Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanti Kebijakan Khusus Presiden soal Karhutla

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Prajurit Satu (Pratu) Wahyudi, personel yang betugas di Taop 1 Satbak A Ton 2 Denrudal 004 Dumai  menjadi salah satu bukti ‘’kejamnya’’ kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Derita dan kerugian negeri ini sudah terlalu banyak karena Karhutla. Tak hanya itu, kabut asap yang ditimbulkan, telah memicu ketegangan antara negara bertetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Ketika kemarau kembali menghampiri, tentu saja serine panjang tanda peringatan harus menjadi perhatian bersama.

Karhutla yang terjadi kali ini sudah melibatkan beberapa wilayah, sehingga wajar pemerintah pusat sudah mengumumkan bahwa kemarau panjang mencapai puncak di September 2016. Sumatera, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, serta Kalimantan, Kalbar, Kalteng dan Kalsel menjadi titik utama terjadi Karhutla.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, September merupakan periode puncak musim kemarau. Biasanya, puncak kemarau ini berkorelasi dengan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

”Periode hotspot terbanyak dari karhutla di Sumatera dan Kalimantan biasanya terjadi selama Agustus hingga Oktober, dengan puncak September,” tuturnya seperti ditulis koran ini, kemarin.

Intinya, Sutopo memberi sinyal bahwa secara nasional, perangkat dan organisasi untuk mengantisipasi Karhutla sudah siagakan.

Komisi III DPR pun telah menyepakati dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Karhutla. Hal ini sebagai respons komisi bidang hukum tersebut terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
 
Komisi III DPR Masinton Pasaribu, saat ini juga sedang dijajaki pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Karhutla. Sebab, masalah ini melibatkan banyak sektor. Baik kehutanan, perkebunan, kesehatan dan lingkungan.

‘’Yang sudah disepakati Komisi III dalam rapat pleno kemarin adalah pembentukan Panja Karhutla,” kata Masinton di kompleks Parlemen Jakarta.

Antisipasi Karhutla kali ini di Riau dan di provinsi lainnya, sudah berlajan secara simultan dari pusat ke daerah. Tentu saja, gerakan —perhatian dan antisipasi Karhutla— harus disambut oleh organisasi daerah,  perusahaan hingga masyarakat yang memiliki lahan yang berpotensi Karhutla.

Kita berharap, gerakan kesiapan untuk antisipasi Karhutla ini memberikan sambung rasa yang sama, sehingga masing-masing komponen mampu berbuat yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Dari sisi inilah, yang paling kita harapkan bahwa akan lahir kebijakan yang benar-benar nyata dari Pemerintah Presiden Jokowi. Bukan hanya sekadar hadir di lahan yang sudah terbakar sebagai bentuk ungkapan keprihatinan —meskipun kehadiran presiden ke daerah melihat Karhutla, juga dapat sambutan meriah— namun yang lebih nyata adalah lahirnya program khusus tentang Karhutla.

Sehingga dengan kebijakan khusus itu, akan lahir sebuah organisasi khusus, canggih dan dilengkapi dengan pendanaan yang mencukupi. Sehingga penanganan Karhutlah tidak lagi reaktif, tapi benar-benar siap setiap saat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer