Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - BISAKAH putusan terhadap PT NISP dijadikan yurisprudensi? Bisa tidak dan sangat mungkin bisa. Bisa tidak, sebab putusan itu belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap. Masih ada upaya hukum bagi PT NISP untuk banding. Apalagi gugatan yang di kabulkan itu adalah perkara perdata. Semua juga tahu, kalau perkara perdata, makan waktu cukup lama prosesnya hingga berkekuatan hukum tetap. Mudah-mudahan tidak lama. Tapi jika keputusannya itu tetap sama dengan yang di tingkat banding, divonis hingga Rp1 triliun, lalu inkrah, sangat mungkin dijadikan yurisprudensi bagi hakim-hakim lain terhadap kasus yang sama, Karhutla.
Dan itu adalah harapan bagi khalayak Riau yang telah terjejak derita akibat kabut asap Karhutla. Putusan ini akan membuat keder korporasi untuk tidak melakukan tindakan serupa.
Atau paling tidak sangat berhati-hati dalam menjaga lahan konsesinya dari Karhutla. Angka ganti rugi bagi Rp1,04 triliun itu, bukanlah nilai yang sedikit. Apalagi bagi sebuah perusahaan yang baru merintis bisnisnya. Akan menjadi catatan penting bagi setiap perusahaan perkebunan yang ingin investasi untuk lebih hati-hati.
Tapi konteksnya adalah jangan cepat-cepat puas dan sumringah atas putusan itu. Selain putusan itu juga belum inkrah, secara logika hukum juga patut dipertanyakan ulang. Pasalnya, gugatan pidana terhadap petinggi korporasi dimentahkan pengadilan tingkat pertama hingga banding. Tapi kenapa secara perdata malah dilihat sebagai sebuah pelanggaran hukum hingga berbuah denda. Bukankah objek lahannya adalah sama? Bukanlah hukum yang dipakai adalah lex spesialis yaitu UU Lingkungan Hidup No32/ 2009 terkait dengan pasal kelalaian? Apakah kelalaian itu tidak ada yang bertanggungjawab? Semestinya, dengan objek yang sama ada korelasi hukum antara pidana dan perdata. Kalaupun berbeda, harus ada dasar penguatan putusan yang bisa dicerna secara akal sehat hukum pula.
Berarti masih banyak pekerjaan penegak hukum, baik dari Kemen LH sampai ke pihak kepolisian dalam mengusut dan memberi rasa adil kepada masyarakat atas peristiwa hukum terjadinya Karhutla. Terutama untuk pelaku korporasi. Penegak hukum harus membersihkan stigma bahwasannya hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Caranya, bukan pula harus menjatuhkan vonis bersalah terhadap siapapun yang dibawa ke meja hijau atas dugaan Karhutla. Akan tetapi, profesional dan transparan ke publik terhadap perjalanan proses hukum yang dilakukan.
Termasuk pula dengan dikeluarkannya SP3 terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan Karhutla di 2015. Sampai hari ini, Polda Riau maupun Mabes Polri belum memberikan keterangan rinci tentang alasan kenapa SP3 itu dikeluarkan. Bukankah di lahan perusahaan yang terduga itu sudah disita, sudah dipetakan melalui udara dan GPS, penyidik bolak balik ke lokasi? Sampaikan alasan lengkapnya ke publik. Biarlah publik yang menilai pantas atau tidaknya kasus itu di SP3. Daripada pihak kepolisian dinilai publik ada main mata!
Kalau begitu, bisa jadi ada korelasi. Ujungnya duga menduga. Di tengah gencarnya mendesak Polda Riau, termasuk Mabes Polri, agar menjelaskan ke publik soal SP3 perusahaan itu, keluarlah putusan yang seperti meninabobokkan. Seolah-olah memuaskan publik Riau kalau perusahaan pembakar lahan sudah dihukum dengan berat. Alias, pengalihan isu agar SP3 agak tenang. Nanti, di tingkat banding, putusan yang cukup berat bagi PT NISP itu tinggal dianulir. Mudah-mudah tidak.***
Dan itu adalah harapan bagi khalayak Riau yang telah terjejak derita akibat kabut asap Karhutla. Putusan ini akan membuat keder korporasi untuk tidak melakukan tindakan serupa.
Atau paling tidak sangat berhati-hati dalam menjaga lahan konsesinya dari Karhutla. Angka ganti rugi bagi Rp1,04 triliun itu, bukanlah nilai yang sedikit. Apalagi bagi sebuah perusahaan yang baru merintis bisnisnya. Akan menjadi catatan penting bagi setiap perusahaan perkebunan yang ingin investasi untuk lebih hati-hati.
Tapi konteksnya adalah jangan cepat-cepat puas dan sumringah atas putusan itu. Selain putusan itu juga belum inkrah, secara logika hukum juga patut dipertanyakan ulang. Pasalnya, gugatan pidana terhadap petinggi korporasi dimentahkan pengadilan tingkat pertama hingga banding. Tapi kenapa secara perdata malah dilihat sebagai sebuah pelanggaran hukum hingga berbuah denda. Bukankah objek lahannya adalah sama? Bukanlah hukum yang dipakai adalah lex spesialis yaitu UU Lingkungan Hidup No32/ 2009 terkait dengan pasal kelalaian? Apakah kelalaian itu tidak ada yang bertanggungjawab? Semestinya, dengan objek yang sama ada korelasi hukum antara pidana dan perdata. Kalaupun berbeda, harus ada dasar penguatan putusan yang bisa dicerna secara akal sehat hukum pula.
Berarti masih banyak pekerjaan penegak hukum, baik dari Kemen LH sampai ke pihak kepolisian dalam mengusut dan memberi rasa adil kepada masyarakat atas peristiwa hukum terjadinya Karhutla. Terutama untuk pelaku korporasi. Penegak hukum harus membersihkan stigma bahwasannya hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Caranya, bukan pula harus menjatuhkan vonis bersalah terhadap siapapun yang dibawa ke meja hijau atas dugaan Karhutla. Akan tetapi, profesional dan transparan ke publik terhadap perjalanan proses hukum yang dilakukan.
Termasuk pula dengan dikeluarkannya SP3 terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan Karhutla di 2015. Sampai hari ini, Polda Riau maupun Mabes Polri belum memberikan keterangan rinci tentang alasan kenapa SP3 itu dikeluarkan. Bukankah di lahan perusahaan yang terduga itu sudah disita, sudah dipetakan melalui udara dan GPS, penyidik bolak balik ke lokasi? Sampaikan alasan lengkapnya ke publik. Biarlah publik yang menilai pantas atau tidaknya kasus itu di SP3. Daripada pihak kepolisian dinilai publik ada main mata!
Kalau begitu, bisa jadi ada korelasi. Ujungnya duga menduga. Di tengah gencarnya mendesak Polda Riau, termasuk Mabes Polri, agar menjelaskan ke publik soal SP3 perusahaan itu, keluarlah putusan yang seperti meninabobokkan. Seolah-olah memuaskan publik Riau kalau perusahaan pembakar lahan sudah dihukum dengan berat. Alias, pengalihan isu agar SP3 agak tenang. Nanti, di tingkat banding, putusan yang cukup berat bagi PT NISP itu tinggal dianulir. Mudah-mudah tidak.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

