Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Semua mengakui bahwa munculnya daerah otonomi baru memberi percepatan pertumbuhan pembangunan. Pembangunan tidak lagi tersentral di ibu kota provinsi, atau di satu titik yang jauh dari desa. Dengan adanya daerah otonomi baru, jalan-jalan di desa pun mulai mendapat perhatian.
Tujuan dibentuknya daerah otonomi baru yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, makanya pembangunan yang pertama kali mendapat perhatian adalah layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, dan beragam layanan umum lainnya.
Jadi untuk menentukan apakah daerah otonomi baru itu berhasil atau tidak, maka lihat apakah layanan umum (kesehatan, pendidikan, infrstruktur) itu semakin baik atau tidak? Idealnya semakin baik, jika tidak maka dianggap gagal.
Layanan umum menjadi perhatian banyak pihak, namun sayang pembangunan di bidang layanan umum masih diabaikan. Pembangunan selalu dipolitisir hanya untuk wilayah tertentu karena pertimbangan tim sukses atau para pendukung kepala daerah banyak di wilayah itu.
Atau dana pembangunan ibarat kue yang habis dibagi oleh pejabat dan anggota dewan yang banyak kepentingan, mulai dari kepentingan partai, wilayah konstituen, pribadi dan kepentingan lain.
Fenomena melencengnya arah pembangunan di daerah otonomi baru ini sudah menjadi hal yang galib, maka Kemendagri menilai bahwa 63 persen daerah otonomi baru gagal. Gagal membangun layanan umum.
Jika dirinci layanan umum itu, yakni gagal membangun di sektor pendidikan. Gedung tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar, biaya pendidikan masih mahal, sehingga anak dari keluarga miskin tidak bisa sekolah dan masih banyak sektor pendidikan ini yang dianggap masih gagal.
Namun di tengah masih adanya kelemahan daerah otonomi baru juga tidak sedikit daerah otonomi baru yang berhasil. Kita saksikan di Riau, pembangunan daerah otonomi baru ada yang melebihi dari daerah induknya. Misalnya Kabupaten Bengkalis, ada tiga kabupaten dan satu kota yang pada awalnya berasal dari Bengkalis. Yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kabupaten Siak berkembang pesat, infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan terlihat begitu baik, jauh dibandingkan jika masih bersatu dengan kabupaten induk, Bengkalis.
Untuk itu, di ulang tahun ke-17 Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Pelalawan dan Kuansing, saat kita merefleksi diri, apakah tujuan terbentuk kabupaten (peningkatan layanan umum) ini sudah tercapai? Kalau belum, maka segera kembali ke tujuan semua, segerakan pembangunan layanan umum. Jangan terkecoh oleh kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan lainnya yang sifatnya bukan untuk memajukan ekonomi rakyat.
Waktu masih ada, dana pun ada. Jangan tunggu saat waktu sudah mepet dan dana yang ada pun dikurangi pusat.***
Tujuan dibentuknya daerah otonomi baru yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, makanya pembangunan yang pertama kali mendapat perhatian adalah layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, dan beragam layanan umum lainnya.
Jadi untuk menentukan apakah daerah otonomi baru itu berhasil atau tidak, maka lihat apakah layanan umum (kesehatan, pendidikan, infrstruktur) itu semakin baik atau tidak? Idealnya semakin baik, jika tidak maka dianggap gagal.
Layanan umum menjadi perhatian banyak pihak, namun sayang pembangunan di bidang layanan umum masih diabaikan. Pembangunan selalu dipolitisir hanya untuk wilayah tertentu karena pertimbangan tim sukses atau para pendukung kepala daerah banyak di wilayah itu.
Atau dana pembangunan ibarat kue yang habis dibagi oleh pejabat dan anggota dewan yang banyak kepentingan, mulai dari kepentingan partai, wilayah konstituen, pribadi dan kepentingan lain.
Fenomena melencengnya arah pembangunan di daerah otonomi baru ini sudah menjadi hal yang galib, maka Kemendagri menilai bahwa 63 persen daerah otonomi baru gagal. Gagal membangun layanan umum.
Jika dirinci layanan umum itu, yakni gagal membangun di sektor pendidikan. Gedung tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar, biaya pendidikan masih mahal, sehingga anak dari keluarga miskin tidak bisa sekolah dan masih banyak sektor pendidikan ini yang dianggap masih gagal.
Namun di tengah masih adanya kelemahan daerah otonomi baru juga tidak sedikit daerah otonomi baru yang berhasil. Kita saksikan di Riau, pembangunan daerah otonomi baru ada yang melebihi dari daerah induknya. Misalnya Kabupaten Bengkalis, ada tiga kabupaten dan satu kota yang pada awalnya berasal dari Bengkalis. Yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kabupaten Siak berkembang pesat, infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan terlihat begitu baik, jauh dibandingkan jika masih bersatu dengan kabupaten induk, Bengkalis.
Untuk itu, di ulang tahun ke-17 Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Pelalawan dan Kuansing, saat kita merefleksi diri, apakah tujuan terbentuk kabupaten (peningkatan layanan umum) ini sudah tercapai? Kalau belum, maka segera kembali ke tujuan semua, segerakan pembangunan layanan umum. Jangan terkecoh oleh kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan lainnya yang sifatnya bukan untuk memajukan ekonomi rakyat.
Waktu masih ada, dana pun ada. Jangan tunggu saat waktu sudah mepet dan dana yang ada pun dikurangi pusat.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

