Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sudah Dua Tahun, BPKH Belum Juga Lahir

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah badan independen yang bertugas mengurusi pengelolaan keuangan haji, belum terbentuk.  Padahal, UU yang dijadikan landasan untuk pembentukan lembaga tersebut  telah genap berusia dua tahun sejak diteken pada tahun 2014 lalu, tepatnya 17 Oktober 2014. Nyatanya, hingga kini Kementerian Agama  masih bertahan sebagai penyelenggara ibadah haji satu-satunya dan mengurusi penyelenggaraan haji all out.

Tak  kunjung  lahirnya BPKH ini sempat menjadi sorotan sejumlah pihak, tidak terkecuali Komisi VIII DPR RI. Mengutip  Sodik Mudjahid,  Anggota Komisi VIII  yang membidangi  agama, sosial, dan perempuan di  DPR RI  menjelaskan,  pembentukan BPKH sudah molor  dari  amanah konstitusi. (Riau Pos, Senin, 17/10).  Pemerintah,  kata dia,  seharusnya tidak  perlu  waktu sampai dua tahun untuk membentuk sebuah badan.

Berkaitan dengan pergantian tahun Hijriah, usai pula penyelenggaraan Haji 1437 H, inilah momentum yang pas untuk menggesa Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk menyeriusi kembali pembentukan lembaga tersebut. Sibuk mengurusi jamaah haji yang berangkat dan kembali dari Tanah Suci pun sesungguhnya tidak tepat  dijadikan alasan penundaan pembentukan lembaga tersebut. Mengutip Sodik  lagi,  penyelenggaraan haji adalah kegiatan rutin Kemenag,  tidak boleh jadi alasan, kata dia.

Mengingat  begitu lama waktu yang  tertunda untuk  pembentukannya, patut  pula diajukan pertanyaan apa sesungguhnya  yang  sedang  terjadi di dalam Kementerian Agama.  Belum percayakah Kementerian melepaskan tugas tersebut. Atau, ada tarik-ulur dan hitung-menghitung  yang belum  tuntas  jika BPKH terbentuk? Atau ada faktor-faktor lain di luar kemampuan Kemenag? Semoga ada penjelasan yang  realistis dari  Kemenag  terkait penundaan tersebut. 

Sejak  dinyatakan berlaku pada  17  Oktober 2014, Kementerian Agama sudah diamanahi  untuk  membentuk BPKH. Pasal 57 dari UU No. 34 tahun 2014 menyatakan,
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan. Pasal 58, BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada Pasal 59 UU itu ditegaskan pula, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

 Menggesa segera dibentuknya  badan tersebut sudah dirasa sangat penting. Badan itu diharapkan dapat  memberikan pilihan lain atas kewenangan  “super”  yang  selama ini dikantongi  Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. Bagaimana tidak, telah  sekian lama Kemenag  telah menjadi “pemain tunggal.” 

Jika terbentuk nanti, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sama seperti lembaga keuangan dan jasa perbankan lain.  Kelak, hanya BPKH  yang memiliki kewenangan untuk melakukan investasi atas dana haji, bukan Kemenag.

Patut juga dicatat, badan ini dibuat semestinya atas pertimbangan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah, bukan semakin memberatkan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer