Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengalihan Kewenangan Pendidikan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah     Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No.32 Tahun 2014, memberikan dampak dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan kewenangan ini telah menimbulkan persoalan. Bahkan ada pemerintah daerah yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar sebagian pasal dari undang-undang tersebut dibatalkan karena dianggap telah merugikan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang No23/2014 dinyatakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.

Pertama, manajemen pendidikan. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendidkan menengah tentu memberikan dampak dalam struktur organisasi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, penganggaran pendidikan, koordinasi dan peralihan aset dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Sebagian kabupaten/kota merasa tidak rela melepaskan aset yang dimilikinya sebab selama ini telah dibangun melalui dana APBD kabupaten/kota. Ego daerah memang harus dilupakan untuk melakukan pengalihan aset ini. Yang terpenting adalah aset ini tetap menjadi aset negara yang digunakan untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Meskipun aset ini nantinya menjadi milik provinsi, masyarakat di kabupaten/kota juga menikmatinya.
 
Persoalan lain yang membuat resah terkait pengalihan pengelolaan sekolah menengah dari kabupaten/kota ke provinsi adalah keberlanjutan sekolah binaan khusus yang selama ini dilakukan oleh kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota di provinsi Riau memiliki sekolah binaan khusus atau sekolah unggulan yang memperoleh perlakukan “istimewa”. Sekolah binaan khusus ini sengaja dirancang untuk mendidik siswa berprestasi di kabupaten/kota.

Sekolah binaan khusus diberikan anggaran secara khusus dari APBD. Apakah sekolah binaan khusus dapat berlanjut ketika kewenangannya beralih ke provinsi? Apakah masyarakat di kabupaten/kota tempat sekolah tersebut menjadi prioritas dalam penerimaan siswa? Sanggupkah provinsi memberikan subsidi dana kepada semua sekolah yang berkategori binaan khusus?

Keberadaan sekolah binaan khusus harus dilihat secara arif dan kritis sebab sekolah seperti ini diperlakukan secara eksklusif sehingga dapat menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan. Pemerintah daerah seharusnya memberikan perlakukan yang sama kepada semua sekolah. Keistimewaan perlakuan sekolah binaan khusus sering menimbulkan persoalan dalam sistem penganggarannya karena pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang sangat besar.   

Penetapan pengelolaan pendidikan khusus kepada pemerintah provinsi harus dijadikan komitmen oleh pemerintah provinsi dalam pengembangan sekolah bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan untuk pengembangan potensi mereka. Selama ini, kita masih kurang memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus padahal mereka adalah anak-anak bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak.

Prinsip education for all  harus benar-benar dilaksanakan agar semua orang memperoleh pendidikan yang layak. Penyedian sarana dan prasarana pendidikan khusus perlu ditingkatkan. Penyedian guru pendidikan khusus yang berlatar belakang pendidikan luar bisa juga harus segera dilakukan karena mendidik anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan tersendiri. Pengembangan pendidikan khusus juga harus sejalan dengan pendidikan layanan khusus untuk anak-anak di daerah terisolir, anak-anak korban bencana, anak-anak pelaku kriminal, anak-anak jalanan, dan anak-anak suku asli.

Kedua, kurikulum. Pemerintah pusat berwenang dalam penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Pemerintah provinsi berwenang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Kewenangan penetapan kurikulum muatan lokal tingkat sekolah menengah oleh provinsi dan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota perlu disikapi secara arif sebab ini bisa menimbulkan semangat kedaerahan yang sempit. Antisipasinya adalah diperlukan koordinasi dan kerja sama yang intensif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun kurikulum tersebut. Provinsi harus melibatkan kabupaten/kota dalam penyusunan kurikulum muatan lokal tingkat sekolah menengah dan begitu juga sebaliknya, kabupaten/kota harus melibatkan pemerintah provinsi dalam penyusunan kurikulum muatan lokal bagi pendidikan dasar. Koordinasi dan kerja sama diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum muatan lokal pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi memiliki kesinambungan dan semangat yang sama untuk mengembangkan potensi daerah.

 Keberadan kurikulum muatan lokal Budaya Melayu Riau (BMR) yang selama ini telah diajarkan di sekolah dapat dijadikan acuan untuk  penyusunan kurikulum muatan lokal baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan dasar.

Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah pusat berkewenangan dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Pemerintah provinsi berwenang dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.

Persoalan utama terkait keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengalihan kewenangan adalah posisi guru bantu yang digaji oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Persoalan guru bantu yang digaji APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota harus segera diselesaikan sebab pengangkatan mereka sebagai guru bantu adalah kebijakan sementara untuk memenuhi kekurangan guru yang berstatus PNS/ASN.

Untuk jangka panjang, nasib guru bantu tidak jelas sebab status mereka diperpanjang tahun demi tahun. Gaji mereka ada yang di bawah standar dan kadang-kadang mereka menerima gaji tidak setiap bulan apalagi pada awal tahun anggaran. Mereka juga tidak punya jaminan sosial dan jaminan hari tua yang jelas. Kepastian untuk diangkat sebagai guru berastatus PNS/ASN juga tidak jelas. Padahal mereka adalah orang yang telah mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak bangsa. Mereka memerlukan kepastian dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret untuk menyelamatkan nasib guru bantu di provinsi Riau. Selain nasib guru bantu, nasib guru honorer yang digaji langsung oleh pihak sekolah lebih parah lagi. Gaji mereka sangat kecil dan di bawah standar hidup layak. Tetapi mereka tetap mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Pemerintah di negeri ini memang aneh sebab tidak berani menetapkan peraturan untuk gaji guru yang berstatus honerer padahal mereka memiliki peranan strategis dalam melaksanakan pendidikan. Buruh saja memiliki standar gaji minimal tetapi guru tidak. Diperlukan komiten pemerintah untuk menetapkan standar gaji guru honorer.

Keempat, perizinan pendidikan. Pemerintah pusat berkewenangan dalam  penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam  mengatur perizinan pendidikan tingkat menengah dalam pendidikan khusus sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Meskipun kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diatur secara jelas dalam pemberian ijin pendidikan, koordinasi antara pemerintah tetap diperlukan agar institusi pendidikan yang didirikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada lingkungan institusi pendidikan tersebut.

Kelima, bahasa dan sastra. Pemerintah pusat berkewenangan dalam pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Pemerintah provinsi dalam berwenang dalam pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Pembinaan bahasa dan sastra sering diabaikan oleh pemerintah daerah padahal bahasa dan sastra daerah adalah identitas dan jati diri masyarakat pada suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan program-program strategis dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk penyelamatan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. 

Pengalihan kewenangan dalam bidang pendidikan tentu memberikan dampak dalam penyusuna program pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Masa transisi pengalihan kewenagan dari pemerintah pemerintah kabupaten/kota ke provinsi perlu mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak terkait agar pengalihan tidak merugikan layanan kepada masyarakat. Proses pengalihan harus dilakukan secara cermat, akurat, terencana, dan terkoordinasi dengan baik. Masyarakat awam tidak peduli pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang menjalankan suatu urusan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah pemerintah memberikan layanan yang berkualitas kepada mereka sehingga perlu kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer