Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Secara umum, Smart Government adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Konsep, eâ€government berfokus pada inisiatif supaya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Kemudian beberapa waktu setelahnya, implementasi eâ€government mulai terlihat dengan adanya pelayanan secara realâ€time dan lebih cepat di instansiâ€instansi pemerintahan. Sayangnya, kelemahan dari konsep eâ€government adalah pelayanannya bersifat eksklusif, artinya masih terpisahâ€pisah untuk tiap layanan dan instansi. Dengan landasan eâ€government yang sudah ada, maka kemudian muncul versi pembaruan yang bernama Smart Government. Di dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat.
Riau Go IT
Dalam beberapa praktiknya di Indonesia sampai saat ini, Smart Government memiliki nama dan integrasi sistem yang berbedaâ€beda untuk tiap daerah. Namun konsep yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Telah banyak best practice dari beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang berhasil dengan konsep smart government ini.
Best Practice terhadap pelaksanaan smart government akan segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Situasi saat ini, bahwa beberapa SKPD telah memiliki beberapa aplikasi-aplikasi tersendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan baik antar pemerintah, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Langkah ke depan untuk mewujudkan smart government adalah mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut sehingga dapat menciptakan kemudahan akses terhadap penerapan Informasi teknologi kepada masyarakat dan pengguna layanan. Tentunya yang harus kita pahami adalah, pelayanan publik pada tingkat Provinsi tidak serta merta sama dengan kabupaten/kota dikarenakan kewenangan yang diatur pada urusan pemerintahan masing-masing.
Kabupaten/kota dalam urusan pemerintahannya memiliki kewenangan pelaksanaan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat seperti penerbitan surat administrasi kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan lainnya), pengelolaan sampah, perbaikan jalan dan drainase ruang lingkup kabupaten/kota, pertamanan, lampu jalan lingkungan, transportasi publik dan pelayanan publik lainnya. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Konsep yang dapat ditawarkan melalui smart government tingkat provinsi dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, pelayanan pendidikan di dinas pendidikan, serta pelayanan perpajakan pada dinas pendapatan. Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah bagaimana memudahkan masyarakat melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi layanan dan mekanime layanan hanya cukup dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari antrian panjang dan pengisian formulir yang berlembar-lembar. Selanjutnya adalah dalam hal transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat diakses oleh publik. Sebagai contoh, informasi tentang tahapan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi pemerintah daerah, realisasi kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan, serta informasi pemerintah lainnya yang dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah.
Dalam hal pelayanan antar pemerintah, harus mulai melangkah kepada sistem kerja yang efisien serta paperless. Penggunaan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kerja seperti e-office, e-planing, e-budgeting, e-monev, e-performance, e-kepegawaian dan aplikasi lainnya tentunya akan berdampak kepada kinerja yang lebih terukur, efisien serta lebih murah mengingat akan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang saat ini penganggarannya masih sangat besar. Tentunya keberhasilan dari smart government ini adalah integrasi terhadap seluruh layanan yang ada saat ini maupun yang akan dikembangkan serta aplikasi yang ada disetiap SKPD menjadi satu layanan yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.
Selain konsep smart government yang dilakukan Pemprov Riau sendiri, dalam konteks kemaslahatan dan kepentingan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik di Provinsi Riau, maka Pemprov Riau dapat mendorong seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau untuk bersama-sama menerapkan smart government melalui smart city di kabupaten/kota masing-masing. Dengan menyatukan persepsi penggunaan teknologi informasi di daerah masing-masing, tentunya kerjasama yang dapat terjalin akan memudahkan Provinsi Riau sendiri karena kebutuhan data juga sebagian besar terdapat di kabupaten/kota.
Harapan yang besar bersempena hari jadi Provinsi Riau yang ke-59 dengan tema “Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Terhadap Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi†semoga cita-cita mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan menggunakan informasi teknologi dapat berjalan baik dan didukung penuh oleh seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Riau.***
Riau Go IT
Dalam beberapa praktiknya di Indonesia sampai saat ini, Smart Government memiliki nama dan integrasi sistem yang berbedaâ€beda untuk tiap daerah. Namun konsep yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Telah banyak best practice dari beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang berhasil dengan konsep smart government ini.
Best Practice terhadap pelaksanaan smart government akan segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Situasi saat ini, bahwa beberapa SKPD telah memiliki beberapa aplikasi-aplikasi tersendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan baik antar pemerintah, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Langkah ke depan untuk mewujudkan smart government adalah mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut sehingga dapat menciptakan kemudahan akses terhadap penerapan Informasi teknologi kepada masyarakat dan pengguna layanan. Tentunya yang harus kita pahami adalah, pelayanan publik pada tingkat Provinsi tidak serta merta sama dengan kabupaten/kota dikarenakan kewenangan yang diatur pada urusan pemerintahan masing-masing.
Kabupaten/kota dalam urusan pemerintahannya memiliki kewenangan pelaksanaan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat seperti penerbitan surat administrasi kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan lainnya), pengelolaan sampah, perbaikan jalan dan drainase ruang lingkup kabupaten/kota, pertamanan, lampu jalan lingkungan, transportasi publik dan pelayanan publik lainnya. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Konsep yang dapat ditawarkan melalui smart government tingkat provinsi dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, pelayanan pendidikan di dinas pendidikan, serta pelayanan perpajakan pada dinas pendapatan. Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah bagaimana memudahkan masyarakat melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi layanan dan mekanime layanan hanya cukup dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari antrian panjang dan pengisian formulir yang berlembar-lembar. Selanjutnya adalah dalam hal transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat diakses oleh publik. Sebagai contoh, informasi tentang tahapan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi pemerintah daerah, realisasi kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan, serta informasi pemerintah lainnya yang dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah.
Dalam hal pelayanan antar pemerintah, harus mulai melangkah kepada sistem kerja yang efisien serta paperless. Penggunaan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kerja seperti e-office, e-planing, e-budgeting, e-monev, e-performance, e-kepegawaian dan aplikasi lainnya tentunya akan berdampak kepada kinerja yang lebih terukur, efisien serta lebih murah mengingat akan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang saat ini penganggarannya masih sangat besar. Tentunya keberhasilan dari smart government ini adalah integrasi terhadap seluruh layanan yang ada saat ini maupun yang akan dikembangkan serta aplikasi yang ada disetiap SKPD menjadi satu layanan yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.
Selain konsep smart government yang dilakukan Pemprov Riau sendiri, dalam konteks kemaslahatan dan kepentingan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik di Provinsi Riau, maka Pemprov Riau dapat mendorong seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau untuk bersama-sama menerapkan smart government melalui smart city di kabupaten/kota masing-masing. Dengan menyatukan persepsi penggunaan teknologi informasi di daerah masing-masing, tentunya kerjasama yang dapat terjalin akan memudahkan Provinsi Riau sendiri karena kebutuhan data juga sebagian besar terdapat di kabupaten/kota.
Harapan yang besar bersempena hari jadi Provinsi Riau yang ke-59 dengan tema “Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Terhadap Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi†semoga cita-cita mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan menggunakan informasi teknologi dapat berjalan baik dan didukung penuh oleh seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Riau.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

