Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah dimulai. Aturan itu menegaskan akan menghentikan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan terlambat melakukan pembayaran iuran kepesertaan. Peraturan baru BPJS ini mulai diberlakukan 1 Juli 2016. Peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran dalam satu bulan tidak akan dikenakan denda keterlambatan, tetapi kepesertaannya langsung dinonaktifkan. Aturan baru ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No19/2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu.
Ketentuan baru tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU). Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. Pasalnya, dalam perkembangan program BPJS Kesehatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.
Pada aturan lama, peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran akan dikenakan denda sebesar dua persen dari total tunggakan. Batas toleransi menunggak adalah selama tiga bulan. Pada aturan baru, layanan yang dinon-aktifkan sementara karena telat membayar iuran. Kartu BPJS dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah iuran yang tertunggak.
Dampak langsung anturan baru ini jelas sangat terasa. Bila Anda ada masalah kesehatan dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat tindakan medis maka jika Anda menunggak maka BPJS jelas tidak bisa digunakan karena Anda sudah dinonaktifkan. Mau tak mau harus bayar sama dengan pasien umum. Memang dalam aturan bisa diaktifkan kembali jika dibayar tunggakan. Dengan status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
Tapi mungkinkah dalam keadaan genting masalah kesehatan itu harus dibayar dulu tunggakan baru mendapat layanan? Tentu perkara di lapangan tidak semudah itu. Istilahnya ada uang ada ruang perawatan. Tak ada uang? Ya tak tak ada ruang perawatan. Bahwa aturan baru ini ada sisi positifnya ya. Sebab sebagai penyelenggara jaminan kesehatan BPJS pasti merasakan sekali bahwa giliran membayar iuran tidak lancar. Giliran harus mendapatkan pelayanan harus lancar. Mana bisa?
Namun kalau kita cermati lebih dalam mengapa timbul ketidakdisiplinan pembayaran iuran BPJS sebenarnya bukan semata karena perilaku. Tetapi juga pelayanan yang didapatkan peserta BPJS sendiri dari rumah sakit sangat terasa bedanya dengan pasien umum yang harus membayar penuh. Pelayanan sepenuh hati adalah untuk mereka pasien umum. Tulus, penuh senyuman dan ketersediaan fasilitas yang selalu prima. Tidak ada kata tidak ada ruangan perawatan bagi pasien umum.
Bandingkan dengan nasib pasien BPJS ketika harus rawat inap misalnya. Tidak segampang itu. Jangankan dirawat inap untuk mendapatkan ruangan saja bukan perkara gampang.
Bahkan ada yang pernah mengalami kecelakaan lalu lintas lama tertahan di klinik pertolongan pertama karena saat akan dikirim ke rumah sakit banyak rumah sakit yang menolak dengan alasan ruangan perawatan penuh. Sedangkan jika pakai status pasien umum ruangan perawatan selalu tersedia. Ini adalah fakta. Boleh jadi interaksi BPJS dengan RS sebenarnya juga tidak bagus sehingga RS merasa tidak perlu memperlakukan pasien BPJS seperti pasien umum.
Ini adalah PR buat BPJS. Jangan hanya tegas soal iuran yang naik. Soal kalau terlambat bayar iuran. Giliran pasien BPJS tidak mendapat pelayanan yang baik tak ada solusi. Ketika RS bilang tak ada kamar apa BPJS bisa carikan kamar di RS itu? Ini adalah fakta. BPSJ harus perbaiki hal ini sebelum soal iuran dan iuran.***
Ketentuan baru tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah (PPU). Tujuan pemberlakuan aturan baru ini untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin. Pasalnya, dalam perkembangan program BPJS Kesehatan, banyak peserta yang sudah menggunakan fasilitas, tetapi tidak mau menanggung beban iuran.
Pada aturan lama, peserta BPJS Kesehatan yang telat membayar iuran akan dikenakan denda sebesar dua persen dari total tunggakan. Batas toleransi menunggak adalah selama tiga bulan. Pada aturan baru, layanan yang dinon-aktifkan sementara karena telat membayar iuran. Kartu BPJS dapat kembali aktif jika peserta penjaminan membayarkan iuran dengan jumlah iuran yang tertunggak.
Dampak langsung anturan baru ini jelas sangat terasa. Bila Anda ada masalah kesehatan dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat tindakan medis maka jika Anda menunggak maka BPJS jelas tidak bisa digunakan karena Anda sudah dinonaktifkan. Mau tak mau harus bayar sama dengan pasien umum. Memang dalam aturan bisa diaktifkan kembali jika dibayar tunggakan. Dengan status kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rawat jalan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
Tapi mungkinkah dalam keadaan genting masalah kesehatan itu harus dibayar dulu tunggakan baru mendapat layanan? Tentu perkara di lapangan tidak semudah itu. Istilahnya ada uang ada ruang perawatan. Tak ada uang? Ya tak tak ada ruang perawatan. Bahwa aturan baru ini ada sisi positifnya ya. Sebab sebagai penyelenggara jaminan kesehatan BPJS pasti merasakan sekali bahwa giliran membayar iuran tidak lancar. Giliran harus mendapatkan pelayanan harus lancar. Mana bisa?
Namun kalau kita cermati lebih dalam mengapa timbul ketidakdisiplinan pembayaran iuran BPJS sebenarnya bukan semata karena perilaku. Tetapi juga pelayanan yang didapatkan peserta BPJS sendiri dari rumah sakit sangat terasa bedanya dengan pasien umum yang harus membayar penuh. Pelayanan sepenuh hati adalah untuk mereka pasien umum. Tulus, penuh senyuman dan ketersediaan fasilitas yang selalu prima. Tidak ada kata tidak ada ruangan perawatan bagi pasien umum.
Bandingkan dengan nasib pasien BPJS ketika harus rawat inap misalnya. Tidak segampang itu. Jangankan dirawat inap untuk mendapatkan ruangan saja bukan perkara gampang.
Bahkan ada yang pernah mengalami kecelakaan lalu lintas lama tertahan di klinik pertolongan pertama karena saat akan dikirim ke rumah sakit banyak rumah sakit yang menolak dengan alasan ruangan perawatan penuh. Sedangkan jika pakai status pasien umum ruangan perawatan selalu tersedia. Ini adalah fakta. Boleh jadi interaksi BPJS dengan RS sebenarnya juga tidak bagus sehingga RS merasa tidak perlu memperlakukan pasien BPJS seperti pasien umum.
Ini adalah PR buat BPJS. Jangan hanya tegas soal iuran yang naik. Soal kalau terlambat bayar iuran. Giliran pasien BPJS tidak mendapat pelayanan yang baik tak ada solusi. Ketika RS bilang tak ada kamar apa BPJS bisa carikan kamar di RS itu? Ini adalah fakta. BPSJ harus perbaiki hal ini sebelum soal iuran dan iuran.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

