Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - WAKIL yang dimaksud di sini adalah, wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati dan lain-lain.
Kita saksikan selama ini, jika seorang gubernur atau bupati (syukur, belum ada presiden) terlibat masalah korupsi, belum ada wakilnya yang ikut terlibat. Artinya banyak yang selamat. Paling hanya sebagai saksi. Dimintai keterangan. Tidak ada tanggung jawab lain, katakanlah tanggung jawab moral. Atasannya meringkuk dalam penjara (gubernur/bupati), wakilnya hanya cengengesan di alam terbuka. Meskipun tidak menjabat lagi.
Karena mereka memangku jabatan satu paket dalam Pemilu/Pilkada, mereka, para wakil ini, kan, seharusnya ikut bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam paket kepemimpinan mereka.
Misalnya kebijakan seperti apa yang bisa lolos dari pantauan para wakil kok bisa-bisanya seorang gubernur/bupati mendapatkan fee berpuluh, bahkan ratusan miliar rupiah dari pengusaha untuk sebuah proyek. Apakah memang tidak diberitahu, tidak mau tahu, atau sengaja menjerumuskan atasannya, dengan niat, bila atasan dipenjara, wakil bisa naik menggantikan? Ah, sungguh menjadi beban pikiran.
Ke depan, mungkin harus dibuat undang-undang atau peraturan untuk mengatur kesamaan tanggung jawab antara gubernur/bupati dan wakilnya. Para wakil harus terus memantau apa yang dilakukan oleh atasannya. Dan para wakil gubernur/bupati harus merasa bersalah jika atasannya meringkuk dalam penjara. Itulah artinya satu paket dalam kepemimpinan.Oke?
Khusus Riau, ke depan, semoga Wakil Gubernur Riau yang saat ini masih dalam proses dan masih tanda tanya, hendaknya bukan hanya sekadar wakil, tetapi memiliki tanggung jawab yang sama dengan gubernur. Sebab peran wakil ini sangat penting, tetapi tanggung jawabnya juga seharusnya sama. Semoga.***
Kita saksikan selama ini, jika seorang gubernur atau bupati (syukur, belum ada presiden) terlibat masalah korupsi, belum ada wakilnya yang ikut terlibat. Artinya banyak yang selamat. Paling hanya sebagai saksi. Dimintai keterangan. Tidak ada tanggung jawab lain, katakanlah tanggung jawab moral. Atasannya meringkuk dalam penjara (gubernur/bupati), wakilnya hanya cengengesan di alam terbuka. Meskipun tidak menjabat lagi.
Karena mereka memangku jabatan satu paket dalam Pemilu/Pilkada, mereka, para wakil ini, kan, seharusnya ikut bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam paket kepemimpinan mereka.
Misalnya kebijakan seperti apa yang bisa lolos dari pantauan para wakil kok bisa-bisanya seorang gubernur/bupati mendapatkan fee berpuluh, bahkan ratusan miliar rupiah dari pengusaha untuk sebuah proyek. Apakah memang tidak diberitahu, tidak mau tahu, atau sengaja menjerumuskan atasannya, dengan niat, bila atasan dipenjara, wakil bisa naik menggantikan? Ah, sungguh menjadi beban pikiran.
Ke depan, mungkin harus dibuat undang-undang atau peraturan untuk mengatur kesamaan tanggung jawab antara gubernur/bupati dan wakilnya. Para wakil harus terus memantau apa yang dilakukan oleh atasannya. Dan para wakil gubernur/bupati harus merasa bersalah jika atasannya meringkuk dalam penjara. Itulah artinya satu paket dalam kepemimpinan.Oke?
Khusus Riau, ke depan, semoga Wakil Gubernur Riau yang saat ini masih dalam proses dan masih tanda tanya, hendaknya bukan hanya sekadar wakil, tetapi memiliki tanggung jawab yang sama dengan gubernur. Sebab peran wakil ini sangat penting, tetapi tanggung jawabnya juga seharusnya sama. Semoga.***
Pandu Syaiful, warga Pekanbaru.
syaifulpandu@yahoo.com
syaifulpandu@yahoo.com
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

