Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Simalakama "Biaya Pilkada"

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Tahapan Pemilihan Kepala Da­erah (Pilkada) serentak kabupaten/ kota tahap kedua sudah dimulai. Di Provinsi Riau menyisakan dua daerah yaitu kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Pasangan calon telah memasuki pro­ses tahapan tes kesehatan. Di Ko­ta Pekanbaru sedikitnya muncul 3 pa­sangan. Di Kampar tidak kalah seru setidaknya akan ada 6 pasangan siap laga. "Perang" memperebutkan suara rakyat demi mencapai kemenangan antar-pasangan calon ( paslon ) dilakoni dengan mengerahkan jurus seribu mata angin.

"Mesin dan senjata" untuk bujuk ra­yu memperoleh angka kemenangan, dibutuhkan finansial raksasa. Menabur peluru biaya membuat pilihan si­malakama. Diikuti jadi beban berat - bisa sekarat, tak dituruti khawatir dukungan suara lari. Itulah fakta yang terjadi. Pesta demokrasi menjerumuskan ke medan penuh onak berduri. Demokrasi memaksa pada pilihan yang sebetulnya melawan hati nurani —sama sekali tidak digemari.

Pilkada terkadang mendorong angkat "senjata". Pasangan calon kepala dearah, bupati, wali kota, gubernur yang di nya­takan lolos oleh KPU. Dengan agak tergopoh tetapi tetap terlihat sigap siaga, berlagak siap tempur di medan pertelagahan. Segala "mesin dan senjata", disiapkan. Dari memanaskan mesin partai tingkat desa hingga kalangan elite pengurus. Dari membentuk sayap pendukung sampai tim sukses plus barisan seribu bayangan. Dari senjata pengadaan kaos , kalender, stiker, brosur, spanduk, baleho semua cap pasangan calon. Tidak cukup itu, sewa puluhan mobil dengan banner mencolok untuk operasional pendukung wajib disiagakan.

Semua mesin dan senjata ini baru bergerak efektif dan produktif jika diisi bensin (duit ). Tanpa bensin, maka mesin dan senjata, hanya akan jadi mangkrak sia-sia.

Berapa pembiayaan untuk pengadaan mesin dan senjata plus bensin? Antara balon satu dengan yang lain —relatif beda, tergantung medan tempurnya.

Dipastikan rata-rata standar biaya menurut data Litbang Kemendagri atas pendanaan pilkada serentak level kota/ kabupaten mencapai Rp30 miliar. Sedangkan untuk level gubernur berkisar minimal angka Rp20 miliar-Rp60 miliar.

Hitungan penulis, untuk pilkada kota/ kabupaten dan Provinsi Riau biaya pilkada jauh lebih mahal. Selain geografis yang jauh sehingga perlu biaya tambahan  ransportasi juga sudah terbiasa dengan jual beli suara. Banyak hasil survei di beberapa kabupaten/ kota di Riau dengan terbuka dijawab bahwa memberi uang dianggap biasa dan menjadi salah satu indikator pemilih untuk memilih calon kepala daerahnya.

Angka tersebut baru pada hitungan; ditetapkannya pasangan oleh KPU. Belum lagi pra dan pasca-pemilihan. Seseorang yang sudah berniat melangkahkan kaki ke kubangan pilkada. Maka ada pembiayaan pra dan pasca.

Masa pra dimulai sejak merisik atau melobi partai politik (Parpol ). Biasanya bakal calon (Balon ) jauh hari sudah mengadakan penjajakan ke sejumlah parpol. Masa ini penuh lika- liku, maklum yang dihadapi adalah "pemain" politik. Pendekatan terhadap elite parpol tingkat pusat dan daerah dengan berbagai macam cara. Ada karena faktor keluarga, pertemanan, hingg persekongkolan.

Ditahap ini Balon sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengutus surat rekomendasi parpol tingkat pusat berjenjang dari tingkat paling bawah. Untuk bupati, wali kota, Balon harus pandai lobi di elite parpol di tingkat tersebut, lalu pengurus provinsi baru ke pengurus pusat.

Lobi daerah biasanya Balon, diminta komitmen-komitmen dari bergabung menjadi pengurus parpol, kesepakatan mahar dengan dalih untuk menggerakkan mesin partai. Besar kecilnya nilai mahar biasanya dikalikan dengan jumlah kursi.

Misalnya di Kota Pekanbaru partai XYZ memiliki 5 kursi. Satu kursi di­hargai Rp250 juta-Rp500 juta. Semakin banyak kursi, maka akan semakin besar maharnya. Apalagi kalau satu partai sudah mencukupi kursinya untuk syarat pendaftaran. Maka hitungan ilmu politik 1x2 jawabannya bukan 2, tetapi yang betul tidak terhingga.

Misalnya, kita ambil contoh jika syarat lolos ikut pilwako Pekanbaru 9 kursi. Maka tinggal mengalikan 9 kursi x harga 1 kursi Rp500 juta =Rp4,5 miliar. Bila tidak cukup satu parpol, maka untuk menggenapinya bukan mudah. Malahan parpol dengan perolehan kursi kecil, satu atau dua bisa tahan banting. Karena merasa sebagai penggenap dan tanpa 1 kursi calon tidak bisa lolos. Pada celah ini parpol kecil menentukan, dan nilai maharnya bisa sama dengan parpol yang kursinya jauh lebih besar. Terkait mahar ada pernyataan sejumlah parpol di media tidak mengutip mahar. Bagi Anda yang percaya dipersilahkan, bagi yang tidak percaya juga tidak ada yang melarang. Hanya malaikat, balon dan elite pengurus parpol yang tahu.

Karena antar-balon dan orang parpol sangat kuat menjaga rahasia ini. Dan biasanya akan terungkap ketika balon kalah atau gagal mendapat dukungan. Jika demikian akan buka-bukaan berapa mahar yang sudah diberikan.

Angka tersebut di atas, belum ditambah transportasi dan akomodasi antar-kota dan luar kota. Untuk lobi ke pusat Jakarta perlu pesawat, hotel, makanan dan uang jajan. Lobi di ibukota Ini, biasanya di restoran atau longe hotel berkelas. Jarang di kantor partai, kecuali sudah clear dan deal.

Datang berurusan ini tidak cukup seorang atau dua orang saja. Rata-rata sudah melibatkan kelompok. Bisa kelompok parpol dan pendukung balon. Untuk lobi Jakarta perlu waktu berbulan- bulan. Semakin lama waktu lobi maka semakin bengkak pula pundi-pundi.

Sementara pra-pemilihan juga me­nelan duit tidak sedikit. Apalagi kalau sampai ada gugatan ke Mahkamah Kon­stitusi (MK). Membawa saksi se­kampung, kontrak hotel atau apartemen di Jakarta selama masa persidangan. Maka ada pepatah menang jadi arang kalah jadi abu. Mau pilih mana ayo? Karena menu pilihan sama-sama tidak nikmat.

Total pembiayaan untuk pilkada sungguh fantastis. Anehnya jika sudah kecemplung Balon akan terasa haus untuk menikmatinya. Syahwat politik akan mengalahkan akal sehat. Menabur duit seperti menyerak bijian jagung di kebun.

Balon sadar akan semua yang di­lakukan tetapi tak sanggup untuk menghentikan. Adanya hanya asyik dan menarik. Permintaan apapun dari suara rakyat di kabulkan. Demi mengharap dan takut kehilangan suara dukungan.

