Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelajaran dari SP3 Kasus Karhutla di Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Komitmen yang dibangun semua pihak di daerah ini tentang bagaimana menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang salah satunya adalah dengan proses penegakan hukum sudah menjadi keharusan.

Namun, ketika Polda Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) beberapa waktu lalu terkait 15 perusahaan yang diduga pembakar hutan dan lahan (karhutla) di Riau pada 2015, hampir semua pihak bereaksi.

Begitu juga dengan Komisi III DPR RI, dan langsung kunjungan kerja ke Bumi Lancang Kuning. Seperti yang diberitakan koran ini kemarin, Komisi III menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto dan jajarannya di Mapolda, Pekanbaru lebih kurang tiga jam.

”Kami sudah dengarkan penjelasan Kapolda Riau. Alasan penghentian masing-masing perusahaan itu mereka jabarkan. Menurut kami masuk akal,” kata Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman didamping Kapolda.

Benny menyebut salah satu alasan mendasar kenapa kemudian lahir SP3 dikarenakan ada lahan yang izinnya telah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu ada juga penanganan yang sudah lebih dahulu ditangani KLHK.

“Jadi ada perusahaan yang izinnya sudah dicabut. Jadi lahan itu bukan dikuasai oleh perusahaan itu lagi. Ada juga kasus, terkait penanganan karhutlanya yang sudah ditangani KLHK langsung. Jadi ada tumpang tindih di sini,” urai Benny.

Dari keterangan soal kasus hukum Karhutla ini, dapatlah dipetik beberapa hikmah. Bahwa, penegakan hukum kasus Karhutla memang harus menjadi senjata untuk menanggunangi bencana asap, namun persoalan di lapangan tidak semudah yang dikatakan.

Pertama, untuk itu, kita berharap pemerintah sudah mempersiapkan perangkat, baik teknologi dan SDM agar proses hukum terhadap pembakar lahan ini, benar-benar akurat, dan bergerak secara otomatis ketika terjadi peristiwa, bukan karena desakan.

Kedua, pencegahan Karhutla, tidak hanya dengan cara penegakan hukum, namun perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat, perusahaan dan institusi yang memiliki izin penguasaan lahan untuk menjaga lahan masing-masing agar tidak terbakar.

Ketiga, keberanian pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup untuk menanggulangi bencana kebakaran asap yang menimbulkan bencana asap.

Tidak jarang, masyarakat mendapat jawaban dari pemerintah, bahwa gerakan pencegahan Karhutla belum maksimal dilakukan karena tidak mendapat anggaran yang cukup. Sehingga dalam kondisi seperti itu, hanya diminta masyarakat untuk memaklumi.

Seharusnya, kondisi yang sudah terjadi dapat menjadi pelajaran penting sekaligus menjadi data, bahwa untuk kejadian di tahun atau bulan berikutnya, kendala yang terjadi sebelumnya, tidak ada alasan lagi.

Soal penegakan hukum Karhutla itu, tentu reaksi masyarakat yang patut dikedepankan adalah, tetap memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum, sehingga tekad dan komitmen penegak hukum semakin kuat, karena dukungan penuh masyarakat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer