Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pembatalan peraturan daerah (Perda) oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri) sontak mengejutkan. Mungkin bagi sebagian orang dikejutkan karena Perda yang dibatalkan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Total Perda yang dibatalkan itu dan dapat dilihat di laman (website) Kementerian Dalam Negeri adalah 3.143. Untuk Provinsi Riau terdapat 31 Perda yang dibatalkan. Kalau dirinci, 13 Perda dari Kabupaten Indragiri Hilir, 10 Perda dari Kota Pekanbaru, dan 8 Perda dari Kota Dumai. Bagi saya, yang mengejutkan itu adalah “keberanian†Mendagri “menabrak†hukum (peraturan) yang ada.
Perspektif Teori
Keliru ketika dikatakan bahwa karena negara ini adalah negara kesatuan, sehingga Mendagri dapat berbuat “sesuka hatiâ€, termasuk untuk dapat membatalkan Perda. Benar bahwa pemerintah pusat (Pempus) punya fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (Pemda). Dalam logika negara kesatuan, kewenangan utama ada di Pempus, sedangkan Pemda mendapatkan kewenangan sisa. Kendatipun demikian, bukan berarti dapat membatalkan Perda.
Perda sebagai produk legislatif (bukan regulatif), bagaimana pula seorang Mendagri yang duduk di lembaga eksekutif dapat membatalkan secara sepihak produk kedaulatan rakyat itu. Sesungguhnya, Perda tak obahnya seperti undang-undang (UU). Bedanya, kalau UU berlaku secara nasional. Sedangkan Perda bersifat lokal.
Harus diakui, setiap produk hukum termasuk Perda juga berpotensi bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau merugikan kepentingan masyarakat daerah pada khususnya, dan negara pada umumnya. Meminjam bahasa Prof Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik. Karena itu, dalam perspektif negara hukum, tidak boleh peraturan di bawah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu, pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review. Artinya peninjauan produk hukum oleh lembaga peradilan (yudikatif). Jadi, Perda hanya dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan, bukan oleh lembaga eksekutif, apalagi selevel menteri.
Dengan demikian, seharusnya norma UU yang mengatur pembatalan Perda merujuk teori pembatalan oleh lembaga yudikatif.
Perspektif Konstitusi
Dalam perspektif konstitusi (UUD 1945), tidak ada satupun pasal yang memberikan amanat kepada Mendagri untuk membatalkan Perda. Amanat pembatalan Perda itu, oleh UUD 1945 diamanatkan kepada Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undangâ€.
Salah satu kewenangan MA di dalam Pasal 24 Ayat (1) tersebut adalah “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undangâ€. Pertanyaannya adalah di mana Perda dan apa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang†itu?
Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaâ€.
Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) ini, yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang†adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, Perda apakah itu Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, hanya dapat dibatalkan oleh MA. Ini adalah amanat konstitusi. Secara teori, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MA untuk membatalkan Perda adalah logika hukum yang tepat. Begitu juga logika hukum yang tepat ketika UUD 1945 memberikan amanat kepada Mahkamah Konstiusi (MK) untuk membatalkan UU. Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,..â€.
Perspektif Perundang-undangan
Kendatipun secara teori hanya lembaga peradilanlah yang dapat membatalkan peraturan, begitu juga menurut UUD 1945 bahwa hanya MA lah satu-satunya lembaga yang dapat membatalkan Perda, namun apa boleh buat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pembatalan Perda itu kepada Mendagri.
Menurut hemat saya, UU yang memberikan kewenangan pembatalan Perda kepada Mendagri tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945. Tapi, dalam logika hukum positif kita, sejelek apapun sebuah UU, selagi belum dibatalkan oleh MK, maka ia dianggap sebagai sebuah kebenaran meskipun kebenaran yang berasal dari sesuatu “dibenar-benarkanâ€. Konsekuensi hukumnya, UU tersebut tetap berlaku. Begitu juga dengan UU 23/2014 tersebut.
Oleh karenanya, secara umum, ketika Mendagri membatalkan Perda, dari sisi UU 23/2014 dapat “dibenarkanâ€. Namun, dalam hal Mendagri membatalkan 3.143 Perda tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Apa sebab? Berdasarkan Peraturan Presiden 87/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mendagri hanya dapat membatalkan Perda semenjak 60 hari diterimanya Perda itu. Nah, bagaimana pula Mendagri membatalkan Perda yang sudah berlaku pada tahun 2000 lalu?
Karena itu, bagi Pemda yang yang tidak menerima pembatalan Perda tersebut, berdasarkan UU 23/2014 dapat menempuh upaya hukum. Kalau Perda tersebut, adalah Perda Provinsi, maka ajukan keberatan kepada Presiden paling lama 14 hari semenjak Surat Keputusan (SK) Pembatalan itu diterima. Kalau Presiden menguatkan SK pembatalan Mendagri tersebut, dan saya yakin pun Presiden akan melakukan itu, sebab tidak mungkin Mendagri membatalkan apalagi 3.143 Perda tanpa sepengetahuan “Big Bossâ€, maka SK Presiden tersebut gugatlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini PTUN Jakarta.
Sedangkan untuk Perda Kabupaten/Kota, pembatalan oleh Mendagri tersebut tidak dapat diajukan keberatan ke Presiden berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk itu, Pemda dapat langsung menempuh jalur PTUN di Jakarta.
Harus diakui, design norma UU 23/2014 dan Permendagri 80/2015 sangat sentralistis. Berbeda halnya dengan pengaturan sebelumnya. Di mana, ketika Mendagri membatalkan Perda, maka bagi Pemda yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke MA. Kalau tidak, berarti dianggap menerima pembatalan tersebut. Nah, sekarang, keberatannya diajukan ke Presiden. Bukankah Presiden dan Mendagri “sebelas dua belas�
Proposal yang Diajukan
Menurut hemat saya, pembatalan Perda dalam kerangka UU 23/2014 dan Permendagri 80/2015 telah menapikan otonomi daerah. Pembatalan Perda seperti ini adalah manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis seperti halnya di masa Orde Baru dulu kala.
Di dalam UUD 1945, Pasal 18 Ayat (6) menyebutkan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuanâ€.
Karena itu, proposal saya adalah Pemda ajukan judicial review ke MK mengenai pengujian UU 23/2014 terkait pasal yang mengatur kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda itu. Saya haqqul yakin, gugatan Pemda tersebut sangat berpotensi besar untuk dikabulkan.
Pasal terkait pembatalan Perda di dalam UU 23/2014 jelas bertentangan dengan Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945 yang nyata-nyatanya hanya mengamanatkan kepada MA sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membatalkan Perda sebagaimana yang telah saya utarakan pada bagian perspektif konstitusi tulisan ini.
Sebagai argumen pendukung bagi Pemda untuk menggugat, Ni’matul Huda di dalam disertasinya (2009) di Universitas Islam Yogyakarta juga mempersoalkan kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda. Disertasi tersebut telah dibukukan dengan judul “Problematika Pembatalan Peraturan Daerahâ€.
Bagi Pejabat Pemda, terutama Riau, berkunjunglah ke MK. Gugat UU 23/2014 itu. Ini bukanlah lagi rezim sentralistis, tapi rezim otonomi daerah. Selamat mencoba.***
Perspektif Teori
Keliru ketika dikatakan bahwa karena negara ini adalah negara kesatuan, sehingga Mendagri dapat berbuat “sesuka hatiâ€, termasuk untuk dapat membatalkan Perda. Benar bahwa pemerintah pusat (Pempus) punya fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (Pemda). Dalam logika negara kesatuan, kewenangan utama ada di Pempus, sedangkan Pemda mendapatkan kewenangan sisa. Kendatipun demikian, bukan berarti dapat membatalkan Perda.
Perda sebagai produk legislatif (bukan regulatif), bagaimana pula seorang Mendagri yang duduk di lembaga eksekutif dapat membatalkan secara sepihak produk kedaulatan rakyat itu. Sesungguhnya, Perda tak obahnya seperti undang-undang (UU). Bedanya, kalau UU berlaku secara nasional. Sedangkan Perda bersifat lokal.
Harus diakui, setiap produk hukum termasuk Perda juga berpotensi bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau merugikan kepentingan masyarakat daerah pada khususnya, dan negara pada umumnya. Meminjam bahasa Prof Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik. Karena itu, dalam perspektif negara hukum, tidak boleh peraturan di bawah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu, pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review. Artinya peninjauan produk hukum oleh lembaga peradilan (yudikatif). Jadi, Perda hanya dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan, bukan oleh lembaga eksekutif, apalagi selevel menteri.
Dengan demikian, seharusnya norma UU yang mengatur pembatalan Perda merujuk teori pembatalan oleh lembaga yudikatif.
Perspektif Konstitusi
Dalam perspektif konstitusi (UUD 1945), tidak ada satupun pasal yang memberikan amanat kepada Mendagri untuk membatalkan Perda. Amanat pembatalan Perda itu, oleh UUD 1945 diamanatkan kepada Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undangâ€.
Salah satu kewenangan MA di dalam Pasal 24 Ayat (1) tersebut adalah “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undangâ€. Pertanyaannya adalah di mana Perda dan apa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang†itu?
Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaâ€.
Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) ini, yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang†adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, Perda apakah itu Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota, hanya dapat dibatalkan oleh MA. Ini adalah amanat konstitusi. Secara teori, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MA untuk membatalkan Perda adalah logika hukum yang tepat. Begitu juga logika hukum yang tepat ketika UUD 1945 memberikan amanat kepada Mahkamah Konstiusi (MK) untuk membatalkan UU. Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,..â€.
Perspektif Perundang-undangan
Kendatipun secara teori hanya lembaga peradilanlah yang dapat membatalkan peraturan, begitu juga menurut UUD 1945 bahwa hanya MA lah satu-satunya lembaga yang dapat membatalkan Perda, namun apa boleh buat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pembatalan Perda itu kepada Mendagri.
Menurut hemat saya, UU yang memberikan kewenangan pembatalan Perda kepada Mendagri tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945. Tapi, dalam logika hukum positif kita, sejelek apapun sebuah UU, selagi belum dibatalkan oleh MK, maka ia dianggap sebagai sebuah kebenaran meskipun kebenaran yang berasal dari sesuatu “dibenar-benarkanâ€. Konsekuensi hukumnya, UU tersebut tetap berlaku. Begitu juga dengan UU 23/2014 tersebut.
Oleh karenanya, secara umum, ketika Mendagri membatalkan Perda, dari sisi UU 23/2014 dapat “dibenarkanâ€. Namun, dalam hal Mendagri membatalkan 3.143 Perda tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Apa sebab? Berdasarkan Peraturan Presiden 87/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mendagri hanya dapat membatalkan Perda semenjak 60 hari diterimanya Perda itu. Nah, bagaimana pula Mendagri membatalkan Perda yang sudah berlaku pada tahun 2000 lalu?
Karena itu, bagi Pemda yang yang tidak menerima pembatalan Perda tersebut, berdasarkan UU 23/2014 dapat menempuh upaya hukum. Kalau Perda tersebut, adalah Perda Provinsi, maka ajukan keberatan kepada Presiden paling lama 14 hari semenjak Surat Keputusan (SK) Pembatalan itu diterima. Kalau Presiden menguatkan SK pembatalan Mendagri tersebut, dan saya yakin pun Presiden akan melakukan itu, sebab tidak mungkin Mendagri membatalkan apalagi 3.143 Perda tanpa sepengetahuan “Big Bossâ€, maka SK Presiden tersebut gugatlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini PTUN Jakarta.
Sedangkan untuk Perda Kabupaten/Kota, pembatalan oleh Mendagri tersebut tidak dapat diajukan keberatan ke Presiden berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk itu, Pemda dapat langsung menempuh jalur PTUN di Jakarta.
Harus diakui, design norma UU 23/2014 dan Permendagri 80/2015 sangat sentralistis. Berbeda halnya dengan pengaturan sebelumnya. Di mana, ketika Mendagri membatalkan Perda, maka bagi Pemda yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke MA. Kalau tidak, berarti dianggap menerima pembatalan tersebut. Nah, sekarang, keberatannya diajukan ke Presiden. Bukankah Presiden dan Mendagri “sebelas dua belas�
Proposal yang Diajukan
Menurut hemat saya, pembatalan Perda dalam kerangka UU 23/2014 dan Permendagri 80/2015 telah menapikan otonomi daerah. Pembatalan Perda seperti ini adalah manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis seperti halnya di masa Orde Baru dulu kala.
Di dalam UUD 1945, Pasal 18 Ayat (6) menyebutkan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuanâ€.
Karena itu, proposal saya adalah Pemda ajukan judicial review ke MK mengenai pengujian UU 23/2014 terkait pasal yang mengatur kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda itu. Saya haqqul yakin, gugatan Pemda tersebut sangat berpotensi besar untuk dikabulkan.
Pasal terkait pembatalan Perda di dalam UU 23/2014 jelas bertentangan dengan Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945 yang nyata-nyatanya hanya mengamanatkan kepada MA sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membatalkan Perda sebagaimana yang telah saya utarakan pada bagian perspektif konstitusi tulisan ini.
Sebagai argumen pendukung bagi Pemda untuk menggugat, Ni’matul Huda di dalam disertasinya (2009) di Universitas Islam Yogyakarta juga mempersoalkan kewenangan Mendagri dalam pembatalan Perda. Disertasi tersebut telah dibukukan dengan judul “Problematika Pembatalan Peraturan Daerahâ€.
Bagi Pejabat Pemda, terutama Riau, berkunjunglah ke MK. Gugat UU 23/2014 itu. Ini bukanlah lagi rezim sentralistis, tapi rezim otonomi daerah. Selamat mencoba.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

