Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antara Century dan Eskalasi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Penggunaan hak angket terkait pembayaran dana eskalasi pada APBDP Provinsi Riau tahun 2015 mengingatkan kita pada peristiwa penggunaan hak angket oleh DPR terkait dengan dana talangan sebesar Rp6,76 triliun yang dikucurkan BI terhadap Bank Century yang kita kenal dengan Bailout Bank Century, yang sampai hari ini prosesnya masih berlanjut.

Kosep Hak Angket
Dalam perspektif historis, konsep hak angket pertama kali lahir di Inggris pada pertengahan abad ke XIV, bermula dari angket keuangan, kemudian menjalar ke bidang politik, bidang legislatif dan angket pemilihan umum. UUD 1945 juga mengadopsi konsep hak angket sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 A ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Konsep hak angket sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945 inilah yang juga diadopsi oleh norma dalam ketentuan Pasal 106 (1) UU No23/2014 yang menyatakan “DPRD provinsi mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Kemudian terkait dengan objek dari hak angket diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (3) yang menyatakan Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angket Eskalasi dan Century
Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) UU No 23/2014 tersebut yang menjadi objek penyelidikan hak angket adalah kebijakan pemerintah daerah provinsi, artinya fokus penyelidikan dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, adapun pengertian Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No23/ 2014 adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada titik inilah sesungguhnya perbedaan antara objek penyeldikan dalam kasus Century dan eskalasi, di mana dalam kasus Century yang menjadi objek penyeldikan adalah kebijakan Bank Indonesia yang melakukan bailout terhadap century yang tidak ada sangkut pautnya dengan DPR, sedangkan dalam kasus eskalasi sebagaimana yang menyeruak ke ruang publik adalah ketiadaan persetujuan Banggar DPRD Riau  terhadap pembayaran dana eskalasi, di mana secara teoritis sesunggunya kasus eskalasi berada dalam lapangan keuangan negara dalam perspektif politik yakni studi tentang pembahasan anggaran antara eksekutif (baca: Gubernur) dan Legislatif (baca:DPRD) dalam pengesahan anggaran, sedangkan dalam kasus Century secara teoritis berada dalam wilayah keuangan negara dalam perspektif administrasi yakni bagaimana kekuasaan eksekutif menggunakan uang negara. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Century kebijakan bailout atas bank century merupakan kebijakan sepihak dari eksekutif melalui Bank Indonesia, sedangkan dalam eskalasi merupakan kebijakan antara Gubernur dan DPRD, oleh karena itu, sekiranya terdapat persoalan hukum dalam proses pembayaran eskalasi tidak dapat semata-mata secara administrasi dibebankan kepada Gubernur. Karena mekanisme pembahasan dilakukan antara Gubernur dan DPRD terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan anggota Banggar, namun berdasarkan informasi yang beredar, DPRD secara institusional telah memberikan persetujuan melalui pimpinan DPRD.

Saran
Kalaulah  titik persoalan dalam pembayaran dana eskalasi perdebatannya terletak pada ada atau tidaknya perstujuan banggar, maka secara teori sebetulnya berpotensi penggunaan hak angket oleh sejumlah anggota DPRD akan salah objek, karena yang menjadi objek penyelidikan adalah kebijakan Pemertintah Daerah (baca: Gubernur) artinya secara teoritis yang menjadi fokus penyelidikan adalah pemerintah dalam arti sempit. Sedangkan pembahasan eskalasi berada dalam wilayah pemerintah dalam arti luas (Gubernur dan DPRD). Oleh karena itu, tanpa mendahului proses yang terjadi hari ini, sekiranya pengungkapan eskalasi melalui hak angket akan melalui jalan terjal, saya sarankan agar dalam persoalan ini juga yang harus dipersoalkan adalah ada atau tidaknaya   pelanggaran etika, oleh karena itu fungsi Badan Kehormatan menjadi penting. Kemudian pengusul hak angket silahkan melaporkan persoalan ini ke penegak hukum, agar persoalannya menjadi terang benderang. Meskipun banyak pihak terutama eksekutif di Pemprov Riau menyatakan secara prosedur pembayaran eskalasi sudah benar, namun bukan berarti tidak ada unsur penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power). Karena  tidak tertutup kemungkinan ada-ada pihak-pihak  yang menikmati aliran dana pembayaran eskalasi. Namun secara pribadi saya sangat mengapresiasi upaya sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, yang mengusulkan hak angket, karena dengan begitu eksistensi DPRD sebagai lembaga terhormat akan terangkat, tentu dengan suatu harapan tuan dan puan tidak terjebak pada politik transaksional. Semoga tidak terjadi.

Namun, sekiranya ada pihak-pihak yang menikmati aliran dana eskalasi yang notabenenya adalah uang rakyat, namun lolos dari proses angket dan penegak hukum, yakinlah bahwa angket dan penegak hukum bukanlah akhir dari  upaya pencarian kebenaran, karena etalase kebanaran akan terpampang di pengadilan akhirat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer