Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - ESOK rakyat negeri ini akan mengenang ulang hari ikrar kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari Sabang sampai Merauke, Merah Putih akan berkibar dari gedung-gedung, perkantoran, hingga ke rumah-rumah penduduk di pelosok Tanah Air. Ulang tahun kemerdekaan ini disambut rakyat sebagai manifestasi atas hak-hak kemerdekaan mereka sebagai individu, sebagai rakyat, dan sebagai bagian dari negara ini.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online kata â€merdeka†berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa.
Mengaitkan kata merdeka tersebut, pada momen seperti sekarang ini ada baiknya kita menyoal kembali makna tersebut; secara hakiki, benarkah kita telah merdeka?
Secara fisik memang kita tidak akan mendapati adanya negara lain, kekuasaan lain atau kekuatan lain yang peraturannya, undang-undangnya dan politiknya wajib kita jalankan di negeri ini. Apatah lagi menghormat kepada simbol-simbol negara mereka. Namun di luar yang dapat kita indera dengan mata, hegemoni asing masih membelenggu kita dalam istilah yang kita pahami sebagai penjajahan nonfisik.
Pandanglah negeri ini. Negeri yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam, baik di dalam maupun di atas bumi, di sagara (laut), di hutan dan di gunung-gunungya. Namun semua itu seperti menguap begitu saja manakala bendera-bendera para kapitalis asing tertancap begitu dalam di setiap celah negeri ini. Sementara dengan mata kepala sendiri kita menyaksikan kapal-kapal perusahaan asing dengan leluasa menyedot hasil bumi dan laut kita, dan mengangkutnya untuk kesejahteraan warga negara mereka, dan kita tidak dapat berbuat banyak, bahkan untuk mengambil langkah-langkah penting demi kesejahteraan rakya negeri ini.
Belum lagi dengan utangnya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga bulan Februari lalu mencapai Rp3.196,61 triliun atau sekitar 25 persen dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) 2016.
Angka tersebut meningkat hampir Rp100 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini, meski secara nominal turun jika dibanding utang dengan posisi akhir Januari yang sebesar Rp3.220,98 triliun. Bagaimanapun juga, utang yang menggunung itu akan melemahkan posisi tawar menawar Indonesia di mata internasiornal, terlebih-lebih di kalangan investor. Utang yang berlarut-larut akan menghambat bargaining position kita. Tidak ada pilihan lain, pemerintah negeri ini, dari kalangan manapun asalnya, harus berjuang lebih keras lagi untuk membebaskan negeri ini dari belenggu utang sebagai upaya kita untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi. Ini adalah tugas berat. Dirgahayu Indonesia.***
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online kata â€merdeka†berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa.
Mengaitkan kata merdeka tersebut, pada momen seperti sekarang ini ada baiknya kita menyoal kembali makna tersebut; secara hakiki, benarkah kita telah merdeka?
Secara fisik memang kita tidak akan mendapati adanya negara lain, kekuasaan lain atau kekuatan lain yang peraturannya, undang-undangnya dan politiknya wajib kita jalankan di negeri ini. Apatah lagi menghormat kepada simbol-simbol negara mereka. Namun di luar yang dapat kita indera dengan mata, hegemoni asing masih membelenggu kita dalam istilah yang kita pahami sebagai penjajahan nonfisik.
Pandanglah negeri ini. Negeri yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam, baik di dalam maupun di atas bumi, di sagara (laut), di hutan dan di gunung-gunungya. Namun semua itu seperti menguap begitu saja manakala bendera-bendera para kapitalis asing tertancap begitu dalam di setiap celah negeri ini. Sementara dengan mata kepala sendiri kita menyaksikan kapal-kapal perusahaan asing dengan leluasa menyedot hasil bumi dan laut kita, dan mengangkutnya untuk kesejahteraan warga negara mereka, dan kita tidak dapat berbuat banyak, bahkan untuk mengambil langkah-langkah penting demi kesejahteraan rakya negeri ini.
Belum lagi dengan utangnya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga bulan Februari lalu mencapai Rp3.196,61 triliun atau sekitar 25 persen dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) 2016.
Angka tersebut meningkat hampir Rp100 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini, meski secara nominal turun jika dibanding utang dengan posisi akhir Januari yang sebesar Rp3.220,98 triliun. Bagaimanapun juga, utang yang menggunung itu akan melemahkan posisi tawar menawar Indonesia di mata internasiornal, terlebih-lebih di kalangan investor. Utang yang berlarut-larut akan menghambat bargaining position kita. Tidak ada pilihan lain, pemerintah negeri ini, dari kalangan manapun asalnya, harus berjuang lebih keras lagi untuk membebaskan negeri ini dari belenggu utang sebagai upaya kita untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi. Ini adalah tugas berat. Dirgahayu Indonesia.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

