Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Kemarin, Selasa, 9 Agustus 2016, Provinsi Riau memasuki usia ke-59. Saat tepat untuk merefleksi diri. Melihat ke belakang apa yang sudah dicapai dan mengevaluasi yang belum dicapai. Baik lokal, nasional hingga lintas batas negara. SDA bukan satu-satunya modal di balik besarnya ekspektasi tadi. Sumber Daya Manusia (SDM) malah potensi sebenarnya. Tingkat laju pertumbuhan penduduk Riau termasuk tinggi dan di atas rata-rata nasional yakni 3,59 persen pertahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, beragam faktor melatarbelakangi. Tingginya angka kelahiran, menurunnya angka kematian dan migrasi penduduk ke Riau.
Pertumbuhan penduduk membuahkan bonus demografi. Dari total penduduk berjumlah 6.188.442 jiwa, lebih separuhnya usia produktif (14-64 tahun). Itulah mengapa ada analisis dan kajian memprediksi, Riau punya kans menjanjikan memenangkan kontestasi ekonomi dan mencapai taraf kesejahteraan lebih baik. Namun tentu bersyarat. Manusianya harus mendapat akses ke elemen kesejahteraan. Jika semua berjalan, terjadi pertumbuhan yang multidimensional.
Inventarisasi Persoalan
Jika sebelumnya kita telah mengenal potensi, maka mengenali hambatan, tantangan dan persoalan perkara paling pokok yang mesti dilakukan. Dan memang bukan upaya yang mudah dan dapat muat dalam media terbatas ini. Namun, kami mencoba memaparkan sejumlah hal pokok yang patut jadi prioritas dan perhatian utama.
Pertama, mengulang dari apa yang telah disinggung sebelumnya, distribusi pembangunan dan akses ke sumber kesejahteraan menjadi salah satu isu. Pembangunan, baik dari segi fisik, semisal gedung sekolah, gedung fasilitas kesehatan, jalan, jembatan dan sebagainya merupakan elemen yang sangat penting sebelum pemerintah menuntut produktivitas dan output dari masyarakat.
Melihat wilayah Riau secara keseluruhan, kita tidak bisa menutup mata, distribusi pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau pusat pemerintahan. Ketimpangan pembangunan melahirkan persoalan rentetan, baik itu kesenjangan ekonomi itu sendiri dan dalam perspektif sosial serta kependudukan.
Sangat disayangkan, setakad ini belum ada program konkret Pemprov Riau membagi “kue-kue†kesejahteraan secara proporsional. Memang ada sejumlah program yang berorientasi ke sana, namun masih dalam bentuk kegiatan perangkat dinas atau instansi.
Idealnya, ini menjadi kerja kolektif, melibatkan elemen pemerintahan di kabupaten/kota.
Adapun yang kami maksud di sini berupa penyegeraan implementasi konsep kawasan strategis daerah, yang mana banyak bentuk kawasan yang sudah termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Kawasan strategis dinilai bisa menyajikan solusi strategis guna menstimulus dan mengakselerasi percepatan ekonomi regional.
Adapun penetapan kawasan strategis wilayah didasarkan pada kriteria dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Selanjutnya, bisa dibilang hampir setiap jengkal wilayah di Provinsi Riau punya advantage point yang bisa diintegrasikan pengelolaannya mulai hulu hingga hilir. Namun persoalannya, keberadaan infrastruktur masih jadi penghambat nomor wahid bagi banyak kabupaten/kota mengembangkan diri. Memang, sejauh ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau belum tuntas sepenuhnya, namun ini hanya persoalan waktu saja. Kesiapan secara konsep operasional harus terus berjalan.
Kedua, belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk belanja publik. Tren beberapa tahun belakangan menunjukkan realisasi belanja daerah ada di titik mengkhawatirkan. Bahkan tahun anggaran 2014 penyerapan anggaran hanya 46.06 persen! Syukur di tahun anggaran 2015 lebih baik, meski secara keseluruhan kinerja Pemprov Riau masih terpengaruh persoalan internal dan eksternal.
Beragam faktor menjadi penyebab. Peristiwa hukum yang mendera kepemimpinan di Riau hingga belum maksimalnya manajemen dan konsolidasi SDM birokrasi di level perangkat dan pembantu kepala daerah. Padahal masyarakat sangat berharap. Bermodalkan APBD yang melimpah, jalan yang ditapaki sudah jauh ke depan dibanding provinsi tetangga.
Ketiga, belum adanya keberanian memperkaya wacana yang disertai aksi rill dan bertahap mengenai sektor alternatif di luar Migas sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengalaman tahun 2015 adalah pelajaran empirik akibat terlalu bergantung dari Migas. Untuk itu perlu rekonstruksi pola berpikir “tidak hanya minyakâ€. Tetapi tidak lantas dalih mengeksploitasi SDA lainnya. Yang diinginkan adalah upaya yang lebih mengandalkan inovasi, kreativitas dan kerja keras mengelola sektor yang selama ini terpinggirkan.
Dukungan pun telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau tahap ke-3 (2015-2019), bahwasanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih mantap diupayakan melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas sekitar 8-8,5 persen per tahun yang bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Adapun sektor-sektor tersebut juga berhubungan erat dengan sektor pariwisata.
Apalagi bicara industri, perdagangan dan jasa adalah sektor yang paling menentukan dalam era MEA. Karena dapat melibatkan tiga aktor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat selaku pengelola, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengelolaan terhadap sektor-sektor tadi juga bisa disinergiskan dengan upaya lain. Semisal memanfaatkan aset-aset daerah yang selama ini “tidur†dan melestarikan kearifan lokal.
Konsolidasi
Kepemimpinan punya peranan penting, baik dalam rangka memberdayakan potensi yang ada dan mengenali serta mengatasi hambatan dan tantangan. Sosok kepemimpinan jelas merujuk pada pemegang kuasa di daerah, bupati/wali kota hingga paling tinggi gubernur. Bicara mengenai kepemimpinan, yang dalam tulisan ini condong ke pemerintah provinsi, perlu mengevaluasi secara objektif serta penuh keterbukaan perihal kinerja yang menjadi lingkup tanggungjawabnya.
Memang berat. Berkaca pada situasi dan kondisi transisi kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Riau. Babak yang sungguh menguras waktu tenaga dan pikiran. Rumit dan berliku-liku serta melelahkan. Namun, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekarang benang yang kusut itu pun telah terurai.
Dengan kewenangan penuh yang dimiliki, sekarang tinggal bagaimana gubernur beserta masyarakat secara bersama-sama meninggalkan apa yang telah terjadi di belakang, mengambil hikmahnya, dan secara simultan memacu adrenalin untuk mengejar ketertinggalan akibat “kecelakaan di masa lalu†tadi.
Sekarang saatnya pembenahan dan kerja keras. Konsolidasi kekuatan yang terserak dan bercerai berai akibat faksi sikap dan pendapat. Persoalan susulan pasca-transisi kepemimpinan daerah harus ada kepastian. Di tubuh eksekutif, ketiadaan Wakil Gubernur menjadi pekerjaan bersama yang harus dibahas dan dimusyawarahkan oleh eksekutif dan kekuatan politik di legislatif. Begitujuga di tubuh legislatif, sosok Ketua DPRD Provinsi Riau pun turut berada di daftar tunggu prioritas persoalan yang harus diselesaikan secara bijaksana.
Karena kekosongan di level kepemimpinan membawa ekses negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dua lembaga tersebut secara konstitusional merupakan aktor utama penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua persoalan ini bukan milik satu dan beberapa kelompok saja. Tapi sejatinya juga persoalan bersama, milik setiap elemen di Provinsi ini.
Selama konstelasi politik pemerintahan belum jelas jalannya roda pemerintahan pun akan terhambat. Ujungnya ini menyoal masa depan provinsi yang kita cintai ini.***
Pertumbuhan penduduk membuahkan bonus demografi. Dari total penduduk berjumlah 6.188.442 jiwa, lebih separuhnya usia produktif (14-64 tahun). Itulah mengapa ada analisis dan kajian memprediksi, Riau punya kans menjanjikan memenangkan kontestasi ekonomi dan mencapai taraf kesejahteraan lebih baik. Namun tentu bersyarat. Manusianya harus mendapat akses ke elemen kesejahteraan. Jika semua berjalan, terjadi pertumbuhan yang multidimensional.
Inventarisasi Persoalan
Jika sebelumnya kita telah mengenal potensi, maka mengenali hambatan, tantangan dan persoalan perkara paling pokok yang mesti dilakukan. Dan memang bukan upaya yang mudah dan dapat muat dalam media terbatas ini. Namun, kami mencoba memaparkan sejumlah hal pokok yang patut jadi prioritas dan perhatian utama.
Pertama, mengulang dari apa yang telah disinggung sebelumnya, distribusi pembangunan dan akses ke sumber kesejahteraan menjadi salah satu isu. Pembangunan, baik dari segi fisik, semisal gedung sekolah, gedung fasilitas kesehatan, jalan, jembatan dan sebagainya merupakan elemen yang sangat penting sebelum pemerintah menuntut produktivitas dan output dari masyarakat.
Melihat wilayah Riau secara keseluruhan, kita tidak bisa menutup mata, distribusi pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau pusat pemerintahan. Ketimpangan pembangunan melahirkan persoalan rentetan, baik itu kesenjangan ekonomi itu sendiri dan dalam perspektif sosial serta kependudukan.
Sangat disayangkan, setakad ini belum ada program konkret Pemprov Riau membagi “kue-kue†kesejahteraan secara proporsional. Memang ada sejumlah program yang berorientasi ke sana, namun masih dalam bentuk kegiatan perangkat dinas atau instansi.
Idealnya, ini menjadi kerja kolektif, melibatkan elemen pemerintahan di kabupaten/kota.
Adapun yang kami maksud di sini berupa penyegeraan implementasi konsep kawasan strategis daerah, yang mana banyak bentuk kawasan yang sudah termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Kawasan strategis dinilai bisa menyajikan solusi strategis guna menstimulus dan mengakselerasi percepatan ekonomi regional.
Adapun penetapan kawasan strategis wilayah didasarkan pada kriteria dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Selanjutnya, bisa dibilang hampir setiap jengkal wilayah di Provinsi Riau punya advantage point yang bisa diintegrasikan pengelolaannya mulai hulu hingga hilir. Namun persoalannya, keberadaan infrastruktur masih jadi penghambat nomor wahid bagi banyak kabupaten/kota mengembangkan diri. Memang, sejauh ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau belum tuntas sepenuhnya, namun ini hanya persoalan waktu saja. Kesiapan secara konsep operasional harus terus berjalan.
Kedua, belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk belanja publik. Tren beberapa tahun belakangan menunjukkan realisasi belanja daerah ada di titik mengkhawatirkan. Bahkan tahun anggaran 2014 penyerapan anggaran hanya 46.06 persen! Syukur di tahun anggaran 2015 lebih baik, meski secara keseluruhan kinerja Pemprov Riau masih terpengaruh persoalan internal dan eksternal.
Beragam faktor menjadi penyebab. Peristiwa hukum yang mendera kepemimpinan di Riau hingga belum maksimalnya manajemen dan konsolidasi SDM birokrasi di level perangkat dan pembantu kepala daerah. Padahal masyarakat sangat berharap. Bermodalkan APBD yang melimpah, jalan yang ditapaki sudah jauh ke depan dibanding provinsi tetangga.
Ketiga, belum adanya keberanian memperkaya wacana yang disertai aksi rill dan bertahap mengenai sektor alternatif di luar Migas sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengalaman tahun 2015 adalah pelajaran empirik akibat terlalu bergantung dari Migas. Untuk itu perlu rekonstruksi pola berpikir “tidak hanya minyakâ€. Tetapi tidak lantas dalih mengeksploitasi SDA lainnya. Yang diinginkan adalah upaya yang lebih mengandalkan inovasi, kreativitas dan kerja keras mengelola sektor yang selama ini terpinggirkan.
Dukungan pun telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau tahap ke-3 (2015-2019), bahwasanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih mantap diupayakan melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas sekitar 8-8,5 persen per tahun yang bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Adapun sektor-sektor tersebut juga berhubungan erat dengan sektor pariwisata.
Apalagi bicara industri, perdagangan dan jasa adalah sektor yang paling menentukan dalam era MEA. Karena dapat melibatkan tiga aktor yakni pemerintah, swasta dan masyarakat selaku pengelola, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengelolaan terhadap sektor-sektor tadi juga bisa disinergiskan dengan upaya lain. Semisal memanfaatkan aset-aset daerah yang selama ini “tidur†dan melestarikan kearifan lokal.
Konsolidasi
Kepemimpinan punya peranan penting, baik dalam rangka memberdayakan potensi yang ada dan mengenali serta mengatasi hambatan dan tantangan. Sosok kepemimpinan jelas merujuk pada pemegang kuasa di daerah, bupati/wali kota hingga paling tinggi gubernur. Bicara mengenai kepemimpinan, yang dalam tulisan ini condong ke pemerintah provinsi, perlu mengevaluasi secara objektif serta penuh keterbukaan perihal kinerja yang menjadi lingkup tanggungjawabnya.
Memang berat. Berkaca pada situasi dan kondisi transisi kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Riau. Babak yang sungguh menguras waktu tenaga dan pikiran. Rumit dan berliku-liku serta melelahkan. Namun, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekarang benang yang kusut itu pun telah terurai.
Dengan kewenangan penuh yang dimiliki, sekarang tinggal bagaimana gubernur beserta masyarakat secara bersama-sama meninggalkan apa yang telah terjadi di belakang, mengambil hikmahnya, dan secara simultan memacu adrenalin untuk mengejar ketertinggalan akibat “kecelakaan di masa lalu†tadi.
Sekarang saatnya pembenahan dan kerja keras. Konsolidasi kekuatan yang terserak dan bercerai berai akibat faksi sikap dan pendapat. Persoalan susulan pasca-transisi kepemimpinan daerah harus ada kepastian. Di tubuh eksekutif, ketiadaan Wakil Gubernur menjadi pekerjaan bersama yang harus dibahas dan dimusyawarahkan oleh eksekutif dan kekuatan politik di legislatif. Begitujuga di tubuh legislatif, sosok Ketua DPRD Provinsi Riau pun turut berada di daftar tunggu prioritas persoalan yang harus diselesaikan secara bijaksana.
Karena kekosongan di level kepemimpinan membawa ekses negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dua lembaga tersebut secara konstitusional merupakan aktor utama penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua persoalan ini bukan milik satu dan beberapa kelompok saja. Tapi sejatinya juga persoalan bersama, milik setiap elemen di Provinsi ini.
Selama konstelasi politik pemerintahan belum jelas jalannya roda pemerintahan pun akan terhambat. Ujungnya ini menyoal masa depan provinsi yang kita cintai ini.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

