Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah badan independen yang bertugas mengurusi pengelolaan keuangan haji, belum terbentuk. Padahal, UU yang dijadikan landasan untuk pembentukan lembaga tersebut telah genap berusia dua tahun sejak diteken pada tahun 2014 lalu, tepatnya 17 Oktober 2014. Nyatanya, hingga kini Kementerian Agama masih bertahan sebagai penyelenggara ibadah haji satu-satunya dan mengurusi penyelenggaraan haji all out.
Tak kunjung lahirnya BPKH ini sempat menjadi sorotan sejumlah pihak, tidak terkecuali Komisi VIII DPR RI. Mengutip Sodik Mudjahid, Anggota Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan perempuan di DPR RI menjelaskan, pembentukan BPKH sudah molor dari amanah konstitusi. (Riau Pos, Senin, 17/10). Pemerintah, kata dia, seharusnya tidak perlu waktu sampai dua tahun untuk membentuk sebuah badan.
Berkaitan dengan pergantian tahun Hijriah, usai pula penyelenggaraan Haji 1437 H, inilah momentum yang pas untuk menggesa Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk menyeriusi kembali pembentukan lembaga tersebut. Sibuk mengurusi jamaah haji yang berangkat dan kembali dari Tanah Suci pun sesungguhnya tidak tepat dijadikan alasan penundaan pembentukan lembaga tersebut. Mengutip Sodik lagi, penyelenggaraan haji adalah kegiatan rutin Kemenag, tidak boleh jadi alasan, kata dia.
Mengingat begitu lama waktu yang tertunda untuk pembentukannya, patut pula diajukan pertanyaan apa sesungguhnya yang sedang terjadi di dalam Kementerian Agama. Belum percayakah Kementerian melepaskan tugas tersebut. Atau, ada tarik-ulur dan hitung-menghitung yang belum tuntas jika BPKH terbentuk? Atau ada faktor-faktor lain di luar kemampuan Kemenag? Semoga ada penjelasan yang realistis dari Kemenag terkait penundaan tersebut.
Sejak dinyatakan berlaku pada 17 Oktober 2014, Kementerian Agama sudah diamanahi untuk membentuk BPKH. Pasal 57 dari UU No. 34 tahun 2014 menyatakan,
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan. Pasal 58, BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pada Pasal 59 UU itu ditegaskan pula, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
Menggesa segera dibentuknya badan tersebut sudah dirasa sangat penting. Badan itu diharapkan dapat memberikan pilihan lain atas kewenangan “super†yang selama ini dikantongi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. Bagaimana tidak, telah sekian lama Kemenag telah menjadi “pemain tunggal.â€
Jika terbentuk nanti, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sama seperti lembaga keuangan dan jasa perbankan lain. Kelak, hanya BPKH yang memiliki kewenangan untuk melakukan investasi atas dana haji, bukan Kemenag.
Patut juga dicatat, badan ini dibuat semestinya atas pertimbangan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah, bukan semakin memberatkan.***
Tak kunjung lahirnya BPKH ini sempat menjadi sorotan sejumlah pihak, tidak terkecuali Komisi VIII DPR RI. Mengutip Sodik Mudjahid, Anggota Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan perempuan di DPR RI menjelaskan, pembentukan BPKH sudah molor dari amanah konstitusi. (Riau Pos, Senin, 17/10). Pemerintah, kata dia, seharusnya tidak perlu waktu sampai dua tahun untuk membentuk sebuah badan.
Berkaitan dengan pergantian tahun Hijriah, usai pula penyelenggaraan Haji 1437 H, inilah momentum yang pas untuk menggesa Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk menyeriusi kembali pembentukan lembaga tersebut. Sibuk mengurusi jamaah haji yang berangkat dan kembali dari Tanah Suci pun sesungguhnya tidak tepat dijadikan alasan penundaan pembentukan lembaga tersebut. Mengutip Sodik lagi, penyelenggaraan haji adalah kegiatan rutin Kemenag, tidak boleh jadi alasan, kata dia.
Mengingat begitu lama waktu yang tertunda untuk pembentukannya, patut pula diajukan pertanyaan apa sesungguhnya yang sedang terjadi di dalam Kementerian Agama. Belum percayakah Kementerian melepaskan tugas tersebut. Atau, ada tarik-ulur dan hitung-menghitung yang belum tuntas jika BPKH terbentuk? Atau ada faktor-faktor lain di luar kemampuan Kemenag? Semoga ada penjelasan yang realistis dari Kemenag terkait penundaan tersebut.
Sejak dinyatakan berlaku pada 17 Oktober 2014, Kementerian Agama sudah diamanahi untuk membentuk BPKH. Pasal 57 dari UU No. 34 tahun 2014 menyatakan,
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan. Pasal 58, BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pada Pasal 59 UU itu ditegaskan pula, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
Menggesa segera dibentuknya badan tersebut sudah dirasa sangat penting. Badan itu diharapkan dapat memberikan pilihan lain atas kewenangan “super†yang selama ini dikantongi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. Bagaimana tidak, telah sekian lama Kemenag telah menjadi “pemain tunggal.â€
Jika terbentuk nanti, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sama seperti lembaga keuangan dan jasa perbankan lain. Kelak, hanya BPKH yang memiliki kewenangan untuk melakukan investasi atas dana haji, bukan Kemenag.
Patut juga dicatat, badan ini dibuat semestinya atas pertimbangan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada jamaah, bukan semakin memberatkan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

