Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Di negeri yang sesak melihat potret hukumnya yang anomali selalu ada ruang segar yang bernama anekdot. Juga ketika Polda Riau menghentikan penyidikan dan penyelidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang sebelumnya diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015. Anekdot itu muncul.
Anekdot itu begini: keledai tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Dengan kata lain kata yang empunya anekdot polisi tidak mau jadi keledai lagi. Soalnya dalam kasus sebelumnya ketika pembakar lahan benar-benar diproses sampai ke pengadilan (kasus PT LIH) toh tetap dibebaskan hakim juga. Boleh jadi muncul negative thingking bahwa hakim dan jaksa terima upeti. Dari pada mengharap bangau terbang tinggi (baca; keadilan) punai (baca; kasus diteruskan) di tangan dilepaskan takkan terjadi lagi. Dimanfaatkanlah punai di tangan dengan SP3. Biar dana punai tak mengalir sampai jauh. Semoga anggapan negatif seperti ini tidak terjadi.
Alasan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Rivai Sinambela menyebut, dihentikanya penyelidikan dan penyidikan terhadap 15 perusahaan tersebut dikarenakan tidak cukupnya alat bukti. Wakil Koordinator Jaringan Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengatakan, alasan tidak cukup bukti merupakan alasan klasik.
Ya, apa yang tidak klasik di negeri ini. Korupsi? Juga kegiatan klasik yang terus saja terjadi berulang-ulang. Segudang alasan bisa dicarikan. Sejuta dalih bisa dibuat. Bahkan ternyata status SP3 sudah dikeluarkan sejak Januari 2016. Artinya sudah enam bulan dari sekarang. Hebohnya baru sekarang.
Benar-benar dibuat ketinggalan kereta publik Riau ini soal informasi itu. Jawaban Rivai juga klasik. Mengapa medianya tak menanya? Kami terbuka dalam informasi kok. Jadi cerita penegakkan hukum khususnya lagi untuk kepentingan lingkungan ternyata memang hanya pepesan kosong. Tegasnya hukum itu memihak pemodal bukan publik.
Pendiri Yayasan Kalaweit (cagar alam di Kalimantan) Aurélien Brulé yang akrab disapa Chanee asal Prancis yang kini menetap di Indonesia pernah mengatakan bahwa memang tidak bisa berharap dari penegakkan hukum untuk penyelamatan hutan Indonesia. Ia terpaksa mencari dana untuk membeli lahan 15 hektare untuk menyelamatkan siamang dan satwa liar lainnya yang jadi korban penghancuran hutan di Kalimantan.
Hari Lingkungan Hidup (HLH) atau World Environtment Day (WED) kemarin 22 Juli 2016 di Kabupaten Siak dilaksanakan, namun kenyataan di lapangan sungguh berbeda dengan semangat Hari Lingkungan. Chanee pernah bilang banyak anekdot di negeri yang antara perkataan dan perbuatannya tidak sama. Menurutnya dari pada program menanam sejuta pohon lebih baik menghentikan pemberian izin pada perusahaan perusak berjuta-juta pohon. Tapi bagaimana berharap pada hukum yang abai? Selamat Hari Lingkungan Hidup Bu Menteri.***
Anekdot itu begini: keledai tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Dengan kata lain kata yang empunya anekdot polisi tidak mau jadi keledai lagi. Soalnya dalam kasus sebelumnya ketika pembakar lahan benar-benar diproses sampai ke pengadilan (kasus PT LIH) toh tetap dibebaskan hakim juga. Boleh jadi muncul negative thingking bahwa hakim dan jaksa terima upeti. Dari pada mengharap bangau terbang tinggi (baca; keadilan) punai (baca; kasus diteruskan) di tangan dilepaskan takkan terjadi lagi. Dimanfaatkanlah punai di tangan dengan SP3. Biar dana punai tak mengalir sampai jauh. Semoga anggapan negatif seperti ini tidak terjadi.
Alasan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Rivai Sinambela menyebut, dihentikanya penyelidikan dan penyidikan terhadap 15 perusahaan tersebut dikarenakan tidak cukupnya alat bukti. Wakil Koordinator Jaringan Penyelemat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengatakan, alasan tidak cukup bukti merupakan alasan klasik.
Ya, apa yang tidak klasik di negeri ini. Korupsi? Juga kegiatan klasik yang terus saja terjadi berulang-ulang. Segudang alasan bisa dicarikan. Sejuta dalih bisa dibuat. Bahkan ternyata status SP3 sudah dikeluarkan sejak Januari 2016. Artinya sudah enam bulan dari sekarang. Hebohnya baru sekarang.
Benar-benar dibuat ketinggalan kereta publik Riau ini soal informasi itu. Jawaban Rivai juga klasik. Mengapa medianya tak menanya? Kami terbuka dalam informasi kok. Jadi cerita penegakkan hukum khususnya lagi untuk kepentingan lingkungan ternyata memang hanya pepesan kosong. Tegasnya hukum itu memihak pemodal bukan publik.
Pendiri Yayasan Kalaweit (cagar alam di Kalimantan) Aurélien Brulé yang akrab disapa Chanee asal Prancis yang kini menetap di Indonesia pernah mengatakan bahwa memang tidak bisa berharap dari penegakkan hukum untuk penyelamatan hutan Indonesia. Ia terpaksa mencari dana untuk membeli lahan 15 hektare untuk menyelamatkan siamang dan satwa liar lainnya yang jadi korban penghancuran hutan di Kalimantan.
Hari Lingkungan Hidup (HLH) atau World Environtment Day (WED) kemarin 22 Juli 2016 di Kabupaten Siak dilaksanakan, namun kenyataan di lapangan sungguh berbeda dengan semangat Hari Lingkungan. Chanee pernah bilang banyak anekdot di negeri yang antara perkataan dan perbuatannya tidak sama. Menurutnya dari pada program menanam sejuta pohon lebih baik menghentikan pemberian izin pada perusahaan perusak berjuta-juta pohon. Tapi bagaimana berharap pada hukum yang abai? Selamat Hari Lingkungan Hidup Bu Menteri.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

