Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peduli Pilkada Pekanbaru-Kampar

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang akan dilaksanakan pada 15 Februari.         

      2017 atau lebih kurang enam bulan lagi, dan tahapan Pilkada pun sudah dimulai. Sedari awal setiap unsur perlu melakukan pengawasan secara dalam, atau istilahnya anak muda kini “Kepo”in (Knowing Every Particular Object). Pilkada Pekanbaru dan Kampar hingar-bingarnya sudah hampir seperti Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan media cetak maupun elektronik yang melibatkan elite politik nasional, tetapi bedanya Pilkada Pekanbaru dan Kampar terlokalitas oleh media lokal serta elite-elite lokal saja. Masyarakat tempatan sudah mulai merasakan iklim politik di ibu kota Provinsi Riau dan Kampar, ini terlihat dengan maraknya baliho, spanduk dan pemberitaan di media cetak yang menampilkan bakal calon yang akan maju dengan visinya membangun Kota Pekanbaru dan Kampar ke depan.Inilah bentuk sosialisasi calon kepala daerah kepada masyarakat menjelang perhelatan demokrasi dilaksanakan.

Sesuatu hal yang alamiah menjelang helat demokrasi nasional maupun lokal, bakal calon kepala daerah sibuk mencari dukungan dari masyarakat walaupun partai politik belum ada mendeklarasikan du­kungannya. Bisa saja partai politik masih mengukur tingkat keterpilihannya dari bakal calon tersebut, walaupun calon tersebut populer belum tentu sebanding dengan tingkat elektabilitasnya.

Sesuatu yang menarik jika mem­ban­dingkannya antara pilkada di ibu kota negara dengan pilkada di ibu kota Provinsi Riau (Pilkada Kota Pekanbaru dan Kampar). Persamaannya yaitu patahana (incumbent) sama-sama ingin mencalonkan diri kembali menjadi ke­pala daerah kecuali Kampar, sama-sama banyak bakal calon yang ingin maju dan bersaing dengan patahana (Basuki Tjahya Purnama/Ahok) seperti DKI ada Yusril Ihza Mahendra, Adiyaksa Dault, Roy Suryo, Haji Lunggana, Anis Baswedan, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini yang namanya sudah menasional karena be­­rada pada sentral dan lingkaran ke­kuasaan negara.

Sedangkan bakal calon yang mau maju di Pilkada Pekanbaru juga tak kalah banyaknya di antaranya ada patahana (Firdaus), Jufri Zubir, Willy Rinaldi Firdaus, HM Faisal, Sarbani Sulaiman, Irvan Herman Abdullah, Zul­fan Hafis, Ramli Walid, serta tak kalah menariknya ada nama David Chalik yang secara popularitas sudah dikenal sebagai artis  dan tak asing bagi Pekanbaru.

Sebaliknya begitu juga dengan Kabupaten Kampar di antaranya ada Zulher, Azis Zaenal, Rahmat Jevari Juniardo, Dasril Affandi,  tetapi patahana (Jefry Noer) tidak mencalonkan  kembali karena sudah dua periode. Selanjutnya sama-sama ada dari jalur independen (DKI Jakarta patahana sendiri dan Pekanbaru ada Syahril-Said Zohrin, Ali Syahbana-Kender, dan Herman Nazar-Devi Warman) walaupun itu baru bakal calon tapi setidaknya dapat membuktikan bahwa proses demokrasi sedang berjalan ke arah produktif yang dinamis dengan potensi banyak calon yang bermunculan di setiap momen pilkada bahkan independen hanya kelakar saja, karena sampai sekarang tidak ada yang mau maju dari jalur independen.

Akhirnya perahu dari  partai politik pun sangat menentukan pencalonan kepala daerah.

Dengan harapan ke depan partai politik harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan apa yang menjadi janji kampanye sebelumnya. Karena partai politik hanyalah instrumen yang diciptakan untuk mendapatkan orang-orang terbaik dan bisa diandalkan untuk menjalankan wewenang. 

Untuk memfungsikan konsep check and balances, realitas tersebut perlu mendorong pengawasan ke arah partisipatif dengan melibatkan se­rangkaian pihak untuk turut serta mengawal tahapan pilkada yang dimulai dari persiapan Pilkada, pelaksanaan Pilkada dan pasca-Pilkada (evaluasi). Titik ini gerakan Kepoin pilkada menjadi sesuatu yang esensi dalam mewujudkan pilkada yang damai menuju Pekanbaru dan Kampar yang berintegritas.

Pantau, awasi Pilkada Pekanbaru dan Kampar menjadi sesuatu yang meski dibumikan bagi masyarakat pemilih pemula maupun lanjutan. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan pendidikan hukum dalam pengawasan pemilu menjadi sesuatu yang harus diutamakan oleh berbagai aspek dalam penyelenggaraan (KPUD dan Bawaslu), masyarakat, ataupun partai dan elite yang ikut berkompetisi.

Pentingnya melakukan pengawasan partisipatif dengan kesadaran kolektif yang tinggi dari masyarakat tersebut karena kekhawatiran kita terhadap ri­valitas pemimpin politik (elite yang akan berkompetisi) berdampak terhadap kurangnya kepercayaan publik (public trust) ke depannya. Menjaga kepercayaan publik menjadi sesuatu yang penting untuk diatur agar program dan kegiatan pemerintah nantinya akan mudah direalisasikan disebabkan selarasnya hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Kita memahami bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di aras lokal yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah terpilih kepada masyarakat di daerah sebagai basis penguatan de­mokrasi yang terkonsolidasi.

Pilkada serentak tahap pertama 9 Desember 2015 menjadi bagian testing proses dalam mendorong demokratisasi serentak di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Riau yang me­laksanakan Pilkada di 9 kabupaten/kota. Kita tidak ingin output dari Pilkada melahirkan pemimpin yang korup, apalagi setelah dipilih dan dilantik menjadi kepala daerah selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Sungguh berharap sebagai warga Riau, Pilkada serentak tahap kedua yang akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar  mampu melahirkan tokoh muda yang visioner, berintegritas dan bersih (refreshing the town). Idealnya politik merupakan penerapan kewenangan (kekuasaan umum) dengan mengacu kepada serangkaian norma, etika dan moral untuk mencapai kebijakan umum. Hal inilah yang diharapkan akan terjadi dalam perhelatan demokraasi di Pekanbaru dan Kampar, kalaupun ada negosiasi, debat, diskusi, tawar menawar, kekuasaan dan pengaruh digunakan untuk menemukan keputusan yang ter­baik, tindakan yang dapat diterima oleh kepentingan masyarakat. Kalaupun sebagian kita mengatakan dalam politik tidak ada yang abadi, maka yang abadi sesungguhnya adalah kepentingan bersama (publik).

Perlu adanya perubahan maindset atau cara pandang kita sebagai warga masyarakat soal Pilkada serentak yang tadinya sebuah pesta politik (identik dengan hiburan dan kesenangan) menjadi tanggung jawab dan kewajiban kolektif untuk mengawasi serta me­milih pemimpin lokal berdasarkan ra­­­sionalitas dan objektivitas bukan pragmatisme semata bahkan oportunis (mendapatkan keuntungan sesaat bahkan mengorbankan hati nurani). Berbagai stakeholder seperti KPU, Pa­n­waslu, pemerintah, LSM, partai politik, organisasi masyarakat lainnya harus bergerak bersama dan mampu merumuskan konsep Pilkada serentak bersaudara. Konsep ini bertujuan untuk menjaga nilai dan norma yang ada di masyarakat Pekanbaru sebagai kota bertuah dan madani tersebut, juga Kampar sebagai negeri Serambi Makkah.

Keterlibatan masyarakat aktif dalam Pilkada khususnya pengawasan akan menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan Pilkada. Maka dari itu memberikan fasilitas maksimal kepada pemilih untuk berpartisipasi melakukan pengawasan dan pemantauan akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Pilkada yang berimplikasi terhadap partisipasi dan kehadiran pemilih di TPS nantinya.

Pilkada itu helatnya masyarakat, ma­syarakatlah yang jadi tuan rumahnya maka masyarakat dituntut untuk siap berpartisipasi aktif. Jangan sampai ma­syarakat yang jadi objeknya sebaliknya masyarakat harus menjadi subjeknya. Selanjutnya model pengawasan dan pemantauan juga perlu dilakukan de­ngan cara yang mudah, murah, dan cepat sehingga akses masyarakat un­tuk memberikan laporan terhadap permasalahan yang ada akan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer