Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siapa pun Bisa

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Meskipun kita dapat membebaskan diri dari kemungkinan  menjadi pelaku tindak pidana, kita tidak pernah dapat menjamin diri kita sebagai tersangka. Demikianlah pernah diungkapkan oleh seorang guru besar hukum acara pidana di Universitas Padjadjaran Prof Mien Rukmini. Bisa saja suatu ketika kita terlibat kecelakaan lalu lintas tanpa kita sengaja sehigga mengantarkan kita sebagai tersangka karena kelalaian, sesuatu yang tidak pernah kita inginkan apalagi cita-citakan. Apalagi akhir-akhir ini dalam berbagai kasus korupsi banyak orang yang mungkin merasa tidak benar-benar ingin merampok uang negara tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena kesalahan yang sebenarya tidak ia sadari karena tidak benar-benar memahami rumusan tindak pidana korupsi yang diatur oleh undang-undang.

Bahkan bisa saja menurut yang bersangkutan ia tidak melakukan korupsi karena ia sangat ahli dan memahami tindak pidana korupsi menurut undang-undang, tetapi menurut kaca mata penegak hukum apa yang ia lakukan sudah terkualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Di sinilah sering kali perdebatan itu bermula, terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara perspektif penegak hukum dengan perspektif tersangka dan penasehat hukumnya. Tak berlebihanlah jika hukum pidana itu dianggap sebagai pertempuran dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil. Para pihak yang berseteru di pengadilan berusaha sekuat tenaga membuktikan dalilnya masing-masing sekaligus mematahkan dalil pihak lawan. Itulah yang hari ini juga kita saksikan dalam kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin. Dengan disiarkan nya persidangan secara langsung, publik yang sejak awal membela korban dan menuding J kini mulai terbelah setelah banyak saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan. Begitulah rumitnya proses pencarian kebenaran materil dalam hukum acara pidana.

Demikian juga terlihat betapa pentingnya azas praduga tak bersalah, belum tentu orang yang menjadi tersangka adalah pelaku tindak pidana yang dituduhkan.

Upaya Membela Diri
Jika dalam kasus kriminal murni seperti pembunuhan saja pembuktiannya amat sulit, apalah lagi dalam kasus-kasus white collar crime seperti tindak pidana korupsi. Seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi belum tentu benar ia adalah seorang koruptor. Maka sungguhlah aneh jika mereka yang membela tersangka korupsi harus dituding sebagai pembela koruptor. Segala daya upaya yang dapat ditempuh untuk membela diri dapat dilakukan sepanjang pembelaan diri tersebut tidak melanggar hukum misalnya menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan tapi bukan membela diri dengan segala cara yang kadang kala justru merupakan pelanggaran hukum baru seperti menyuap, memalsukan keterangan, memalsukan surat dan lain sebagainya. Seumpama ketika ada gagasan ingin mengubah bentuk ketatanegaraan sepanjang dilakukan dengan cara konstitusional bukanlah bentuk tindak pidana. Namun jika di lakukan di luar cara yang diatur oleh undang-undang maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai makar.

Dalam hal seorang ditetapkan sebagai tersangka hukum menyediakan berbagai sarana bagi tersangka untuk membela dirinya antara lain dapat mengajukan  permohonan pra peradilan untuk menguji apakah penetapannya sebagai tersangka bedasarkan atas hukum atau tidak.

Jika upaya tersebut sudah ditempuh sehingga tersangka pada akhirnya berubah statusnya menjadi terdakwa ia dapat menghadirkan segala alat bukti yang dapat menguntungkan dirinya. Jika putusan pengadilan di tingkat pertama menyatakan ia bersalah maka masih ada upaya hukum untuk meninjau putusan tersebut. Yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (banding kasasi dan peninjauan kembali).

Siapa Saja
Berangkat dari kasus yang hari ini tengah menimpa seorang petinggi negara, banyak pihak tidak yakin sang petinggi benar-benar seperti yang dituduhkan penegak hukum dengan melihat latar belakang ekonomi dan kepribadian sang tokoh. Apakah benar sang tokoh bernegosiasi untuk mendapatkan uang yang jumlahnya sangat kecil untuk ukuran kekayaannya tentu dapat kita lihat dengan terus mengamati perkembangan penyidikan kasus ini. Jika benar ia hanya dijebak maka patutlah kita menyadari bahwa hukum pidana akan sangat berbahaya jika digunakan dengan model jebakan. Bukan tidak mungkin sesuatu saat ada seseorang yang beriktikad buruk mengantarkan sesuatu hadiah kepada orang lain yang sebenarnya orang yang didatangi itu tidak mengira sebelumnya dan tidak mengetahui sama sekali ihwal pengiriman hadiah kepadanya, lalu tiba-tiba ia ditangkap petugas. Jika konstruksinya demikian maka amatlah mudah mengirimkan orang ke penjara dengan tuduhan menerima suap.  Dalam kasus a quo mudah-mudahan saja tidak demikian adanya sehingga tidak terkesan asal tangkap saja. Mungkin sudah ada penelusuran sebelumnya terkait fakta yang terjadi, ada hubungan sebab akibat yang meyakinkan.

Terlepas dari itu semua kasus yang menimpa sang tokoh kita pada hari ini, memberi pelajaran kepada kita semua terkait dua hal yaitu Pertama, belum tentu semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka sudah pasti korupsi, karena itu mari kita hormati asas praduga tak bersalah, jangan ingin melakukan penghukuman secara sosial. Kedua, jika konstruksi hukum tindak pidana korupsi seperti hari ini akan berpeluang mengkriminalisasikan orang yang menjadi target.

Keadaan ini menyadarkan kita bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka korupsi bisa terjadi kepada siapa saja. Objektiflah menilai, jangan karena orang lain kita dengan mudah menghujat mereka sebagai penjahat, tetapi tiba saudara atau teman kita, kita menuduh penegak hukumlah yang keliru. Biarlah proses hukum bekerja, hormati proses yang sedang berlangsung serta  janganlah cepat-cepat kita menghakimi orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi seolah-olah sebagai penjahat. Bahkan orang yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pun tidak dapat dicap sebagai penjahat karena dua hal yaitu Pertama, mugkin saja sistem peradilan keliru memutuskan orang bersalah. Yang kedua, cara pandang penegak hukum terhadap undang-undang berbeda dengan cara pandang masyarakat.

Sangat mungkin seorang pejabat yang memutuskan sesuatu demi kepentingan umum yang menimbulkan keuntungan bagi pihak lain terkategori sebagai tindak pidana korupsi. Sang pejabat tidak ikut menikmati, orang lain lah yang menikmati. Di mata masyarakat sang pejabat belum tentu dianggap salah bahkan dianggap sebagai pahlawan. Namun di mata hukum  ia tetaplah salah karena ada tanggung jawabnya sehingga terjadi kerugian pada keuangan negara. Dengan konstruksi hukum demikian maka tidak peduli orang kaya, orang baik atau memang orang jahat berpotensi dianggap sebagai pelaku korupsi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer