Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SOP Pelayanan Publik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam     peningkatan kinerja pegawai, oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selain kebijakan, upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, perlu menerapkan Prosedur Kerja yang standar (Standar Operasional Prosedur / SOP).

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi,  dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada satu unit kerja tertentu.  SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi di mata masyarakat berupa : tranparansi, akuntabilitas, dan responsibility kinerja organisasi.

Permasalahan
Hampir setiap hari jika kita berurusan dengan persoalan pelayanan publik masih saja dihadapkan dengan rendahnya kualitas pelayanan. Reaksi masyarakat terhadap kualitas pelayanan sangat beragam, ada yang langsung berteriak lantang, protes  dan komplain, namun tidak sedikit dari mereka mengambil keputusan diam  tidak melakukan tindakan apapun meskipun menyimpan kesan kesal dan jengkel. Banyaknya komplain menggambarkan bahwa institusi yang memberikan pelayanan, mesti harus melakukan evaluasi diri meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.  Sebut saja misalnya pelayanan bank, operator seluler, PNS, rumah sakit, perguruan tinggi, BPJS, badan pelayanan  terpadu,  kepolisian dan masih banyak institusi lain yang memberikan pelayanan. Kita punya pengalaman masing-masing betapa kesalnya berurusan tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Organisasi adalah sebuah institusi yang menarik manusia-manusia agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan bersama, dan tujuan masing-masing.

Misalnya untuk sebuah organisasi bisnis bank, tujuan yang sama adalah tujuan untuk mencapai kemakmuran individual pekerja dan pemilik, sementara tujuan bersamanya adalah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang menjadi konstituennya, dan tujuan masing-masing dibedakan dari motivasi khusus individu-perindividu tatkala masuk ke lembaga bank tersebut. Ada yang motivasinya menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah, ada yang memang bercita-cita jadi bankir, ada yang ingin keren bekerja di bank, ada yang ingin menjadi direktur utama, adapula yang ingin mempunyai bank sendiri sehingga merasa harus belajar bagaimana mengelola bank, dan sebagainya. Apapun tujuan dari masing-masing individu bergabung dalam organisasi , unsur pelayanan harus mendapatkan prioritas. Fakta yang teramati masih banyak masyarakat mengeluh tentang buruknya pelayanan publik, sehingga perlu dicari akar penyebab masalahnya. 

Secara umum permasalahan yang dihadapi organisasi publik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat  adalah: Pertama,  kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional. Kedua, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas. Ketiga, kompetensi belum  sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.  Keempat, sistem dan prosedur kerja di lingkungan organisasi belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Sehingga  Pelayanan publik dinilai belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Kelima, terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. 

 Indeks Kepuasan Masyarakat
Penilaian kinerja aparatur selain dilakukan secara internal dapat juga dilakukan secara eksternal yaitu melalui respon kepuasan masyarakat. Indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik secara eksternal dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi penilaian kinerja aparatur secara internal. Makin baik penilaian masyarakat terhadap pelayanan satu institusi menandakan bahwa organisasi tersebut telah mampu melakukan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur respon masyarakat terhadap pelayanan sector publik sangat luas dan komplek, di antaranya sebagai berikut. 

Pertama, prosedur pelayanan. Institusi yang memberikan pelayanan akan dinilai dan dievaluasi apakah prosedur pelayanan telah sesuai dengan standar ideal, tidak birokratis dan efisien. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Kedua, persyaratan pelayanan. Secara umum masyarakat masih menilai persyaratan dalam hal pelayanan publik belum sesuai dengan harapan. Standar persyaratan pelayanan masih sangat rumit dan masyarakat sulit untuk menjangkau persyaratan yang dimaksud. Sebut saja misalnya, seseorang kehilangan kartu tabungan. Untuk mengurus kartu yang baru nasabah diwajibkan mengurus kartu kehilangan ke kantor polisi yang terkadang menyita waktu dan biaya. Birokrasi tentang persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan prima belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, kejelasan, keberadaan dan kepastian  petugas pelayanan. Fakta yang teramati, masih banyak petugas pelayanan yang tidak iklas memberikan pelayanan, sehingga sikap bersahabat dan sikap memberikan pelayanan sepenuh hati masih belum terwujudkan. Sebut saja ketika anda berurusan  dengan  rumah sakit, selalu ditanya  BPJS atau mandiri. Kalau biaya mandiri langsung ditangani  dengan cepat, tetapi jika menggunakan BPJS, waduh prosedurnya panjang betul. Ujung-ujungnya pasien tidak tertangani secara profesional, karena berurusan dengan adminsitrasi BPJS terkesan masih birokratis, harus lapor sana dan lapor sini, antrean panjang dan seterusnya. Bahkan ada komentar miring dari petugas pelayanan, kalau tidak mau antre, jangan pakai BPJS. 

Keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis pernah merasakan pelayanan salah satu bank milik daerah, saya diminta untuk datang menandatangani kontrak perjanjian kredit pukul 14.00 WIB,  namun sampai di sana harus menunggu terlalu lama karena petugas dari notaris tidak berada di tempat. Mungkin belum ada sinkronisasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak notaris.  Hal kecil seperti ini mestinya harus menjadi bagian dari penyusunan SOP dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. 

Kelima, tanggung jawab petugas pelayanan. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan harus menjadi catatan penting para petugas pelayanan sebagai satu kesatuan tim yang kompak. Berikan solusi yang cepat ketika menghadapi komplain dari konstituentnya.  Keenam, kemampuan petugas pelayanan. Tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Berikan bekal pelatihan yang cukup kepada petugas pelayanan, sehingga mereka siap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada public.
  
Ketujuh, kecepatan pelayanan. Target waktu memberikan pelayanan harus tegas dan jelas, karena semua orang yang berurusan menuntut kecepatan tetapi memuaskan oleh unit penyelenggara pelayanan. Kedelapan, keadilan mendapatkan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Fakta teramati, masih terjadi pemberian pelayanan yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan, misalnya karena kenal meminta didahulukan. Kesembilan, kesopanan dan keramahan petugas. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati menjadi tuntutan semua orang yang sedang berurusan. Kesepuluh, kewajaran, dan kepastian biaya pelayanan.

Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan menjadi sebuah acuan bahwa institusi tersebut peduli dengan masyarakat. Tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan adalah cepat, murah dan berkualitas.

Kesebelas, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Menyangkut dengan , keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Sebagai kesimpulan tulisan ini, bahwa setiap orang memiliki sikap, watak dan perilaku yang berbeda-beda dalam menanggapi pekerjaannya. Sekarang ini,  masyarakat menuntut semua yang terkait dengan pelayanan mendapat kemudahan, kecepatan, keakuratan, wajah sumringah, layanan individual menyentuh hati dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi masalah utama organisasi yakni bagaimana mengajak karyawan untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan organisasi. Karyawan memerlukan kedamaian dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam bekerja untuk memberikan pelayana prima. Anehnya harapan organisasi sering terlalu berlebihan untuk terus mematok target dan target  kepada karyawannya sehingga jika kita nilai secara kasat mata telah terjadi pelanggaran hak-hak pegawai yang melahirkan sikap tak manusiawi. Itulah fakta yang teramati, sementara itu banyak organisasi kurang perhatian terhadap nasib karyawannya.

Mereka sebenarnya telah melakukan kerja keras yang lebih banyak dari pada sebelumnya namun organisasi menilai  masih belum cukup banyak yang dapat diselesaikan oleh karyawan. (kata  sang pemimpin). Artinya, karyawan benar-benar dimanfaatkan demi untuk kepentingan organisasi, sementara itu harapan yang diinginkan karyawan  tidak pernah menjadi topic dan pokok bahasan yang menarik untuk dibahas secara serius dikalangan petinggi organisasi. Kunci sukses oragnisasi dalam memberikan pelayanan adalah dijalankannya  SOP dengan benar dan konsisten, namun jangan disalah artikan;  SOP itu  bukan makanan hangat yang siap saji, akan tetapi SOP adalah standar operasional prosedur yang akan dijadikan sebagai panduan untuk bekerja.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer