Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - MENTERI LHK Siti Nurbaya sudah dipanggil Panja Karhutla DPR RI, Jumat (23/9).
Kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak. Di antaranya, satu dari 15 perusahaan yang telah dikeluarkan SP3 oleh Polda Riau, disebut sudah lebih dahulu dicabut izinnya oleh KemenLHK. Di antaranya itu pula, sedang dituntut secara pidana dan berkasnya sedang diproses di Kejaksaan Agung. Ini benar-benar janggal. Sampai-sampai Wakil Ketua Komisi III Beny K Harman berani berstatemen, ‘’Gampang sekali mengeluarkan SP3. Pasti ada kompensasinya yang tidak harus duit. Bisa macam-macam,’’ ujar Beny.
Rentetan pertanyaan sampai juga pada kejadian penyanderaan penyidik Kementerian LHK. Panja meminta Menteri LHK membuka siapa pemilik perusahaan PT APSL. Menteri Siti pun mengaku belum tahu siapa sepenuhnya pemiliknya. Seperti ada people power di balik perusahaan itu sehingga sulit disentuh hukum. Kewibawaan negara runtuh saat perusahaan bisa menghakimi penyidik saat melakukan tugasnya di lokasi lahan terbakar. PT APSL diduga ikut andil dalam kebakaran lahan dan hutan yang luasannya ribuan hektare tersebut.
Kementerian LHK sudah dicecar dan membeberkan apa-apa yang mereka ketahui. Dan memang, Kementerian LHK sepanjang 2015-2016, cukup agresif dalam menyikapi persoalan Karhutla di Riau. Pembeberan kejanggalan oleh KemenLHK itu diharapkan menjadi batu api untuk menungkap kejanggalan SP3 sampai ke akar-akarnya.
Yang paling dinanti itu adalah saat Panja memanggil Polda Riau. Polda adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam hal dikeluarkannya SP3 Karhutla. Publik Riau selama ini hanya tahu alasan-alasan yang terkesan formal. Tidak spesifik. Tidak ada pembeberan bukti yang detail. Alasan-alasan formal yang disampaikan itu belum diuji kembali. Perlu analisa lagi. Sebab, siapapun tahu kalau kebijakan itu benar-benar janggal. Semangat jajaran Polda Riau menindak pelaku Karhutla, termasuk korporasi di September 2015 lalu, kok, tiba-tiba dicederai dengan dikeluarkan SP3. Anehnya, dikeluarkannya SP3 itu tanpa diketahui lembaga Kejaksaan.
Jika Panja DPR RI tidak ingin dibilang main-main atau sekadar sandiwara, janganlah terkesan memajumundurkan plot cerita. Saat Polda Riau dicecar nanti, jangan hanya ingin memberi kesan bahwa mereka garang. Panja DPR RI harus lebih cerdas dengan data valid saat mempertanyakan alasan-alasan SP3 itu. Pertemuan itu harus bisa membuat petinggi Polri, para Menteri sampai Presiden mampu mengambil kebijakan secara cepat. Apakah SP3 itu benar dan sah atau perlu ditinjau kembali. Kelau perlu mampu menyimpulkan siapa yang perlu ditindak atas ketidakbenaran SP3 itu.
Kalau memang pejabat tinggi Polri terlibat kongkalikong, ungkap dan rekomendasi untuk ditindak secara institusi sampai pidana. Panja jangan kalah cepat dengan jajaran Polri yang bisa saja mengambil langkah-langkah untuk menjaga oknum-oknum di jajarannya yang bermain. Di jajaran Polri, sudah biasa bongkar pasang jabatan. Mengganti dengan cepat petinggi Polri di daerah semudah memindahkan bidak catur, sesuai dengan keinginan dan kepentingan. Dan, dikabarkan Kapolda Riau saat ini akan segera pula diganti. Entah terkait Karhutla atau tidak. Entahlah.
Saat ini perhatian publik memang lagi terfokus ke Pilkada. Baik Pekanbaru, Kampar atau Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, tidak sedikit publik yang menunggu-nunggu negara untuk berani dalam tataran hukum menindak siapapun pelaku kejahatan Karhutla. Harapan ada pada Panja Karhutla. Hasil Panja diharapkan bisa mengubah cara pandang Presiden untuk atas penegakan hukum Karhutla.***
Kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak. Di antaranya, satu dari 15 perusahaan yang telah dikeluarkan SP3 oleh Polda Riau, disebut sudah lebih dahulu dicabut izinnya oleh KemenLHK. Di antaranya itu pula, sedang dituntut secara pidana dan berkasnya sedang diproses di Kejaksaan Agung. Ini benar-benar janggal. Sampai-sampai Wakil Ketua Komisi III Beny K Harman berani berstatemen, ‘’Gampang sekali mengeluarkan SP3. Pasti ada kompensasinya yang tidak harus duit. Bisa macam-macam,’’ ujar Beny.
Rentetan pertanyaan sampai juga pada kejadian penyanderaan penyidik Kementerian LHK. Panja meminta Menteri LHK membuka siapa pemilik perusahaan PT APSL. Menteri Siti pun mengaku belum tahu siapa sepenuhnya pemiliknya. Seperti ada people power di balik perusahaan itu sehingga sulit disentuh hukum. Kewibawaan negara runtuh saat perusahaan bisa menghakimi penyidik saat melakukan tugasnya di lokasi lahan terbakar. PT APSL diduga ikut andil dalam kebakaran lahan dan hutan yang luasannya ribuan hektare tersebut.
Kementerian LHK sudah dicecar dan membeberkan apa-apa yang mereka ketahui. Dan memang, Kementerian LHK sepanjang 2015-2016, cukup agresif dalam menyikapi persoalan Karhutla di Riau. Pembeberan kejanggalan oleh KemenLHK itu diharapkan menjadi batu api untuk menungkap kejanggalan SP3 sampai ke akar-akarnya.
Yang paling dinanti itu adalah saat Panja memanggil Polda Riau. Polda adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam hal dikeluarkannya SP3 Karhutla. Publik Riau selama ini hanya tahu alasan-alasan yang terkesan formal. Tidak spesifik. Tidak ada pembeberan bukti yang detail. Alasan-alasan formal yang disampaikan itu belum diuji kembali. Perlu analisa lagi. Sebab, siapapun tahu kalau kebijakan itu benar-benar janggal. Semangat jajaran Polda Riau menindak pelaku Karhutla, termasuk korporasi di September 2015 lalu, kok, tiba-tiba dicederai dengan dikeluarkan SP3. Anehnya, dikeluarkannya SP3 itu tanpa diketahui lembaga Kejaksaan.
Jika Panja DPR RI tidak ingin dibilang main-main atau sekadar sandiwara, janganlah terkesan memajumundurkan plot cerita. Saat Polda Riau dicecar nanti, jangan hanya ingin memberi kesan bahwa mereka garang. Panja DPR RI harus lebih cerdas dengan data valid saat mempertanyakan alasan-alasan SP3 itu. Pertemuan itu harus bisa membuat petinggi Polri, para Menteri sampai Presiden mampu mengambil kebijakan secara cepat. Apakah SP3 itu benar dan sah atau perlu ditinjau kembali. Kelau perlu mampu menyimpulkan siapa yang perlu ditindak atas ketidakbenaran SP3 itu.
Kalau memang pejabat tinggi Polri terlibat kongkalikong, ungkap dan rekomendasi untuk ditindak secara institusi sampai pidana. Panja jangan kalah cepat dengan jajaran Polri yang bisa saja mengambil langkah-langkah untuk menjaga oknum-oknum di jajarannya yang bermain. Di jajaran Polri, sudah biasa bongkar pasang jabatan. Mengganti dengan cepat petinggi Polri di daerah semudah memindahkan bidak catur, sesuai dengan keinginan dan kepentingan. Dan, dikabarkan Kapolda Riau saat ini akan segera pula diganti. Entah terkait Karhutla atau tidak. Entahlah.
Saat ini perhatian publik memang lagi terfokus ke Pilkada. Baik Pekanbaru, Kampar atau Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, tidak sedikit publik yang menunggu-nunggu negara untuk berani dalam tataran hukum menindak siapapun pelaku kejahatan Karhutla. Harapan ada pada Panja Karhutla. Hasil Panja diharapkan bisa mengubah cara pandang Presiden untuk atas penegakan hukum Karhutla.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

