Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sosialisasi Setengah Hati

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Sudah sekian lama masyarakat Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar diresahkan dengan merebaknya poster, spanduk dan baliho pasangan calon yang dipasang liar ataupun yang berbayar. Ditambah lagi kedatangan langsung bakal calon atau  pasangan calon terdaftar serta pendukungnya dari pintu komunitas ke komunitas bahkan dari satu rumah ke-rumah warga lainnya dengan sebutan silaturrahim dan ditemukan bungkusan lain dalam tunggangan iven-iven lokal yang bertujuan mendekatkan diri kembali sekaligus menarik simpati masyarakat. Semua itu berdalih sebagai bentuk “sosialisasi”.
 
Sebagian pihak mengatakan boleh dan sebagian lagi tidak boleh. Saya tetap berprinsip bahwa semua bentuk sosialisasi tidak boleh dilaksanakan siapapun kecuali yang dilegalkan pemberlakukannya. Alasannya cukup jelas dengan mengacu kepada penerapan undang undang penyelenggara pemilu, pemilihan kepala daerah yang diberlakukan dan regulasinya dalam hal ini peraturan KPU terkait yang berhubungan dengan pilkada.

Aturan Sosialisasi
Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU No. 3 Tahun 2016 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/ atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2016 dijadwalkan bahwa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dan efektif diberlakukan sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 dengan memakai regulasi peraturan KPU Nomor 5/2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota yang masih bisa digunakan.

Artinya masa rentang kegiatan sosialisasi dimaksud bisa dilaksanakan dalam kurun waktu sembilan bulan dua belas hari atau selama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari karena dihitung berdasarkan hari kalender bukan hari kerja. Kegiatan sosialisasi dimaksud dalam peraturan ini dengan tetap berpedoman dua belas asas penyelenggara yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas dan bertujuan; menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Pelaksana Sosialisasi
Pertanyaannya siapakah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan sosialisasi pilkada? Ini perlu saya luruskan karena masih ada pendapat bahwa sosialisasi bukanlah tugas sekaligus membantah pendapat bahwa itu bukan kewenangan KPU. Logikanya bagaimana mungkin perhelatan sebesar ini dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan yang baik tanpa dilakukan sosialisasi. Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wali kota yaitu “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat”.

Penguatan tentang tugas dan wewenang KPU untuk melakukan sosialisasi menghadapi pilkadapun diulang dan ditegaskan kembali dalam Pasal 13  huruf r Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang yang berbunyi  “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat”.

Pertanyaan susulan adalah apakah dalam pilkada saat ini, KPU telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilihan bupati atau wali kota dan/atau yang berkaitan dengan tugasnya kepada masyarakat Kampar dan Pekanbaru secara bertahap. Ini harus dijawab mengingat pelibatan masyarakat dalam sosialisasi merupakan isu sentral yang menentukan pilkada dinilai sukses karena diketahui, disambut dan  mendapat dukungan dari masyarakat.

Untuk memaksimalkan sosialisasi, KPU harus mampu memetakan sasaran, sebaran, tujuan dan kemampuan pengelolaan akses data dan informasi untuk dipublis secara bertahap kepada masyarakat. Bila sosialisasi dikelola secara profesional maka target KPU untuk mendongkrak partisipasi pemilih bukanlah pekerjaan yang sulit. Sosialisasi adalah kerja tranformasi dan transfer pengetahuan dan informasi setiap tahapan kepada masyarakat bukan seremonial dan basa-basi, bukan pula pemetaan ilmu politik lokal, pembahasan keluhan keterbatasan ketersediaan anggaran.

Sosialisasi adalah mata rantai proses untuk menjamin peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih sekaligus pelaksanaan asas pilkada dilaksanakan berjalan luber dan jurdil. Sekalipun dalam waktu yang bersamaan harus mengatur tempo dan teknis kampanye pada 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, KPU Pekanbaru dan Kampar dapat memanfaatkan waktu tersisa sampai akhir tanggal yang sama dengan kampanye untuk melakukan sosialisasi karena masing-masing agenda itu memiliki peraturan tersendiri. Sosialisasi setiap tahapan yang terprogram dengan bertatap muka kepada masyarakat akan jauh lebih efektif menyentuh ke akarnya untuk mencari tahu permasalahan penyebab rendahnya partisipasi memilih dari pemilu ke pemilu dan tidak perlu mencari kambing hitam dengan berbagai analisa pengalihan.

Saat ini keseluruhan informasi terkait pilkada sangat ditunggu masyarakat sebagai sebuah tuntutan keterbukaan dan keprofesionalan KPU sebagai penyelenggara. Keterbukaan itu tidak menutup diri dan pelit menyapa masyarakat melalui informasi. Kritik Ini penting karena penyelenggara adalah pekerja publik dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Sosialisasi bisa disampaikan dengan banyak cara dengan pelibatan masyarakat umum, pemilih pemula, tokoh masyarakat, pemuka adat, kelompok media massa, partai politik, pengawas, pemantau, ormas, organisasi keagamaan, kelompok adat, instansi pemerintah, partai politik dan kelompok pemilih yang lainnya.

Sosialisasi Bukan Tugas Calon
Dalam penerapan Pilkada 2015 yang lalu ditegaskan bahwa kegiatan “mengenalkan diri kepada masyarakat” yang dimiliki bakal calon sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-undang 8 Tahun 2015 pada angka 19 secara tegas dinyatakan “dihapus” bersamaan dengan dihapusnya Bab VI tentang Uji Publik. Artinya sudah tidak ada lagi ruang bagi bakal calon sebelum dimulainya pendaftaran untuk melakukan sosialisasi dirinya ketengah masyarakat begitu juga sosialisasi setelah mendaftarkan diri sebagai paslon ke KPU hingga batas waktu ditetapkan secara resmi sebagai paslon pada tanggal 24 Oktober 2016.

Wilayah tugas KPU di kabupaten dan kota dalam pilkada yang sedang berjalan juga tak boleh luput disampaikan dalam sosialisasi sampai batas waktu 11 Februari 2017 dan itu menjadi bagian informasi yang tak terpisahkan dalam sosialisasi dan tetap membedakan praktik garapannya dengan kampanye yang juga bisa dilakukan KPU.

Kegiatan sosialisasi bukanlah kampanye dan sosialisasi dengan kampanye tetaplah berbeda. Sosialisasi dimaksud adalah ranahnya KPU dan kampanye merupakan ruang khusus bagi pasangan calon juga tim kampanye mengeksplor sumberdaya untuk mempengaruhi pemilih menuju pemenangan yang diatur lebih lanjut dalam teknis kampanye. Karena bukan lagi hak paslon dalam bersosialisasi maka sudah seharusnya KPU lebih leluasa untuk melakukan sosialisasi Pilkada ini secara aktif dan tidak lagi berada dalam posisi pasif dan cenderung menunggu pihak lain untuk melakukannya.

Pengawasan Sosialisasi
Praktik sosialisasi tidak dapat dibebaskan begitu saja tanpa adanya pengawasan. Untuk tetap menjaga kemurnian dan netralitas kegiatan sosialisasi perlu pengawasan yang diserahkan kepada jajaran pengawas. Pelaku pengawasan sosialisasi dalam konteks Pilkada Pekanbaru dan Kampar secara langsung dilakukan Panwas kabupaten/kota. Pengaturan tentang tugas dan kewenangan tersebut diatur pada Pasal 30 huruf h Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan”. Isi penerapan pasal ini pun diberlakukan sampai jajaran ditingkat pengawas terbawah. Tugas pengawasan ini tidak akan berfungsi dan efektif jika kegiatan sosialisasi tidak terprogram dan terjadwal baik di KPU.

Obyek pengawasan sosialisasi kegiatan ini harus real, tepat sasaran dan tepat kebutuhan tahapan, baru kemudian kerja pengawasan dapat dilakukan dan dibuktikan. Kedua lembaga penyelenggara ini harus bersinergi dan membuktikan sekaligus menciptakan trust kepada masyarakat bahwa sosialisasi pilkada ini benar dilaksanakan dan juga diawasi. Sebagai pengawas pemilu, saya juga harus memastikan bahwa kegiatan sosialisasi di pilkada Kampar dan Pekanbaru benar-benar dilaksanakan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk menghindari kesan dan penilaian masyarakat dilaksanakan seadanya bahkan cenderung setengah hati.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer