Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Polemik terkait status dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar (AT) yang berujung dengan pemberhentiannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kian menarik perhatian publik. Ada yang menilai ditunjuknya AT yang mempunyai kewarganegaraan ganda merupakan kesalahan fatal pemerintahan Jokowi-JK. Sebab dalam Pasal 22 ayat 2 UU No39/2008 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi menteri adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Namun banyak juga yang menyayangkan, bahwa anak bangsa yang memiliki potensi dan prestasi di dunia internasional gagal mengabdi dan memberikan sumbangsih nyata akibat “dibajak†bangsa lain.
“Pembajakan†anak bangsa yang memiliki potensi dan prestasi yang bertempat tinggal di luar negeri (diaspora) bukanlah hal baru. Banyak anak bangsa yang bekerja di sektor-sektor strategis dan bergaji tinggi di luar negeri. Bahkan ada yang menempati posisi penting di perusahaan-perusahaan negara asing yang mengharuskan seseorang memiliki warganegara di mana perusahaan tersebut berada. Hal inilah yang terjadi dengan AT yang menjabat Presiden Direktur Petroneering di Houston, Amerika Serikat. Sebuah perusahaan pengembangan teknologi dan engineering yang fokus dalam desain dan pengembangan kilang offshore.
Istilah diaspora sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan benih. Hal ini digunakan untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka; penyebaran mereka di berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka. Jumlah diaspora Indonesia sendiri tidaklah sedikit, bahkan mencapai 8 juta jiwa dengan 4.6 juta di antaranya masih memegang paspor RI. Sisanya merupakan eks WNI dan keturunan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui rata-rata diaspora Indonesia memiliki kompetensi dan prestasi di bidangnya masing-masing serta memiliki jaringan yang kuat dengan negara-negara tempat tinggal mereka.
Walaupun mereka sudah bertahun-tahun meninggalkan Tanah Air Indonesia, namun kecintaan kepada bangsa ini tetap menyala. Mereka hidup pun dengan dengan budaya Indonesia dan tetap ingin memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Seperti melakukan kegiatan-kegiatan charity untuk Indonesia, mengirimkan uang untuk sanak keluarga dan badan-badan amal di Indonesia. Hanya saja ada keterbatasan dan dilema diaspora dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia. Dilema tersebut antara lain. Pertama, adanya keinginan untuk terus berkarir tinggi di luar negeri namun tetap menyandang kewarganegaraan Indonesia.
Akan tetapi hal ini akan menemui kesulitan, sebab negara-negara tempat mereka berkarir mengharuskan mereka untuk menjadi warganegaranya. Hal inilah yang membuat dilema diaspora. Kembali ke Tanah Air belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan ada yang lulusan doktor di luar negeri setelah kembali ke tanah air diharuskan melamar pekerjaan kembali dan dengan gaji yang tidak memadai. Alhasil, banyak diaspora kembali ke luar negeri yang memberikan perhatian yang layak kepada mereka.
Kedua, ingin menjadi bagian dan warganegara Indonesia tanpa harus kehilangan kewarganegaraan asing. Lahir di Indonesia atau di badannya mengalir darah Indonesia tidak membuat mereka lupa dengan Indonesia, bahkan mereka tetap ingin menyandang kewarganegaraan Indonesia. Kondisi inilah yang menyulitkan diaspora, sebab Indonesia tidak mengenal yang namanya dwi kewarganegaraan. Mereka menganggap jiwanya adalah Indonesia, hanya saja badan mereka hidup di negara asing, yang suka atau tidak, telah menafkahi mereka.
Melihat dilema yang dialami diaspora melahirkan beragam pendapat di antaranya merevisi UU No12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Sebab dengan menganut dwi kewarganegaraan (DK), Indonesia akan diuntungkan, terutama dari aspek ekonomi. Seperti yang terjadi dengan negara-negara yang menganut DK. Contohnya Filipina yang menerapkan DK pada 2003 memperoleh pelonjakan remitansi yang rata-rata di bawah 2 digit setiap tahunnya menjadi 2 digit setiap tahunnya sejak tahun 2003 dan terus meningkat menjadi 25 miliar dolar AS pada tahun 2012 dan diprediksi terus meningkat setiap tahunnya. Demikian juga pertumbuhan negara berkembang lainnya yang menerapkan DK seperti Bangladesh (+5 persen), Pakistan (+25 persen), Jamaica (+40 persen) dan Haiti (+23 persen).
Seharusnya kebijakan tax amnesty untuk menarik modal Indonesia yang parkir di negara asing, juga dilakukan untuk menarik anak-anak negeri yang berbakat di luar negeri. Mengajak mereka kembali ke Tanah Air dengan memberikan perhatian yang layak. Jangan sampai ketika mereka kembali ke tanah air, tenaganya tidak dipakai, bahkan bersusah payah mencari pekerjaan. Padahal di luar negeri yang notabene bukan tanah leluhurnya, mereka diperhatikan dan diperlakukan secara layak.
Menurut hemat penulis, menerapkan DK bukanlah solusi tepat dalam menarik diaspora untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Apalagi menjadi diaspora dengan segala kelebihan fasilitas dan finansial yang dimiliki tidak seharusnya menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Sebab menjadi warganegara Indonesia adalah pilihan hati untuk mengabdi sepenuh jiwa dan raga kepada negara.***
“Pembajakan†anak bangsa yang memiliki potensi dan prestasi yang bertempat tinggal di luar negeri (diaspora) bukanlah hal baru. Banyak anak bangsa yang bekerja di sektor-sektor strategis dan bergaji tinggi di luar negeri. Bahkan ada yang menempati posisi penting di perusahaan-perusahaan negara asing yang mengharuskan seseorang memiliki warganegara di mana perusahaan tersebut berada. Hal inilah yang terjadi dengan AT yang menjabat Presiden Direktur Petroneering di Houston, Amerika Serikat. Sebuah perusahaan pengembangan teknologi dan engineering yang fokus dalam desain dan pengembangan kilang offshore.
Istilah diaspora sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan benih. Hal ini digunakan untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka; penyebaran mereka di berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka. Jumlah diaspora Indonesia sendiri tidaklah sedikit, bahkan mencapai 8 juta jiwa dengan 4.6 juta di antaranya masih memegang paspor RI. Sisanya merupakan eks WNI dan keturunan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui rata-rata diaspora Indonesia memiliki kompetensi dan prestasi di bidangnya masing-masing serta memiliki jaringan yang kuat dengan negara-negara tempat tinggal mereka.
Walaupun mereka sudah bertahun-tahun meninggalkan Tanah Air Indonesia, namun kecintaan kepada bangsa ini tetap menyala. Mereka hidup pun dengan dengan budaya Indonesia dan tetap ingin memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Seperti melakukan kegiatan-kegiatan charity untuk Indonesia, mengirimkan uang untuk sanak keluarga dan badan-badan amal di Indonesia. Hanya saja ada keterbatasan dan dilema diaspora dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia. Dilema tersebut antara lain. Pertama, adanya keinginan untuk terus berkarir tinggi di luar negeri namun tetap menyandang kewarganegaraan Indonesia.
Akan tetapi hal ini akan menemui kesulitan, sebab negara-negara tempat mereka berkarir mengharuskan mereka untuk menjadi warganegaranya. Hal inilah yang membuat dilema diaspora. Kembali ke Tanah Air belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan ada yang lulusan doktor di luar negeri setelah kembali ke tanah air diharuskan melamar pekerjaan kembali dan dengan gaji yang tidak memadai. Alhasil, banyak diaspora kembali ke luar negeri yang memberikan perhatian yang layak kepada mereka.
Kedua, ingin menjadi bagian dan warganegara Indonesia tanpa harus kehilangan kewarganegaraan asing. Lahir di Indonesia atau di badannya mengalir darah Indonesia tidak membuat mereka lupa dengan Indonesia, bahkan mereka tetap ingin menyandang kewarganegaraan Indonesia. Kondisi inilah yang menyulitkan diaspora, sebab Indonesia tidak mengenal yang namanya dwi kewarganegaraan. Mereka menganggap jiwanya adalah Indonesia, hanya saja badan mereka hidup di negara asing, yang suka atau tidak, telah menafkahi mereka.
Melihat dilema yang dialami diaspora melahirkan beragam pendapat di antaranya merevisi UU No12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Sebab dengan menganut dwi kewarganegaraan (DK), Indonesia akan diuntungkan, terutama dari aspek ekonomi. Seperti yang terjadi dengan negara-negara yang menganut DK. Contohnya Filipina yang menerapkan DK pada 2003 memperoleh pelonjakan remitansi yang rata-rata di bawah 2 digit setiap tahunnya menjadi 2 digit setiap tahunnya sejak tahun 2003 dan terus meningkat menjadi 25 miliar dolar AS pada tahun 2012 dan diprediksi terus meningkat setiap tahunnya. Demikian juga pertumbuhan negara berkembang lainnya yang menerapkan DK seperti Bangladesh (+5 persen), Pakistan (+25 persen), Jamaica (+40 persen) dan Haiti (+23 persen).
Seharusnya kebijakan tax amnesty untuk menarik modal Indonesia yang parkir di negara asing, juga dilakukan untuk menarik anak-anak negeri yang berbakat di luar negeri. Mengajak mereka kembali ke Tanah Air dengan memberikan perhatian yang layak. Jangan sampai ketika mereka kembali ke tanah air, tenaganya tidak dipakai, bahkan bersusah payah mencari pekerjaan. Padahal di luar negeri yang notabene bukan tanah leluhurnya, mereka diperhatikan dan diperlakukan secara layak.
Menurut hemat penulis, menerapkan DK bukanlah solusi tepat dalam menarik diaspora untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Apalagi menjadi diaspora dengan segala kelebihan fasilitas dan finansial yang dimiliki tidak seharusnya menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Sebab menjadi warganegara Indonesia adalah pilihan hati untuk mengabdi sepenuh jiwa dan raga kepada negara.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

