Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memang sedang tegas-tegasnya. Ada kesalahan yang dianggap fatal, maka siap-siap jabatan dicopot. Tanda tegas itu terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini di Riau. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Asep Iskandar dicopot karena kasus konflik berdarah yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Kapolsek Bukit Raya, atas kasus larinya 14 tahanan juga mengalami hal yang sama. Maka, tiga perwira menengah (Pamen) berpangkat Kombes di Lingkungan Polda Riau yang foto mereka bersama bos salah satu perusahaan yaitu PT APSL yang diduga lahannya terbakar beredar luas, bisa sport jantung juga.
Sport jantung jika foto yang tampak di meja terhidang berbagai aneka minuman (di antaranya diduga minuman keras) itu dianggap pelanggaran serius oleh Mabes Polri. Bisa jadi dianggap melanggar Pasal 10 ayat 2 poin g, Peraturan Kapolri No 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Poin itu kalimatnya, tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Atau Pasal 9 Peraturan Kapolri No 5 /2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian RI. Pasal itu menyebutkan setiap penyidik Polri tidak dibenarkan mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Apakah pertemuan itu bisa dianggap sebagai ucapan atau isyarat untuk mendapatkan imbalan?
Agak sulit memang membuktikannya. Dari segi barang bukti berupa foto saja, tiga Pamen ini agaknya bisa tenang. Apalagi Kapolda Riau Bidgjen Pol Supriyanto sudah membela tiga anggotanya itu. Ketiganya diutarakan tidak ada maksud khusus dalam pertemuan itu dan hanyalah pertemuan yang kebetulan. Entahlah. Yang pasti, publik sudah banyak berprasangka dan menvonis, kalau foto yang disebut kongko-kongko ada dugaan deal khusus. Karena pertemuan terjadi di saat Karhutla masih terjadi di Riau ditambah lagi kebijakan Polda Riau yang meng-SP3-kan kasus 15 perusahaan yang diduga pelaku korporasi kejahatan Karhutla.
Jika pembicaraan publik Riau ini terus meluas, bahkan sudah skala nasional, tiga Pamen ini bisa jadi kembali sport jantung. Persoalannya bukan sekadar foto yang lemah untuk dijadikan alat bukti atas dugaan kongkalikong. Tapi bisa merambah ke ranah politik hukum.
Karhutla adalah kewibawaan bagi pemerintah pusat. Kasus SP3 15 perusahaan yang sudah diadukan sampai ke Presiden RI oleh LSM hingga kini masih menggantung. Ditambah lagi, dua pekan terakhir, hot spot di Riau selalu unggul se-Sumatera. Sekolah libur dan bandara di Dumai pernah ditutup akibat kabut asap Karhutla. Di tengah semua ini, ada kasus foto kongko. Sehingga, bukan tidak mungkin tiga Pamen ini dicopot karena pusat ingin mengembalikan kewibawaan mereka atas penegakan hukum Karhutla.
Terlepas dari kemungkinan itu, setidaknya jajaran Polda Riau bisa melihat respon publik Riau yang begitu antusias jika menyangkut soal Karhutla. Antusias itu bisa jadi disebabkan trauma atas dera kabut asap selama ini. Publik seakan pesimis Karhutla akan pernah nihil. Salah satu biangnya disebut publik karena tidak tegasnya penegakan hukum terhadap korporasi yang menguasai puluhan ribu hektare lahan. SP3 15 perusahaan yang ‘’hening’’ itu menambah sikap pesimis itu. Terutama bagi jajaran Polri dalam melakukan tugasnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas masih dianekdotkan masyarakat bagi penegakan hukum Karhutla.
Artinya, penegakan hukum tidak berdaya bagi korporasi tapi cepat jika pelakunya masyarakat biasa. Maka, tidak ada jalan lain bagi jajaran Polda untuk mengatasi sikap pesimis itu dengan cara bertindak tegas, cepat, transparan, tanpa sedikitpun celah kalau ada kongkalikong. Bisakah? Jangan pesimis.***
Sport jantung jika foto yang tampak di meja terhidang berbagai aneka minuman (di antaranya diduga minuman keras) itu dianggap pelanggaran serius oleh Mabes Polri. Bisa jadi dianggap melanggar Pasal 10 ayat 2 poin g, Peraturan Kapolri No 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Poin itu kalimatnya, tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Atau Pasal 9 Peraturan Kapolri No 5 /2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian RI. Pasal itu menyebutkan setiap penyidik Polri tidak dibenarkan mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Apakah pertemuan itu bisa dianggap sebagai ucapan atau isyarat untuk mendapatkan imbalan?
Agak sulit memang membuktikannya. Dari segi barang bukti berupa foto saja, tiga Pamen ini agaknya bisa tenang. Apalagi Kapolda Riau Bidgjen Pol Supriyanto sudah membela tiga anggotanya itu. Ketiganya diutarakan tidak ada maksud khusus dalam pertemuan itu dan hanyalah pertemuan yang kebetulan. Entahlah. Yang pasti, publik sudah banyak berprasangka dan menvonis, kalau foto yang disebut kongko-kongko ada dugaan deal khusus. Karena pertemuan terjadi di saat Karhutla masih terjadi di Riau ditambah lagi kebijakan Polda Riau yang meng-SP3-kan kasus 15 perusahaan yang diduga pelaku korporasi kejahatan Karhutla.
Jika pembicaraan publik Riau ini terus meluas, bahkan sudah skala nasional, tiga Pamen ini bisa jadi kembali sport jantung. Persoalannya bukan sekadar foto yang lemah untuk dijadikan alat bukti atas dugaan kongkalikong. Tapi bisa merambah ke ranah politik hukum.
Karhutla adalah kewibawaan bagi pemerintah pusat. Kasus SP3 15 perusahaan yang sudah diadukan sampai ke Presiden RI oleh LSM hingga kini masih menggantung. Ditambah lagi, dua pekan terakhir, hot spot di Riau selalu unggul se-Sumatera. Sekolah libur dan bandara di Dumai pernah ditutup akibat kabut asap Karhutla. Di tengah semua ini, ada kasus foto kongko. Sehingga, bukan tidak mungkin tiga Pamen ini dicopot karena pusat ingin mengembalikan kewibawaan mereka atas penegakan hukum Karhutla.
Terlepas dari kemungkinan itu, setidaknya jajaran Polda Riau bisa melihat respon publik Riau yang begitu antusias jika menyangkut soal Karhutla. Antusias itu bisa jadi disebabkan trauma atas dera kabut asap selama ini. Publik seakan pesimis Karhutla akan pernah nihil. Salah satu biangnya disebut publik karena tidak tegasnya penegakan hukum terhadap korporasi yang menguasai puluhan ribu hektare lahan. SP3 15 perusahaan yang ‘’hening’’ itu menambah sikap pesimis itu. Terutama bagi jajaran Polri dalam melakukan tugasnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas masih dianekdotkan masyarakat bagi penegakan hukum Karhutla.
Artinya, penegakan hukum tidak berdaya bagi korporasi tapi cepat jika pelakunya masyarakat biasa. Maka, tidak ada jalan lain bagi jajaran Polda untuk mengatasi sikap pesimis itu dengan cara bertindak tegas, cepat, transparan, tanpa sedikitpun celah kalau ada kongkalikong. Bisakah? Jangan pesimis.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