Pada masa pra sampai ditetapkan sebagai balon oleh KPU, berbarengan dangan masa sosialisasi. Sosialisasi awal utuk memperkokoh suara utuk hasil survei. Survei juga harus disediakan biaya tidak sedikit. Biasanya survei ada tiga tingkatan. Bayarannya juga tiga kali survei dong. Survei pertama untuk memunculkan nama di internal partai. Hasil survei ini sebagai alat pendukung untuk mendapat rekomemdasi parpol
Biasanya parpol akan memberi dukungan dengan melihat hasil survei. Baru lanjut survei lanjutan kedua dan ketiga untuk melihat peta kekuatan masing-masing kecamatan atau dapil. Biaya satu kali survei rata-rata Rp150 juta-Rp 300 juta. Maka diperlukan duit survei kisaran Rp450 juta-Rp 900 juta.

Selanjutnya, dalam sosialisasi, ba­lon akan mengadakan pertemuan-per­temuan. Jadwal diagendakan tim sukses. Dan biasanya sudah ada setumpuk proposal undangan dari berbagai macam jenis. Ada yang atas nama desa, majelis taklim, LSM, kelompok wirid, kelompok tani, kelompok ternak sampai kelompok seni. Di setiap proposal diajukan biaya pertemuan dan ditutup dengan permohonan bantuan disertai kata-kata pujian dan dukungan.

Jenis bantuan berbagai-bagai yang diminta. Ada permintaan tenda, kursi, peralatan pecah belah, kompang, rebana, kain seragam, mesin genset, mesin potong rum­put, cat untuk musala, pengeras suara masjid, atap seng untuk gedung pertemuan desa, sampai selubung jenazah.

Permintaan bantuan juga sampai bidang infrastruktur; membangun pos ronda, gledor jalan, bangun jembatan, buat drainase sampai normalisasi parit.

Lengkap sudah balon menahan beban, berat di kepala tetapi akan sia-sia ikut pilkada jika diabaikan. Di sinilah diperlukan keahlian dan kekuatan Balon mengatur strategi tempur dan perang.

Duit segunungpun akan terkikis habis, dan belum jaminan menang. Jika tidak pandai mengatur siasat dan strategi. Tidak hanya biaya yang besar, tapi juga tenaga dan pikiran terkuras habis. Main sponsor, donatur jeratan korupsi. Mengapa begitu berani dan nekat, para Balon maju dengan taruhan biaya sungguh sangat besar? Sedangkan pendapatan resmi yang diperoleh sangat kecil tak sebanding biaya yang dihamburkan.

Mau tahu berapa gaji pokok bupati/ wali kota. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dalam sebuah diskusi menyebutkan; gaji pokok seorang bupati/ wali kota sebesar Rp2,1 juta per bulan, untuk gubernur Rp3 juta setiap bulan. Ditambahkan tunjangan isteri dan anak total gaji yang dibawa pulang ke rumah Rp5,6 juta-Rp 8,7 juta.

Pembiayaan Balon yang ikut pilkada pada periode tahun 2016 ini diprediksi akan lebih besar lagi jika dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya. Sebab, pada pilkada 2017, pemerintah sudah mengotak-atik lagi peraturan pilkada. Dengan mengacu Undang- undang No10/2016 tentang Pilkada yang jadi pedoman pelaksanaan Pilkada tahun 2017 memberikan peluang kepada pasangan calon untuk menambah alat peraga dan kampanye.

Pada regulasi sebelumnya, UU No 8/ 2015 seluruh bahan kampanye, ik­lan, debat politik yang dihalalkan hanya yang didanai oleh KPU daerah. Regulasi yang baru jelas akan membawa pasangan calon berlomba- lomba untuk memperbanyaknya, meski dengan kon­skwensi pembiayaan tambah bengkak.

Mengingat biaya yang besar sementara nafsu meraih kekuasaan menggebu, maka banyak godaan dan janji menghampiri. Antara kekuasaan dan ekonomi begitu tipis tapal batasnya. Maka menggandeng sponsor dan donatur menjadi sebuah keniscayaan bagi banyak pasangan calon. Mereka bisa dari petualang dan pialang. Pelaku bisnis legal maupun ilegal.

