Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - JAMAAH calon haji (JCH) Indonesia kini sebagian besar sudah berada di Tanah Suci dan mereka yang awal-awal berangkat saat ini sudah mulai memasuki kota suci Makkah setelah sepekan lebih berada di Madinah.
Kita bersyukur, kekisruhan terkait terlambat keluarnya ribuan visa jamaah yang sempat terjadi di musim haji tahun lalu, pada tahun ini, kendati terjadi juga, tetapi angkanya tidak sebanyak dan mencemaskan seperti periode terdahulu, di mana kasus jamaah gagal berangkat karena masalah visa nyaris terjadi di seluruh embarkasi yang memberangkatkan kloter perdana.
Kita memang berharap, pelayanan haji yang memang ditangani langsung oleh pemerintah, terus dioptimalkan, sehingga tidak harus muncul berbagai dalih. Misalnya, mengatakan bahwa penundaan keberangkatan jamaah merupakan kesalahan Pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan sistem e-hajj.
Pemerintah, terutama Kementerian Agama, seharusnya mencermati hal-hal seperti ini. Sebab, pengurusan yang masih tergolong model baru itu diberlakukan untuk semua negara.
Sistem tersebut mengharuskan proses pemvisaan setiap jamaah detail, baik penerbangan maupun pemondokan. Kasus itu menjadi pelajaran kali kesekian dalam penyelenggaraan haji, baik bagi pemerintah Indonesia maupun Saudi. Bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenag, perlunya kesiapan lebih dini menjadi syarat mutlak agar berbagai permasalahan haji tidak muncul.
Andai saja pengiriman data jamaah jauh-jauh hari dilakukan, tentu akan lebih cepat pengurusannya. Sekiranya ada masalah, akan mudah penyelesaiannya. Sebaliknya, bagi Pemerintah Saudi, negeri tuan rumah itu seharusnya lebih terbuka dalam urusan haji. Selama ini Saudi terkesan memonopoli otoritas penyelenggaraan ibadah haji. Padahal, haji merupakan ibadah yang melibatkan umat dari berbagai penjuru dunia. Karenanya, jangan ada kesan pihak tuan rumah enggan bekerja sama dengan negara asal jamaah.
Sistem e-hajj memang terobosan dalam penyelenggaraan haji. Jamaah dapat teridentifi kasi lebih cepat dengan mengoptimalkan kecanggihan teknologi informasi. Semua pasti tahu bahwa penerapan sistem baru bakal berdampak pada penyesuaian layanan yang acap kali memerlukan waktu. Nah, potensi masalah itu seharusnya diantisipasi jauh-jauh hari. Pemerintah Indonesia maupun Saudi harus cepat menyelesaikannya, terutama masalah visa jamaah yang tertunda.
Selain e-hajj, potensi masalah yang harus diwaspadai adalah pengendalian jamaah saat puncak prosesi haji berupa wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah. Setiap musim haji sedikitnya 5 juta jamaah berkumpul di Arafah. Di sana rawan terjadi masalah, khususnya ketersediaan ransum jamaah. seperti kasus tahun 2006.
Di atas semua itu, hal yang paling penting selain dari upaya meminimalisir potensi masalah, adalah terusnya pengoptimalan layanan agar kekhusyukan jamaah dalam beribadah tidak terganggu. Haji bukan sekadar urusan rakyat, tapi juga menyangkut pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.***
Kita bersyukur, kekisruhan terkait terlambat keluarnya ribuan visa jamaah yang sempat terjadi di musim haji tahun lalu, pada tahun ini, kendati terjadi juga, tetapi angkanya tidak sebanyak dan mencemaskan seperti periode terdahulu, di mana kasus jamaah gagal berangkat karena masalah visa nyaris terjadi di seluruh embarkasi yang memberangkatkan kloter perdana.
Kita memang berharap, pelayanan haji yang memang ditangani langsung oleh pemerintah, terus dioptimalkan, sehingga tidak harus muncul berbagai dalih. Misalnya, mengatakan bahwa penundaan keberangkatan jamaah merupakan kesalahan Pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan sistem e-hajj.
Pemerintah, terutama Kementerian Agama, seharusnya mencermati hal-hal seperti ini. Sebab, pengurusan yang masih tergolong model baru itu diberlakukan untuk semua negara.
Sistem tersebut mengharuskan proses pemvisaan setiap jamaah detail, baik penerbangan maupun pemondokan. Kasus itu menjadi pelajaran kali kesekian dalam penyelenggaraan haji, baik bagi pemerintah Indonesia maupun Saudi. Bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenag, perlunya kesiapan lebih dini menjadi syarat mutlak agar berbagai permasalahan haji tidak muncul.
Andai saja pengiriman data jamaah jauh-jauh hari dilakukan, tentu akan lebih cepat pengurusannya. Sekiranya ada masalah, akan mudah penyelesaiannya. Sebaliknya, bagi Pemerintah Saudi, negeri tuan rumah itu seharusnya lebih terbuka dalam urusan haji. Selama ini Saudi terkesan memonopoli otoritas penyelenggaraan ibadah haji. Padahal, haji merupakan ibadah yang melibatkan umat dari berbagai penjuru dunia. Karenanya, jangan ada kesan pihak tuan rumah enggan bekerja sama dengan negara asal jamaah.
Sistem e-hajj memang terobosan dalam penyelenggaraan haji. Jamaah dapat teridentifi kasi lebih cepat dengan mengoptimalkan kecanggihan teknologi informasi. Semua pasti tahu bahwa penerapan sistem baru bakal berdampak pada penyesuaian layanan yang acap kali memerlukan waktu. Nah, potensi masalah itu seharusnya diantisipasi jauh-jauh hari. Pemerintah Indonesia maupun Saudi harus cepat menyelesaikannya, terutama masalah visa jamaah yang tertunda.
Selain e-hajj, potensi masalah yang harus diwaspadai adalah pengendalian jamaah saat puncak prosesi haji berupa wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah. Setiap musim haji sedikitnya 5 juta jamaah berkumpul di Arafah. Di sana rawan terjadi masalah, khususnya ketersediaan ransum jamaah. seperti kasus tahun 2006.
Di atas semua itu, hal yang paling penting selain dari upaya meminimalisir potensi masalah, adalah terusnya pengoptimalan layanan agar kekhusyukan jamaah dalam beribadah tidak terganggu. Haji bukan sekadar urusan rakyat, tapi juga menyangkut pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

