Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meneroka Istithaah Kesehatan JCH

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kesehatan adalah modal  dalam perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang memadai niscaya pencapaian ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap JCH harus memiliki kemampuan fisik yang memadai.

 Bahkan dalam Permenkes No 15/2016 tentang istithaah kesehatan jamaah haji sangat jelas mengatur tentang hal tersebut. Istithaah kesehatan jamaah haji adalah kemampuan jamaah haji di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga JCH dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan ketentuan agama Islam. Istithaah kesehatan JCH ditujukan untuk dapat terlaksananya pemeriksaan kesehatan JCH sekaligus membina kesehatannya sehingga dapat melaksanakan kegiatan peribadatan haji di Tanah Suci.

Memperhatikan hal-hal itu, pembinaan dan pemeriksaan kesehatan JCH menjadi strategis, penting dan merupakan suatu keharusan. Untuk itu diperlukan prosedur pemeriksaan standar, standarisasi penetapan kelaikan pemberangkatan dan lain-lain.

JCH akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui status kesehatan dan pembinaan kesehatan. Pembinaan dan pemeriksaan kesehatan  tersebut  dilakukan tiga tahap, yakni tahap pertama dilaksanakan saat pendaftaran oleh tim di puskesmas, tahap kedua oleh tim penyelenggara kesehatan jemaah haji di puskesmas dan rumah sakit dan tahap ketiga, dilakukan oleh tim kesehatan PPIH di embarkasi. Tulisan ini lebih meneroka bagaimana pembinaan dan pemeriksaan kesehatan JCH terbagi menjadi istithaah atau bukan istithaah, sehingga berdampak kepada boleh atau tidaknya jemaah berangkat naik haji ditinjau dari istithaah.

Pijakan tim penyelenggara kesehatan jemaah haji dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan pertama bagi calon jemaah haji adalah pengejewantahan dari Permenkes No15/2016 ini. Di samping itu tim penyelenggara yang melakukan pemeriksaan harus di SK kan oleh kepala dinas kesehatan kabupten dan kota.

Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan JCH yang sudah di-SK-kan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. Pemeriksaan pertama ini dilakukan terhadap JCH yang baru mendaftar untuk mendapatkan nomor porsi. Awalnya JCH mengajukan permintaan permeriksaan kesehatan tahap pertama di tingkat Puskesmas yang ditunjuk, dengan atau tanpa disertai surat pengantar dari kantor Kemenag kabupaten/ kota. Di sini pemeriksaan kesehatan JCH hanya bersifat umum saja. Tetapi merekomendasikan status kesehatan JCH menjadi dua, yakni JCH yang berisiko tinggi atau JCH yang tidak berisiko tinggi. JCH yang mempunyai status kesehatan berisiko tinggi adalah jamaah yang berumur di atas 60 tahun dan memiliki potensi penyakit yang menghambat pelaksanaan ibadah haji.

Seterusnya tim  melakukan pemeriksaan kesehatan tahap dua, yakni saat pemerintah sudah menetapkan kepastian keberangkatan JCH pada tahun berjalan. Pada tahap ini pemeriksaan yang didahului  dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, tes fungsional, pemeriksan penunjang (laboratorium klinik, radiology thorak, EKG), tes kebugaran dengan metode Harvard, kemudian semua hasil pemeriksaan itu dicatat dalam catatan medik dan disimpan di Puskesmas. Cacatan medik ini dijadikan dasar pengisisn buku kesehatan jamaah haji (BKJH). Sedangkan BKJH sendiri diisi dan ditandatangani  oleh dokter atau kepala Puskesmas setelah CJH mendapatkan nomor seat (porsi) atau sudah terdaftar di SISKOHAT.

Seterusnya pemeriksaan kesehatan dilanjutkan di rumah sakit rujukan (RS kabupaten). Dari sinilah keluar istilah istithaah kesehatan JCH. Dari pemeriksaan oleh tim penyelenggara kesehatan JCH kabupaten ini merekomendasikan empat hal, yakni. Jamaah yang memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.  Jamaah yang memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendamping.  Jamaah yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara dan jamaah yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

Untuk ketentuan yang nomor 4 ini dalam Permenkes No15/2016 Pasal 13 menyebutkan jamaah yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji adalah dengan kriteria; kondisi klinis jamaah calon haji yang dapat mengancam jiwanya, seperti penyakit gagal jantung stadium IV, penyakit ginjal kronik stadium IV, AIDS stadium IV, penyakit paru opstruktif menahun Stadium IV. Dan stroke hemoragic luas. Gangguan jiwa berat seperti skizofrenia berat. retaldasi mental berat. Jamaah dengan penyakit yang sulit sembuh, seperti keganasan stadium IV, sirosis hepatitis atau hepatoma dekompensata.

Semua rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten diserahkan kepada kepala kantor urusan agama kabupaten/kota untuk di tindak lanjuti. Rekapitulasi hasil istithaah kesehatan haji itu juga diserahkan kepada kepala daerah kabupaten /kota dan kepala dinas kesehatan provinsi.

Sedangkan pemeriksaan ketiga dilakukan oleh Panitia Penyelengara Ibadah Haji bidang kesehatan (PPIH) di embarkasi terhadap jamaah yang akan berangkat. di sini pemeriksaan kesehatan jamaah haji dititikberatkan kepada penetapan status laik atau tidak laik terbang.

Artinya JCH yang tidak laik terbang adalah JCH dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan atau peraturan penerbangan internasional.  Dalam menetapkan status laik atau tidak laik terbang ini maka tim PPIH di embarkasi berkoordinasi atau bekerja sama dengan dokter penerbangan.

Pembinaan Kesehatan
Setelah fungsi pemeriksaan dilaksanakan di mana sebelumnya dokter pemeriksa harus menuliskan diagnosa kerja sesuai dengan hasil pemeriksaan JCH untuk keperluan pembinaan maka dibuat kesimpulan hasil pemeriksaan dalam kategori mandiri, observasi, pengawasan dan tunda.

Seorang JCH disebutkan mandiri atau memenuhi syarat dengan baik adalah JCH yang tidak memiliki gangguan kesehatan, tidak ada dampak gangguan kesehatan, jasmani istimewa serta kemandirian sangat baik. JCH observasi atau memenuhi syarat dengan perhatian adalah terdapatnya gangguan kesehatan  yang sifatnya hanya disfungsi, gangguan kesehatan itu dapat dikoreksi dengan obat/alat, dampak dari gangguan kesehatan itu tidak mengganggu aktivitas, kebugaran jasmani dinilai cukup serta kemandiriannya perlu pantauan.

 JCH dengan pengawasan atau memenuhi syarat dengan catatan  adalah JCH yang menderita gangguan kesehatan, di mana jenis gangguan kesehatannnya bersifat ketidakmampuan. Dapat dikoreksi dengan obat atau alat  atau orang lain, dampak dari gangguan itu dapat mengancam jiwa sendiri, kebugaran jasmani dinilai kurang, sedangkan kemandiriannya perlu bantuan orang lain. JCH  yang ditunda  atau tidak memenuhi syarat adalah JCH yang menderita gangguan kesehatan yang sangat berat dampaknya dapat mengancam jiwanya dan  orang lain.

Pembinaan kesehatan JCH dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan upaya istithaah kesehatan JCH tersebut. Caranya adalah dengan melakukan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, memanfaatkan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi media cetak elektronik, kunjungan rumah dan kalau dapat diadakan juga manasik kesehatan. Sebab selama ini manasik yang diadakan selama ini hanya lebih menitikberatkan pada cara pelaksanaan ibadah sedangkan manasik kesehatan jarang di sentuh. Semoga haji mabrur.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer