Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tidak Ada Asap Kalau Tidak Ada Api

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Bak cerita balada kasus Surat Perintah penghentian penyidikan (SP3 ) yang menjerat 15 perusahaan perkebunan di Riau terus bergulir. Setelah Kapolda Riau sebelumnya Brigjen Supriyanto menyangka masalah SP3 akan berhenti dengan sendirinya seperti sediakala. Ternyata tidak. Berbagai elemen masyarakat mulai dari aktivis Kontras, aktivis HAM, aktivis lingkungan dan aktivis mahasiswa terus mempertanyakan mengapa kasus itu dihentikan begitu saja. Meski polisi beralasan tidak cukup bukti tetapi logika lapangannya tetap tidak bisa dibantah. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin pula api muncul dengan sendirinya membakar lahan seluas hutan di Riau.

Tidak masuk akalnya keputusan SP3 ini akhirnya memantik banyak reaksi dari berbagai kalangan hingga akhirnya sampai ke meja DPR RI. Tentu kita tidak ingin DPR RI dalam upaya membuka kembali kasus ini tidak sekadar ingin ”cari perhatian” publik belaka.

Melainkan benar-benar serius ingin mencari dan menguak sebenarnya mengapa kasus yang terang-benderang ini dampaknya bisa sampai dihentikan di tengah jalan. Wajar muncul isu  miring bahwa polisi boleh jadi menerima ”upeti” dari para bos pembabat hutan. Terlebih lagi beredar pula petinggi kepolisian Polda Riau yang kedapatan kongkow-kongkow dengan salah seorang bos sawit di Riau. Meski dalam hal ini dibantah Polda bahwa bos itu tidak termasuk 15 perusahaan yang di-SP3-kan itu. Apapun alasannya publik terlanjur curiga. Dan itu wajar.

Belakangan kecurigaan itu semakin menguat ketika pakar lingkungan sekaligus Guru Besar bidang Perlindungan Hutan Intitut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo protes atas keputusan penyidik Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Profesor yang sudah menangani sekitar 500 kali kasus Karhutla sejak 2000, tak terima karena keterangannya sebagai ahli yang diminta penyidik Polda Riau, diabaikan begitu saja. Bambang menjadi saksi atas dua dari 15 perusahaan yang di-SP3, yakni PT PAN United dan PT Riau Jaya Utama (RJU).

Menurutnya bagaimana mungkin setelah dia menyaksikan peristiwa itu di lapangan, kemudian kasus itu lalu di-SP3. Sang professor pun minta kasus ini agar dibuka kembali.

Terutama RJU dan PAN United di mana sang profesor jadi saksi ahli di situ. Prof Bambang bersama ahli kerusakan lingkungan yang juga dari IPB, Dr Basuki Wasis, dihadirkan Panitia Kerja Karhutla Komisi III DPR dalam rapat yang dipimpin Benny K Harman, Rabu (12/10).

 Ia dimintai keterangan kajian dan formulasi Karhutla, serta analisis kritik dan rekomendasi terkait SP3 dalam perspektif hukum lingkungan dan hukum keperdataan.

Pria yang menamatkan pendidikan S1 Fakultas Kehutanan di IPB tahun 1987, menyatakan pada kasus PT RJU di Kabupaten Kampar, Ia menemukan fakta bahwa emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan melebihi batas baku mutu. Sehingga, bisa dikatakan terjadi pencemaran.

 Dalam penjelasannya yang dituangkan dalam BAP ahli, Bambang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya di laboratorium dan didukung pengamatan ke lapangan. Disimpulkan telah terjadi pembakaran dengan sengaja di areal tersebut.

Berdasarkan pengamatan sang profesor di lapangan, dari kondisi pascakebakaran yang dilihatnya bahwa hal itu telah dipersiapkan (untuk dibakar). Pasalnya pada bagian permukaan ditemukan semak yang ditebas sebelum dibakar. Berdasarkan pengamatan pada investigasi 2 Oktober 2015 di lapangan, terlihat jelas adanya arang dan abu hasil pembakaran yang masih menghitam. Ini dilakukan guna memudahkan pekerjaan, mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral dan dapat berfungsi untuk pengganti pupuk yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Jadi jika kasus ini kembali dibuka sebenarnya adalah hal yang wajar. Bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk beberapa waktu tetapi tidak untuk selamanya. Seperti halnya juga bangkai walau disimpan serapi mungkin baunya tetap akan keluar juga. Jadi tentunya publik berharap penegakkan hukum bukan seperti selama ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebab rakyat sebenarnya tidak bodoh melihat hal-hal yang nyata di depan mereka meskipun selalu ada upaya membodoh-bodohi mereka. Mereka hanya ingin hukum dan keadilan ditegakkan. Buka sekadar basa-basi seperti selama ini.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer