Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Dalam ilmu manajemen keuangan, di negara maju manapun kita belajar, mengenai langkah pengurangan anggaran disebabkan oleh penerimaan yang tidak mungkin akan dicapai, dan perlu revisi, sebenarnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang perlu diperdebatkan ataupun dipolitisasi lebih jauh. Saat ini memang diperlukan karya nyata dan sudah saatnya tidak hanya mendengungkan sebatas wacana semata.
Itulah proses dan dinamika dalam proses penganggaran. Namun yang perlu dicermati adalah mengapa dilakukan anggaran penerimaan terlalu besar, dan mengapa terlalu optimis dengan situasi dan kondisi ekonomi dunia yang masih melambat dan berdampak pada perekonomian seluruh belahan dunia. Ya memang sekarang tidak perlu cari salah siapa dan mengapa anggaran penerimaan APBN 2016 dianggarkan terlalu besar? Pihak Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani sebenarnya sudah melakukan langkah yang tepat dan berpikir realistis dan realitas, tidak mencari salah dari tim Menteri Keuangan pejabat sebelumnya. Ini sebenarnya langkah elegan dan sangat professional.
Kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan telah memotong Rp133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Disebutkan juga pada laman dari Kementerian Keuangan bahwa penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp219 triliun. Dengan kondisi penerimaan pajak diperkirakan meleset sebesar Rp219 triliun dari target Rp1.355 triliun dalam APBN-P 2016 maka atas dasar itulah diusulkan pemotongan APBN-P 2016 sebesar Rp133,8 triliun. Memang jadi pertanyaan kurangnya Rp219 triliun dan yang dipangkas baru sekitar Rp133,8 triliun dan sisanya diambil dari mana ya?
Diperkirakan akan ada lagi pengumuman pemangkasan anggaran lebih lanjut dari Kementerian Keuangan, dan ini terbukti nggak lama kemudian muncul lagi pengumuman baru yaitu, pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun. Sekali lagi tidak ada yang aneh, dalam proses implementasi anggaran, dalam perjalanan waktu bila terlihat ada yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, maka sudah sepatutnya dicarikan keseimbangan baru melalui revisi anggaran.
Kita lirik dulu kepada porsi kontribusi dari hasil program tax amnesty untuk menutupi kekurangan anggaran. Sudah kita pahami bersama, dari sejak awal program ini diluncurkan, ada banyak pihak yang pesimis dengan program tax amnesty ini, dan selalu dilihat dari sisi lemah atau kekurangannya. Sebenarnya persoalan bangsa dan negara ini, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusinya, dan tentu bukan mencari kelemahan dan mencela dari berbagai upaya pemerintah untuk mencari solusi menutupi kekurangan penerimaan APBN 2016 tersebut.
Sah-sah saja sebenarnya pihak pemerintah mengeluarkan program tax amnesty untuk sebagai upaya buat menutupi kekurangan penerimaan negara dan ditargetkan dari uang tebusan tersebut bisa masuk ke penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun. Kalau nantinya program tax amnesty berhasil atau tidak, itu sudah merupakan risiko dari suatu program dan tidak perlu dibesar–besarkan, sebab kita harusnya memberikan apresiasi kepada pihak pemerintah, telah mengerahkan berbagai cara untuk mencari solusi kekurangan penerimaan APBN 2016 ini. Banyak pihak mengatakan bahwa kita harus tiru cara–cara keberhasilan dari negara-negara yang sukses atas program tax amnesty-nya seperti Afrika Selatan dan Irlandia.
Tentu hal ini tidak bisa dipandang semudah itu, sebab lain padang lain belalang, di mana situasi dan permasalahan akan sangat jauh berbeda tentunya .
Lalu apakah ada hubungannya antara angka target penerimaan dari tax amanesty yang sebesar Rp165 triliun dan diperkirakan atau diduga terlalu optimis angka tersebut, maka pihak Kementerian Keuangan mencari penyeimbang dengan mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran APBN 2016 yaitu memotong Rp133,8 triliun dan ditambah dengan pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun, sehingga beban psikologis untuk mengejar angka target dari tax amnesty agak sedikit lebih ringan dengan telah diatasi dari dua aspek pemotongan tersebut?
Sedikit membahas pencapaian dari program tax amnesty yang telah berjalan hampir dua bulan maka berdasarkan data dari laman Ditjen Pajak pada 29 Agutus 2016 lalu disebutkan bahwa per semester I lalu, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp458,2 triliun. Besaran nominal itu dari segi target memang baru mencapai 33,8 persen dari target penerimaan pajak tahun 2016 ini. Kementerian Keuangan pun memperkirakan, dengan belum pulihya perekonomian dunia dan Indonesia maka, penerimaan pajak hingga akhir tahun akan meleset Rp219 triliun dari target Rp1.355 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak mencatat uang tebusan tax amnesty hingga 29 Agustus 2016 (dari dari laman Ditjen Pajak) telah mencapai Rp2,14 triliun atau 1,3 persen dari target Rp165 triliun selama sembilan bulan ke depan program implementasi dari program tax amnesty. Sedangkan data itu jumlah harta program tax amnesty yang masuk sampai akhir Agustus ini ini telah mencapai Rp103,1 triliun.
Lebih lanjut mengenai komposisi harta yang dilaporkan sebesar Rp103,1 triliun meliputi deklarasi dana dari luar negeri sebesar Rp14,1 triliun dan sebesar Rp81,4 triliun deklarasi dalam negeri. Sisanya Rp7,87 triliun merupakan dana repatriasi. Kalau melihat dari data ini, maka dana yang kembali ke Indonesia porsinya memang sangat kecil, dan yang ada hanyalah dalam bentuk deklarasi saja. Sudah bisa ditebak bahwa ketika Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Singapura, di mana pihak Singapura berkomitmen tidak mengganggu program tax amnesty yang diselenggarkan Indonesia. Memang ternyata pihak Singapura menjalankan komitmen tersebut, namun yang kurang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara ini justru para WNI yang menempatkan dananya di Singapura. Ini merupakanperlu suatu telaah tersendiri perlu dilakukan lebih mendalam tentunya.
Sekali lagi tentunya menjadi renungan kita bersama, bahwa sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada segala upaya dari pihak pemerintah dalam mencari solusi meningkatkan penerimaan negara melalui APBN 2016. Terkait dengan keberhasilannya apakah sukses atau tidak, tentunya kita sebagai warga negara yang baik dan berkomitmen sepatutnya kita dukung penuh berbagai program tersebut. Tentunya tidak sekadar mengkritisi dalam bentuk pesimisme dan sinisme dan paling tidak kalau tidak bisa memberikan solusi, janganlah ikut memperkeruh situasi.
Sebenarnya apapun langkah yang diambil pemerintah dalam mencari solusi terkait APBN 2016 tersebut, sudah sepatutnya kita dukung penuh dan langkah pemerintah mengganti Menteri Keuangan pun sebenarnya langkah konkret sebagai bagian dari cari solusi untuk negara ini. Tetaplah bangkitkan rasa optimisme dan berpikir positif tentunya.
Perlu dicermati, bahwa pengurangan anggaran 2016 ini pada setiap kementrian, ternyata tidak dikenakan perlakuan yang sama bagi lembaga DPR, MPR dan DPD. Perbedaan perlakuan dalam semangat kebersamaan terkait efisiensi anggaran ini, tentunya menjadi sesuatu yang menarik pula untuk ditelaah. Kenapa dan mengapa tentunya perlu suatu langkah keterbukaan dalam bahu-membahu menyelesaikan permasalahan negara ini yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mencari solusi, dan tentu tidak perlu terlalu banyak diskusi.***
Itulah proses dan dinamika dalam proses penganggaran. Namun yang perlu dicermati adalah mengapa dilakukan anggaran penerimaan terlalu besar, dan mengapa terlalu optimis dengan situasi dan kondisi ekonomi dunia yang masih melambat dan berdampak pada perekonomian seluruh belahan dunia. Ya memang sekarang tidak perlu cari salah siapa dan mengapa anggaran penerimaan APBN 2016 dianggarkan terlalu besar? Pihak Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani sebenarnya sudah melakukan langkah yang tepat dan berpikir realistis dan realitas, tidak mencari salah dari tim Menteri Keuangan pejabat sebelumnya. Ini sebenarnya langkah elegan dan sangat professional.
Kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan telah memotong Rp133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Disebutkan juga pada laman dari Kementerian Keuangan bahwa penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp219 triliun. Dengan kondisi penerimaan pajak diperkirakan meleset sebesar Rp219 triliun dari target Rp1.355 triliun dalam APBN-P 2016 maka atas dasar itulah diusulkan pemotongan APBN-P 2016 sebesar Rp133,8 triliun. Memang jadi pertanyaan kurangnya Rp219 triliun dan yang dipangkas baru sekitar Rp133,8 triliun dan sisanya diambil dari mana ya?
Diperkirakan akan ada lagi pengumuman pemangkasan anggaran lebih lanjut dari Kementerian Keuangan, dan ini terbukti nggak lama kemudian muncul lagi pengumuman baru yaitu, pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun. Sekali lagi tidak ada yang aneh, dalam proses implementasi anggaran, dalam perjalanan waktu bila terlihat ada yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, maka sudah sepatutnya dicarikan keseimbangan baru melalui revisi anggaran.
Kita lirik dulu kepada porsi kontribusi dari hasil program tax amnesty untuk menutupi kekurangan anggaran. Sudah kita pahami bersama, dari sejak awal program ini diluncurkan, ada banyak pihak yang pesimis dengan program tax amnesty ini, dan selalu dilihat dari sisi lemah atau kekurangannya. Sebenarnya persoalan bangsa dan negara ini, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusinya, dan tentu bukan mencari kelemahan dan mencela dari berbagai upaya pemerintah untuk mencari solusi menutupi kekurangan penerimaan APBN 2016 tersebut.
Sah-sah saja sebenarnya pihak pemerintah mengeluarkan program tax amnesty untuk sebagai upaya buat menutupi kekurangan penerimaan negara dan ditargetkan dari uang tebusan tersebut bisa masuk ke penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun. Kalau nantinya program tax amnesty berhasil atau tidak, itu sudah merupakan risiko dari suatu program dan tidak perlu dibesar–besarkan, sebab kita harusnya memberikan apresiasi kepada pihak pemerintah, telah mengerahkan berbagai cara untuk mencari solusi kekurangan penerimaan APBN 2016 ini. Banyak pihak mengatakan bahwa kita harus tiru cara–cara keberhasilan dari negara-negara yang sukses atas program tax amnesty-nya seperti Afrika Selatan dan Irlandia.
Tentu hal ini tidak bisa dipandang semudah itu, sebab lain padang lain belalang, di mana situasi dan permasalahan akan sangat jauh berbeda tentunya .
Lalu apakah ada hubungannya antara angka target penerimaan dari tax amanesty yang sebesar Rp165 triliun dan diperkirakan atau diduga terlalu optimis angka tersebut, maka pihak Kementerian Keuangan mencari penyeimbang dengan mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran APBN 2016 yaitu memotong Rp133,8 triliun dan ditambah dengan pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun, sehingga beban psikologis untuk mengejar angka target dari tax amnesty agak sedikit lebih ringan dengan telah diatasi dari dua aspek pemotongan tersebut?
Sedikit membahas pencapaian dari program tax amnesty yang telah berjalan hampir dua bulan maka berdasarkan data dari laman Ditjen Pajak pada 29 Agutus 2016 lalu disebutkan bahwa per semester I lalu, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp458,2 triliun. Besaran nominal itu dari segi target memang baru mencapai 33,8 persen dari target penerimaan pajak tahun 2016 ini. Kementerian Keuangan pun memperkirakan, dengan belum pulihya perekonomian dunia dan Indonesia maka, penerimaan pajak hingga akhir tahun akan meleset Rp219 triliun dari target Rp1.355 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak mencatat uang tebusan tax amnesty hingga 29 Agustus 2016 (dari dari laman Ditjen Pajak) telah mencapai Rp2,14 triliun atau 1,3 persen dari target Rp165 triliun selama sembilan bulan ke depan program implementasi dari program tax amnesty. Sedangkan data itu jumlah harta program tax amnesty yang masuk sampai akhir Agustus ini ini telah mencapai Rp103,1 triliun.
Lebih lanjut mengenai komposisi harta yang dilaporkan sebesar Rp103,1 triliun meliputi deklarasi dana dari luar negeri sebesar Rp14,1 triliun dan sebesar Rp81,4 triliun deklarasi dalam negeri. Sisanya Rp7,87 triliun merupakan dana repatriasi. Kalau melihat dari data ini, maka dana yang kembali ke Indonesia porsinya memang sangat kecil, dan yang ada hanyalah dalam bentuk deklarasi saja. Sudah bisa ditebak bahwa ketika Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Singapura, di mana pihak Singapura berkomitmen tidak mengganggu program tax amnesty yang diselenggarkan Indonesia. Memang ternyata pihak Singapura menjalankan komitmen tersebut, namun yang kurang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara ini justru para WNI yang menempatkan dananya di Singapura. Ini merupakanperlu suatu telaah tersendiri perlu dilakukan lebih mendalam tentunya.
Sekali lagi tentunya menjadi renungan kita bersama, bahwa sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada segala upaya dari pihak pemerintah dalam mencari solusi meningkatkan penerimaan negara melalui APBN 2016. Terkait dengan keberhasilannya apakah sukses atau tidak, tentunya kita sebagai warga negara yang baik dan berkomitmen sepatutnya kita dukung penuh berbagai program tersebut. Tentunya tidak sekadar mengkritisi dalam bentuk pesimisme dan sinisme dan paling tidak kalau tidak bisa memberikan solusi, janganlah ikut memperkeruh situasi.
Sebenarnya apapun langkah yang diambil pemerintah dalam mencari solusi terkait APBN 2016 tersebut, sudah sepatutnya kita dukung penuh dan langkah pemerintah mengganti Menteri Keuangan pun sebenarnya langkah konkret sebagai bagian dari cari solusi untuk negara ini. Tetaplah bangkitkan rasa optimisme dan berpikir positif tentunya.
Perlu dicermati, bahwa pengurangan anggaran 2016 ini pada setiap kementrian, ternyata tidak dikenakan perlakuan yang sama bagi lembaga DPR, MPR dan DPD. Perbedaan perlakuan dalam semangat kebersamaan terkait efisiensi anggaran ini, tentunya menjadi sesuatu yang menarik pula untuk ditelaah. Kenapa dan mengapa tentunya perlu suatu langkah keterbukaan dalam bahu-membahu menyelesaikan permasalahan negara ini yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mencari solusi, dan tentu tidak perlu terlalu banyak diskusi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

