Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Tahun 2016 ini dapat dikatakan sebagai tahun yang penting dalam pengelolaan BUMDesa Riau.
Mengapa ? Karena tahun 2015 telah lahir Peraturan Menteri Desa No 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia. Peraturan ini mengatur secara teknis bagaimana BUMDesa Riau harus bisa didayagunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa secara profesional.
Begitu pentingnya peranan strategis BUMDesa ini di masa yang akan datang oleh karenanya profesionalisme dalam pengelolaan BUMDesa di Provinsi Riau sudah sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan kegiatannya BUMDesa memiliki kompleksitas fungsi. Di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Fungsi ini menunjukkan betapa strategisnya fungsi BUMDesa dalam meningkatkan sumber pendapatan desa masa depan.
Salah satu kunci utama dalam kesiapan untuk penyelenggaraan usaha BUMDesa di Provinsi Riau yang profesional adalah melalui kesiapan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDesa dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya untuk mempersiapkan kompetensi SDM BUMDesa adalah melalui sertifikasi direksi BUMDesa sebagai ujung tombak kesuksesan pengelolaan BUMDesa di Riau.
Sertifikasi Pemimpin BUMDESa
Program peningkatan kompetensi Direksi ini akan menjadi sangat penting dan strategis untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan bisnis BUMDesa itu sendiri. Pertumbuhan bisnis sebuah BUMDesa harus diiringi dengan menempatkan SDM sebagai prioritas utama penopang bisnis. Fokus sertifikasi yang kita harapkan akan dikembangkan adalah berdasarkan kompetensi, link dan match dengan kebutuhan BUMDesa sekaligus diharapkan dapat membangun kapasitas pemimpin BUMDesa.
Pengalaman dalam pengelolaan BUMDesa beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa banyak kasus telah terjadi dan meningkatnya risiko yang dihadapi BUMDesa di Indonesia.
Hasil penelitian KPMG (Fraud and Misconduct Survey 2010) sebagai contohnya menunjukkan bahwa latar belakang dari banyaknya terjadi kasus fraud karena keinginan untuk meningkatkan gaya hidup. Hal ini bisa-bisa saja terjadi di BUMDesa ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP). Untuk itu pengendalian internal dan keterlibatan aktif dari komisaris akan menjadi pilar penting dalam meminimalisir terjadinya sebuah kasus yang dapat merugikan BUMDesa
Untuk memenuhi prioritas dan fokus inilah diperlukan sertifikasi Direksi BUMDesa Riau.
Mengapa karena bisnis BUMDesa memerlukan kemampuan untuk memelihara kepercayaan masyarakat yang sarat dengan risiko dalam aktivitas pengelolaan dana dan penyaluran pinjaman dan aktivitas lainnya. Oleh karenanya seluruh Desa di Riau yang memiliki BUMDesa sudah selayaknya mempersiapkan leader masa depan dari BUMDesa-nya agar dapat senantiasa tumbuh dan berkembang secara sehat dan memberi manfaat bagi desa. Tidak zamannya lagi penunjukan leader BUMDesa secara kkn dan main asal tunjuk. Sudah masanya kita melaksanakan pengelolaan BUMDesa di Riau secara profesional. Mengapa? Untuk memberikan perlindungan bagi pemanfaat dan meminimalisir risiko finansial bagi BUMDESa. Di sinilah diperlukan sertifikasi untuk memastikan seluruh Direksi BUMDesa memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga semua risiko bisnis yang berpotensi muncul dan membahayakan pemanfaat dapat segera diantisipasi sedari awal.
Keahlian dan kompetensi ini haruslah dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan integritasnya sehingga Direksi BUMDesa bersertifikat ini nantinya benar-benar dapat mampu menjalankan tugasnya.
Pekerjaan kita semua hari ini adalah untuk menetapkan format dan model sertifikasi khusus bagi BUMDesa di Riau. Sertifikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas para pemimpin BUMDesa. Studi banding penulis pada tahun 2011 ke Provinsi Bali menunjukkan bahwa Provinsi ini telah lebih dahulu menerapkan sertifikasi bagi pengelola LPD Bali. Dan hasilnya sangat mengejutkan di mana LPD se Bali saat ini memiliki aset lebih besar ketimbang bank perkreditan rakyatnya.
Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi Provinsi Riau bahwa sertifikasi pengelola BUMDesa yang dilakukan sedari awal dengan kurikulum yang dikembangkan dengan dasar kompetensi, link dan match serta penguatan kapasitas pengelola BUMDesa akan dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih baik.
Kesiapan SDM
Sertifikasi di atas mungkin hanya mampu menjangkau aspek knowledge dan skill Direksi BUMDesa se Riau. Dengan adanya Direksi yang bersertifikasi diharapkan dapat menularkan seluruh pengetahuan dan skill kepada para stafnya sehingga memberikan efek multiplier positif. Ini menjadi penting karena keberadaan SDM dari sisi kualitas dan kuantitas akan sangat menentukan kinerja, produktivitas dan keberhasilan suatu BUMDesa di Riau ke depan.
Bila seluruh BUMDES di Riau dapat dikelola secara profesional dengan pemimpin yang telah memenuhi standar minimum melalui sertifikasi kita yakin dan percaya bahwa kehadiran BUMDesa juga dapat mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan merangsang meningkatnya usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
Akhirnya, dengan pelaksanaan sertifikasi, harapan kita adalah bahwa kompetensi seluruh Direksi BUMDesa di Riau dapat senantiasa ditingkatkan kualitasnya dalam memenuhi persyaratan minimum baik dari sisi keahlian, kompetensi maupun pengetahuan sehingga dengan demikian dapat diharapkan adanya kasus-kasus finansial seperti penyalah gunaan dana BUMDesa tidak akan terjadi di Provinsi Riau.
Seluruh Direksi BUMDesa yang bersertifikat nantinya diharapkan akan semakin fokus meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.
Bila ini telah dilaksanakan maka harapan kita bahwa miliaran dana yang ada di BUMDesa di Provinsi Riau akan dikelola dengan profesional oleh direksi bersertifikasi akan menjadi semakin dekat dengan realita sesuai dengan visi dan misi pendirian setiap BUMDesa di Provinsi Riau. Bagaimana menurut Anda?***
Mengapa ? Karena tahun 2015 telah lahir Peraturan Menteri Desa No 4/2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia. Peraturan ini mengatur secara teknis bagaimana BUMDesa Riau harus bisa didayagunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa secara profesional.
Begitu pentingnya peranan strategis BUMDesa ini di masa yang akan datang oleh karenanya profesionalisme dalam pengelolaan BUMDesa di Provinsi Riau sudah sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan kegiatannya BUMDesa memiliki kompleksitas fungsi. Di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Fungsi ini menunjukkan betapa strategisnya fungsi BUMDesa dalam meningkatkan sumber pendapatan desa masa depan.
Salah satu kunci utama dalam kesiapan untuk penyelenggaraan usaha BUMDesa di Provinsi Riau yang profesional adalah melalui kesiapan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDesa dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya untuk mempersiapkan kompetensi SDM BUMDesa adalah melalui sertifikasi direksi BUMDesa sebagai ujung tombak kesuksesan pengelolaan BUMDesa di Riau.
Sertifikasi Pemimpin BUMDESa
Program peningkatan kompetensi Direksi ini akan menjadi sangat penting dan strategis untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan bisnis BUMDesa itu sendiri. Pertumbuhan bisnis sebuah BUMDesa harus diiringi dengan menempatkan SDM sebagai prioritas utama penopang bisnis. Fokus sertifikasi yang kita harapkan akan dikembangkan adalah berdasarkan kompetensi, link dan match dengan kebutuhan BUMDesa sekaligus diharapkan dapat membangun kapasitas pemimpin BUMDesa.
Pengalaman dalam pengelolaan BUMDesa beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa banyak kasus telah terjadi dan meningkatnya risiko yang dihadapi BUMDesa di Indonesia.
Hasil penelitian KPMG (Fraud and Misconduct Survey 2010) sebagai contohnya menunjukkan bahwa latar belakang dari banyaknya terjadi kasus fraud karena keinginan untuk meningkatkan gaya hidup. Hal ini bisa-bisa saja terjadi di BUMDesa ataupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP). Untuk itu pengendalian internal dan keterlibatan aktif dari komisaris akan menjadi pilar penting dalam meminimalisir terjadinya sebuah kasus yang dapat merugikan BUMDesa
Untuk memenuhi prioritas dan fokus inilah diperlukan sertifikasi Direksi BUMDesa Riau.
Mengapa karena bisnis BUMDesa memerlukan kemampuan untuk memelihara kepercayaan masyarakat yang sarat dengan risiko dalam aktivitas pengelolaan dana dan penyaluran pinjaman dan aktivitas lainnya. Oleh karenanya seluruh Desa di Riau yang memiliki BUMDesa sudah selayaknya mempersiapkan leader masa depan dari BUMDesa-nya agar dapat senantiasa tumbuh dan berkembang secara sehat dan memberi manfaat bagi desa. Tidak zamannya lagi penunjukan leader BUMDesa secara kkn dan main asal tunjuk. Sudah masanya kita melaksanakan pengelolaan BUMDesa di Riau secara profesional. Mengapa? Untuk memberikan perlindungan bagi pemanfaat dan meminimalisir risiko finansial bagi BUMDESa. Di sinilah diperlukan sertifikasi untuk memastikan seluruh Direksi BUMDesa memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga semua risiko bisnis yang berpotensi muncul dan membahayakan pemanfaat dapat segera diantisipasi sedari awal.
Keahlian dan kompetensi ini haruslah dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan integritasnya sehingga Direksi BUMDesa bersertifikat ini nantinya benar-benar dapat mampu menjalankan tugasnya.
Pekerjaan kita semua hari ini adalah untuk menetapkan format dan model sertifikasi khusus bagi BUMDesa di Riau. Sertifikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas para pemimpin BUMDesa. Studi banding penulis pada tahun 2011 ke Provinsi Bali menunjukkan bahwa Provinsi ini telah lebih dahulu menerapkan sertifikasi bagi pengelola LPD Bali. Dan hasilnya sangat mengejutkan di mana LPD se Bali saat ini memiliki aset lebih besar ketimbang bank perkreditan rakyatnya.
Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi Provinsi Riau bahwa sertifikasi pengelola BUMDesa yang dilakukan sedari awal dengan kurikulum yang dikembangkan dengan dasar kompetensi, link dan match serta penguatan kapasitas pengelola BUMDesa akan dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih baik.
Kesiapan SDM
Sertifikasi di atas mungkin hanya mampu menjangkau aspek knowledge dan skill Direksi BUMDesa se Riau. Dengan adanya Direksi yang bersertifikasi diharapkan dapat menularkan seluruh pengetahuan dan skill kepada para stafnya sehingga memberikan efek multiplier positif. Ini menjadi penting karena keberadaan SDM dari sisi kualitas dan kuantitas akan sangat menentukan kinerja, produktivitas dan keberhasilan suatu BUMDesa di Riau ke depan.
Bila seluruh BUMDES di Riau dapat dikelola secara profesional dengan pemimpin yang telah memenuhi standar minimum melalui sertifikasi kita yakin dan percaya bahwa kehadiran BUMDesa juga dapat mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan merangsang meningkatnya usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
Akhirnya, dengan pelaksanaan sertifikasi, harapan kita adalah bahwa kompetensi seluruh Direksi BUMDesa di Riau dapat senantiasa ditingkatkan kualitasnya dalam memenuhi persyaratan minimum baik dari sisi keahlian, kompetensi maupun pengetahuan sehingga dengan demikian dapat diharapkan adanya kasus-kasus finansial seperti penyalah gunaan dana BUMDesa tidak akan terjadi di Provinsi Riau.
Seluruh Direksi BUMDesa yang bersertifikat nantinya diharapkan akan semakin fokus meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.
Bila ini telah dilaksanakan maka harapan kita bahwa miliaran dana yang ada di BUMDesa di Provinsi Riau akan dikelola dengan profesional oleh direksi bersertifikasi akan menjadi semakin dekat dengan realita sesuai dengan visi dan misi pendirian setiap BUMDesa di Provinsi Riau. Bagaimana menurut Anda?***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

