Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte mulai merancang era baru dalam pembangunan. Hal tersebut merupakan langkah yang digagas oleh presiden baru Filipina ini. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain menjaga keamanan dan ketertiban, memberantas kriminalitas dan kerja sama dengan berbagai elemen. Selain itu Filipina tidak lupa harus membenahi perekonomian dan aparatur pemerintah yang agak tercecer. Gebrakan Rodrigo Duterte ingin mengubah keadaan Filipina lebih kokoh terutama menghadapi berbagai gangguan yang terjadi di dalam negeri.
Problem lain yang juga mendapat perhatian adalah membenahi masalah perompak (bajak) laut, yang mengganggu masyarakat Filipina dan komunitas pelayaran internasional. Karena dampak dari gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, sangat mengganggu masyarakat berbagai lapisan. Baik yang terjadi di lingkungan komunitas Filipina maupun negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia dan wilayah-wilayah di sekitarnya.
Rodrigo Duterte kini berusia 71 tahun. Ia lulusan sarjana hukum dari San Beda Colege of Law, Manila. Dan ia juga meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Ilmu Politik di Lyceum, Manila. Ayahnya adalah seorang pengacara yang bernama Vicente G Duterte. Sementara itu Duterte pernah meraih jabatan penting di pemerintahan, antara lain Wali Kota Davao. Dengan demikian Duterte lahir dari keluarga terdidik. Sehingga ia menguasai masalah politik, hukum dan sosial dengan baik.
Semasa Duterte menjadi Wali Kota Davao beberapa tahun, namanya populer karena tindakannya yang tegas. Ia menertibkan para preman yang muncul dan membuat keresahan masyarakat di Kota Davao. Bahkan ia membawa dua pistol di pinggangnya dengan dikawal ketat para petugas keamanan. Secara bergurau masyarakat memberi gelar Duterte sebagai “koboiâ€. Masalah jual beli senjata gelap yang juga terjadi ditangani dengan serius. Bahkan sejumlah senjata ilegal disita petugas karena sering disalahgunakan untuk perbuatan kriminal. Sisi lain dari kehidupannya, ia membangun kerjasama dengan sejumlah wilayah negara ASEAN seperti Sulawesi Utara, Kalimantan dan Serawak serta Sabah.
Yang menjadi perhatian utamanya adalah menertibkan bajak laut yang memeras para penumpang kapal yang membawa barang-barang dagangan dari Wilayah Indonesia ke Filipina. Demikian pula bisnis perkebunan di Filipina Selatan yang sering menjadi sasaran para pelaku tindak kriminal. Bentuk gangguan itu yang terus menerus terjadi, seolah-olah tanpa dapat diatasi. Pemerintah Filipina sendiri selama ini seperti ragu-ragu dalam menumpas para pelaku pembajakan kapal. Beberapa ABK (anak buah kapal) adalah yang sering jadi sasaran pemerasan. Hal ini terutama dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dan pelaku perbuatan kriminal lainnya.
Aparat keamanan Indonesia yang mencoba mengatasi gangguan terus-menerus tersebut dibuat dalam dilema. Di satu sisi, pemerintah Filipina tidak ingin membiarkan persoalan kriminal terjadi di wilayahnya. Akan tetapi Pemerintah Filipina kurang berani bersikap tegas. Upaya yang dilakukan melalui jalur kerja sama ASEAN, juga belum membawa hasil yang memuaskan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Filipina berusaha mengatasi hal ini melalui jalur diplomasi.
Seorang pejabat senior Pemerintah RI mengatakan, langkah yang ditempuh Pemerintah RI melalui meja diplomasi mendapat prioritas utama. Meskipun Pemerintah Filipina sendiri di bawah Rodrigo Duterte sudah mengeluarkan pernyataan tengtang tidak berkeberatan jika aparat keamanan Indonesia ikut mengejar pelaku tindak kriminal yang melewati perairan Filipina. Namun sikap yang diperlihatkan Menlu RI tetap mengutamakan jalur diplomasi.
Gebrakan Presiden Duterte yang juga dijalankan, tujuan utama adalah membangun Filipina yang bebas dari perbuatan kriminal. Sehingga angka kejahatan di berbagai wilayah bisa ditekan serendah mungkin. Langkah ini dibarengi dengan reformasi di kalangan pegawai negeri dan aparat keamanan agar bekerja dengan aturan yang profesional. Cara-cara ilegal harus dihindarkan, guna menjaga ketertiban masyarakat sehingga terhindar dari pungli. Apa yang dilakukan Rodrigo Duterte, merupakan reformasi. Namun tentu saja ada perbedaan cara dalam melakukan reformasi tersebut.
Gebrakan Rodrigo Duterte hendaknya diikuti dengan penertiban aparat keamanan agar lebih profesional. Perlunya kerjasama dengan negara tetangga dan sesama aparat keamanan merupakan hal yang tidak dapat dinafikan. Dengan demikian persoalaan Filipina bukan saja menyangkut beberapa wilayah seperti Sulu, Mindanao dan lain-lain yang sering dilanda konflik.
Pemerintah Indonesia sangat mendukung upaya Filipina dalam menertibkan kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Prinsip Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Filipina dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, tetap menjaga keharmonisan. Sehingga tidak perlu melakukan intervensi. Meski bantuan teknis bisa dilakukan jika ada permintaan.
Kita tunggu langkah Presiden Filipina yang diberi gelar “koboi†tersebut oleh masyarakatnya dalam membawa ketertiban keamanan dan kesejahteraan di Filipina. Semangat anggota negara ASEAN menjadi dasar utama memelihara ketertiban dan perdamaian di ASEAN.***
Problem lain yang juga mendapat perhatian adalah membenahi masalah perompak (bajak) laut, yang mengganggu masyarakat Filipina dan komunitas pelayaran internasional. Karena dampak dari gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, sangat mengganggu masyarakat berbagai lapisan. Baik yang terjadi di lingkungan komunitas Filipina maupun negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia dan wilayah-wilayah di sekitarnya.
Rodrigo Duterte kini berusia 71 tahun. Ia lulusan sarjana hukum dari San Beda Colege of Law, Manila. Dan ia juga meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Ilmu Politik di Lyceum, Manila. Ayahnya adalah seorang pengacara yang bernama Vicente G Duterte. Sementara itu Duterte pernah meraih jabatan penting di pemerintahan, antara lain Wali Kota Davao. Dengan demikian Duterte lahir dari keluarga terdidik. Sehingga ia menguasai masalah politik, hukum dan sosial dengan baik.
Semasa Duterte menjadi Wali Kota Davao beberapa tahun, namanya populer karena tindakannya yang tegas. Ia menertibkan para preman yang muncul dan membuat keresahan masyarakat di Kota Davao. Bahkan ia membawa dua pistol di pinggangnya dengan dikawal ketat para petugas keamanan. Secara bergurau masyarakat memberi gelar Duterte sebagai “koboiâ€. Masalah jual beli senjata gelap yang juga terjadi ditangani dengan serius. Bahkan sejumlah senjata ilegal disita petugas karena sering disalahgunakan untuk perbuatan kriminal. Sisi lain dari kehidupannya, ia membangun kerjasama dengan sejumlah wilayah negara ASEAN seperti Sulawesi Utara, Kalimantan dan Serawak serta Sabah.
Yang menjadi perhatian utamanya adalah menertibkan bajak laut yang memeras para penumpang kapal yang membawa barang-barang dagangan dari Wilayah Indonesia ke Filipina. Demikian pula bisnis perkebunan di Filipina Selatan yang sering menjadi sasaran para pelaku tindak kriminal. Bentuk gangguan itu yang terus menerus terjadi, seolah-olah tanpa dapat diatasi. Pemerintah Filipina sendiri selama ini seperti ragu-ragu dalam menumpas para pelaku pembajakan kapal. Beberapa ABK (anak buah kapal) adalah yang sering jadi sasaran pemerasan. Hal ini terutama dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dan pelaku perbuatan kriminal lainnya.
Aparat keamanan Indonesia yang mencoba mengatasi gangguan terus-menerus tersebut dibuat dalam dilema. Di satu sisi, pemerintah Filipina tidak ingin membiarkan persoalan kriminal terjadi di wilayahnya. Akan tetapi Pemerintah Filipina kurang berani bersikap tegas. Upaya yang dilakukan melalui jalur kerja sama ASEAN, juga belum membawa hasil yang memuaskan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Filipina berusaha mengatasi hal ini melalui jalur diplomasi.
Seorang pejabat senior Pemerintah RI mengatakan, langkah yang ditempuh Pemerintah RI melalui meja diplomasi mendapat prioritas utama. Meskipun Pemerintah Filipina sendiri di bawah Rodrigo Duterte sudah mengeluarkan pernyataan tengtang tidak berkeberatan jika aparat keamanan Indonesia ikut mengejar pelaku tindak kriminal yang melewati perairan Filipina. Namun sikap yang diperlihatkan Menlu RI tetap mengutamakan jalur diplomasi.
Gebrakan Presiden Duterte yang juga dijalankan, tujuan utama adalah membangun Filipina yang bebas dari perbuatan kriminal. Sehingga angka kejahatan di berbagai wilayah bisa ditekan serendah mungkin. Langkah ini dibarengi dengan reformasi di kalangan pegawai negeri dan aparat keamanan agar bekerja dengan aturan yang profesional. Cara-cara ilegal harus dihindarkan, guna menjaga ketertiban masyarakat sehingga terhindar dari pungli. Apa yang dilakukan Rodrigo Duterte, merupakan reformasi. Namun tentu saja ada perbedaan cara dalam melakukan reformasi tersebut.
Gebrakan Rodrigo Duterte hendaknya diikuti dengan penertiban aparat keamanan agar lebih profesional. Perlunya kerjasama dengan negara tetangga dan sesama aparat keamanan merupakan hal yang tidak dapat dinafikan. Dengan demikian persoalaan Filipina bukan saja menyangkut beberapa wilayah seperti Sulu, Mindanao dan lain-lain yang sering dilanda konflik.
Pemerintah Indonesia sangat mendukung upaya Filipina dalam menertibkan kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Prinsip Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Filipina dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, tetap menjaga keharmonisan. Sehingga tidak perlu melakukan intervensi. Meski bantuan teknis bisa dilakukan jika ada permintaan.
Kita tunggu langkah Presiden Filipina yang diberi gelar “koboi†tersebut oleh masyarakatnya dalam membawa ketertiban keamanan dan kesejahteraan di Filipina. Semangat anggota negara ASEAN menjadi dasar utama memelihara ketertiban dan perdamaian di ASEAN.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