Dari menguasai sektor ekonomi per­dagangan dari berbagai sektor. Da­­ri yang resmi maupun setengah resmi. Biasanya sponsor dan donatur lokal yang menguasi ekonomi pasar. Dari pertambangan, perkebunan, per­dagangan tak ketinggalan pemilik tempat-tempat hiburan. Beruntung pemerintah melarang perjudian dan mafia obat-obatan terlarang. Jika keberadaan ini dilegalkan, pastilah penguasa dunia Narkoba ini juga ikut andil sebagai sponsor atau malahan donatur tunggal. Naudzubillah min zalik.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pendanaan Pilkada tahun 2015 menyatakan calon kepala daerah mengeluarkan dana kampanye melebihi harta kas yang dimiliki para calon. Harta kas terdiri dari uang tunai, tabungan dan deposito. Bahkan para calon bupati/ wali kota dan gubernur mengeluarkan dana kampanye melebihi total harta kekayaan yang dibuat pada laporan kepada penyelenggara negara.

Lalu para sponsor dan donatur berani menggelontorkan duitnya tidak gratis. Mereka mengharap balas budi ketika pasangan calon sudah menang dan dilantik. Sementara sang calon sudah berkomitmen di bawah tangan akan membantu keinginan sponsor atau donatur.

Di antara yang akan dibantu oleh pasangan calon terpilih sesuai dengan yang diharapkan bisa jadi kemudahan mengurus perizinan usahanya atau janji pekerjaan dari anggaran daerah.

Mahalnya biaya pilkada maka menjerat kepala daerah terpilih dalam kubangan menyesatkan.

Yang akhirnya berujung pada perkara hukum. Beban biaya dan balas budi, "memakan korban", menyeret bupati, wali kota, gubernur bahkan presiden ke meja tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam laporan KPK tahun 2015 disebutkan, tahun 2004-2015 ada 17 gubernur dan 49 bupati/ wali kota dan wakilnya terperangkap korupsi serta delapan kepala daerah berurusan dengan KPK. Sedangkan pada periode 2004-2012, menurut Ditjen Itda ada sebanyak 290 kepala daerah terlibat kasus hukum.

Inilah potret pilkada serentak yang kita rayakan bersama sebagai ajang pesta pora memilih pucuk pemimpin negeri. Pesta ini sah menurut aturan dan tatanan demokrasi.

Pesta demokrasi juga didanai duit rakyat Indonesia. Lalu siapa yang akan menjadi malaikat pengawasnya? Jika sudah terjadi mufakat persekongkolan jual beli suara pemilih dengan calon yang akan dipilih.

Permainan sponsor dan donatur dengan pasangan pemimpin terpilih. Menambah panjang kisah baik dan buruk pesta lima tahunan.

Tercatat dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Sejak era otonomi daerah Proses pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif melalui pemilihan langsung. Model pilkada langsung sebenarnya sudah jadi cara kuno diterapkan di Indonesia. Dan masih langgeng sampai sekarang. Yakni warga desa memilih kepala kampungnya.

Seiring dengan deru demokrasi di nusantara. Trend pilkada langsung semakin melambung. Fakta mengatakan pilkada langsung menjadi model yang semakin dinamis dan miris.
Dinamis tersebab model pilkada langsung saat ini dinilai paling mendekati diterima semua pihak. Pihak lawan dan kawan dalam kancah perang politik.

Miris, karena model ini telah terbukti menjerumuskan calon pemimpin yang tidak terpilih maupun yang terpilih. Dibenturkan kepada persoalan yang multi komplek.

Tapi inilah pilihan yang telah disepakati. Dengan optimisme, semoga perjalanan demokrasi di negeri ini akan menemukan yang teruji, dimulai dengan niat suci, start dari diri sendiri.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer