Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Dalam satu kesempatan Bagian Hukum Tata Negara/Hukum Adminitrasi Negara (HTN/HAN), Fakultas Hukum Universitas Riau mengundang pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dalam acara kuliah umum dengan tema “Hak Prerogatif Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945â€. Di kampus Fakultas Hukum Universitas Riau Jalan Patimura No 9 Pekanbaru. Saya berkesempatan untuk menjemput beliau ke bandara, sesampainya di Kota Madani (meminjam istilahnya Wali Kota Firdaus), beliau amat sangat memuji keindahan Kota Pekanbaru, karena kebetulan merupakan kunjungan pertama beliau ke kota ini, sepanjang Jalan Sudirman menuju kampus Pattimura. Beliau tak henti-hentinya memuji ketertataan kota ini, kata beliau sudah banyak kota yang saya kunjungi Pekanbaru merupakan kota paling tertata dan bersih dibandingkan beberapa kota yang ia kunjungi. Begitulah cerita singkat pandangan seorang Margarito terhadap kota ini. Sebagai seorang yang berdomisili di kota ini tentunya saya turut senang dengan apa yang disampaikan Margarito tersebut.
Barangkali ceritanya akan menjadi lain jika Margarito berkunjung dalam dua minggu terakhir ini, karena ada pemandangan yang berbeda di kota ini, di mana di beberapa sudut kota ini, kita menyaksikan tumpukan sampah yang sebagian sudah memakan ruas badan jalan, dan mengganggu kenyamanan kita dalam berlalu lalang di kota ini. Tak ayal persoalan sampah ini menjadi liputan banyak media, baik cetak maupun elektronik, bahkan sudah menjadi pemberitaan beberapa media nasional. Dan adapula yang menghubungkan persoalan sampah ini dengan helat Pilwako pada tahun 2017. Bahkan kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pekanbaru melakukan aksi protes di depan kediaman dinas Wali Kota dengan cara menumpahkan sampah sebagai bentuk protes mereka terhadap Wali Kota Pekanbaru.
Dari beberapa pemberitaan Wali Kota Pekanbaru menggangap aksi KAMMI ini ditunggangi kepentingan politik. Sebagai seorang Ketua DPD Partai Demokrat Pekanbaru pernyataan Firdaus tersebut sesuatu yang wajar-wajar saja. dan sebaliknya kritik publik terhadap Wako juga sesuatu yang wajar-wajar saja, karena jabatan Wako merupakan jabatan publik, yang diperoleh melalui proses politik, bukankah pada saat Pilkada 2011 lalu, warga kota ini, sudah memandatkan daulat rakyat itu, pada pasangan Firdaus-Ayat? Oleh karena itu, pada Pilwako yang lalu telah terjadi proses transformasi kehendak rakyat pada Firdaus-Ayat agar Firdaus–Ayat dapat mengurus warga kota ini sesuai dengan paradigma negara pengurus seperti diutarakan Muhamamad Hatta pada sidang BPUPKI. Oleh karena itu, ketika sampah menjadi persoalan, sesuatu yang wajar kalau masyarakat mengajukan protes, meskipun barangkali juga terselip kepentingan politik di dalamnya.
Jas Merah
Kalau dikilas balik ke belakang, perjuangan Firdaus-Ayat, untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, diperoleh melalui jalan panjang dan berliku, apalagi ketika itu mereka bersaing dengan pasangan Septina dan Erizal Muluk (Berseri) yang notabenenya didukung penuh oleh Gubernur Riau ketika itu HM Rusli Zainal, bahkan dalam salah satu tulisan saya ketika itu persaingan kedua pasangan calon ibarat duel el clasicco Real Madirid Vs Barcelona (Berseri VS Pas = Barcelona v Real Madrid, ulas saya ketika 14 Oktober 2011 lalu). Oleh karena itu, dukungan publik yang kuat dan kontrol media ketika itu cukup sebagai perisai bagi Firdaus-Ayat menuju tahta Wako dan Wawako. Bahkan sebagai calon Wako ketika itu, Firdaus sempat ditetapkan tersangka oleh Polresta Pekanbaru atas dugaan tindak pidana pemalsuan, dan atas dasar tersebut KPU Pekanbaru mengeluarkan SK KPU Pekanbaru No79/2011, yang intinya menggugurkan pasangan Firdaus-Ayat sebagai pasangan calon. Bahkan KPU Pekanbaru sempat “mengulur-ulur†perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh MK saat itu.
Singkat cerita, sepengetahuan saya Firdaus-Ayat dilantik pada 26 Januari 2012 sebagai Wako dan Wawako, oleh karena itu ketika mereka dilantik publik kota ini memiliki ekspektasi terhadap pasangan Firdaus-Ayat agar menjalankan daulat rakyat dengan bersungguh-sungguh, oleh karenanya menjadi wajar ketika persoalan sampah lamban diatasi oleh Firdaus-Ayat masyarakat kota ini mengalami kekecewaan, karena Firdaus-Ayat telah gagal menunaikan daulat rakyat, dan telah pula melupakan perjuangan berat mereka untuk menjadi pemimpin kota ini, pada Pilkada tahun 2011 yang lalu, padahal Bung Karno sudah menyampaikan jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah). Namun, tidak ada kata terlambat, Firdaus-Ayat masih memiliki kesempatan untuk berbenah, dan saya yakin sebagai seorang politisi keduanya masih memiliki hasrat untuk maju pada Pilkada 2017, oleh karenanya segerahlah membuat terobosan untuk mengatasi persoalan sampah, jangan lagi berlindung di balik adanya kepentingan politik, yang pasti masyarakat sudah memberikan daulat rakyat pada tuan berdua pada tahun 2011 yang lalu. Apatah lagi hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, dan agama juga sudah menggariskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Iman, sekiranya di tengah derasnya kritikan publik terhadap persoalan sampah, tuan berdua gagal memenuhi harapan publik, maka bersiaplah untuk dihukum rakyat pada Pilwako tahun 2017 yang akan datang. Namun di tengah semakin dekatnya helat Pilwako, saya yakin melalui pedang kekuasaan yang tuan berdua miliki persoalan sampah dapat diatasi, karena dengan cara begitu, kota yang bersih akan terwujud dan mimpi tuan berdua untuk menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota Metropolis yang Madani dapat direalisasikan. Semoga.***
Barangkali ceritanya akan menjadi lain jika Margarito berkunjung dalam dua minggu terakhir ini, karena ada pemandangan yang berbeda di kota ini, di mana di beberapa sudut kota ini, kita menyaksikan tumpukan sampah yang sebagian sudah memakan ruas badan jalan, dan mengganggu kenyamanan kita dalam berlalu lalang di kota ini. Tak ayal persoalan sampah ini menjadi liputan banyak media, baik cetak maupun elektronik, bahkan sudah menjadi pemberitaan beberapa media nasional. Dan adapula yang menghubungkan persoalan sampah ini dengan helat Pilwako pada tahun 2017. Bahkan kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pekanbaru melakukan aksi protes di depan kediaman dinas Wali Kota dengan cara menumpahkan sampah sebagai bentuk protes mereka terhadap Wali Kota Pekanbaru.
Dari beberapa pemberitaan Wali Kota Pekanbaru menggangap aksi KAMMI ini ditunggangi kepentingan politik. Sebagai seorang Ketua DPD Partai Demokrat Pekanbaru pernyataan Firdaus tersebut sesuatu yang wajar-wajar saja. dan sebaliknya kritik publik terhadap Wako juga sesuatu yang wajar-wajar saja, karena jabatan Wako merupakan jabatan publik, yang diperoleh melalui proses politik, bukankah pada saat Pilkada 2011 lalu, warga kota ini, sudah memandatkan daulat rakyat itu, pada pasangan Firdaus-Ayat? Oleh karena itu, pada Pilwako yang lalu telah terjadi proses transformasi kehendak rakyat pada Firdaus-Ayat agar Firdaus–Ayat dapat mengurus warga kota ini sesuai dengan paradigma negara pengurus seperti diutarakan Muhamamad Hatta pada sidang BPUPKI. Oleh karena itu, ketika sampah menjadi persoalan, sesuatu yang wajar kalau masyarakat mengajukan protes, meskipun barangkali juga terselip kepentingan politik di dalamnya.
Jas Merah
Kalau dikilas balik ke belakang, perjuangan Firdaus-Ayat, untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, diperoleh melalui jalan panjang dan berliku, apalagi ketika itu mereka bersaing dengan pasangan Septina dan Erizal Muluk (Berseri) yang notabenenya didukung penuh oleh Gubernur Riau ketika itu HM Rusli Zainal, bahkan dalam salah satu tulisan saya ketika itu persaingan kedua pasangan calon ibarat duel el clasicco Real Madirid Vs Barcelona (Berseri VS Pas = Barcelona v Real Madrid, ulas saya ketika 14 Oktober 2011 lalu). Oleh karena itu, dukungan publik yang kuat dan kontrol media ketika itu cukup sebagai perisai bagi Firdaus-Ayat menuju tahta Wako dan Wawako. Bahkan sebagai calon Wako ketika itu, Firdaus sempat ditetapkan tersangka oleh Polresta Pekanbaru atas dugaan tindak pidana pemalsuan, dan atas dasar tersebut KPU Pekanbaru mengeluarkan SK KPU Pekanbaru No79/2011, yang intinya menggugurkan pasangan Firdaus-Ayat sebagai pasangan calon. Bahkan KPU Pekanbaru sempat “mengulur-ulur†perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh MK saat itu.
Singkat cerita, sepengetahuan saya Firdaus-Ayat dilantik pada 26 Januari 2012 sebagai Wako dan Wawako, oleh karena itu ketika mereka dilantik publik kota ini memiliki ekspektasi terhadap pasangan Firdaus-Ayat agar menjalankan daulat rakyat dengan bersungguh-sungguh, oleh karenanya menjadi wajar ketika persoalan sampah lamban diatasi oleh Firdaus-Ayat masyarakat kota ini mengalami kekecewaan, karena Firdaus-Ayat telah gagal menunaikan daulat rakyat, dan telah pula melupakan perjuangan berat mereka untuk menjadi pemimpin kota ini, pada Pilkada tahun 2011 yang lalu, padahal Bung Karno sudah menyampaikan jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah). Namun, tidak ada kata terlambat, Firdaus-Ayat masih memiliki kesempatan untuk berbenah, dan saya yakin sebagai seorang politisi keduanya masih memiliki hasrat untuk maju pada Pilkada 2017, oleh karenanya segerahlah membuat terobosan untuk mengatasi persoalan sampah, jangan lagi berlindung di balik adanya kepentingan politik, yang pasti masyarakat sudah memberikan daulat rakyat pada tuan berdua pada tahun 2011 yang lalu. Apatah lagi hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, dan agama juga sudah menggariskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Iman, sekiranya di tengah derasnya kritikan publik terhadap persoalan sampah, tuan berdua gagal memenuhi harapan publik, maka bersiaplah untuk dihukum rakyat pada Pilwako tahun 2017 yang akan datang. Namun di tengah semakin dekatnya helat Pilwako, saya yakin melalui pedang kekuasaan yang tuan berdua miliki persoalan sampah dapat diatasi, karena dengan cara begitu, kota yang bersih akan terwujud dan mimpi tuan berdua untuk menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota Metropolis yang Madani dapat direalisasikan. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

