Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Sebelum membahas tema tulisan ini, ada tiga konsep dijelaskan terlebih dahulu. Pertama, biaya politik, yaitu segala bentuk pengeluaran, pembayaran, distribusi, pinjaman, deposit maupun pemberian uang atau barang berharga, dengan tujuan untuk membantu mempromosikan seorang kandidat atau partai politik dalam memenangkan suatu pemilihan umum. Kedua, komunikasi politik, yaitu penyampaian pesan politik baik verbal (pernyataan lisan dan tulisan) maupun non verbal (sarana pemaknaan visual dan desain logo) oleh komunikator politik guna mencapai tujuan tertentu. Salah satu komunikator politik itu adalah pasangan calon kepala daerah yang dibahas dalam tulisan ini.
Pilkada langsung singkatan dari pemilihan kepala daerah adalah istilah yang digunakan masyarakat umum untuk pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, namun dalam UU No 8/2015, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
Secara historis sistem pemilihan kepala daerah telah dilakukan dengan berbagai mekanisme. Di era Orde Baru mekanismenya melalui pemilihan tiga orang calon oleh DPRD, kemudian diajukan kepada Presiden untuk pemilihan gubernur dan kepada menteri dalam negeri untuk pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian, pada era reformasi, mekanisme pemilihan dilakukan melalui perwakilan atau DPRD, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999. Selanjutnya, mekanisme diganti dengan pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam UU No32/ 2004 dan Peraturan Pemerintah No6/2005 mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Mekanisme pemilihan langsung dianggap publik lebih demokratis dibandingkan secara perwakilan, karena dilibatkan secara langsung untuk menentukan pemimpinnya. Sistem ini telah membangkitkan semangat untuk mendemokratisasikan kehidupan bernegara. Selain itu, harapannya melalui mekanisme ini dapat menghindarkan praksis politik daerah dari praktik politik uang. Calon kepala daerah akan mengalami kesulitan untuk "membeli suara" masyarakat yang jumlahnya banyak. Sedangkan melalui mekanisme perwakilan sangat memungkinkan "pembelian suara" kepada wakil rakyat yang jumlahnya relatif sedikit.
Dalam realitasnya apa yang menjadi harapan justru sebaliknya, praktik politik uang tetap saja terjadi dan semakin terbuka. Sebagai akibatnya biaya politik yang dikeluarkan pasangan calon (komunikator politik) menjadi besar. Tidak hanya itu, biaya penyelenggaraan pemilihan pun juga tinggi. Hal ini pulalah menyebabkan pemerintah sempat mengembalikan sistem pemilihan langsung kepada perwakilan sebagaimana diatur dalam UU No22/ 2014.
Pemberlakukan kembali sistem pemilihan secara perwakilan didasari atas evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Biaya yang harus dikeluarkan negara dan pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti pemilihan sangat besar, adanya potensi peningkatan korupsi, penurunan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan eskalasi konflik dan penurunan partisipasi pemilih.
Namun publik menolak sistem pemilihan secara perwakilan, sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu No1/2014 yang mengembalikan sistem pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi UU No 1/2015 dan mengalami perubahan menjadi UU No 8/2015. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Pilkada langsung sebelumnya.
Oleh sebab itu, dimuatlah ketentuan yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, akuntabilitas dan transparansi, sehingga akan mampu menciptakan kesempatan yang sama di antara pasangan calon dalam berkompetisi serta mengharuskan bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye.
Pada Pilkada langsung sebelumnya, sistem pemilihan membuka kesempatan yang luas bagi para kontestan dalam persaingan memperebutkan suara rakyat. Para pasangan calon saling menunjukkan kekuatan politik yang dimiliki, jaringan politik, sumber daya dan kepemilikan modal (uang). Sebagai konsekuensinya, akan ada pasangan calon yang "menguasai" penggunaan media kampanye karena memiliki pembiayaan yang cukup, sehingga, persaingan terlihat menjadi tidak seimbang dan transparan.
Kemudian, setelah ditetapkan UU No8/2015, persaingan antara pasangan calon diharapkan menjadi seimbang dan transparan, karena dalam regulasi tersebut telah atur sedemikian rupa pembiayaan dan pembatasan dana kampanye pasangan calon.
Kebijakan pemerintah untuk mengatur pembiayaan dan pembatasan dana kampanye bukan berarti penerapan sistem demokrasi pada Pilkada terlepas dari keberadaan uang sebagai pembiayaan politik. Uang dan politik tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi. Siapa saja individu atau kelompok yang berminat memasuki bursa demokrasi harus menyiapkan uang atau modal.
Meskipun demikian, uang bukanlah segala-galanya atau satu-satunya yang menentukan. Kepemilikan uang tidak menjamin pasangan calon dapat melakukan komunikasi politik yang efektif dan meraih kemenangan. Pasangan calon dapat meraih kemenangan dan mengurangi pembiayaan dengan melakukan komunikasi politik secara efektif melalui kegiatan atau kampanye yang bersifat inovatif dan kreatif.
Selain pengaturan pembiayaan dan pembatasan dana kampanye, pemerintah juga membuat kebijakan penyelenggaraan Pilkada langsung dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Maka 2015 lalu diselenggarakan Pilkada serentak yang diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir biaya politik pasangan calon dan biaya penyelenggaraannya.
Biaya politik menjadi faktor yang sangat penting dimiliki oleh setiap komunikator politik untuk berkompetisi dalam suatu pemilihan. Mengutip pendapat Ruslan Ismail Mage tentang persyaratan seorang calon legislatif dalam bukunya Berpolitik dengan Biaya Murah, maka bagi pasangan calon kepala daerah juga berlaku hal yang sama. Ada 6 kriteria atau modal yang harus dimiliki pasangan calon (Paslon) kepala daerah untuk mengikuti suatu pemilihan yaitu popularitas, elektabilitas, moralitas dan integritas, dana kampanye, partai politik, dan tim sukses. Keenam kriteria tersebut memerlukan biaya untuk melakukannya atau mewujudkannya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya biaya politik yang diperlukan pasangan calon. Secara sistematis, biaya politik juga dapat dilihat dari tahapan penyelenggaraan Pilkada, sebab pelaksanaannya memerlukan pembiayaan. UU No8/2015 ada 10 tahapan yang harus dilaksanakan Paslon, namun tidak semua tahapan "mengharuskan" Paslon mengeluarkan biaya. Kesepuluh tersebut adalah pengumuman pendaftaran, pendaftaran Paslon, penelitian persyaratan Paslon, penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
Akan tetapi dalam realitasnya, setiap Paslon tidak hanya mengeluarkan biaya pada saat pelaksanaan Pilkada, Paslon "harus" mengeluarkan biaya pada saat sebelum dan sesuda Pilkada berlangsung. Secara rinci ada tiga tahapan kegiatan yang menimbulkan pembiayaan yaitu pra-Pilkada, pelaksanaan pilkada dan pasca-Pilkada. Tahap pra-Pilkada, akan dimanfaatkan Paslon untuk melakukan berbagai kegiatan persiapan meliputi sosialisasi, pembentukan tim sukses, konsultan politik, upaya mendapatkan partai politik pengusung, pengumpulan KTP atau dukungan jika melalui jalur perseorangan.
Sosialisasi dilakukan pasangan calon sebagai upaya untuk membentuk dan meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Cara yang dilakukan pasangan calon dengan mendatangi langsung masyarakat dan menggunakan media seperti media cetak, media elektronik, online, baliho, spanduk, reklame, dan lain-lain. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, pasangan calon akan melakukan penelitian melalui survei untuk mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitas. Hal ini menjadi penting bagi pasangan calon untuk memutuskan maju atau tidaknya dalam suatu pemilihan kepala daerah.
Pembentukan tim sukses dan konsultan politik oleh Paslon merupakan upaya untuk memudahkan dan mempelancar kegiatan sosialisasi atau kampanye nantinya kepada masyarakat, selain itu, tim sukses merupakan salah satu komponen persyaratan yang diatur dalam regulasi Pilkada dan didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran Paslon.
Upaya memperoleh partai politik pengusung merupakan salah satu cara yang harus dilakukan Paslon sebelum mendaftar sebagai peserta pemilihan. Paslon bisa didaftarkan sebagai peserta pemilihan bila dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh sebab itu, Paslon harus mampu memperoleh partai politik sebagai "perahu" untuk mengikuti pemilihan. Kemudian, pengumpulan KTP atau dukungan, jika Paslon menggunakan jalur perseorangan (independen).
Kemudian, tahapan pelaksanaan Pilkada yaitu masa di mana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimulai. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pasangan calon adalah pendaftaran pasangan calon; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Pendaftaran Paslon, biasanya dilakukan dengan berbagai kegiatan atau ritual seperti pawai, penampilan anekaragam kesenian, mobilisasi massa pendukung yang mengiringi Paslon mendaftar ke KPU.
Kampanye, yaitu kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu (UU No8/2015). Sesuai dengan regulasi tersebut, ada tiga jenis kampanye yang dilakukan Paslon yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/ atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Ketiga jenis kampanye tersebut diatur dalam Juknis (petunjuk teknis) Pilkada serentak tahun 2015 yang dikeluarkan KPU.
Pertemuan terbatas adalah pertemuan dengan jumlah audiens terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup. Jumlah peserta maksimum 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota. Bahan kampanye yang digunakan nomor urut dan foto Paslon, tanda gambar Parpol atau gabungan Parpol, umbul-umbul/ atribut Paslon.
Pertemuan tatap muka dan dialog adalah pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif. Pertemuan ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan dengan ketentuan, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya. Petugas kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, seperti rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik, dan lain-lain), kegiatan olahraga (pertandingan sepak bola, gerak jalan santai, sepeda santai dan lain-lain), kegiatan sosial (sunatan massal, bazar, donor darah, perlombaan, dan lain-lain) dan/atau kampanye melalui media sosial seperti di facebook, twitter, path dan lain-lain.
Pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih. Untuk mengikuti sekaligus mengawasi kegiatan tersebut, pasangan calon harus menyediakan saksi-saksi di TPS untuk pemungutan dan perhitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian saksi pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Meskipun, tidak semua penyelenggaraan Pilkada diwarnai dengan pelanggaran dan sengketa pemilihan, namun sebagiannya lagi harus â€berakhir†dengan putusan Makamah Konstitusi. Oleh sebab itu, pasangan calon harus mempersiapkannya seperti pembentukan tim kuasa hukum, kajian terhadap dugaan pelanggaran dan sebagainya. Kegiatan itu semua memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh pasangan calon.
Selanjutnya, tahapan pasca-Pilkada, yaitu masa di mana penyelenggaraan Pilkada telah selesai dan penetapan calon terpilih sudah dilakukan. Pada tahap ini, pasangan calon yang masih mengeluarkan pembiayaan adalah pasangan calon yang terpilih. Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan adalah syukuran pemenangan baik dalam bentuk kegiatan yang besar maupun kecil. Semua kegiatan tersebut memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh pasangan calon.
Dengan demikian, Pilkada serentak belum mampu secara significant mengurangi biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon. Sehingga, pasangan calon yang muncul ataupun yang menjadi pemenang didomininasi oleh orang-orang kaya atau orang yang mendapatkan akses keuangan, meskipun kompetensinya diragukan. Mestinya, pasangan calon yang muncul adalah orang-orang yang berpendidikan dan patriotik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebebasan dan persamaan setiap warga negara untuk menjadi pemimpin sebagai semangat dari demokratisasi belum terwujud.
Oleh karena itu, tidaklah salah bila publik memiliki persepsi bahwa roda pemerintahan daerah cenderung "digerakkan" oleh pemilik modal atau orang-orang yang "menghambakan" diri kepada pemodal. Edwar G Ryan tahun 1873 di Universitas Wisconsin dalam pidatonya menanyakan kepada audien, siapa yang akan memerintah; kekayaan ataukah manusia? Siapa yang akan memimpin; uang ataukah intelektual? Siapa yang akan mengisi posisi umum; manusia bebas dan berpendidikan yang patriotik ataukah budak-budak yang menghambakan diri kepada capital perusahaan?
Semoga persepsi tersebut tidak terjadi di Negeri Melayu ini. Tentulah masyarakat menginginkan pemimpin yang terpuji dan mulia, sehingga mampu membawa masyarakat pada kebahagian dan kesejahteraan. Dalam ungkapan Melayu, karya Tenas Effendy disebutkan Tuah ayam pada tajinya. Tuah manusia pada budinya. Tuah kayu elok buahnya. Tuah Melayu elok marwahnya. Sebaliknya, pemimpin yang rusak akhlaknya tentulah akan merusak masyarakat dan negerinya. Bila kain sudah lapuk. Bila dipakai tentulah koyak. Bila pemimpin akhlaknya buruk. Aib terburai umat bergasak.***
Pilkada langsung singkatan dari pemilihan kepala daerah adalah istilah yang digunakan masyarakat umum untuk pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, namun dalam UU No 8/2015, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
Secara historis sistem pemilihan kepala daerah telah dilakukan dengan berbagai mekanisme. Di era Orde Baru mekanismenya melalui pemilihan tiga orang calon oleh DPRD, kemudian diajukan kepada Presiden untuk pemilihan gubernur dan kepada menteri dalam negeri untuk pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian, pada era reformasi, mekanisme pemilihan dilakukan melalui perwakilan atau DPRD, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999. Selanjutnya, mekanisme diganti dengan pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam UU No32/ 2004 dan Peraturan Pemerintah No6/2005 mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Mekanisme pemilihan langsung dianggap publik lebih demokratis dibandingkan secara perwakilan, karena dilibatkan secara langsung untuk menentukan pemimpinnya. Sistem ini telah membangkitkan semangat untuk mendemokratisasikan kehidupan bernegara. Selain itu, harapannya melalui mekanisme ini dapat menghindarkan praksis politik daerah dari praktik politik uang. Calon kepala daerah akan mengalami kesulitan untuk "membeli suara" masyarakat yang jumlahnya banyak. Sedangkan melalui mekanisme perwakilan sangat memungkinkan "pembelian suara" kepada wakil rakyat yang jumlahnya relatif sedikit.
Dalam realitasnya apa yang menjadi harapan justru sebaliknya, praktik politik uang tetap saja terjadi dan semakin terbuka. Sebagai akibatnya biaya politik yang dikeluarkan pasangan calon (komunikator politik) menjadi besar. Tidak hanya itu, biaya penyelenggaraan pemilihan pun juga tinggi. Hal ini pulalah menyebabkan pemerintah sempat mengembalikan sistem pemilihan langsung kepada perwakilan sebagaimana diatur dalam UU No22/ 2014.
Pemberlakukan kembali sistem pemilihan secara perwakilan didasari atas evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Biaya yang harus dikeluarkan negara dan pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti pemilihan sangat besar, adanya potensi peningkatan korupsi, penurunan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan eskalasi konflik dan penurunan partisipasi pemilih.
Namun publik menolak sistem pemilihan secara perwakilan, sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu No1/2014 yang mengembalikan sistem pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi UU No 1/2015 dan mengalami perubahan menjadi UU No 8/2015. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Pilkada langsung sebelumnya.
Oleh sebab itu, dimuatlah ketentuan yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, akuntabilitas dan transparansi, sehingga akan mampu menciptakan kesempatan yang sama di antara pasangan calon dalam berkompetisi serta mengharuskan bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye.
Pada Pilkada langsung sebelumnya, sistem pemilihan membuka kesempatan yang luas bagi para kontestan dalam persaingan memperebutkan suara rakyat. Para pasangan calon saling menunjukkan kekuatan politik yang dimiliki, jaringan politik, sumber daya dan kepemilikan modal (uang). Sebagai konsekuensinya, akan ada pasangan calon yang "menguasai" penggunaan media kampanye karena memiliki pembiayaan yang cukup, sehingga, persaingan terlihat menjadi tidak seimbang dan transparan.
Kemudian, setelah ditetapkan UU No8/2015, persaingan antara pasangan calon diharapkan menjadi seimbang dan transparan, karena dalam regulasi tersebut telah atur sedemikian rupa pembiayaan dan pembatasan dana kampanye pasangan calon.
Kebijakan pemerintah untuk mengatur pembiayaan dan pembatasan dana kampanye bukan berarti penerapan sistem demokrasi pada Pilkada terlepas dari keberadaan uang sebagai pembiayaan politik. Uang dan politik tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi. Siapa saja individu atau kelompok yang berminat memasuki bursa demokrasi harus menyiapkan uang atau modal.
Meskipun demikian, uang bukanlah segala-galanya atau satu-satunya yang menentukan. Kepemilikan uang tidak menjamin pasangan calon dapat melakukan komunikasi politik yang efektif dan meraih kemenangan. Pasangan calon dapat meraih kemenangan dan mengurangi pembiayaan dengan melakukan komunikasi politik secara efektif melalui kegiatan atau kampanye yang bersifat inovatif dan kreatif.
Selain pengaturan pembiayaan dan pembatasan dana kampanye, pemerintah juga membuat kebijakan penyelenggaraan Pilkada langsung dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Maka 2015 lalu diselenggarakan Pilkada serentak yang diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir biaya politik pasangan calon dan biaya penyelenggaraannya.
Biaya politik menjadi faktor yang sangat penting dimiliki oleh setiap komunikator politik untuk berkompetisi dalam suatu pemilihan. Mengutip pendapat Ruslan Ismail Mage tentang persyaratan seorang calon legislatif dalam bukunya Berpolitik dengan Biaya Murah, maka bagi pasangan calon kepala daerah juga berlaku hal yang sama. Ada 6 kriteria atau modal yang harus dimiliki pasangan calon (Paslon) kepala daerah untuk mengikuti suatu pemilihan yaitu popularitas, elektabilitas, moralitas dan integritas, dana kampanye, partai politik, dan tim sukses. Keenam kriteria tersebut memerlukan biaya untuk melakukannya atau mewujudkannya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya biaya politik yang diperlukan pasangan calon. Secara sistematis, biaya politik juga dapat dilihat dari tahapan penyelenggaraan Pilkada, sebab pelaksanaannya memerlukan pembiayaan. UU No8/2015 ada 10 tahapan yang harus dilaksanakan Paslon, namun tidak semua tahapan "mengharuskan" Paslon mengeluarkan biaya. Kesepuluh tersebut adalah pengumuman pendaftaran, pendaftaran Paslon, penelitian persyaratan Paslon, penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
Akan tetapi dalam realitasnya, setiap Paslon tidak hanya mengeluarkan biaya pada saat pelaksanaan Pilkada, Paslon "harus" mengeluarkan biaya pada saat sebelum dan sesuda Pilkada berlangsung. Secara rinci ada tiga tahapan kegiatan yang menimbulkan pembiayaan yaitu pra-Pilkada, pelaksanaan pilkada dan pasca-Pilkada. Tahap pra-Pilkada, akan dimanfaatkan Paslon untuk melakukan berbagai kegiatan persiapan meliputi sosialisasi, pembentukan tim sukses, konsultan politik, upaya mendapatkan partai politik pengusung, pengumpulan KTP atau dukungan jika melalui jalur perseorangan.
Sosialisasi dilakukan pasangan calon sebagai upaya untuk membentuk dan meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Cara yang dilakukan pasangan calon dengan mendatangi langsung masyarakat dan menggunakan media seperti media cetak, media elektronik, online, baliho, spanduk, reklame, dan lain-lain. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, pasangan calon akan melakukan penelitian melalui survei untuk mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitas. Hal ini menjadi penting bagi pasangan calon untuk memutuskan maju atau tidaknya dalam suatu pemilihan kepala daerah.
Pembentukan tim sukses dan konsultan politik oleh Paslon merupakan upaya untuk memudahkan dan mempelancar kegiatan sosialisasi atau kampanye nantinya kepada masyarakat, selain itu, tim sukses merupakan salah satu komponen persyaratan yang diatur dalam regulasi Pilkada dan didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran Paslon.
Upaya memperoleh partai politik pengusung merupakan salah satu cara yang harus dilakukan Paslon sebelum mendaftar sebagai peserta pemilihan. Paslon bisa didaftarkan sebagai peserta pemilihan bila dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh sebab itu, Paslon harus mampu memperoleh partai politik sebagai "perahu" untuk mengikuti pemilihan. Kemudian, pengumpulan KTP atau dukungan, jika Paslon menggunakan jalur perseorangan (independen).
Kemudian, tahapan pelaksanaan Pilkada yaitu masa di mana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimulai. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pasangan calon adalah pendaftaran pasangan calon; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Pendaftaran Paslon, biasanya dilakukan dengan berbagai kegiatan atau ritual seperti pawai, penampilan anekaragam kesenian, mobilisasi massa pendukung yang mengiringi Paslon mendaftar ke KPU.
Kampanye, yaitu kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu (UU No8/2015). Sesuai dengan regulasi tersebut, ada tiga jenis kampanye yang dilakukan Paslon yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/ atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Ketiga jenis kampanye tersebut diatur dalam Juknis (petunjuk teknis) Pilkada serentak tahun 2015 yang dikeluarkan KPU.
Pertemuan terbatas adalah pertemuan dengan jumlah audiens terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup. Jumlah peserta maksimum 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota. Bahan kampanye yang digunakan nomor urut dan foto Paslon, tanda gambar Parpol atau gabungan Parpol, umbul-umbul/ atribut Paslon.
Pertemuan tatap muka dan dialog adalah pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif. Pertemuan ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan dengan ketentuan, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya. Petugas kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, seperti rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik, dan lain-lain), kegiatan olahraga (pertandingan sepak bola, gerak jalan santai, sepeda santai dan lain-lain), kegiatan sosial (sunatan massal, bazar, donor darah, perlombaan, dan lain-lain) dan/atau kampanye melalui media sosial seperti di facebook, twitter, path dan lain-lain.
Pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih. Untuk mengikuti sekaligus mengawasi kegiatan tersebut, pasangan calon harus menyediakan saksi-saksi di TPS untuk pemungutan dan perhitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian saksi pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Meskipun, tidak semua penyelenggaraan Pilkada diwarnai dengan pelanggaran dan sengketa pemilihan, namun sebagiannya lagi harus â€berakhir†dengan putusan Makamah Konstitusi. Oleh sebab itu, pasangan calon harus mempersiapkannya seperti pembentukan tim kuasa hukum, kajian terhadap dugaan pelanggaran dan sebagainya. Kegiatan itu semua memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh pasangan calon.
Selanjutnya, tahapan pasca-Pilkada, yaitu masa di mana penyelenggaraan Pilkada telah selesai dan penetapan calon terpilih sudah dilakukan. Pada tahap ini, pasangan calon yang masih mengeluarkan pembiayaan adalah pasangan calon yang terpilih. Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan adalah syukuran pemenangan baik dalam bentuk kegiatan yang besar maupun kecil. Semua kegiatan tersebut memerlukan pembiayaan yang ditanggung oleh pasangan calon.
Dengan demikian, Pilkada serentak belum mampu secara significant mengurangi biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon. Sehingga, pasangan calon yang muncul ataupun yang menjadi pemenang didomininasi oleh orang-orang kaya atau orang yang mendapatkan akses keuangan, meskipun kompetensinya diragukan. Mestinya, pasangan calon yang muncul adalah orang-orang yang berpendidikan dan patriotik. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebebasan dan persamaan setiap warga negara untuk menjadi pemimpin sebagai semangat dari demokratisasi belum terwujud.
Oleh karena itu, tidaklah salah bila publik memiliki persepsi bahwa roda pemerintahan daerah cenderung "digerakkan" oleh pemilik modal atau orang-orang yang "menghambakan" diri kepada pemodal. Edwar G Ryan tahun 1873 di Universitas Wisconsin dalam pidatonya menanyakan kepada audien, siapa yang akan memerintah; kekayaan ataukah manusia? Siapa yang akan memimpin; uang ataukah intelektual? Siapa yang akan mengisi posisi umum; manusia bebas dan berpendidikan yang patriotik ataukah budak-budak yang menghambakan diri kepada capital perusahaan?
Semoga persepsi tersebut tidak terjadi di Negeri Melayu ini. Tentulah masyarakat menginginkan pemimpin yang terpuji dan mulia, sehingga mampu membawa masyarakat pada kebahagian dan kesejahteraan. Dalam ungkapan Melayu, karya Tenas Effendy disebutkan Tuah ayam pada tajinya. Tuah manusia pada budinya. Tuah kayu elok buahnya. Tuah Melayu elok marwahnya. Sebaliknya, pemimpin yang rusak akhlaknya tentulah akan merusak masyarakat dan negerinya. Bila kain sudah lapuk. Bila dipakai tentulah koyak. Bila pemimpin akhlaknya buruk. Aib terburai umat bergasak.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

