Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar nampaknya tidak akan goyah dalam hal mengatasi kebakaran lahan dan hutan (Karhutla), bahkan mengejar terus masalah ini sampai-sampai meneliti masalah batas lahan dan perizinan.
Menteri Siti meneliti adanya kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang 127 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau, tak berizin.
Pertemuan tertutup antara Menteri Siti Nurbaya kemarin, dihadiri lengkap oleh seluruh pimpinan KPK. Menurut Syarif, mereka melakukan konsultasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi di KLHK. Artinya ini merupakan pertemuan yang serius, dan pertemuan ini akan ditindaklanjuti terus, dalam bentuk pertemuan teknis berikutnya.
Apalagi dalam pertemuan ini dibahas adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp34 triliun dan potensi kehilangan pendapatan Rp9 triliun setiap tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, usai pertemuan tersebut.
Pimpinan KPK juga membicarakan keÂjahatan lingkungan dan kehutanan, termasuk masalah Karhutla. Pada kesempatan itu juga dibahas masalah modus metamorfosis perizinan, mulai dari perambahan, perizinan tambang dan kebun, pelepasan kawasan hutan, sampai pengesahan usulan tata ruang.
Memang masalah perizinan kehutanan, lahan perkebunan merupakan masalah yang seksi.
Hanya dengan selembar surat izin, maka ribuah hektare hutan akan diperoleh dan akan berubah menjadi perkebunan. Yang mendapat izin akan memanen hutan yang terhampar luas.
Enak memang, dengan izin langsung memanen hutan yang usianya sudah ratusan tahun.
Bahkan tidak hanya sampai di situ, hutan yang sudah habis terbabat atau terbakar, kemudian dijadikan lahan perkebunan. Untung dua kali lipat. Jangan heran, jika rakyat gigit jari melihat perkebunan sawit yang luas, sementara mereka sebagai penduduk tempatan tidak mendapatkan lahan satu hektar pun di kampung mereka.
Agaknya memang perlu ditinjau kembali masalah perizinan perkebunan ini, agar tidak ada rasa kecurigian antar pemerintah dan perusahaan, bahkan antara rakyat tempatan dengan perusahaan.
Konflik-konflik yang terjadi dalam hal perkebunan dan lahan selama ini memang soal tapal batas dan izin, rakyat selalu melakukan aksi demo ke perusahaan yang dinilai lahannya terlalu luas, tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, namun aksi rakyat ini selalu tanpa ujung dan kejelasan.
Sikap tegas Menteri Siti ini akan memberi kejelasan bagi perusahaan, rakyat dan pemerintah. Untuk itu perlu didukung semua kalangan. Bagi perusahaan penjelasan soal izin ini juga akan memberikan hal yang positif. Ke depan perusahaan tidak lagi gamang dengan izinnya.
Makanya tidak perlu takut dan beri penjelasan apa yang pemerintah inginkan. Sebab peran perusahaan juga sangat besar andilnya dalam pembangunan di negeri ini. Semoga.***
Menteri Siti meneliti adanya kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang 127 perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau, tak berizin.
Pertemuan tertutup antara Menteri Siti Nurbaya kemarin, dihadiri lengkap oleh seluruh pimpinan KPK. Menurut Syarif, mereka melakukan konsultasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi di KLHK. Artinya ini merupakan pertemuan yang serius, dan pertemuan ini akan ditindaklanjuti terus, dalam bentuk pertemuan teknis berikutnya.
Apalagi dalam pertemuan ini dibahas adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp34 triliun dan potensi kehilangan pendapatan Rp9 triliun setiap tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, usai pertemuan tersebut.
Pimpinan KPK juga membicarakan keÂjahatan lingkungan dan kehutanan, termasuk masalah Karhutla. Pada kesempatan itu juga dibahas masalah modus metamorfosis perizinan, mulai dari perambahan, perizinan tambang dan kebun, pelepasan kawasan hutan, sampai pengesahan usulan tata ruang.
Memang masalah perizinan kehutanan, lahan perkebunan merupakan masalah yang seksi.
Hanya dengan selembar surat izin, maka ribuah hektare hutan akan diperoleh dan akan berubah menjadi perkebunan. Yang mendapat izin akan memanen hutan yang terhampar luas.
Enak memang, dengan izin langsung memanen hutan yang usianya sudah ratusan tahun.
Bahkan tidak hanya sampai di situ, hutan yang sudah habis terbabat atau terbakar, kemudian dijadikan lahan perkebunan. Untung dua kali lipat. Jangan heran, jika rakyat gigit jari melihat perkebunan sawit yang luas, sementara mereka sebagai penduduk tempatan tidak mendapatkan lahan satu hektar pun di kampung mereka.
Agaknya memang perlu ditinjau kembali masalah perizinan perkebunan ini, agar tidak ada rasa kecurigian antar pemerintah dan perusahaan, bahkan antara rakyat tempatan dengan perusahaan.
Konflik-konflik yang terjadi dalam hal perkebunan dan lahan selama ini memang soal tapal batas dan izin, rakyat selalu melakukan aksi demo ke perusahaan yang dinilai lahannya terlalu luas, tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, namun aksi rakyat ini selalu tanpa ujung dan kejelasan.
Sikap tegas Menteri Siti ini akan memberi kejelasan bagi perusahaan, rakyat dan pemerintah. Untuk itu perlu didukung semua kalangan. Bagi perusahaan penjelasan soal izin ini juga akan memberikan hal yang positif. Ke depan perusahaan tidak lagi gamang dengan izinnya.
Makanya tidak perlu takut dan beri penjelasan apa yang pemerintah inginkan. Sebab peran perusahaan juga sangat besar andilnya dalam pembangunan di negeri ini. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

