, terutama ini datangnya dari para pihak yang terjangkit virus sepilis (sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme). Ketiga, maraknya pembatalan peraturan daerah yang bernuasa syariah oleh pemerintah pusat beberapa waktu belakangan ini.
Status Hukum Piagam Jakarta
Piagam Jakarta 22 Juli 1945 merupakan dokumen kontoversial dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Ia dihasilkan dari perdebatan yang begitu panjang dari Panitia Sembilan hasil bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai).
Para perumusnya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Muhmmad Yamin, Achmad Soebarjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan AA Maramis. Biasanya pengamat politik mengelompokkan anggota Panitia Sembilan ini dalam hal aspirasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah nasionalis sekuler.
Mereka terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Muhmmad Yamin, Achmad Soebarjo, dan AA Maramis. Sedangkan Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakkir, Abdul Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim masuk kelompok nasionalis Islam.
Pencantuman kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†dalam Piagam Jakarta yang direncanakan nantinya sebagai pembukaan UUD 1945 ketika itu tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh Islam tersebut. Mereka menggap bahwa Islam dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih lagi ketika itu 90-95 persen masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itu, wajar saja nuansa Islam kental dalam bernegara.
Harus diakui, pencantuman kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†mendapatkan protes dari penganut agama lain. Sayangnya, kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya†tertanggal 18 Agustus 1945 pada Piagam Jakarta tersebut dicoret. Dari sisi hukum, harus diakui bahwa Piagam Jakarta tersebut tinggallah kenangan sejarah sebagai perjuangan para tokoh Islam ketika itu. Artinya ia tidak bernilai hukum sama sekali. Di dalam penelitian Ridwan Saidi dan dikuatkan dengan sebuah buku yang diterbitkan oleh Cornell University AS, dalang pencoretan kalimat tersebut adalah Dr Sam Ratulangi, yang disebut di dalam buku tersebut sebagai an astute Christian politician from Manado, Nort Sulawesi. Dan inipun menurut hemat saya, juga tidak terlepas dari peran Mohammad Hatta yang juga dikenal sebagai tokoh nasionalis sekuler. Sebab Hatta sama sekali tidak meminta persetujuan para penanda tangan Piagama Jakarta itu.
Kendatipun Pasca 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta tersebut hanyalah menjadi dokumen sejarah belaka. Namun, perjuangan para tokoh Islam tak berhenti sampai di situ. Di dalam sidang Konstituante (1956-1959), para tokoh Islam kembali membawa aspirasi itu. Di mana Islam sebagai dasar negara dengan menghidupkan Piagam Jakarta. Mereka dimotori oleh M Natsir, Buya Hamka, Kasman Singodimejo, dan lain-lain termasuk tokoh-tokoh NU juga.
Karena sidang Konstituante untuk merumuskan UUD baru juga tidak terealiasasi padahal sudah memasuki 3 tahun berjalan atau dalam bahasa Soekarno ketika itu sebagai sidang yang bertele-tele, tertanggal 22 April 1959 Soekarno berpidato di sidang Konstituante dengan meminta kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Menanggapi usulan itu, anggota Konstituante mengadakan sidang. Pilihan pertama kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan pilihan kedua adalah kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta. Sampai tiga kali pemungutan suara, tidak ada hasilnya secara hukum. Sebab tidak didukung minimal oleh 2/3 suara anggota Konstituante, apakah kembali kepada UUD 1945 tanpa memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta maupun dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta.
Di dalam buku Adnan Buyung Nasution yang berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, disebutkan bahwa pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.
Pada 1 Juni, pemungutan suara kedua menghasilkan 264 suara menyetujui dan 204 suara tidak setuju. Pada 2 Juni, pemungutan suara ketiga menghasilkan 263 suara menyetujui dan 203 suara tidak setuju. Dari pemungutan suara ini, Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Karena itu, 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit. Di dalam Dekrit Presiden itu ditegaskan: 1) Menetapkan pembubaran Konstituante; 2) Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia; dan 3) Akan segera dibentuk MPR yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta akan dibentuk pula DPAS.
Sebelum masuk pada tiga poin itu, pada bagian “menyatakan†dari Dekrit itu disebutkan bahwa, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkain kesatuan dengan konstitusi tersebutâ€. Berdasarkan Dekrit tersebut, suka atau tidak, secara hukum Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 tersebut diberlakukan. Bukankah UUD 1945 yang kita gunakan hari ini diberlakukan kembali oleh Dekrit Presiden tersebut? Sebab UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tidak berlaku dulunya ketika berlaku UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Logika hukumnya, ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit kemudian diterima, begitu juga dengan Piagam Jakarta, ia juga berlaku didasarkan Dekrit tersebut seharusnya juga diterima.
Konsekuensi Hukum
Karena Dekrit menyebutkan bahwa Piagam Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisah dari UUD 1945, maka tentu saja ia punya konsekuensi hukum seperti halnya UUD 1945 yang dihajdikan sebagai landasan konstitusional yang juga pemberlakuannya didasarkan kepada Dekrit itu. Konsekuensi hukumnya adalah menafsirkan sila pertama Pancasila hari ini, Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945, begitu juga dengan produk hukum lainnya termasuk peraturan daerah mengenai agama dalam hal ini mestilah dalam kerangka “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknyaâ€.
Dengan demikian, sungguh aneh rasanya ketika ada segelintir pihak terlebih lagi pemerintah pusat yang anti dengan kebijakan/peraturan daerah yang bernuansa syari’at. Apalagi yang diatur tersebut mengenai penghormatan terhadap bulan Ramadhan, membatasi jaualan makanan di bulan Ramadan, mengaji, minuman beralkohol, dan lainnya dalam bingkai syari’at.
Terlepas itu semua, lebih jauh lagi, menurut hemat saya, ada atau tidaknya Piagam Jakarta tersebut, hal ikhwal menjalankan atau legalisasi syari’at Islam tetap dapat dibenarkan secara hukum. Sebab ada landasasan ideologi dan landasan konstitusionalnya. Pertama, sila Pertama Pancasila yang menyatakan bahwa, “Ketuhanan Yang Mahasa Esaâ€. Kedua, Pasal 28 J Ayat (2) bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratisâ€. Ketiga, Pasal 29 (1) UUD 1945 bahwa, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esaâ€. Keempat, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya ituâ€.
Jangan sesekali melupakan sejarah bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu masih berlaku.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

