Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - PROSES pencalonan pasangan calon, merupakan rangkaian proses penting dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Proses ini menandai dimulainya tahapan penyelenggaraan pilkada. Menurut Pasal 5 UU No 8/2015 perubahan pertama atas UU No 1/2015 tentang Pilkada membagi pelaksanaan pilkada dalam dua tahapan. Yaitu tahapan persiapan, dan tahapan penyelenggaraan.
Tahapan persiapan, meliputi delapan tahapan, yaitu: (i) perencanaan program dan anggaran; (ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; (ii) penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; (iv) pembentukan PPK, PPS dan KPPS; (v) pembentukan Panwas kabupaten/kota, Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS; (vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; (vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; (viii) pemutakhiran dan penyusunan data pemilih.
Sedangkan tahapan penyelenggaraan meliputi sepuluh tahapan. Di antaranya, pertama pengumuman pendaftaran pasangan calon; kedua, pendaftaran pasangan calon; ketiga, penelitian persyaratan calon; keempat, penetapan pasangan calon; kelima, pelaksanaan kampanye; keenam, pelaksanaan pemungutan suara; ketujuh, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; kedelapan, penetapan calon terpilih; kesembilan, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; kesepuluh, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
Dalam proses pencalonan, ada dua hal pokok yang harus diperhatikan untuk dipenuhi. UU No 1/2015 tak merincinya lebih lanjut. Di pasal 7 UU hanya menyebutkan terkait persyaratan calon. Justru Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memerincikan secara detil. Istilahnya, keterpenuhan persyaratan calon, dan persyaratan pencalonan. Syarat calon merupakan syarat yang melekat pada diri si pasangan calon. Tanpa membedakan dari jalur partai politik maupun perseorangan. Sedangkan syarat pencalonan berisi prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. PKPU No 9/2015 junto PKPU No 5/2016 dan terakhir kali direvisi dengan PKPU No 9/2016 tentang Pencalonan di BAB II bagian kesatu dan bagian kedua menyebutkan tegas, tentang “Persyaratan Calon†dan “Persyaratan Pencalonanâ€.
Persyaratan Calon
Jika di UU No 1/2015 sebagaimana perubahan pertama dengan UU No. 8/2015 dan perubahan kedua dengan UU No. 10/2016 tentang Pilkada, di Pasal 7 ada kurang lebih 19 poin persyaratan calon yang harus dipenuhi. Maka di PKPU Pencalonan di Pasal 4 menambahkan menjadi kurang lebih 23 poin. Empat poin penting yang ditambahkan PKPU itu meliputi: (a) bukan mantan terpidana pelaku kejahatan berulang (residivis ); (b) bukan mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual; (c) bagi petahana bersedia menyatakan cuti kampanye di luar tanggungan negara; dan (d) khusus bagi KPU, Bawaslu dan jajarannya menyatakan berhenti sejak terbentuknya PPK dan PPS. Satu poin perluasan makna hasil masukan rapat dengar pendapat (RDP) dari DPR, yaitu di Pasal 7 ayat (1) huruf f PKPU No. 9/2016. Dikecualikan terpidana boleh mencalon karena pidana ringan (culpa levis) atau terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara.
Adapun ke-23 poin persyaratan calon ini harus terpenuhi oleh pasangan bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon. Memang ada beberapa syarat calon yang harus terpenuhi pada saat mendaftar. Namun ada beberapa syarat lagi yang boleh dipenuhi sesudah mendaftar atau sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Misalnya, untuk PNS, TNI-Polri, dan anggota DPR cukup dengan bukti tertulis telah mengajukan pengunduran diri. Atau terkait LKHPN boleh dengan bukti sedang proses pengurusan di KPK.
Persyaratan Pencalonan
Pada persyaratan pencalonan baru dibedakan persyaratan dari jalur partai politik dan perseorangan. Pertama, untuk jalur partai politik diatur di Pasal 5,6 dan 7 terakhir kali diatur dengan PKPU No. 9/2016. Di antaranya: pertama, terpenuhi dukungan 20 persen kursi dari partai politik yang duduk di DPRD atau akumulasi perolehan 25 persen dari suara sah hasil Pileg; kedua, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi dukungan 20 persen kursi hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon; ketiga, partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak boleh menarik dukungannya; keempat, pasangan calon yang telah didaftarkan tidak boleh mengundurkan diri; dan kelima kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau masing-masing pimpinan partai politik yang tergabung dan pasangan calon.
Kedua, untuk jalur perseorangan diatur di Pasal 8, 9, 10 dan 11 PKPU No. 9/2016. Di antaranya: (1) memenuhi syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir; (2) jumlah dukungan yang dimaksud harus tersebar di lebih 50 persen kabupaten yang ada, jika untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan di lebih 50 persen kecamatan yang ada, jika untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan (3) dukungan tersebut diberikan untuk satu pasangan calon perseorangan.
Pendaftaran Calon
Pengaturan proses pendaftaran pasangan calon juga diatur lebih lanjut oleh PKPU. Pasal 37 PKPU No. 9/2016 mengatur masa pendaftaran, yaitu selama tiga hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran. Sedangkan Pasal 38 mengatur proses pendaftaran pasangan calon dari jalur politik, yaitu: (a) partai politik atau gabungan partai politik sesuai tingkatannya mendaftarkan pasangan calon sesuai tingkatannya; (c) dalam hal pendaftaran pasangan calon tidak dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dapat diambil alih oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat; (d) terpenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi di DPRD dari partai politik atau gabungan partai politik atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara pemilu terakhir; (e) menyertakan keputusan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon; (f) menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepenggurusan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten dan kota; (g) menyertakan surat kesepakatan antara partai politik yang bergabung mengusulkan pasangan calon; dan (h) menyertakan surat kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti pemilihan.
Untuk jalur perseorangan lebih sederhana, sebagaimana diatur di Pasal 39 PKPU No.9/2016. Di antaranya, (a) memenuhi dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan; (b) memenuhi persyaratan jumlah minimal dukungan; dan (c) memenuhi syarat persebaran dukungan pasangan calon perseorangan. Proses pendaftaran calon ini dilaksanakan dalam masa tiga hari, dan apabila secara akumulatif persyaratan calon dan persyaratan pencalonan tak dipenuhi, KPU harus mengembalikan dokumen pendaftaran dengan membuat berita acara pengembalian dokumen.
Selanjutnya, KPU dalam waktu tujuh hari melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan. Apabila dalam proses ini ada masukan dari masyarakat terkait keabsahan dokumen, KPU melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Kemudian, KPU menyampaikan kekurangan dalam persyaratan calon dan persyaratan pencalonan kepada pasangan calon untuk diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) hari. Terakhir, setelah menerima dokumen perbaikan, KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Hasilnya, ditindaklanjuti dengan keputusan KPU tentang penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan menjadi pasangan calon.***
Tahapan persiapan, meliputi delapan tahapan, yaitu: (i) perencanaan program dan anggaran; (ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; (ii) penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; (iv) pembentukan PPK, PPS dan KPPS; (v) pembentukan Panwas kabupaten/kota, Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS; (vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; (vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; (viii) pemutakhiran dan penyusunan data pemilih.
Sedangkan tahapan penyelenggaraan meliputi sepuluh tahapan. Di antaranya, pertama pengumuman pendaftaran pasangan calon; kedua, pendaftaran pasangan calon; ketiga, penelitian persyaratan calon; keempat, penetapan pasangan calon; kelima, pelaksanaan kampanye; keenam, pelaksanaan pemungutan suara; ketujuh, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; kedelapan, penetapan calon terpilih; kesembilan, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; kesepuluh, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
Dalam proses pencalonan, ada dua hal pokok yang harus diperhatikan untuk dipenuhi. UU No 1/2015 tak merincinya lebih lanjut. Di pasal 7 UU hanya menyebutkan terkait persyaratan calon. Justru Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memerincikan secara detil. Istilahnya, keterpenuhan persyaratan calon, dan persyaratan pencalonan. Syarat calon merupakan syarat yang melekat pada diri si pasangan calon. Tanpa membedakan dari jalur partai politik maupun perseorangan. Sedangkan syarat pencalonan berisi prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. PKPU No 9/2015 junto PKPU No 5/2016 dan terakhir kali direvisi dengan PKPU No 9/2016 tentang Pencalonan di BAB II bagian kesatu dan bagian kedua menyebutkan tegas, tentang “Persyaratan Calon†dan “Persyaratan Pencalonanâ€.
Persyaratan Calon
Jika di UU No 1/2015 sebagaimana perubahan pertama dengan UU No. 8/2015 dan perubahan kedua dengan UU No. 10/2016 tentang Pilkada, di Pasal 7 ada kurang lebih 19 poin persyaratan calon yang harus dipenuhi. Maka di PKPU Pencalonan di Pasal 4 menambahkan menjadi kurang lebih 23 poin. Empat poin penting yang ditambahkan PKPU itu meliputi: (a) bukan mantan terpidana pelaku kejahatan berulang (residivis ); (b) bukan mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual; (c) bagi petahana bersedia menyatakan cuti kampanye di luar tanggungan negara; dan (d) khusus bagi KPU, Bawaslu dan jajarannya menyatakan berhenti sejak terbentuknya PPK dan PPS. Satu poin perluasan makna hasil masukan rapat dengar pendapat (RDP) dari DPR, yaitu di Pasal 7 ayat (1) huruf f PKPU No. 9/2016. Dikecualikan terpidana boleh mencalon karena pidana ringan (culpa levis) atau terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara.
Adapun ke-23 poin persyaratan calon ini harus terpenuhi oleh pasangan bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon. Memang ada beberapa syarat calon yang harus terpenuhi pada saat mendaftar. Namun ada beberapa syarat lagi yang boleh dipenuhi sesudah mendaftar atau sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Misalnya, untuk PNS, TNI-Polri, dan anggota DPR cukup dengan bukti tertulis telah mengajukan pengunduran diri. Atau terkait LKHPN boleh dengan bukti sedang proses pengurusan di KPK.
Persyaratan Pencalonan
Pada persyaratan pencalonan baru dibedakan persyaratan dari jalur partai politik dan perseorangan. Pertama, untuk jalur partai politik diatur di Pasal 5,6 dan 7 terakhir kali diatur dengan PKPU No. 9/2016. Di antaranya: pertama, terpenuhi dukungan 20 persen kursi dari partai politik yang duduk di DPRD atau akumulasi perolehan 25 persen dari suara sah hasil Pileg; kedua, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi dukungan 20 persen kursi hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon; ketiga, partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calon tidak boleh menarik dukungannya; keempat, pasangan calon yang telah didaftarkan tidak boleh mengundurkan diri; dan kelima kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau masing-masing pimpinan partai politik yang tergabung dan pasangan calon.
Kedua, untuk jalur perseorangan diatur di Pasal 8, 9, 10 dan 11 PKPU No. 9/2016. Di antaranya: (1) memenuhi syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir; (2) jumlah dukungan yang dimaksud harus tersebar di lebih 50 persen kabupaten yang ada, jika untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan di lebih 50 persen kecamatan yang ada, jika untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan (3) dukungan tersebut diberikan untuk satu pasangan calon perseorangan.
Pendaftaran Calon
Pengaturan proses pendaftaran pasangan calon juga diatur lebih lanjut oleh PKPU. Pasal 37 PKPU No. 9/2016 mengatur masa pendaftaran, yaitu selama tiga hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran. Sedangkan Pasal 38 mengatur proses pendaftaran pasangan calon dari jalur politik, yaitu: (a) partai politik atau gabungan partai politik sesuai tingkatannya mendaftarkan pasangan calon sesuai tingkatannya; (c) dalam hal pendaftaran pasangan calon tidak dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dapat diambil alih oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat; (d) terpenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi di DPRD dari partai politik atau gabungan partai politik atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara pemilu terakhir; (e) menyertakan keputusan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon; (f) menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepenggurusan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten dan kota; (g) menyertakan surat kesepakatan antara partai politik yang bergabung mengusulkan pasangan calon; dan (h) menyertakan surat kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti pemilihan.
Untuk jalur perseorangan lebih sederhana, sebagaimana diatur di Pasal 39 PKPU No.9/2016. Di antaranya, (a) memenuhi dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan; (b) memenuhi persyaratan jumlah minimal dukungan; dan (c) memenuhi syarat persebaran dukungan pasangan calon perseorangan. Proses pendaftaran calon ini dilaksanakan dalam masa tiga hari, dan apabila secara akumulatif persyaratan calon dan persyaratan pencalonan tak dipenuhi, KPU harus mengembalikan dokumen pendaftaran dengan membuat berita acara pengembalian dokumen.
Selanjutnya, KPU dalam waktu tujuh hari melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan. Apabila dalam proses ini ada masukan dari masyarakat terkait keabsahan dokumen, KPU melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Kemudian, KPU menyampaikan kekurangan dalam persyaratan calon dan persyaratan pencalonan kepada pasangan calon untuk diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) hari. Terakhir, setelah menerima dokumen perbaikan, KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Hasilnya, ditindaklanjuti dengan keputusan KPU tentang penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan menjadi pasangan calon.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

