Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Episode SP3 di Tangan Kapolda Baru

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - SEBULAN terakhir, tiap akhir pekan, selalu saja disajikan perkembangan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Terutama pengusutan kejanggalan terbitnya SP3 15 perusahaan yang menjadi tersangka korporasi Karhutla Riau di kejadian 2015 lalu itu. Apa yang janggal? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah beberkan SP3 terbit di tengah diberikannya sanksi dan pengusutan pidana lingkungan. Kejaksaan Agung mengaku tidak adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) 12 dari 15 perusahaan, tapi tiba-tiba terbit SP3. Dan yang terakhir, dokumen SP3 itu tak kunjung bisa didapatkan olen NGO atau Kontras, padahal diperlukan untuk mengajukan praperadilan.

Rentetan kejanggalan terungkap, lalu tiba-tiba Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto diganti. Memang tidak mungkin mengaitkan pergantian Brigjen Supriyanto ini dengan kasus SP3.

Karena, toh, keluarnya surat itu bukan di zamannya memimpin. SP3 itu adalah warisan kebijakan Kapolda sebelumnya, Brigjen Dolly Bambang Hermawan. Apa karena Brigjen Supriyanto dianggap tidak tegas  atau gagal meredam desakan publik untuk menguak kejanggalan SP3 itu? Bisa jadi iya, dan bisa jadi tidak. Bisa iya, sebab, salah satu kejanggalan yang terkuak itu adalah anak buah Brigjen Supriyanto terkesan mempersulit masyarakat memperoleh dokumen SP3. Padahal itu diperlukan untuk proses praperadilan. Diungkap Jikalahari, praperadilan itu sendiri diminta Kapolri  Jenderal Polisi Tito Karnavian agar dilakukan masyarakat dalam hal ini LSM. Tito ingin menunjukkan kalau ia di posisi tidak berpihak dalam proses hukum Karhutla.

Sekarang, Kapolda Riau yang baru, Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara sudah dilantik. Tentu saja pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah komitmen penegakan hukum Karhutla, terutama kasus SP3 15 perusahaan itu. Ia tegas mempersilahkan agar SP3 itu dipraperadilankan. Jika memang ada novum atau bukti baru, maka kasus itu bisa dibuka kembali. Jika dibuka kembali, maka bisa terang posisi perusahaan, apakah benar melakukan tindak pidana atau tidak. Publik Riau berharap, bersalah tidak bersalahnya perusahaan itu diputus di tingkat pengadilan.

Kepolisian atau negara harus menepis jikalau hukum tunduk kepada kekuatan ekonomi jaringan korporasi. Sikap yang berkesan sejauh ini adalah tidak tegas atau malah seolah-olah memperingan masalah keterlibatan korporasi atas kejahatan Karhutla itu. Tudingan adanya kekuatan besar di balik SP3 perusahaan itu, harus dijawab dengan menunjukkan penegakan hukum yang adil dan terbuka ke publik. Jangan semakin membiarkan pikiran pesimis masyarakat atas tindakan aparat penegak hukum melakukan pengusutan kejahatan karhutla. Berikan dokumennya, biarkan praperadilan berlangsung.

Jika SP3 itu dibuka kembali, mari kita saksikan sedetail-detailnya fakta dari proses persidangan. Mengapa kasus Jessica bisa detail ditampilkan ke publik berpuluh episode, sementara Karhutla yang mampu mencacatkan bayi yang lahir secara massal, tidak diperlakukan sama.

Episode penegakan hukum Karhutla selanjutnya kini di tangan Kapolda Riau yang baru. Kita berharap mantan Kapolda Malut ini bersikap kesatria. Jika kolega sesama petinggi Polri sebelumnya terbukti salah memproses SP3, berani saja untuk memperbaikinya. Jangan takut, publik Riau bersama Anda.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer