Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menjaga Kerukunan Umat Beragama

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Apa yang terjadi di Tanjung-balai, Asahan, Sumut, bukanlah hal baru di tanah air. Konflik horisontal antaretnik atau antarumat beragama sudah seringkali terjadi. Konflik serupa juga bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di negara lain yang multi kultur. Di masa Orde Baru, bukan tidak pernah terjadi konflik, tetapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak di masa sekarang di samping tidak ramai diberitakan karena media massa ang sepenuhnya dikontrol pemerintah ketika itu.

Salah satu trend yang muncul setelah bergulirnya reformasi adalah makin menguatnya identitas kesukuan dan atau keagamaan. Jika dahulu orang cenderung menyembunyikan perbedaan dan mencari persamaan, setelah reformasi bergulir, tiap-tiap etnik, tiap agama dengan percaya diri berani meenampilkan identitasnya yang menjadi pembeda dengan kelompok lain. Hal tersebut sebenarnya merupakan sunatullah, karena Allah pun mengumumkan dalam Alquran bahwa diciptakannya manusia bersuku-suku dan berkaum-kaum supaya kita saling mengenal. Bayangkan andai kita semua sama, bagaimana mungkin kita dapat saling mengenali? Itu lah mengapa kendaraan bermotor diberi nomor polisi supaya dapat dikenali ini motor siapa, ini mobil siapa.

Dalam khazanah kelimuan, John Naisbit dalam buku Global Paradox juga sudah meramalkan bahwa makin global dunia, maka makin menguat individualisme dan kelompok-kelompok kecil baik etnik maupun agama. Ini bukan saja terjadi di bagian Timur dunia, tetapi juga terjadi di belahan Barat. Masalahnya adalah sejauh mana perbedaan membuat kita saling mengenali atau kah justru membuat kita merasa asing satu sama lainnya?

Peranan Hukum
Kenyataan hari ini menunjukkan bahwa perbedaan yang memang diciptakan Tuhan bagi kita, bukan membuat kita saling mengenal dan selanjutnya saling menghargai dan memahami, tetapi justru membuat kita saling curiga, saling merasa asing dengan yang lain. Masalah akan muncul karena perbedaan kepentingan dan pergesekan pada saat semua kelompok sosial berada pada kepentingan yang sama. Mengapa Palestina menjadi rebutan dan konflik antar tiga agama karena di lokasi tersebut ada tempat ibadah tiga agama tersebut.

Potensi pergesekan tersebutlah yang difasilitasi oleh hukum. Bayangkan jika lampu lalu lintas mati, semua kendaraan merasa perlu dan penting akhirnya terjadi lah tabrakan, benturan dan pergesekan. Dengan adanya lampu lalu lintas, semua kendaraan berkewajiban untuk rela saling menunggu yang lain, karena meyakini akan gilirannya akan tiba. Dalam konteks ini lah lampu lalu lintas menjadi sangat perlu.

Dalam mengatasi perbedaan kelompok sosial khususnya agama di Indonesia, sesungguhnya telah ada kesepakatan melalui Pancasila. Jika Pancasila adalah recht idee (cita hukum), maka dalam cita tersebut dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengaturan itu adalah dalam bentuk hukum pidana.

Hukum pidana disusun dengan maksud untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat, individu dan harta benda milik individu. Dari apa saja yang dilindungi oleh hukum pidana terlihat bahwa masyarakat atau kelompok sosial dijamin oleh hukum untuk melaksanakan norma-norma atau kaidah yang menjadi pedoman dan keyakinan kelompok  apalagi agama.

Negara Republik Indonesia sangat perlu melindungi keyakinan agama mengingat banyaknya agama dan keyakinan yang berbeda. Pasal perlindungan agama dalam KUHP di Indonesia adalah hasil kreativitas dan penambahan ahli hukum pidana Indonesia yang dalam KUHP asli tidak ditemukan.

Jika dalam Pasal 156 yang memang sudah ada dalam KUHP asli, yaitu barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 156a menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.    yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika sudah diatur dengan ancaman berupa pidana jika dilanggar, sesungguhnya apa yang terjadi di Tanjungbalai mestinya tidak akan terjadi. Masalahnya kemudian adalah bahwa seperti kita ketahui bersama, tegaknya hukum pidana di negeri kita merupakan hal yang tidak  mudah. Banyak hal yang sebenarnya tindak pidana yang serius tidak dapat ditegakkan.

Joseph Golsdtein menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum yang ada hanya lah actual enforcement, bukan total atau full enforcement. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa memang hukum tidak mungkin ditegakkan sepenuh-penuhnya.

Kegagalan Hukum
Kegagalan atau setidaknya penegakan hukum yang tidak optimal, pada waktunya akan menjadi menjadi bom waktu pada ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum, sehingga masyarakat menempuh cara mereka sendiri. Ketika negara dianggap tidak mampu atau tidak optimal dalam menjalankan fungsinya menjaga, maka masyarakat memilih menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, tanpa peduli apakah penyelesaian tersebut merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Seandainya masyarakat percaya bahwa setiap pelanggaran atas keyakinan agama ditindak dengan tepat dan serius, maka tidak mungkin masyarakat menempuh jalan main hakim sendiri.

Tidak lah komprehensif pernyataan di atas untuk menyimpulkan apa yang terjadi di Tanjungbalai Asahan karena tentu saja ada sebab dan faktor lain yang menyebabkan terjadinya konflik antarkelompok sosial dan agama. Sangat mungkin hal tersebut terjadi karena adanya pihak ketiga yang sengaja memancing di air keruh. Untuk menjawabnya biarlah pihak yang berwenang menyelesaikannya. 

Di luar bekerjanya hukum, yang diharapkan hukum dalam hubungan antaragama atau antaretnik adalah saling menghormati yang jika semua pihak mematuhi hukum tidak akan terjadi benturan kepentingan laksana tertibnya kendaraan jika lampu lalu lintas menyala dan semua pengendara mematuhi isyarat lampu. Dalam hubungan antara pendatang dan warga tempatan, alangkah indahnya jika pendatang tahu diri dan menghormati warga tempatan, dan sebaliknya warga tempatan tidak mentang-mentang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer